Uji Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Global, Gde Sumarjaya Linggih Dorong Bulog Dipimpin Strategi Militer dan Teknologi Digital

 

Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dan sekaligus Ketua DPD Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.

Jakarta (aspirasibali.my.id)

Di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya ancaman bencana di dalam negeri, isu ketahanan pangan nasional kembali menjadi sorotan utama. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Perum Bulog, Rabu (21/1/2026), yang salah satunya membahas dukungan terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan Bali, Fraksi Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, menilai saat ini Indonesia sedang berada dalam masa ujian berat, baik dari sisi global maupun domestik. Kondisi tersebut, menurutnya, menempatkan Bulog sebagai institusi strategis yang memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

“Saat ini kita memang sedang diuji. Pertama, kondisi internasional yang tidak menentu dan kerap menimbulkan kekhawatiran. Kedua, di dalam negeri, kita juga menghadapi berbagai bencana seperti banjir, bahkan ada kekhawatiran akan potensi megathrust. Situasi ini membuat masyarakat merasa terus berada dalam kondisi waspada,” ujar Demer dalam rapat tersebut.

Ia menegaskan, perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap ketahanan pangan sudah terlihat jauh sebelum gejolak global terjadi. Oleh karena itu, menurutnya, tidak keliru jika urusan strategis pangan nasional dipimpin oleh figur dengan latar belakang militer yang memiliki kemampuan perencanaan dan eksekusi yang kuat.

“Di tengah situasi tersebut, tugas Bapak menjadi sangat penting, terlebih karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap ketahanan pangan. Jauh sebelum gejolak global dan kondisi seperti sekarang, beliau sudah mencanangkan pentingnya ketahanan pangan nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Ketua DPD Golkar Bali ini menilai kepemimpinan seorang jenderal di tubuh Bulog mampu menyatukan pendekatan strategis dan taktis dalam menghadapi kondisi darurat. Ia mengaitkan hal itu dengan pernyataan Menteri Pertanian mengenai kesiapan “pasukan” pangan nasional.

“Karena itu, saya menilai tidak salah jika urusan strategis ini dipimpin oleh seorang jenderal. Seperti yang pernah disampaikan Menteri Pertanian, pasukan itu belum tahu judulnya apa, tetapi sudah siap bekerja. Dengan kepemimpinan seorang jenderal, aspek strategis dan taktis bisa berjalan seiring,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar Bulog tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Pemanfaatan digitalisasi dan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), dinilai menjadi kunci untuk memastikan kebijakan pangan berjalan efektif dan tepat sasaran.

 “Namun demikian, saya berharap Bapak juga tidak terlepas dari kemajuan zaman, khususnya dalam pemanfaatan digitalisasi dan teknologi. Strategi yang kuat perlu didukung dengan sistem yang efisien, efektif, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Menurutnya, integrasi data kependudukan melalui sistem digital, mulai dari KTP hingga verifikasi biometrik, sangat penting untuk mencegah penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mengawasi manajemen gudang Bulog secara lebih presisi.

 “Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memantau manajemen gudang, mulai dari keluar masuk barang hingga ketahanan stok. Dengan sistem berbasis AI, potensi kerugian akibat barang rusak atau kedaluwarsa dapat ditekan karena sistem dapat memberikan peringatan dini,” jelas Demer.

Ia mengakui, penggunaan teknologi berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sektor tertentu. Namun, hal tersebut menurutnya tidak bisa dihindari sebagai konsekuensi kemajuan. Pemerintah, kata dia, telah menunjukkan keseriusan dalam mengantisipasi dampak tersebut melalui perhatian khusus pada isu ketenagakerjaan.

 “Pemerintah, termasuk Presiden, sudah menunjukkan perhatian besar terhadap persoalan ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari pemisahan kementerian yang menangani tenaga kerja dan P2MI, bahkan dengan penambahan dua wakil menteri,” ungkapnya.

Selain teknologi dan ketenagakerjaan, penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan juga menjadi perhatian. Program sekolah unggulan dinilai penting untuk membentuk disiplin, pola pikir, dan karakter generasi muda agar Indonesia tidak terus bergantung pada pihak lain.

Demer menyampaikan bahwa kondisi ketahanan pangan nasional saat ini mulai menunjukkan perbaikan. Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa pengelolaan yang modern dan transparan, risiko penyimpangan dan kerugian masih akan terus membayangi.

“Oleh karena itu, saya kembali menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital agar kebijakan berjalan lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran, serta mampu menekan potensi kerugian dan penyimpangan di lapangan,” pungkasnya.

Ia berharap, dengan sistem berbasis teknologi yang transparan, bantuan pangan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap peran Bulog sebagai garda terdepan ketahanan pangan nasional.

Read More

RDP Dengan BGN, Tutik Kusuma Wardhani Soroti Potensi Bisnis Internal SPPG dalam Program MBG

 

Foto: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Tutik Kusuma Wardhani.

Jakarta (aspirasibali.my.id)

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Tutik Kusuma Wardhani, menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait kemungkinan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melakukan kegiatan bisnis di internal satuan kerja.

Sorotan tersebut disampaikan Tutik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar pada Selasa, 20 Januari 2026. RDP tersebut membahas evaluasi dan isu-isu strategis pelaksanaan Program MBG Tahun 2025 serta strategi perbaikan tata kelola MBG Tahun 2026, termasuk koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pembangunan SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam forum tersebut, Tutik mengapresiasi tujuan besar Program MBG yang dinilainya lahir dari niat mulia dan konsep yang baik. Menurutnya, MBG diharapkan mampu melahirkan generasi anak Indonesia yang cerdas dan sehat, sekaligus menekan angka stunting dan memberdayakan masyarakat kecil.

“Program MBG ini merupakan program yang disusun dengan niat yang sangat mulia, serta konsep yang sangat baik. Output yang diharapkan adalah terwujudnya anak-anak Indonesia yang cerdas dan sehat, disertai upaya penurunan angka stunting serta pemberdayaan masyarakat kecil,” ujar Tutik.

Namun demikian, Tutik mengingatkan agar keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah porsi makanan yang berhasil dibagikan. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap dampak lanjutan dari pelaksanaan program tersebut.

“Namun demikian, kita tidak dapat hanya berfokus pada pencapaian target jumlah porsi MBG yang berhasil dibagikan. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap dampak yang terjadi setelah MBG tersebut dibagikan,” lanjutnya.

Salah satu perhatian serius yang disampaikan Tutik adalah terkait pengelolaan limbah SPPG. Berdasarkan hasil pemantauannya, masih ditemukan sejumlah SPPG yang belum memperhatikan manajemen limbah secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

“Oleh karena itu, izinkan saya memberikan masukan, Pak, agar aspek manajemen limbah juga mendapat perhatian serius, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan pemantauan yang saya lakukan, masih terdapat beberapa SPPG yang belum memperhatikan hal ini dengan baik,” katanya.

Selain itu, Tutik juga menekankan pentingnya penerapan standar pengamanan pangan dan kualitas bahan baku. Menurutnya, kesehatan anak tidak hanya diukur dari kecukupan kalori, tetapi juga dari keamanan pangan dan kebersihan lingkungan.

“Kesehatan anak-anak kita tidak hanya diukur dari jumlah kalori yang masuk ke tubuh mereka, tetapi juga dari lingkungan yang bersih serta sistem pangan yang aman,” ujarnya.

Namun, perhatian utama Tutik tertuju pada potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan SPPG. Ia secara terbuka mengajukan pertanyaan yang disebutnya sensitif, terkait kemungkinan kepala SPPG melakukan aktivitas bisnis di internal.

“Saya memiliki satu pertanyaan yang mungkin cukup sensitif, Pak. Apakah diperkenankan kepala SPPG melakukan kegiatan bisnis di internal? Karena di sini sebenarnya terdapat potensi konflik kepentingan,” tegas Tutik.

Ia mengkhawatirkan, praktik tersebut dapat berdampak langsung pada kualitas layanan MBG, mulai dari pemorsian makanan yang tidak sesuai standar, pemenuhan gizi yang tidak optimal, hingga terhambatnya pemberdayaan UMKM di sekitar SPPG.

“Saya khawatir, pada akhirnya, hal tersebut dapat berdampak pada pemorsian yang tidak sesuai standar, pemenuhan gizi yang tidak optimal, serta tidak berjalannya pemberdayaan UMKM yang berada di sekitar SPPG,” ujarnya.

Tutik menambahkan, kondisi tersebut berpotensi terjadi apabila kepala SPPG telah menjalin kontrak dengan pemasok dari luar daerah yang tidak melibatkan UMKM setempat.

“Hal ini dapat terjadi apabila kepala SPPG telah memiliki kontrak dengan pemasok yang lokasinya jauh dan tidak melibatkan UMKM setempat,” pungkasnya.

Pernyataan Tutik menambah daftar masukan dan kritik dari anggota Komisi IX DPR RI kepada BGN dalam upaya memperkuat tata kelola Program MBG agar berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia serta masyarakat di sekitarnya.

Read More

Wayan Suyasa Nakhodai PSI Bali, Mesin Politik Gajah Diprediksi Menggema di 2029

Foto: Ketua DPW PSI Bali, Wayan Suyasa.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Peta politik Bali mulai bergerak dinamis seiring menguatnya arus masuk tokoh-tokoh senior ke dalam jajaran elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali. Fenomena ini menandai babak baru konsolidasi PSI sebagai kekuatan politik yang kian diperhitungkan, sekaligus mengirimkan sinyal kuat bahwa partai berlambang gajah tersebut tidak sekadar menjadi pelengkap, melainkan tengah mempersiapkan diri tampil dominan pada kontestasi politik 2029.

Masuknya I Wayan Suyasa sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Bali menjadi titik balik penting. Mantan Ketua DPD II Golkar Kabupaten Badung itu dikenal sebagai figur pekerja keras dengan rekam jejak panjang dan teruji. Keputusan Suyasa bergabung dengan PSI bukan sekadar perpindahan politik personal, melainkan langkah strategis yang mempertegas keseriusan PSI membangun mesin politik sejak dini, berbasis pengalaman, jaringan, dan kekuatan akar rumput.

Lahir di Badung pada 6 Februari 1971, I Wayan Suyasa, SH dikenal luas sebagai politisi yang meniti karier dari bawah. Ia memulai perjalanan profesional di sektor pariwisata sebelum terjun ke dunia politik dan organisasi masyarakat. Karier politiknya dimulai saat terpilih sebagai anggota DPRD Badung periode 2004–2009 melalui Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dari daerah pemilihan Mengwi. Setelah sempat berada di luar parlemen, Suyasa kembali dipercaya masyarakat sebagai anggota DPRD Badung periode 2014–2019 melalui Partai Golkar.

Kapasitas kepemimpinan Suyasa kian menonjol saat ia dipercaya menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Badung. Di bawah kepemimpinannya, Golkar Badung mencatat lonjakan signifikan perolehan kursi DPRD, dari tujuh kursi menjadi sebelas kursi pada Pemilu Legislatif 2024. Capaian tersebut melampaui ambang batas 20 persen, membuka peluang politik besar bagi Golkar untuk mengusung calon bupati tanpa koalisi. Momentum itu pula yang mengantarkan Suyasa maju sebagai calon Bupati Badung pada Pilkada 2024.

Meski belum berhasil memenangkan Pilkada, posisi politik Suyasa tetap kokoh. Basis massa yang solid, pengalaman legislatif sebagai Wakil Ketua I DPRD Badung periode 2019–2024, serta kemampuannya mengelola organisasi politik menjadikannya figur yang tetap diperhitungkan dalam percaturan politik Bali.

Memasuki 2026, langkah politik Suyasa memasuki fase baru. Ia resmi bergabung dengan PSI dan ditunjuk sebagai Ketua DPW PSI Bali, menggantikan I Nengah Yasa Adi Susanto. Penunjukan ini dinilai sebagai pilihan strategis yang tepat. Dengan kombinasi pengalaman, jejaring lintas partai, serta pemahaman mendalam terhadap karakter politik Bali, Suyasa diprediksi mampu membawa PSI Bali berbicara banyak pada kontestasi politik 2029.

Di tangan I Wayan Suyasa, PSI Bali tidak hanya berpeluang tumbuh sebagai kekuatan alternatif, tetapi juga sebagai pemain utama yang siap mengubah peta politik daerah secara signifikan.

Read More

Jelang Penutupan TPA Suwung, Ketua Dewan Penasehat DPD Hanura Bali, IB Kiana Dorong Fokus Anggaran dan Teknologi Pengolahan Sampah

Foto: Ketua Dewan Penasehat DPD Hanura Bali, Ida Bagus Kiana, SH.

Denpasar (aspirasibali.my.id) 

Pemerintah Provinsi Bali memastikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung akan ditutup secara permanen mulai 1 Maret 2026. Penutupan TPA terbesar di Bali itu menjadi tonggak penting perubahan tata kelola sampah, sekaligus tantangan besar bagi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebagai penyumbang volume sampah terbesar.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, kebijakan penutupan TPA Suwung diambil setelah pemerintah daerah mendapat arahan langsung dari Menteri Lingkungan Hidup. Pemprov Bali juga telah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota agar masing-masing daerah mampu mengelola sampah secara mandiri sebelum batas waktu yang ditentukan.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Dewan Penasehat DPD Hanura Bali, Ida Bagus Kiana, SH., menyampaikan apresiasinya terhadap langkah para kepala daerah yang telah berupaya mencari solusi ke pemerintah pusat.

 “Yang pasti, kita mengapresiasi perjuangan Wali Kota dan Bupati Badung yang telah mengirimkan surat langsung ke Menteri Lingkungan Hidup, serta dorongan dari Gubernur Bali Wayan Koster. Itu patut diapresiasi. Kita juga memahami mengapa diberikan ruang waktu hingga 01 Maret 2026, karena harapannya dalam pertimbangan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sudah mampu menanggulangi sampahnya masing-masing,” ujarnya.

Namun demikian, Ida Bagus Kiana secara terbuka mengaku pesimistis persoalan sampah dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

 “Namun, jujur saja, kami sedikit pesimis. Saya pribadi pesimis dan tidak yakin Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar mampu menyelesaikan persoalan ini dalam waktu yang singkat,” katanya.

Menurutnya, keraguan tersebut didasarkan pada kondisi riil di lapangan, termasuk pengalaman saat hari raya keagamaan ketika sistem pengangkutan sampah masih berjalan normal.

“Kita ambil contoh sederhana saja. Saat Hari Raya Galungan dan Kuningan, ketika pembuangan TPA Suwung masih berjalan normal, pengangkutan sampah saja sering terlambat. Nah, apalagi nanti jika pada 28 Februari TPA Suwung benar-benar ditutup, dan per 1 Maret 2026 sudah tidak ada lagi aktivitas pembuangan di sana. Dengan kondisi alat dan proses yang disiapkan saat ini, menurut saya tidak akan mampu menanggulangi sampah,” tegasnya.

Ia juga memaparkan besarnya volume sampah harian yang harus ditangani pemerintah daerah.

 “Kita bicara angka. Jumlah sampah bisa mencapai 1.000 ton per hari. Anggaplah sekarang mampu ditangani 900 ton, masih ada 100 ton yang berpotensi menumpuk di jalan, dan itu sudah luar biasa dampaknya,” jelasnya.

Tak hanya itu, residu hasil pengolahan sampah juga dinilai masih menyisakan persoalan serius.

 “Bahkan dari 900 ton yang diolah pun, ada residu sekitar 20 persen, artinya masih ada sekitar 180 ton sampah yang tersisa di kota. Kondisi serupa juga terjadi di Badung. Dengan fakta seperti ini, bagaimana bisa dikatakan dalam waktu deadline yang singkat akan bersih dari sampah?” ungkapnya.

Meski bersikap kritis, Ida Bagus Kiana menegaskan pihaknya tidak menyalahkan Gubernur Bali atas kebijakan tersebut.

“Kita juga tidak bisa menyalahkan Pak Gubernur. Pernyataan beliau tentu memuat strategi politik agar Bupati dan Wali Kota benar-benar bergerak dan tidak diam. Saya yakin beliau juga paham bahwa secara realistis, sampai batas yang ditentukan itu belum cukup,” katanya.

Ia menilai, satu-satunya program yang memberi harapan besar adalah pengolahan sampah berbasis Waste to Energy yang diperkirakan baru dapat berjalan pada 2027.

 “Program yang paling membuat kami agak yakin sebenarnya adalah program Waste to Energy yang diperkirakan baru bisa jalan pada tahun 2027. Itu satu-satunya yang memberi harapan. Selain itu, saya masih belum yakin. Jika ini dipaksakan, yang terjadi bisa tsunami sampah,” ujarnya.

Selain teknologi, ia juga menyoroti pentingnya fokus anggaran secara serius pada penanganan sampah.

 “Anggaran saat ini harusnya difokuskan untuk penanganan sampah. Misalnya mengurangi kunjungan dinas atau acara seremonial yang tidak terlalu penting, sehingga dana besar bisa dialihkan untuk membeli mesin pengolah sampah berteknologi tinggi, bahkan jika harus membeli mesin mahal seharga 1 Triliun sekalipun,” katanya.

Menurutnya, persoalan sampah juga tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.

 “Masyarakat dituntut memilah sampah secara penuh dan mengolah kompos, sementara kehidupan mereka belum sepenuhnya sejahtera. Orang yang bekerja di hotel misalnya, terlambat satu jam saja bisa mendapat sanksi. Ini realitas yang harus dipahami,” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa hingga mendekati penutupan TPA Suwung, persoalan sampah belum akan sepenuhnya teratasi.

“Intinya, sampai 28 Februari atau 1 Maret nanti, menurut saya persoalan sampah belum bisa benar-benar teratasi. Kita berharap semua pihak bisa lebih sabar dan tidak saling menyalahkan. Yang terpenting, semua tetap berusaha dan bekerja bersama,” pungkasnya.

Read More

Wacana Pilkada Lewat DPRD adalah Kemunduran Demokrasi, Anggota DPR RI Kariyasa Adnyana: Jangan Cabut Hak Politik Rakyat

Foto: Anggota DPR RI Dapil Bali dari Partai PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai penolakan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai gagasan tersebut sebagai langkah mundur dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat pertama kali diterapkan pada 2004, setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak saat itu, pilkada langsung menjadi instrumen penting dalam memperkuat partisipasi publik dan akuntabilitas pemimpin daerah.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Bali dari PDIP, I Ketut Kariyasa Adnyana, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana tersebut. Ia mengaku memiliki pengalaman langsung ketika pemilihan kepala daerah masih dilakukan melalui DPRD.

 “Saya sangat tidak setuju jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Saya sudah pernah mengalami fase itu. Tahun 1999, pemilihan bupati masih dilakukan oleh DPRD, dan saya terlibat langsung dalam proses tersebut. Setelah itu, barulah kita masuk ke era pemilihan langsung oleh rakyat secara demokratis,” katanya.

Kader militan PDI Perjuangan ini menilai munculnya kembali gagasan tersebut patut disayangkan. Ia menduga ada kejenuhan, bahkan ketakutan, dari sebagian elite politik dalam menghadapi pilkada langsung yang menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada publik.

 “Menurut saya, wacana ini sangat disayangkan. Saya menduga ada kejenuhan atau bahkan ketakutan dari sebagian elite politik dalam menghadapi pilkada langsung. Dalam pilkada langsung, dibutuhkan transparansi serta tanggung jawab langsung kepada publik,” tuturnya.

Menurut dia, pemilihan langsung memaksa para pemimpin, baik presiden, gubernur, maupun bupati, untuk menyusun visi, misi, dan janji politik yang realistis serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses tersebut juga mendorong calon pemimpin turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat.

 “Jika pemimpin dipilih langsung, baik presiden, gubernur, maupun bupati, mereka harus menyesuaikan visi, misi, dan janji politiknya agar realistis dan benar-benar bisa dirasakan rakyat. Mereka harus turun ke desa-desa, menyerap aspirasi, dan memperjuangkan perbaikan di berbagai sektor seperti pendidikan dan kesehatan,” terangnya.

Sebaliknya, ia menilai pengembalian pilkada ke DPRD merupakan kemunduran, baik dari sisi demokrasi maupun konstitusi.

 “Sebaliknya, jika pemilihan dikembalikan ke DPRD, itu merupakan sebuah kemunduran, baik dari sisi demokrasi maupun konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah jelas bahwa pemilihan dilakukan secara demokratis dan melibatkan rakyat secara langsung,” tegasnya.

Politisi senior asal Kabupaten Buleleng ini juga menyinggung alasan-alasan yang kerap digunakan untuk menolak pilkada langsung, seperti tingginya biaya politik dan potensi konflik horizontal. Menurutnya, argumen tersebut bersifat klasik dan tidak menyentuh akar persoalan.

 “Selama ini, alasan yang sering dikemukakan untuk menolak pilkada langsung terkesan klasik, seperti biaya politik yang tinggi dan potensi konflik horizontal. Padahal, di mana pun demokrasi dijalankan, pasti membutuhkan biaya,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa solusi yang seharusnya ditempuh adalah memperbaiki sistem, bukan mencabut hak politik rakyat.

 “Yang perlu diperbaiki adalah sistemnya, bukan dengan cara mencabut hak rakyat. Kita harus berani membenahi persoalan biaya politik, praktik politik uang, serta penyelenggaraan pemilu. Bukan malah mengambil jalan pintas,” katanya.

Kariyasa mencium adanya agenda politik di balik wacana tersebut, terutama terkait pembentukan koalisi permanen yang berpotensi memusatkan kekuasaan.

“Saya melihat ada agenda politik di balik wacana ini, terutama dengan mulai terbentuknya koalisi permanen. Unsur politisnya sangat kuat. Jika pemilihan dilakukan oleh DPRD, maka koalisi besar bisa menguasai hampir seluruh jabatan kepala daerah di Indonesia hanya dengan pembagian kekuasaan dan jabatan,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi itu tidak sehat bagi demokrasi dan merugikan rakyat. Ia menilai masih banyak alternatif untuk menekan biaya politik tanpa harus mengorbankan prinsip pemilihan langsung, salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan media sosial.

Kariyasa juga menyoroti perkembangan positif dalam praktik demokrasi di tingkat akar rumput. Ia mencontohkan pemilihan kepala desa yang mulai mengandalkan kampanye berbasis media sosial, dengan penekanan pada visi dan program kerja.

Ia menilai masyarakat kini semakin rasional dalam menentukan pilihan politik. Pemberian uang atau sembako tidak lagi menjadi penentu utama, terutama jika tidak diiringi dengan program yang masuk akal. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan kemajuan kualitas demokrasi.

Dengan dominasi pemilih milenial yang mencapai hampir 60 persen serta meningkatnya literasi politik generasi Z, Kariyasa menilai partisipasi publik justru semakin matang dan kritis.

 “Hal-hal inilah yang harus terus kita bina dan perbaiki. Jangan sampai dengan alasan-alasan klasik seperti biaya politik dan konflik horizontal, kita justru mundur dan mengorbankan kualitas demokrasi,” pungkasnya.

Read More

Tolak Pengiriman Sampah dari Luar Daerah, Ketua DPC Hanura Bangli Putra Laksana: TPA Lokal Sudah Kewalahan, Sampah Luar Jangan Masuk

Foto: Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bangli, I Made Putra Laksana.

Bangli (aspirasibali.my.id)

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmen melakukan transformasi tata kelola sampah melalui penutupan permanen Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang dijadwalkan mulai 1 Maret 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah strategis jangka panjang untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Bali, seiring dengan rencana pengembangan proyek Waste to Energy (WtE).

Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa penutupan TPA Suwung bukan merupakan bentuk kelalaian pemerintah, melainkan bagian dari upaya transformasi pengelolaan sampah agar lebih berkelanjutan. Dalam masa transisi menuju proyek WtE yang diproyeksikan mulai berjalan dalam dua tahun ke depan, pemerintah menilai penguatan pengelolaan sampah dari hulu sebagai langkah yang tidak bisa ditawar.

Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta penerapan konsep Teba Modern dipandang sebagai strategi utama untuk menekan volume residu yang selama ini berakhir di TPA. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembuangan akhir dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.

Sementara itu, residu sampah yang masih tersisa selama masa transisi direncanakan dialihkan sementara ke TPA Bangli. Pengalihan ini akan dilakukan dengan pengelolaan yang ketat dan terbatas. Dalam pertemuan lintas pemerintah, juga disepakati bahwa TPA Bangli yang berlokasi di Desa Landih akan direvitalisasi serta ditingkatkan fasilitasnya agar mampu menampung residu secara legal melalui skema kerja sama antar-daerah.

Namun, rencana pengalihan sampah tersebut menuai penolakan dari sejumlah pihak di Kabupaten Bangli. Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bangli, I Made Putra Laksana, menyatakan penolakannya secara tegas terhadap wacana pengiriman sampah dari luar daerah ke Bangli. Ia menilai kondisi Bangli saat ini sudah kewalahan dalam menangani sampah lokal, sehingga tidak layak dibebani tambahan sampah dari wilayah lain.

Ia juga mengingatkan potensi gejolak sosial apabila kebijakan tersebut tetap dipaksakan. Berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, terdapat kekhawatiran akan munculnya aksi penolakan, mulai dari pemblokiran TPA Bangli hingga penjagaan di titik-titik perbatasan wilayah. Menurutnya, Bangli selama ini berada dalam kondisi yang kondusif dan damai, sehingga pemerintah diminta tidak mengambil kebijakan yang berpotensi memicu keresahan masyarakat demi kepentingan tertentu.

“Menyerap dari isu masyarakat, TPA Bangli nantinya akan diblok dan disetiap perbatasan akan dijaga bila mana nanti itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab. Bangli sudah damai. Janganlah memancing supaya masyarakat jadi anarkis yang ujung-ujung nya Asal Bapak Senang (ABS),” tegasnya.

Keputusan bersama terkait penanganan residu sampah ini diketahui juga melibatkan para kepala daerah dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bangli. Menanggapi keterlibatan pemerintah daerah tersebut, I Made Putra Laksana menilai proses komunikasi dengan masyarakat belum dilakukan secara memadai.

“Begini mestinya Bupati (Bupati Bangli) turun dulu untuk mensosialisakan maukah masyarakat menerima. Audensi dengan tokoh, khususnya tokoh yang masih menjabat sebagai bandesa atau kelian adat. Itupun harus melalui keputusan perarem masyarakat di banjar, tempek masing-masing. Jangan sampai para bandesa/kelian membawa keinginan individu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah seharusnya lebih responsif dalam mencari solusi bersama yang tidak menimbulkan gejolak sosial, terlebih Bangli masih bergantung pada sektor pariwisata internasional yang menuntut lingkungan bersih dan nyaman.

“Sesungguhnya bila pemerintah tanggap dan mau melakukan demi kenyamanan kita bersama dan masih perlu dengan kedatangan wisatawan dari mancanegara senang, segera pemerintah menyikapi dan cari winwin solution. Kdm bilang sampah cgt kalo memang disikapi,” pungkasnya.

Rencana penutupan TPA Suwung dan pengalihan residu sampah ini pun dipastikan masih akan menjadi perhatian publik, seiring dengan tuntutan agar kebijakan pengelolaan sampah dilakukan secara adil, transparan, dan melibatkan masyarakat secara menyeluruh.

Read More

Untuk Bali yang Lebih Baik, Demer Dorong One Island One Management untuk Tata Ulang Pembangunan Pulau Dewata

Foto: Ketua DPD Golkar Bali, yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.

Badung (aspirasibali.my.id)

Ketua DPD Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau Demer, mendorong penguatan otonomi di tingkat provinsi serta penerapan konsep one island one management sebagai langkah strategis untuk menata ulang pembangunan Bali yang dinilai semakin tidak terkendali. Menurutnya, keterbatasan wilayah Bali menuntut perencanaan pembangunan yang terintegrasi, terarah, dan berbasis tata ruang yang jelas.

“Kita tahu bahwa Bali sebenarnya tidak terlalu luas. Karena keterbatasan wilayah itu, pembangunan Bali ke depan harus ditata dengan pendekatan arsitektur yang jelas dan terencana,” kata Demer.

Demer yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali menilai, kondisi saat ini menunjukkan adanya fragmentasi kewenangan, terutama dalam perizinan dan pengelolaan pendapatan daerah. Jika situasi tersebut terus dibiarkan, Demer memperingatkan akan muncul ketimpangan pembangunan dan kesemrawutan yang semakin sulit dikendalikan.

“Jika kondisi saat ini dibiarkan, di mana perizinan terfragmentasi dan pendapatan juga terpecah-pecah, maka ke depan akan muncul ketimpangan dan kesemrawutan. Oleh karena itu, saya sangat berharap otonomi, khususnya terkait perizinan, berada di tingkat provinsi,” ujarnya.

Menurut Demer, otonomi perizinan di tingkat provinsi akan memungkinkan pemerintah menata Bali secara menyeluruh, layaknya seorang arsitek yang merancang bangunan secara utuh, termasuk menentukan wilayah yang boleh dan tidak boleh dibangun.

“Dengan otonomi perizinan di provinsi, Bali bisa ditata seperti seorang arsitek menata bangunan: menentukan di mana pertumbuhan harus dihentikan dan di mana pembangunan tidak boleh dilakukan. Semua itu harus dipersiapkan dengan baik, karena tanpa perencanaan yang jelas, kesemrawutan tidak bisa dihindari,” katanya.

Selain perizinan, Demer juga menekankan pentingnya otonomi pendapatan berada di tingkat provinsi. Ia menilai Bali sebagai satu pulau seharusnya dikelola dengan satu sistem manajemen terpadu.

“Selain itu, otonomi pendapatan juga seharusnya berada di tingkat provinsi. Bali adalah satu pulau, sehingga konsep one island one management yang telah digaungkan selama beberapa tahun terakhir sebenarnya adalah pilihan terbaik dan paling rasional. Banyak pihak meyakini hal tersebut. Pertanyaannya, mengapa ini tidak kita perjuangkan bersama?” ucapnya.

Demer berharap pemerintah daerah memiliki kemauan politik untuk bersama-sama memperjuangkan konsep tersebut demi keberlanjutan Bali di masa depan.

“Saya berharap ada kemauan dari pemerintah daerah untuk bersama-sama memperjuangkan one island one management demi kepentingan menata Bali yang lebih baik bagi anak cucu kita. Jangan sampai kita dianggap tidak mampu berpikir dan tidak mampu menata daerah sendiri. Kita tidak boleh hidup tanpa perencanaan yang matang,” katanya.

Ia menegaskan, penerapan otonomi yang nyata melalui one island one management harus segera diwujudkan untuk mencegah berbagai polemik yang terus berulang, terutama terkait pelanggaran tata ruang dan ruang publik.

“Yang saya inginkan ke depan adalah adanya otonomi yang nyata melalui penerapan one island one management yang harus segera diperjuangkan, demi Bali yang lebih baik. Dengan begitu, berbagai polemik seperti pelanggaran tata ruang dan pelanggaran terhadap ruang publik, seperti yang terjadi belakangan ini, bisa dihindari,” ujarnya.

Demer juga menyinggung kondisi masa lalu ketika perizinan masih berada di tangan pemerintah provinsi. Menurutnya, saat itu penataan berjalan lebih tertib, termasuk dalam penerapan aturan sempadan pantai.

“Saya ingin mengingatkan bahwa dulu, ketika perizinan masih berada di tingkat provinsi, izin prinsip pembangunan harus dikeluarkan oleh provinsi. Saat itu, aturan sempadan pantai jelas, yakni 100 meter. Jika ada pelanggaran, batas maksimal hanya sampai 50 meter. Penataan berjalan tertib,” katanya.

Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan perizinan kepada kabupaten dan kota, Demer menilai pelanggaran tata ruang semakin marak.

“Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana kabupaten dan kota memiliki kewenangan mengeluarkan izin, mulai banyak pembangunan yang mendekati bahkan melanggar sempadan pantai. Ada bangunan yang berdiri hingga ke atas air laut. Ini menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani dengan langkah konkret,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya tindakan bersama dari seluruh pemangku kepentingan, baik yang terlibat dalam pembangunan maupun perumusan kebijakan, untuk menata kembali tata ruang Bali secara tegas. Demer mencontohkan kebijakan moratorium pembangunan hotel dan restoran di wilayah selatan Bali yang pernah diterapkan dan dinilai berhasil mendorong pemerataan pembangunan.

“Kita harus bersama-sama, siapa pun yang memiliki kepentingan pembangunan maupun kewenangan kebijakan, segera bertindak. Salah satunya dengan kembali menata tata ruang Bali secara tegas. Dulu pernah diterapkan moratorium pembangunan hotel dan restoran di wilayah selatan, dan hasilnya berkembang sekitar 15 desa wisata, seperti Tulamben, Candidasa, Lovina, Amed, hingga Madewi di Jembrana,” katanya.

Menurut Demer, kebijakan tersebut membuat investasi menyebar ke berbagai wilayah dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup jika tidak diiringi pemerataan.

“Pertumbuhan yang tinggi tidak ada artinya jika tidak disertai pemerataan. Pertumbuhan seperti itu tidak berkualitas karena akan memicu kesenjangan, yang tercermin dalam rasio ketimpangan yang tinggi. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memunculkan kecemburuan sosial dan berpotensi menimbulkan gejolak di kemudian hari. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.

Demer kembali mengajak seluruh pihak yang memiliki kewenangan untuk serius menata Bali dengan pendekatan yang lebih terpusat di tingkat provinsi, baik dalam aspek tata ruang maupun keuangan. Ia menegaskan pentingnya menjaga pendapatan daerah, khususnya dari sektor pariwisata, sebagai penopang utama ekonomi Bali.

“Otonomi di tingkat provinsi, baik dalam hal tata ruang maupun keuangan, menjadi sangat penting. Pendapatan daerah, termasuk dari sektor pariwisata, harus dikelola dengan baik karena ini adalah ‘ayam bertelur emas’ yang harus dipelihara,” katanya.

Ia mengingatkan, tanpa pengelolaan yang baik, berbagai persoalan klasik Bali tidak akan pernah selesai.

“Jika tidak, masalah Bali tidak akan pernah selesai, mulai dari persoalan sampah hingga kesemrawutan infrastruktur. Jika kondisi ini terus berlanjut, daya saing Bali akan menurun, diikuti penurunan pendapatan, kesejahteraan masyarakat, peluang kerja, dan laju pembangunan. Oleh karena itu, gagasan otonomi khusus dan one island one management perlu dipikirkan dan diperjuangkan secara serius,” pungkasnya.

Read More

Dukung Penuh Penutupan Total TPA Suwung, Ketua NasDem Bali Senantara: Langkah Gubernur Koster Sudah Tepat dan Tegas!

Foto: Ketua DPW NasDem Bali, yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dari Partai NasDem, Ir. I Nengah Senantara.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Pemerintah Provinsi Bali resmi menetapkan 23 Desember 2025 sebagai batas akhir operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung sekaligus menghentikan total praktik open dumping di kawasan tersebut. Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster melalui surat pemberitahuan bernomor T.00.600.4.15/60957/Setda yang ditujukan kepada Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.

Penutupan TPA Suwung menjadi penanda babak baru kebijakan lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya dalam tata kelola sampah. Pemprov Bali menekankan pergeseran paradigma dari sistem pembuangan akhir menuju pengelolaan sampah berbasis sumber, dengan fokus pada pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga hingga tingkat wilayah.

Langkah tegas Gubernur Koster tersebut mendapat dukungan politik dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Bali. Ketua DPW NasDem Bali, Ir. I Nengah Senantara, menilai kebijakan penutupan TPA Suwung bukanlah keputusan mendadak, melainkan langkah strategis yang sudah lama dinantikan dan tidak bisa lagi ditunda.

“Secara provinsi, persoalan sampah sudah mendapat ultimatum bahwa TPA Suwung harus ditutup. Alasan penutupan ini sebenarnya sudah lama disuarakan. Selama bertahun-tahun, baik pemerintah pusat maupun Kementerian Lingkungan Hidup telah menekankan bahwa TPA Suwung harus segera ditutup,” ujar Senantara.

Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan Bali dari Partai NasDem, Senantara menegaskan bahwa persoalan TPA Suwung telah lama menjadi sorotan lintas level pemerintahan. Menurutnya, keberadaan TPA Suwung bukan hanya menciptakan beban lingkungan, tetapi juga membawa dampak serius terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya.

“Selain sangat mengganggu dari sisi lingkungan dan pemandangan, dampaknya terhadap kesehatan masyarakat juga sangat serius. Dan kebetulan saat ini persoalan sampah juga menjadi perhatian utama Gubernur kita, Pak Wayan Koster,” lanjutnya.

Senantara juga menyoroti pendekatan kebijakan yang diambil Gubernur Koster yang dinilainya progresif dan berpihak pada solusi jangka panjang, yakni mendorong pengelolaan sampah dari hulu dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Ia menegaskan bahwa beban pengelolaan sampah tidak bisa lagi ditumpukan pada satu wilayah atau dialihkan ke daerah lain.

“Beliau menyarankan agar pengelolaan sampah dilakukan mulai dari rumah tangga masing-masing, dikelola di wilayahnya sendiri, dan tidak lagi dikirim ke daerah lain. Pertanyaannya, apakah daerah lain mau menerima sampah tersebut?” katanya.

Menurut Senantara, kekhawatiran tersebut terbukti ketika muncul wacana pengiriman sampah ke luar wilayah yang justru memicu resistensi masyarakat. Ia mencontohkan penolakan yang terjadi saat muncul rencana pengiriman sampah ke Kabupaten Tabanan.

“Faktanya, ketika muncul wacana pengiriman sampah ke Tabanan, hal itu justru mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Karena itu, saya menilai langkah yang diambil Gubernur sangat tepat,” tegasnya.

Dalam konteks politik pemerintahan, Senantara menegaskan posisi Partai NasDem sebagai partai pendukung kebijakan strategis daerah, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan dan kepentingan publik jangka panjang. Ia memastikan NasDem Bali berada di garis depan dalam mendukung kebijakan penutupan TPA Suwung.

“Partai NasDem mendukung penuh kebijakan tersebut,” pungkasnya.

Penutupan total TPA Suwung kini menjadi ujian serius bagi pemerintah kabupaten/kota di Bali untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi barometer konsistensi politik lingkungan di Bali, terutama di tengah tekanan pertumbuhan penduduk dan sektor pariwisata yang terus meningkat.

Read More

Soroti Jalan Wisata dan Drainase, Ketua Hanura Bangli Putra Laksana Desak Penataan Infrastruktur Lebih Serius

Foto: Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bangli, I Made Putra Laksana, saat diwawancarai di Kantor DPD Hanura Bali, Sabtu 13 Desember 2025.

Bangli (aspirasibali.my.id)

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bangli, I Made Putra Laksana, menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah Bangli yang dinilainya masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya di sejumlah desa di Kecamatan Tembuku. Menurutnya, kerusakan infrastruktur, terutama jalan dan drainase, sudah cukup memprihatinkan dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat serta sektor pariwisata.

“Untuk infrastruktur secara umum di Kabupaten Bangli, khususnya di desa kami yang berada di wilayah kecamatan Tembuku, kondisinya memang cukup memprihatinkan. Bahkan, kami sudah sangat sulit membedakan mana yang merupakan drainase dan mana yang merupakan badan jalan. Di jalan-jalan tersebut sudah terlalu banyak lubang. Padahal, ruas jalan itu juga merupakan lintasan sektor pariwisata,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah daerah atas kondisi tersebut. Ia menilai faktor cuaca, khususnya intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa bulan terakhir, turut berkontribusi besar terhadap kerusakan infrastruktur di Bangli. “Namun demikian, kami juga tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Kondisi beberapa bulan terakhir ini memang dipengaruhi oleh musim hujan, dan itulah yang menjadi salah satu penyebab utama rusaknya infrastruktur di wilayah kami,” katanya.

Selain faktor cuaca, Putra Laksana juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama terkait pengelolaan sampah dan fungsi drainase. Ia menilai, pada musim hujan, wilayah hilir kerap menjadi pihak yang paling terdampak akibat buruknya pengelolaan lingkungan di wilayah hulu. “Oleh karena itu, masyarakat di wilayah hulu jangan sampai sembarangan membuang sampah atau melakukan hal-hal yang menyebabkan drainase tersumbat. Idealnya, air dari jalan mengalir ke drainase, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, air dari drainase meluap ke jalan,” ungkapnya.

Ia menyesalkan apabila persoalan tersebut tidak menjadi perhatian serius pemerintahan desa. Menurutnya, upaya aktif untuk mengimbau dan menyadarkan masyarakat harus terus dilakukan agar kerusakan kecil tidak berkembang menjadi kerusakan infrastruktur yang lebih parah. “Ketika terjadi kerusakan kecil dan tidak segera diperbaiki atau tidak ditangani dengan jelas, hal itulah yang akhirnya menyebabkan kerusakan infrastruktur yang lebih parah, baik di Bangli secara umum maupun khususnya di wilayah desa kami, Tembuku,” katanya.

Putra Laksana juga mengapresiasi adanya bantuan perbaikan yang mulai dilakukan pemerintah, khususnya pada sektor drainase. “Saat ini, kami bersyukur sudah ada bantuan perbaikan. Drainase sudah mulai diperbaiki, diperdalam, dan dilebarkan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih,” ucapnya.

Namun, ia menilai perbaikan jalan yang dilakukan sejauh ini masih bersifat sementara karena baru sebatas tambal sulam. Ia pun mempertanyakan apakah kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau kendala lain. “Namun, kondisi jalan di desa kami sejauh ini baru diperbaiki secara tambal sulam dan masih bersifat sementara. Kami pun bertanya-tanya, apakah pemerintah masih mengalami keterbatasan anggaran atau kendala lainnya. Hal tersebut belum kami tanyakan lebih jauh,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pengelolaan sampah di Bangli yang dinilainya sudah mulai menunjukkan perkembangan positif. Ia mencontohkan keberadaan Bank Sampah yang telah berjalan cukup baik di beberapa desa, seperti di Desa Galiran. “Di Desa Galiran, misalnya, masyarakat, terutama para ibu, setiap sore secara rutin mengumpulkan sampah yang sudah dipilah antara sampah plastik dan organik. Sampah tersebut kemudian diangkut, sehingga wilayah desa menjadi lebih bersih,” jelasnya.

Selain itu, Putra Laksana berharap adanya ketegasan dari pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan instruksi kepada para kepala desa terkait penertiban tanaman padang gajah yang tumbuh di atas atau di sekitar drainase. Ia menilai tanaman tersebut berpotensi merusak saluran air akibat akarnya. “Tanaman tersebut seharusnya dibersihkan dari sepanjang pinggir jalan, tanpa melihat siapa pemiliknya, karena drainase merupakan fasilitas milik pemerintah. Untuk itu, diperlukan ketegasan dari kepala desa masing-masing atas perintah Bapak Bupati,” tegasnya.

Ia juga mengimbau agar pemerintah daerah lebih memberi perhatian pada infrastruktur di kawasan objek wisata di Bangli. Menurutnya, banyak potensi wisata yang seharusnya ditata sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Di desa kami, misalnya, terdapat objek wisata alam berupa kawasan bambu dan jurang. Setiap hari, selalu ada kendaraan wisata seperti jeep yang datang berkunjung untuk menikmati pemandangan,” katanya.

Ia menekankan bahwa penataan objek wisata sebaiknya dilakukan sebelum kawasan tersebut ramai dikunjungi wisatawan. “Jangan sampai setelah ramai dikunjungi wisatawan, barulah pemerintah turun tangan. Seperti yang kita lihat pada kasus Tukad Cepung Waterfall, awalnya dikelola secara sederhana oleh masyarakat, namun setelah ramai, pemerintah baru hadir dengan pengaturan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu sah-sah saja demi pendapatan asli daerah, namun penataan sebaiknya dilakukan sejak dini,” pungkasnya.

Read More

Penutupan Total TPA Suwung Dinilai Berisiko Picu “Banjir Sampah”, Ketua Hanura Badung Witama Minta Gubernur Carikan Solusi Komprehensif

Foto: Ketua DPC Hanura Badung, Wayan Witama, saat diwawancarai di Kantor DPD Hanura Bali, Sabtu 13 Desember 2025.

Badung (aspirasibali.my.id)

Instruksi Gubernur Bali Wayan Koster yang menetapkan penutupan total Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung pada 23 Desember 2025 memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Badung, Wayan Witama, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak dibarengi kesiapan sistem pengelolaan sampah pengganti.

Witama mengakui secara regulasi langkah Gubernur Bali memiliki dasar hukum yang kuat. Ia merujuk pada ketentuan undang-undang yang mengatur pengelolaan sampah dan lingkungan hidup.

“Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Wayan Koster, jika mengacu pada undang-undang, memang beliau benar. Karena apabila tidak ditutup, mengingat sudah ada dasar hukumnya, maka beliau bisa dikenakan sanksi pidana. Undang-undang tetaplah undang-undang.”

Meski demikian, Witama menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali, khususnya di wilayah Denpasar dan Badung sebagai dua daerah dengan produksi sampah terbesar, tidak bisa dipandang sederhana. Menurutnya, penutupan TPA Suwung tanpa kesiapan solusi konkret berisiko memicu penumpukan sampah di berbagai titik.

 “Namun, persoalan sampah di Bali ini tidak bisa dianggap remeh. Karena apabila pada tanggal 23 Desember TPA Suwung ditutup, khususnya bagi Badung dan Denpasar, itu berpotensi menimbulkan volume sampah yang luar biasa banyak dan bisa menjadi flooding rubbish, gunungan sampah yang muncul di mana-mana, seperti banjir. Dampaknya bisa menerpa Kota Denpasar dan Kabupaten Badung,” terangnya.

Ia menilai dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat akibat bau menyengat dan tumpukan sampah yang meluas.

 “Ini akan sangat berdampak, baik dari sisi bau maupun tumpukan sampah yang ada di mana-mana. Bahkan, di tempat saya sendiri, di wilayah Badung Utara, sudah banyak sampah yang tidak diambil. Yang seharusnya diangkut seminggu sekali, sekarang sudah dua minggu tidak diambil. Sampah-sampah itu berbau dan terlihat di sepanjang jalan,” katanya.

Witama menilai, kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan serius sebelum kebijakan penutupan total diberlakukan. Ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah komunikasi ke pemerintah pusat guna menunda pelaksanaan kebijakan tersebut demi menghindari situasi darurat sampah.

 “Hal seperti inilah yang seharusnya dipikirkan secara matang. Tidak bisa begitu saja langsung menutup. Mungkin Pak Gubernur bisa terlebih dahulu mengajukan surat ke Jakarta agar penutupan pada tanggal 23 Desember ini ditunda, karena kondisinya sangat mendesak. Harus dicarikan solusi,” tegasnya.

Menurutnya, wacana pengelolaan sampah berbasis sumber masih menyisakan banyak tanda tanya di lapangan, terutama terkait alur pembuangan akhir sampah masyarakat.

“Kalau hanya mengandalkan pengelolaan sampah berbasis sumber, kelihatannya masih belum jelas. Pertanyaannya, setelah itu masyarakat membuang sampah ke mana?”

Witama kemudian membandingkan dengan praktik pengelolaan sampah di sejumlah negara maju yang telah menyiapkan teknologi pengolahan sebelum menutup tempat pembuangan akhir.

“Sebagai contoh, di Jerman, beberapa tempat penampungan ditutup, tetapi sebelumnya sudah disiapkan mesin pengolah. Ada mesin grinding sehingga semua sampah masuk, digiling menjadi serbuk atau bubuk. Bubuk itu kemudian diolah lagi menjadi bahan bangunan, seperti batako,” ungkapnya.

“Di Jepang, khususnya di Tokyo dan Osaka yang pernah saya kunjungi, pengelolaan sampah dilakukan dengan sangat baik hingga bisa menghasilkan listrik. Sampah diangkut dengan truk, diturunkan, langsung diproses oleh mesin di dalam, digiling menjadi bubuk, kemudian dibakar, dan hasil pembakarannya diubah menjadi energi listrik,” paparnya.

Ia menilai pendekatan teknologi tersebut layak dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sampah di Bali agar tidak menimbulkan masalah lanjutan.

 “Saya pikir, ini bisa menjadi solusi kita bersama. Pak Gubernur perlu mencari solusi yang komprehensif. Kita juga merupakan partai pendukung pemerintah, sehingga kita berkewajiban ikut mencarikan solusi terbaik. Tidak bisa membuat keputusan secara mendadak begitu saja,” katanya.

Lebih jauh, Witama mengingatkan bahwa persoalan sampah sangat berkaitan erat dengan citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

 “Saran saya, hal ini perlu dipertimbangkan agar Bali tidak menghadapi masalah yang lebih besar. Sampah jangan sampai menjadi persoalan besar. Apalagi Bali adalah daerah pariwisata. Ketika sampah menjadi masalah, baik dari bau maupun keberadaannya di mana-mana, itu akan sangat merugikan,” tuturnya.

Ia menegaskan, komitmen menjadikan Bali sebagai ikon pariwisata dunia harus sejalan dengan kebijakan yang menjamin kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

 “Jika kita konsisten menjadikan Bali sebagai ikon destinasi pariwisata, maka Bali harus bersih dari sampah. Ini adalah kata kunci. Artinya, pemerintah tidak boleh lalai dalam mengambil keputusan. Pemerintah harus mencarikan solusinya. Kalau di satu tempat tidak bisa, lalu sampah ini akan dibawa ke mana?”

Witama pun menyatakan kesiapan Partai Hanura Badung untuk memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah demi mencari jalan keluar terbaik.

 “Itu saja. Kalau perlu, masukan dari kami bisa dipertimbangkan. Kami siap memberikan masukan.”

Sebagaimana diketahui, Gubernur Bali Wayan Koster melalui surat resmi tertanggal 5 Desember 2025 menegaskan batas akhir penutupan total TPA Suwung pada 23 Desember 2025. Setelah tanggal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung secara tegas dilarang membuang sampah ke TPA terbesar di Bali itu.

Kebijakan ini diambil karena akumulasi sampah di TPA Suwung dinilai telah melanggar dua regulasi penting, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua aturan tersebut memuat ancaman pidana hingga 15 tahun penjara serta denda maksimal Rp15 miliar bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah yang tidak sesuai ketentuan.

Read More

Besok, Golkar Gelar Doa Bersama Serentak di Seluruh Indonesia Serangkaian Puncak HUT ke-61 Partai Golkar

Foto: Partai Golkar dijadwalkan menggelar Doa Bersama sebagai rangkaian Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 dengan tema “Merajut Kebersamaan, Membangun Indonesia Maju”, pada Jumat, 5 Desember 2025.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Partai Golkar dijadwalkan menggelar Doa Bersama sebagai rangkaian Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 dengan tema “Merajut Kebersamaan, Membangun Indonesia Maju”, pada Jumat, 5 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memanjatkan rasa syukur, memohon keberkahan, sekaligus memperkuat tekad bersama dalam menjaga persatuan dan memajukan bangsa.

Doa bersama dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. DPD Golkar Bali menjadwalkan penyelenggaraan kegiatan ini di Pura Jagatnatha Denpasar sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal Bali.

Sementara itu, pusat kegiatan doa bersama tingkat nasional dipusatkan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, dengan kehadiran jajaran DPP Golkar dan para kader dari berbagai wilayah.

Acara bertajuk Doa untuk Bangsa ini tidak hanya menjadi wadah untuk mempersatukan harapan, tetapi juga bentuk solidaritas untuk memohon perlindungan, kekuatan, dan keselamatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tengah menghadapi bencana di sejumlah daerah. Melalui kegiatan ini, Golkar berharap semangat kebersamaan yang menjadi fondasi perjalanan bangsa dapat terus dipererat demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan kuat.

Read More

DPD PDI Perjuangan Bali Gelar Soekarno Cup 2: Kompetisi Sepak Bola dan Panggung Budaya Lokal

Foto: DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali bersiap menggelar Soekarno Cup 2.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali bersiap menggelar Soekarno Cup 2, ajang sepak bola yang tidak hanya menonjolkan persaingan atlet muda, tetapi juga menjadi ruang pelestarian budaya dan tradisi Bali. Pembukaan Liga Kampung Soekarno Cup 2 akan berlangsung Jumat, 5 Desember 2025, di tiga lokasi sekaligus: Stadion Ngurah Rai Denpasar, Bali United Training Center, dan Stadion Dipta Gianyar.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan yang juga Media Officer Soekarno Cup 2, Putu Eka Nurcahyadi, menjelaskan bahwa Soekarno Cup tidak hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga wadah pembinaan atlet muda U-17 serta sarana promosi budaya Bali.

“Liga kampung bukan sekadar pertandingan, tapi sebuah kebanggaan dan kecintaan PDI Perjuangan pada olahraga sepak bola. Delapan tim ini merupakan para juara dari putaran regional masing-masing yang telah digulir beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Eka Nurcahyadi menambahkan bahwa acara pembukaan akan dikemas dengan nuansa budaya, seni, dan tradisi Bali.

Menurutnya, tema pembukaan “Kanaka Pertiwi” diambil dari filosofi hidup Megawati Soekarnoputri dalam buku Merawat Pertiwi, yang mengangkat kepedulian terhadap alam dan lingkungan hidup.

“Kanaka Pertiwi, tema pembukaan Soekarno Cup 2 diambil dari kutipan filosofi hidup Ibu Megawati dalam buku ‘Merawat Pertiwi’, buku kisah kepedulian Ibu Megawati terhadap pelestarian alam dan lingkungan hidup,” jelasnya.

Dengan keterlibatan para juara dari tiap regional dan sentuhan kearifan lokal Bali, Soekarno Cup 2 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya memacu semangat olahraga, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kebanggaan masyarakat Bali. 

Read More

Ketua DPC Hanura Gianyar Ida Bagus Putu Sudiarta Tekankan Penguatan Komunikasi untuk Kembalikan Kejayaan Partai Hanura di Bali

Foto: Ketua DPC Partai Hanura Gianyar, Drs. Ida Bagus Putu Sudiarta, S.Pd., M.Si., saat menyampaikan pemaparan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura se-Bali yang digelar pada Jumat, 21 November 2025, di Inna Bali Heritage Hotel, Jalan Veteran, Denpasar.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Ketua DPC Partai Hanura Gianyar, Drs. Ida Bagus Putu Sudiarta, S.Pd., M.Si., menegaskan komitmen pihaknya untuk mengembalikan kejayaan Partai Hanura di Bali. Hal tersebut disampaikannya dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura se-Bali yang digelar pada Jumat, 21 November 2025, di Inna Bali Heritage Hotel, Jalan Veteran, Denpasar. Muscab tahun ini mengusung tema Nangun Sat Kerthi Loka Bali: “Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera”.

Dalam kesempatan itu, Ida Bagus Putu Sudiarta menilai bahwa langkah mengembalikan kejayaan Hanura bukan hanya membutuhkan kerja keras, tetapi juga implementasi visi yang jelas melalui pola komunikasi yang baik antarstruktur partai.

“DPC Hanura Gianyar berkomitmen untuk berupaya mengembalikan kejayaan Partai Hanura di Bali. Saya melihat hal ini sangat spesifik, dan memang kita membutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya. Yang paling penting adalah bagaimana visi tersebut dapat diimplementasikan melalui komunikasi yang baik,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa komunikasi harus terjalin secara berjenjang dan menyeluruh, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan. Menurutnya, kualitas komunikasi merupakan kunci agar program riil partai dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

“Artinya, seluruh lapisan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan, harus mampu menjalin komunikasi yang efektif. Kualitas komunikasi itu penting, karena di sanalah kita menyampaikan apa program nyata yang akan kita implementasikan di masyarakat,” tambahnya.

Ida Bagus Putu Sudiarta meyakini, dengan komunikasi yang baik serta program konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat, kepercayaan publik terhadap Hanura dapat tumbuh kembali.

“Dengan komunikasi yang baik dan program yang jelas, kepercayaan masyarakat dapat kembali tumbuh dari hati nurani mereka. Saya kira itulah pentingnya kualitas komunikasi dalam upaya kita bersama untuk mengembalikan kejayaan Hanura di Provinsi Bali,” tegasnya.

Muscab Hanura se-Bali ini menjadi momentum konsolidasi internal sekaligus upaya memperkuat arah gerak partai dalam menghadapi dinamika politik ke depan. Partai berharap penguatan komunikasi dan soliditas struktur mampu membangkitkan kembali kekuatan Hanura di Pulau Dewata.

Read More

Ketua DPC Hanura Kota Denpasar Tonny Kushartanto Dorong Inovasi Wisata Denpasar Lewat Ide-Ide Kreatif

Foto: Ketua DPC Hanura Kota Denpasar, Tonny Kushartanto, SS.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Partai Hanura menyatakan siap mendorong lahirnya destinasi-destinasi wisata baru di Kota Denpasar. Langkah ini digagas langsung oleh Ketua DPC Hanura Kota Denpasar, Tonny Kushartanto, SS, melalui pemikiran kreatifnya yang telah memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

Dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura se-Bali di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar, Jumat (21/11/2025), Tonny mengatakan Denpasar memiliki potensi besar sebagai kota metropolitan yang mampu menjadi magnet wisatawan internasional. “Denpasar memiliki potensi untuk mendatangkan wisatawan asing, bukan hanya seperti Badung, tetapi dengan karakter dan daya tariknya sendiri,” tegasnya.

Tonny menyatakan, hadirnya Hanura di Denpasar harus membawa gagasan konkret untuk menjawab tantangan dunia pariwisata yang terus berkembang. “Dengan hadirnya Partai Hanura, kami membawa gagasan agar Denpasar menciptakan destinasi-destinasi wisata baru yang mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara,” katanya.

Ia menegaskan bahwa seluruh ide kreatifnya akan diarahkan untuk pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal Bali. “Denpasar adalah kota metropolitan di Bali… Denpasar merupakan tolok ukur perkembangan Bali,” ujar Tonny, menegaskan posisi strategis ibu kota provinsi tersebut.

Dalam forum Muscab yang mengusung tema Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Tonny juga menekankan pentingnya ketulusan dalam mempercepat pembangunan kota. “Kecepatan itu hanya bisa terwujud apabila dilakukan dengan ketulusan. Tanpa ketulusan, tidak mungkin cepat. Tanpa hati nurani rakyat, tidak mungkin cepat,” katanya.

Sebagai pelaku event dan organizer, Tonny menilai masih banyak sektor usaha kreatif di Denpasar yang membutuhkan ruang tumbuh. Ia menargetkan Hanura dapat mendorong inovasi yang memberi manfaat langsung pada masyarakat dan tidak meninggalkan nilai budaya Bali.

“Saya akan mencurahkan semuanya demi kepentingan masyarakat, melalui hati nurani rakyat,” pungkasnya.

Read More

Dorong Penataan Denpasar Jadi Kota Metropolitan Berbudaya, Ketua DPC Hanura Kota Denpasar Tonny Tekankan Penataan Berlandaskan Hati Nurani

Foto: Ketua DPC Partai Hanura Kota Denpasar, Tonny Kushartanto, SS, saat menyampaikan pemaparan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura se-Bali yang digelar di Inna Bali Heritage Hotel, Jalan Veteran, Denpasar, Jumat (21/11/2025).

Denpasar (aspirasibali.my.id

Ketua DPC Partai Hanura Kota Denpasar, Tonny Kushartanto, SS menegaskan komitmen partainya untuk ikut mempercepat pembangunan dan penataan Kota Denpasar sebagai kota metropolitan berbudaya. Hal itu disampaikan Tonny dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura se-Bali yang digelar di Inna Bali Heritage Hotel, Jalan Veteran, Denpasar, Jumat (21/11/2025).

Dengan mengusung tema “Nangun Sat Kerthi Loka Bali: Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera,” Tonny menempatkan Denpasar sebagai poros penting kemajuan Bali. “Denpasar adalah kota metropolitan di Bali. Selain sebagai pusat pemerintahan, Denpasar juga menjadi barometer pariwisata yang luar biasa, bahkan sering dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Bandung. Artinya, Denpasar merupakan tolok ukur perkembangan Bali,” ujarnya.

Tonny menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus dilakukan dengan landasan ketulusan. “Hari ini kami hadir, Astungkara, bersama seluruh teman dan jajaran untuk menyatakan dukungan dan komitmen. Kami ingin menata Denpasar… Denpasar harus bergerak cepat,” katanya. Ia menilai kecepatan pembangunan tidak dapat dicapai tanpa niat yang tulus dan didorong oleh hati nurani rakyat.

Menurutnya, berbagai infrastruktur di Denpasar sudah baik, namun masih membutuhkan penataan lanjutan. Karena itu Hanura ingin menjadikan Denpasar sebagai “kota impian,” yang bermanfaat bagi masyarakat dan tetap menjaga adat, budaya, serta sejalan dengan Tri Hita Karana dan nilai-nilai Nangun Sad Kerthi Loka Bali.

Tonny yang berlatar belakang pelaku event dan organizer membawa serangkaian ide kreatif untuk mengisi sektor-sektor yang masih belum tergarap optimal, terutama usaha kreatif dan pariwisata. Ia berharap gagasan-gagasan tersebut dapat mendorong lahirnya destinasi wisata baru yang memperkuat daya tarik Denpasar di mata wisatawan mancanegara.

“Saya memiliki sejumlah gagasan yang telah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Dengan talenta dan pengalaman itu, saya akan mencurahkan semuanya demi kepentingan masyarakat, melalui hati nurani rakyat,” ujarnya.

Ia pun menegaskan harapannya agar Hanura mampu memberi perubahan nyata. “Semoga kehadiran Partai Hanura dapat menjadikan Denpasar tampil berbeda dari sebelumnya, lebih cepat berkembang, lebih berbudaya, dan semakin layak sebagai kota metropolitan yang membanggakan”.

“Apa gagasannya? Apa idenya? Tunggu saja nanti. Mantap!” pungkasnya.

Read More

Ginantra Artana Siapkan Sistem Pembinaan Berjenjang untuk Menata Ulang Hanura Karangasem

Foto: Ketua DPC Karangasem, Nyoman Ginantra Artana saat memberikan pemaparan di acara Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura se-Bali, Jumat, 21 November 2025.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Dalam Musyawarah Cabang DPC Hanura se-Bali, Ketua DPC Karangasem, Nyoman Ginantra Artana, memaparkan konsep strategis yang disebutnya realistis dan sesuai kebutuhan dasar partai. Ia menegaskan bahwa Hanura Karangasem akan dibangun dengan sistem internal yang berkesinambungan setelah struktur definitif terbentuk.

“Kaderisasi yang saya maksud adalah membangun organisasi secara benar. Ketika kita mampu menerjemahkan suara menjadi kursi, itu menjadi bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap eksistensi partai,” ujarnya.

Menurut Ginantra, Hanura di Karangasem selama ini tidak memiliki kesinambungan pembinaan, sehingga banyak kader pindah ke partai lain setelah gagal pada periode pertama. “Artinya apa? Sistem kita tidak memelihara kader,” katanya.

Untuk itu, ia memperkenalkan konsep utama: memperlakukan suara sebagai investasi politik. “Suara menjadi kursi. Suara menjadi bantuan keuangan dari negara untuk partai. Itu investasi bagi generasi muda Hanura,” tegasnya.

Ginantra juga menekankan pentingnya sistem perhitungan suara berbasis kecamatan untuk mengetahui kekuatan riil masing-masing wilayah. Orang yang bekerja di lapangan akan dihargai bukan dengan iming-iming uang besar, tetapi dengan sumber daya resmi yang melekat dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti pola pikir generasi muda yang menurutnya cenderung melihat partai dari sisi instan. “Mereka melihat politik hanya dari sisi instan: kapitalisasi, uang, atau popularitas. Padahal proses membangun partai tidak seperti itu,” jelasnya.

Ginantra mengaku kerap iri melihat partai besar yang mampu menggerakkan organisasi hingga ke akar rumput saat perayaan hari raya atau Galungan. “Kita belum sampai di sana. Tetapi Astungkara, dengan izin Tuhan dan konsep yang jelas, saya yang sudah bekerja hampir 15 tahun di Hanura percaya konsep ini bisa dijalankan,” ujarnya.

Ginantra kembali menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan adalah program murni partai, bukan program pemerintah. “Inilah yang diinginkan para kader dan suara di kabupaten masing-masing,” pungkasnya.

Read More

Ketua DPC Hanura Karangasem Ginantra Artana Dorong Kaderisasi Ketat untuk Akhiri Tradisi “Loncat Partai” dan Bangun Basis Kemenangan

Foto: Ketua DPC Hanura Karangasem, Nyoman Ginantra Artana.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Ketua DPC Hanura Karangasem, Nyoman Ginantra Artana, menegaskan bahwa penguatan partai harus kembali pada fondasi utamanya: kaderisasi. Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura se-Bali yang digelar pada Jumat, 21 November 2025, di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar.

“Saya adalah kader asli, produk Hanura Karangasem sejak tahun 2008. Pada 2008 dan 2010 saya menjadi Sekretaris PAC, sehingga dengan amanah tertinggi yang saya emban hari ini, atas restu Tuhan, Ketua, dan forum, saya menjadi Ketua DPC Hanura Karangasem,” ujarnya.

Ginantra mengaku telah melalui berbagai dinamika politik di Karangasem, termasuk gelombang besar yang menurutnya menjadi ujian berat bagi kader asli. “Gelombang besar pernah datang ke Karangasem… tetapi saya masih berdiri hingga hari ini,” katanya.

Ia menilai banyak program yang dipaparkan DPC lain cenderung bersifat imajiner, seolah Hanura sudah berada pada posisi besar. Padahal, menurutnya, Hanura Karangasem harus berbicara lebih realistis. “Mengelola partai konsepnya sederhana. Banyak yang disampaikan tadi lebih mirip pengelolaan pemerintah, seakan-akan kita punya anggaran besar. Padahal, fondasi pertama dan terpenting adalah kaderisasi,” tegasnya.

Ginantra menyoroti fenomena kader Hanura yang gagal saat maju pertama kali, namun berhasil ketika pindah ke partai lain. “Ini menunjukkan satu hal: kaderisasi kita belum terbangun dengan baik. Itu harus kita akui,” ujarnya.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ia merancang dua konsep utama bila telah definitif menjadi Ketua DPC definitif: “Konversikan suara rakyat menjadi kursi, dan konversikan suara rakyat menjadi bantuan keuangan partai. Itulah tugas partai.”

Ia menegaskan bahwa partai bukanlah lembaga pelaksana pembangunan. Tugas pembangunan ada pada pemerintah. Hanura, kata dia, harus fokus menyiapkan kader yang mampu menerjemahkan dukungan publik menjadi kekuatan legislatif dan finansial resmi dari negara.

Read More

Hanura Jembrana Siapkan Program dan Strategi Inklusif Berbasis Sumber Daya Lokal, Agus Sanjaya: Sentuh Hati Nurani Rakyat

Foto: Ketua DPC Partai Hanura Jembrana, I Gede Agus Sanjaya, saat memberikan pemaparan di acara Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura se-Bali, Jumat, 21 November 2025.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Ketua DPC Hanura Jembrana, I Gede Agus Sanjaya, memaparkan rencana program riil berbasis kebutuhan masyarakat dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Hanura se-Bali yang digelar di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar, Jumat, 21 November 2025. Dengan mengusung tema Nangun Sat Kerthi Loka Bali: “Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera”, agenda ini menjadi momentum baginya menyampaikan arah kebijakan Hanura Jembrana menuju Pemilu 2029.

“Kalau Jembrana berbeda… Partai Hanura masih memberikan amanah kepada saya untuk memikul tanggung jawab sebagai Ketua DPC Kabupaten Jembrana,” ujar Agus Sanjaya.

Ia menegaskan bahwa Jembrana memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dengan daerah pariwisata lainnya di Bali. “Jembrana memang tidak memiliki pariwisata berbasis pasir putih. Tetapi kami memiliki sumber daya lain: air, perkebunan, pertanian, dan sektor perikanan. Sumber-sumber inilah yang akan menjadi basis program strategis kami,” katanya.

Program-program yang disiapkan juga mencakup penguatan kerja yang berkaitan dengan produktivitas ekonomi lokal. Di luar itu, Hanura Jembrana akan meluncurkan program pickup gratis di setiap kecamatan, inisiatif yang terinspirasi dari program “Bang Ipat” yang sebelumnya menyediakan 71 unit pickup gratis untuk bendesa adat di seluruh Jembrana. “Hanura, dengan lima kecamatan yang ada, akan menginisiasi program pickup gratis di setiap kecamatan. Ini sangat mungkin dilakukan, dan resepnya ada di kantong saya,” ungkapnya.

Agus Sanjaya menilai program-program sederhana yang menyentuh langsung masyarakat adalah kunci untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. Ia menyebut Jembrana sebagai “miniatur Indonesia” karena keberagaman suku dan budaya yang hidup berdampingan. Karena itu, strategi Hanura untuk 2029 harus inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Ia juga menegaskan filosofi kepemimpinannya yang mengutamakan kerja nyata. “Saya meyakini bahwa pemimpin bukan sekadar seseorang yang duduk dan dihormati. Pemimpin adalah ujung tombak,” ujarnya.

Dengan semangat yang sama, ia menyatakan komitmennya mengikuti jejak para pemimpin Hanura yang ia hormati. “Itulah cita-cita saya… Kami ingin mengembalikan kejayaan Jembrana dan merebut kembali kursi demi kursi di daerah ini,” tutupnya.

Read More

Hanura Jembrana Perkuat Struktur dengan 75% Advokat, Agus Sanjaya Targetkan Kembalinya Kejayaan Hanura di Bumi Makepung

Foto: Ketua DPC Partai Hanura Jembrana, I Gede Agus Sanjaya.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Ketua DPC Partai Hanura Jembrana, I Gede Agus Sanjaya, menegaskan kesiapannya membawa kembali kejayaan Hanura di daerah yang pernah menempatkan partai tersebut pada posisi satu fraksi lebih di DPRD. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Hanura se-Bali, Jumat, 21 November 2025, di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar.

“Kalau Jembrana berbeda. Izinkan saya menjelaskan pekerjaan besar yang saya emban sampai hari ini, di mana Partai Hanura masih memberikan amanah kepada saya untuk memikul tanggung jawab sebagai Ketua DPC Kabupaten Jembrana,” ujarnya mengawali paparan.

Agus Sanjaya mengungkapkan dirinya telah tiga periode menjadi anggota DPRD Jembrana dan kembali mendapat amanah pada 2019. Selain itu, ia juga berprofesi sebagai advokat. Kondisi ini memengaruhi arah desain struktur Hanura Jembrana ke depan. “Karena itu, dalam struktur yang kami rancang ke depan, sekitar 75% kader yang akan kami tempatkan adalah advokat,” katanya.

Menurutnya, keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Banyak persoalan di Jembrana dianggap berhubungan langsung dengan aspek hukum, sehingga kehadiran para advokat dirasa penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat. “Setiap langkah pembangunan selalu berhubungan dengan peristiwa hukum. Karena itu, kami menyiapkan program real bekerja sama dengan para advokat yang jumlahnya mencapai 75% dalam struktur,” terangnya.

Di tingkat PAC kecamatan, hampir seluruh personel juga diisi advokat. Hanura Jembrana bahkan menyiapkan pembentukan lembaga bantuan hukum gratis untuk masyarakat, sebagai bentuk komitmen mewujudkan pelayanan politik yang berdampak langsung.

Ia juga menegaskan bahwa strategi politik 2029 harus diarahkan pada penguatan kapasitas legislasi melalui kader yang kompeten. “Di DPRD ada tiga fungsi utama: budgeting, pengawasan, dan legislasi. Fungsi legislasi menentukan arah kebijakan kabupaten, pasal demi pasal, titik dan komanya. Karena itu, kami ingin mempersiapkan kader-kader yang mampu dan layak duduk di DPRD Kabupaten Jembrana,” tegasnya.

Agus Sanjaya berkomitmen mengembalikan kejayaan Hanura di Jembrana. “Itulah cita-cita saya dalam membesarkan kembali Partai Hanura di bawah kepemimpinan Bapak Ketua DPD, Bapak Gede Wirajaya Wisna, dan Sekjen saat ini. Kami ingin mengembalikan kejayaan Jembrana dan merebut kembali kursi demi kursi di daerah ini,” pungkasnya.

Read More

Bupati Badung Rancang Transformasi Pasar Beringkit Jadi Mall Modern, Ketua DPC Hanura Badung Witama Ingatkan Pentingnya Modernisasi Pasar Hewan

Foto: Ketua DPC Hanura Badung, Wayan Witama.

Badung (aspirasibali.my.id)

Upaya memperkuat identitas Kota Mangupura terus digencarkan Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa. Salah satu langkah strategis yang kini digaungkan adalah rencana ambisius mengubah Pasar Beringkit menjadi mall modern lengkap dengan fasilitas bioskop. Menurut Adi Arnawa, transformasi ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan bagian dari visi jangka panjang menjadikan Mangupura sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih maju dan dinamis.

Adi Arnawa menilai revitalisasi Pasar Beringkit dapat menjadi simbol semangat baru Mangupura dalam memperkuat karakter kotanya. Dengan menghadirkan fasilitas modern, ia yakin Mangupura akan semakin hidup sebagai pusat aktivitas warga, sekaligus meningkatkan daya tarik komersial dan rekreatif. Ia menegaskan bahwa pembangunan ini tetap diselaraskan dengan filosofi Mangupura sebagai kota yang tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga ruang hidup masyarakat yang memadukan tradisi dan modernitas.

Bupati menekankan bahwa pedagang tradisional Pasar Beringkit tidak akan ditinggalkan. Mereka dijanjikan tetap dilibatkan dalam proses revitalisasi agar identitas lokal dan aktivitas ekonomi yang sudah terbangun sejak lama tetap terjaga.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua DPC Hanura Badung, Wayan Witama, memberikan pandangannya. Ia menilai modernisasi memang diperlukan, tetapi arah pengembangan Pasar Beringkit juga harus mempertimbangkan potensi besar sektor peternakan di Badung. “Kami akan menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah. Misalnya dalam pengembangan sektor peternakan. Nanti bagaimana usulan Bupati Badung yang ingin mengubah Pasar Beringkit menjadi Mall,” ujarnya.

Witama mengingatkan agar revitalisasi tidak mematikan fungsi dasar pasar hewan yang sudah melekat di Pasar Beringkit selama bertahun-tahun. “Ini jangan sampai seperti itu. Tetapi justru agar dibuatkan suatu modernisasi pasar hewan, seperti ada konsep one-stop shopping yang diterapkan di Inggris, sehingga transaksi bisa dilakukan termasuk live order,” katanya.

Menurutnya, konsep pasar hewan modern tidak hanya mempertahankan identitas Pasar Beringkit, tetapi juga mampu meningkatkan nilai ekonomi untuk masyarakat. Ia menilai Badung bahkan dapat bekerja sama dengan DPC Hanura di daerah lain untuk memusatkan distribusi hewan dari berbagai wilayah, sehingga Pasar Beringkit menjadi sentra perdagangan hewan yang lebih kuat dan terorganisir.

 “Dengan demikian, pasar hewan akan berkembang lebih modern dan memberikan keuntungan bagi masyarakat,” tutupnya.

Read More