Denpasar (aspirasibali.my.id)
Partai Buruh Provinsi Bali menggelar Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab) V Tahun 2026 pada Selasa, 24 Februari 2026, di Inna Sindhu Beach Hotel, Sanur, Denpasar. Forum konsolidasi politik itu menetapkan I Made Suyanta sebagai Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Bali periode 2026–2031 secara aklamasi.
Musda kali ini terasa istimewa karena dihadiri langsung Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Sekretaris Jenderal Ferri Nuzarli. Kehadiran pimpinan pusat itu menegaskan pentingnya Bali dalam peta ekspansi politik partai bernomor urut 6 tersebut.
Selain Suyanta, forum juga menetapkan Parikesit sebagai Sekretaris Exco Provinsi. Struktur kepengurusan kabupaten/kota se-Bali turut dikukuhkan dalam momentum tersebut.
Dalam keterangannya dihadapan awak media, Said Iqbal menegaskan arah perjuangan partai ke depan, yakni membangun negara sejahtera atau welfare state.
“Hari ini telah dilaksanakan Musyawarah Daerah sekaligus Musyawarah Cabang EXCO Partai Buruh se-Provinsi Bali. Saudara Suyanta terpilih sebagai Ketua EXCO dan Parikesit sebagai Sekretaris. Ini momentum konsolidasi besar,” tegasnya.
Iqbal menjelaskan, konsep welfare state yang diperjuangkan bukan sekadar slogan.
“Silakan orang menjadi kaya, tetapi jangan sampai memiskinkan rakyat. Harus ada kesetaraan kesempatan dan redistribusi kekayaan melalui jaminan sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, APBN dan APBD, termasuk APBD Bali, harus difokuskan untuk kepentingan rakyat. “Rumah sakit, sekolah, sarana publik, dan jaminan sosial harus menjadi prioritas. Tidak boleh ada impor kalau produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pedagang kaki lima, pekerja informal, ojek online, buruh hotel, buruh pabrik, hingga pekerja perkantoran.
“THR harus dibayarkan, termasuk kepada pekerja nonformal. Yang paling penting, jaminan sosial untuk seluruh rakyat Bali,” katanya.
Tak hanya soal ekonomi, Partai Buruh juga menyatakan komitmen menjaga lingkungan Bali, menolak reklamasi yang merusak alam, mencegah korupsi APBD, serta memastikan program kesehatan gratis dan bantuan sosial berjalan tanpa penyimpangan.
“Saya optimistis di bawah kepemimpinan Suyanta dan Parikesit akan lahir energi baru. Ini duet yang kuat,” ujar Iqbal.
Sementara itu, Ketua Exco terpilih, I Made Suyanta, menegaskan langkah pertama yang akan dilakukan adalah merampungkan struktur partai di seluruh Bali.
“Target kami adalah membentuk 100 persen kepengurusan di delapan kabupaten/kota serta satu kepengurusan tingkat kota media di Bali,” katanya.
Ia menegaskan Partai Buruh Bali akan fokus pada isu lingkungan, pendapatan masyarakat, sistem pengupahan, dan kontrak kerja yang dinilai belum berpihak pada pekerja.
“Agenda kami jelas: hapus outsourcing, tolak upah murah, dorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, dan konsolidasi menghadapi Pemilu 2029–2031,” ujarnya.
Suyanta juga menyasar generasi muda. Menurutnya, mayoritas masyarakat Bali sesungguhnya adalah pekerja, baik formal maupun informal.
“Sekitar 95 persen masyarakat itu pekerja. Selama dia bekerja, diatur waktunya, dan menerima upah, dia adalah pekerja. Partai Buruh hadir untuk mewakili mereka,” tegasnya.
Terkait penghapusan outsourcing, ia mengakui perjuangan itu harus ditempuh melalui jalur parlemen.
“Kami harus lolos ke parlemen dulu. Setelah itu, baru bisa memperjuangkan penghapusan outsourcing melalui mekanisme legislasi bersama pemerintah,” jelasnya.
Meski demikian, Suyanta memastikan perjuangan tidak akan berhenti meski tanpa kursi legislatif.
“Tanpa parlemen pun kami tetap menyuarakan aspirasi pekerja berdasarkan undang-undang yang berlaku,” katanya.
Dengan kepengurusan baru dan target politik yang terukur, Partai Buruh Bali menatap 2029 dengan agenda besar: memperkuat basis pekerja, menembus parlemen, dan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil di Pulau Dewata.