Pemprov Bali Hentikan Sementara Izin Toko Modern Berjejaring, Gubernur Koster Terbitkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2025

Foto: Ilustrasi AI Gubernur Wayan Koster resmi mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025, menghentikan sementara pemberian izin baru bagi Toko Modern Berjejaring di seluruh Bali.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Gelombang kebijakan baru kembali hadir dari Pemerintah Provinsi Bali setelah Gubernur Wayan Koster secara resmi mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025. Instruksi ini menjadi sorotan publik karena memuat langkah tegas menghentikan sementara pemberian izin baru bagi Toko Modern Berjejaring di seluruh Bali.

Kebijakan tersebut bukan sekadar penghentian administratif, tetapi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga ruang usaha bagi UMKM, koperasi, dan pasar tradisional yang selama ini terdesak oleh ekspansi ritel modern.

Dalam beberapa tahun terakhir, toko modern berjejaring berkembang sangat pesat dan bermunculan hampir di setiap sudut kota, bahkan di kawasan yang sebelumnya menjadi ruang hidup pedagang lokal. Pemprov Bali menilai tren tersebut sebagai sinyal perlunya pengendalian agar keberadaan pasar rakyat tidak semakin tersingkir.

Melalui instruksi ini, seluruh pemerintah kabupaten/kota diminta menghentikan penerbitan seluruh jenis izin, mulai dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga izin operasional toko modern, sampai regulasi pengendalian yang lebih komprehensif ditetapkan.

Instruksi ini juga memerintahkan kepala daerah memperkuat pengawasan di lapangan. Pemerintah menegaskan pentingnya penindakan tegas terhadap toko modern yang melanggar ketentuan, sebagai bentuk komitmen menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlangsungan ekonomi kerakyatan.

Koordinasi dengan kementerian terkait pun telah dilakukan untuk memastikan langkah Bali selaras dengan kebijakan tata kelola perdagangan nasional.

Meski terdapat penghentian sementara, kebijakan ini tidak bertujuan mematikan investasi. Pemerintah Provinsi Bali justru membuka ruang penataan ulang model pembangunan ekonomi agar lebih berpihak kepada usaha kecil dan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat.

Momentum moratorium ini diharapkan menjadi titik balik bagi penguatan UMKM, perluasan peran koperasi, serta revitalisasi pasar tradisional sebagai pusat interaksi ekonomi dan sosial masyarakat Bali.

Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 ini sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun. Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa modernisasi tetap boleh berjalan, namun tidak boleh menggerus identitas ekonomi lokal.

Dengan menghentikan sementara ekspansi toko modern berjejaring, Pemprov Bali ingin memastikan UMKM tetap memiliki ruang hidup, ruang berkembang, dan ruang bersaing secara sehat di tengah arus perubahan yang terus bergerak cepat.

Read More

Gubernur Koster Terbitkan Instruksi Tegas Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

Foto: Ilustrasi AI Gubernur Bali Wayan Koster resmi mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 yang melarang alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Gubernur Bali Wayan Koster resmi mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 yang melarang alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mengamankan ketahanan pangan sekaligus mempertahankan ruang hidup agraris di tengah tekanan pembangunan dan ekspansi pariwisata.

Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di Bali, dengan penegasan agar pengendalian ruang dan perlindungan lahan pertanian dijalankan secara ketat, konsisten, dan tanpa kompromi.

Dalam pernyataan resminya, Koster menyebut kebijakan ini merupakan implementasi konkret visi pembangunan Bali yang tertuang dalam konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali serta Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125.

 “Kedaulatan pangan adalah fondasi masa depan Bali. Jika lahan pertanian terus menyusut, keberlanjutan pangan dan harmoni Bali akan terancam,” ujar Koster.

Respons atas Peringatan Pemerintah Pusat

Instruksi ini juga menindaklanjuti surat Menteri Pertanian RI Nomor B-193/SR.020/M/05/2025 yang menyoroti ancaman serius penyusutan lahan sawah di Bali akibat tekanan pariwisata dan pesatnya pembangunan. Koster menilai peringatan tersebut sebagai sinyal bahwa Bali membutuhkan kebijakan lebih tegas.

 “Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap alih fungsi lahan. Ini menyangkut keberlanjutan hidup masyarakat Bali dari generasi ke generasi,” tegasnya.

Sembilan Kewajiban untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

Instruksi Gubernur memuat sembilan poin penting yang harus dilaksanakan. Di antaranya:

1. Larangan Mutlak Alih Fungsi Lahan Pertanian

   Bupati dan wali kota dilarang melakukan atau menyetujui alih fungsi lahan pertanian, termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Luas Baku Sawah (LBS), ke sektor non-pertanian.

   Keputusan ini bersifat absolut—tidak ada alasan apa pun yang dapat dijadikan dasar perubahan fungsi.

2. Menjaga dan Mempertahankan Lahan Pertanian yang Sudah Ditetapkan

   Pemerintah daerah wajib mempertahankan data, peta, dan luas lahan sesuai RTRW dan RDTR masing-masing.

3. Larangan Mengubah Peruntukan Ruang dalam RTRW dan RDTR

   Perubahan peruntukan LP2B dan LBS dalam dokumen penataan ruang dihentikan total.

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum

   Pengawasan dilakukan hingga tingkat desa dan lingkungan, dengan penegakan hukum merujuk pada UU 41/2009 jo. UU 6/2023.

   Koster menegaskan bahwa pelanggaran alih fungsi LP2B dapat dikenai pidana hingga lima tahun penjara serta denda satu miliar rupiah.

5. Insentif bagi Petani

   Pemerintah daerah didorong memberikan insentif, penghargaan, atau dukungan kepada petani yang mempertahankan lahan produktifnya.

6. Pelaksanaan Secara Niskala-Sakala

   Koster menambahkan unsur filosofi lokal bahwa upaya perlindungan lahan dilakukan secara fisik maupun spiritual.

   “Kita menjaga alam bukan hanya secara nyata, tetapi juga secara niskala,” ujarnya.

Instruksi ini berlaku sampai terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali mengenai Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian yang saat ini masih dalam proses penyusunan. Pendanaan pelaksanaan kebijakan akan bersumber dari APBD Semesta Berencana kabupaten/kota masing-masing maupun sumber sah lainnya. Instruksi ini juga ditembuskan kepada Mendagri, Mentan, serta Menteri ATR/BPN.

Menjaga Jatidiri Bali sebagai Pulau Agraris

Mengakhiri pernyataannya, Koster menekankan bahwa perlindungan lahan pertanian merupakan bagian dari menjaga identitas Bali sebagai pulau agraris yang berakar pada kearifan lokal.

“Pariwisata tidak boleh menggerus akar budaya dan kehidupan masyarakat Bali. Lahan pertanian adalah napas Bali. Kita wajib menjaganya demi masa depan generasi mendatang,” pungkasnya.

Read More

Bupati Satria Harapkan Investasi di Klungkung Selaras dengan Visi-Misi Daerah

Foto: Bupati Klungkung I Made Satria.

Klungkung (aspirasibali.my.id)

Pertumbuhan pariwisata di Nusa Penida yang terus meningkat mendorong hadirnya berbagai investasi baru di wilayah Kabupaten Klungkung. Menyikapi dinamika tersebut, Bupati Klungkung I Made Satria menegaskan bahwa setiap bentuk investasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku serta harus sejalan dengan visi-misi pembangunan daerah.

Penegasan ini disampaikan Bupati Satria menyusul kasus pelanggaran yang dilakukan salah satu investor dalam pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, yang akhirnya berujung pada keputusan pembongkaran. Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi investor yang ingin berkontribusi pada pembangunan Nusa Penida.

“Kalau yang bersangkutan berkeinginan untuk berinvestasi di Nusa Penida, kami tetap membuka peluang. Tetapi berinvestasi yang benar sesuai dengan aturan,” tegas Bupati Satria, Senin (1/12).

Bupati Satria menekankan bahwa arah pembangunan di Nusa Penida telah dituangkan ke dalam program prioritas daerah, yakni mewujudkan Nusa Penida sebagai Green Island. Karena itu, setiap investor wajib menyesuaikan rencana usahanya dengan konsep pembangunan yang ramah lingkungan, menjaga keaslian destinasi, serta tidak merusak ekosistem.

Menurut Bupati Satria, investasi pada dasarnya sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur pariwisata di Nusa Penida. Namun, ia menegaskan bahwa hanya investasi yang patuh aturan dan mendukung visi pembangunan berkelanjutan yang akan diterima pemerintah.

Ia menambahkan, Klungkung sampai saat ini belum bisa sepenuhnya mandiri dalam pembangunan sehingga membutuhkan peran pihak ketiga.

“Kita tetap membuka peluang bagi investor untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka membangun sarana prasarana, infrastruktur, dan penataan destinasi wisata di Nusa Penida,” ujarnya.

Namun, Bupati memastikan tidak akan ada kompromi terhadap investasi yang berpotensi merusak lingkungan atau menggerus nilai keaslian destinasi.

“Tidak akan ada Bupati, Wakil Bupati maupun Pemerintah Daerah yang mau menjual destinasi, itu kan masa depan kita,” tandasnya.

Read More

Presiden Prabowo Pastikan Penanganan Infrastruktur Terdampak Banjir di Aceh Tenggara

Foto: Presiden Prabowo Subianto saat melanjutkan agenda peninjauan ke sejumlah titik bencana di Aceh Tenggara pada Senin (01/12/2025).

Aceh Tenggara (aspirasibali.my.id)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan infrastruktur dan pemulihan masyarakat yang terdampak banjir besar di Kabupaten Aceh Tenggara. Usai melakukan kegiatan di Sumatera Utara, Presiden melanjutkan agenda peninjauan ke sejumlah titik bencana di Aceh Tenggara pada Senin (01/12/2025).

Setibanya di Aceh, Presiden langsung menuju Jembatan Pante Dona, salah satu infrastruktur utama yang putus total akibat terjangan banjir. Di lokasi tersebut, Presiden berdiskusi dengan pejabat pemerintah pusat dan daerah mengenai percepatan pembangunan akses darurat agar mobilitas masyarakat segera kembali normal. Ia menegaskan bahwa pembangunan ulang jembatan permanen akan menjadi prioritas pemerintah.

Presiden menilai keberadaan jembatan tersebut sangat vital karena berperan sebagai jalur utama yang menghubungkan berbagai wilayah dan menopang aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Dengan rekonstruksi cepat dan terukur, Presiden berharap pemulihan ekonomi warga dapat dipercepat.

Suasana penuh haru dan kehangatan menyambut kedatangan Presiden saat mengunjungi Posko Pengungsian di Desa Bambel Baru. Di lokasi itu, ratusan warga yang terdampak banjir kini tinggal di tenda-tenda darurat. Presiden Prabowo tidak hanya menyapa dan berinteraksi langsung dengan para pengungsi, tetapi juga mendengarkan kebutuhan serta keluhan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat bencana.

Presiden turut meninjau dapur umum dan fasilitas darurat lain yang telah disiagakan untuk memenuhi kebutuhan harian para pengungsi. Ia memastikan seluruh layanan dasar, mulai dari makanan, air bersih, hingga layanan kesehatan darurat, tersedia dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden memaparkan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar, termasuk perbaikan jalur transportasi penting dan fasilitas pendidikan yang rusak. Pemerintah, kata Presiden, juga tengah berupaya mempercepat pembentukan koperasi di setiap desa sebagai langkah memperkuat distribusi barang subsidi agar lebih tepat sasaran.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh elemen pemerintah bergerak cepat untuk memastikan masyarakat Aceh Tenggara dapat segera bangkit kembali.

Sumber: BPMI Setpres 

Read More

Selamat Bertugas, Kadisdikpora Wesnawa Punia — Gubernur Koster Tegaskan: “Segera Tuntaskan Konsep SDM Bali Unggul dan 2026 Jalankan!”

Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat resmi melantik Ida Bagus Wesnawa Punia, ST, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi Bali di Gedung Kerthasabha, Senin (1/12/2025).

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Gubernur Bali Wayan Koster resmi melantik Ida Bagus Wesnawa Punia, ST, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi Bali dalam sebuah upacara pelantikan yang berlangsung di Gedung Kerthasabha, Senin (1/12/2025).

Wesnawa Punia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Provinsi Bali. Ia dipercaya mengemban tugas baru menggantikan KN. Boy Jayawibawa yang memasuki masa purna tugas setelah menuntaskan pengabdiannya sebagai Kadisdikpora.

Pelantikan ini menandai langkah strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Dengan pengalaman panjang di bidang perencanaan pembangunan manusia, Wesnawa Punia diharapkan mampu membawa gebrakan baru sekaligus mempercepat implementasi program-program prioritas peningkatan kualitas SDM Bali.

Gubernur Koster memberikan arahan tegas kepada Wesnawa Punia. Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya percepatan pembangunan sektor pendidikan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster meminta Kadisdikpora bekerja secara fokus, terukur, dan memperkuat mitigasi masalah pendidikan di seluruh jenjang.

“Fokus kerja membangun pendidikan di Bali, bangun koordinasi yang baik dengan Kabupaten/Kota,” tegasnya.

Gubernur Koster menginstruksikan agar rancangan konsep SDM Bali Unggul segera diselesaikan dan disiapkan untuk diterapkan mulai tahun 2026. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah bidang strategis yang berhubungan langsung dengan masa depan generasi muda Bali.

Menurutnya, pengampu sektor pendidikan harus memastikan pembangunan SDM dilakukan secara serius, menyeluruh, dan mampu menjawab tantangan daya saing regional maupun global.

Dalam pengarahannya, Gubernur Koster juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Hal ini mencakup pembangunan dan penyempurnaan sarana-prasarana pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, serta ruang kelas baru.

Selain itu, ia meminta konsolidasi dan koordinasi dengan Kepala Sekolah SMA/SMK diperkuat untuk memastikan kebijakan dan program pendidikan berjalan seragam di seluruh kabupaten/kota.

Gubernur Koster dengan tegas menyampaikan bahwa tidak boleh ada lagi keluhan mengenai lulusan SMP yang kesulitan masuk SMA atau SMK.

“Tak ada cerita lagi, anak lulus SMP susah masuk ke SMA/SMK. Idealnya, semua lulusan SMP yang akan melanjutkan, bisa ditampung, dan berbagai persoalan pendidikan ditangani dengan baik,” ujarnya.

Gubernur Koster kemudian memberikan perhatian khusus pada program strategis 1 Keluarga Satu Sarjana. Ia meminta Kadisdikpora memastikan seluruh kewajiban terkait program tersebut segera dituntaskan, termasuk urusan administrasi dan pemenuhan hak peserta seperti pembayaran uang kost.

Pihaknya juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat, namun tetap menggunakan panduan yang sederhana agar mudah dipahami.

Gubernur berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi keluarga kurang mampu.

Read More

STORY OF INDONESIA: Pameran Kolektif USK Bali XIII Gambarkan Keberagaman Nusantara

Foto: Urban Sketchers (USK) Bali kembali merayakan kekayaan budaya Indonesia melalui pameran kolektif bertajuk STORY OF INDONESIA, bekerja sama dengan Sketsa Nusantara 3 – Chapter Bali by Leeven & Co.

Denpasar (aspirasibali.my.id) 

Urban Sketchers (USK) Bali kembali merayakan kekayaan budaya Indonesia melalui pameran kolektif bertajuk STORY OF INDONESIA, bekerja sama dengan Sketsa Nusantara 3 – Chapter Bali by Leeven & Co.

Digelar pada 22 November 2025 hingga 17 Januari 2026 di Masa-Masa, pameran ini menghadirkan semangat urban sketching dari berbagai penjuru Indonesia hingga mancanegara.

Lebih dari 100 sketcher berpartisipasi, memamerkan lebih dari 200 karya serta 40 sketchbook yang merekam kehidupan sehari-hari — mulai dari pasar, jalanan, interaksi manusia, hingga momen kecil yang kerap luput dari perhatian.

Karya-karya tersebut tampil sebagai fragmen cerita layaknya lukisan Kamasan yang saling terhubung, membentuk narasi visual panjang lintas usia dan generasi.

“Pameran ini menjadi wujud nyata semangat Urban Sketchers: See the world one drawing at a time. Di Bali, para sketcher dari berbagai daerah bersatu dalam satu kanvas besar bernama Indonesia,” ujar Krishna Adithya, aktivis USK Bali.

Tahun 2025 sekaligus menandai 13 tahun perjalanan USK Bali. Untuk memperingatinya, Leeven & Co. menghadirkan pameran buku sketsa dari 13 sketcher Bali lintas generasi, serta menghadirkan 6 seniman tamu internasional yang merupakan figur penting dalam jaringan global Urban Sketchers.

Sebanyak 12 komunitas sketsa dari berbagai kota juga terlibat dalam program Sketsa Keliling, di mana buku sketsa Stillman & Birn berpindah dari satu kota ke kota lain sebelum akhirnya dipamerkan di ruang Sketsa Nusantara Chapter 3.

Pendiri Leeven & Co., Oktavia, menegaskan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi ruh kolaborasi ini.

Menurutnya, Stillman & Birn merupakan satu-satunya buku sketsa yang mampu menampung keberagaman teknik serta gaya para sketcher Indonesia, sekaligus menjadi ruang pertemuan kreatif lintas budaya.

Pameran ini turut diramaikan oleh sketchwalk pada 23 November, serta rangkaian workshop tematik setiap akhir pekan, mulai dari Soft Pastel, Food Sketching, Fashion Illustration, hingga Live Model Drawing.

Selain itu, hadir pula Pasar Sketsa, art market yang menyuguhkan berbagai produk dan pernak-pernik khas dunia urban sketching, semuanya ditampilkan dalam suasana heritage Peranakan di Masa-Masa Resto.

STORY OF INDONESIA bukan hanya pameran seni, melainkan sebuah perayaan visual tentang kehidupan, keberagaman, dan semangat menggambar dari hati — menyatukan perspektif para sketcher Nusantara dalam satu kisah besar tentang Indonesia.

Read More

Memaknai Yadnya Sebagai Esensi Ketulusan di Tengah Menguatnya Gengsi Upacara, Ketua PHDI Bali: Kanistan Bukan Rendah Justru Pokok Dari Yadnya

Foto: Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, I Nyoman Kenak.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Yadnya dalam ajaran Hindu merupakan persembahan suci yang dilaksanakan secara tulus ikhlas berdasarkan dharma, dengan tujuan menghadirkan kesejahteraan dan kesempurnaan hidup bersama. Secara etimologis, istilah “yadnya” berasal dari bahasa Sanskerta “yaj”, yang berarti memuja, mengorbankan, atau berkorban. Konsep ini tidak hanya terwujud melalui rangkaian upacara keagamaan, tetapi juga melalui tindakan-tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi Hindu, yadnya dibagi menjadi lima jenis utama yang dikenal dengan Panca Yadnya.

Dalam pelaksanaannya, unsur ketulusan atau satwika menjadi landasan utama. Yadnya idealnya dilakukan sesuai kemampuan tanpa tekanan, keterpaksaan, atau dorongan gengsi. Ketika unsur-unsur tersebut mendominasi, esensi yadnya justru kabur dan makna filosofisnya berkurang.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, I Nyoman Kenak, menegaskan pentingnya memahami ketiga tingkatan upacara yadnya yang dikenal dalam tradisi Bali: nista, madya, dan utama. Menurutnya, tingkatan nista atau kanistan kerap disalahpahami sebagai sesuatu yang rendah, padahal justru menjadi dasar atau pokok dari pelaksanaan yadnya.

“Upacara tingkatan kanistan bukan berarti sesuatu yang buruk; justru kanistan berarti pokok atau dasar. Banten atau sarana yang digunakan dapat disesuaikan, misalnya cukup dengan pejati, soda, atau rayunan, sesuai kemampuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, di tengah kehidupan masyarakat modern, gengsi dalam pelaksanaan yadnya semakin terasa. Padahal, kanistan, madya, dan utama memiliki peran masing-masing sesuai kemampuan umat. Kanistan sendiri bukanlah tingkatan yang dianggap kurang, tetapi inti dari sebuah yadnya.

Dalam penjelasannya, I Nyoman Kenak mengibaratkan tingkatan upacara seperti berpakaian. Pakaian pokok cukup kaos dalam dan kemeja, sementara jas hanya tambahan. Demikian pula dalam yadnya, unsur utama adalah banten pokok seperti byakaonan, byakala, soda, dan rayunan. Unsur tambahan seperti tumpeng solas atau udel kurenan berfungsi sebagai pelengkap, bukan kewajiban.

"Seperti pakaian pokok yang hanya memerlukan kaos dalam dan kemeja, sementara jas hanyalah tambahan untuk tampilan. Demikian pula dalam upacara, yang terpenting adalah unsur pokoknya, banten bayakaonan, byakala, soda, rayunan. Tambahan seperti tumpeng solas atau udel kurenan bersifat pelengkap, bukan kewajiban," terangnya.

Menurutnya, pemahaman ini perlu terus digiatkan agar umat tidak terjebak dalam tuntutan sosial atau kebiasaan yang memperbesar biaya dan gengsi. Sosialisasi yang berkelanjutan dinilai penting untuk mengingatkan kembali bahwa inti yadnya adalah ketulusan, kesederhanaan, dan kemampuan masing-masing umat.

"Sosialisasi perlu terus dilakukan agar umat tidak terjebak dalam gengsi, tetapi kembali pada esensi yadnya: tulus, sederhana, dan sesuai kemampuan,"pungkasnya.

Dengan pemahaman tersebut, pelaksanaan yadnya diharapkan kembali kepada esensinya: memperkuat spiritualitas tanpa dibebani keharusan yang melampaui kemampuan, serta menjaga makna suci yadnya tetap hidup di tengah masyarakat Bali.

Read More

Konsulat-Jenderal Australia di Bali Resmikan Papan Nama Beraksara Bali Bersama Gubernur Koster: Simbol Persahabatan dan Penghormatan Budaya

Foto: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Konsul-Jenderal Australia di Bali, Jo Stevens, saat meresmikan papan nama baru Konsulat-Jenderal Australia yang kini dilengkapi aksara Bali, pada Senin, 10 November 2025.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Hubungan erat antara Australia dan Bali kembali menorehkan jejak bersejarah. Pada Senin, 10 November 2025, Konsul-Jenderal Australia di Bali, Jo Stevens, bersama Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, secara resmi meresmikan papan nama baru Konsulat-Jenderal Australia yang kini dilengkapi aksara Bali.

Langkah ini menjadikan Konsulat-Jenderal Australia sebagai kantor diplomatik pertama di Bali yang menggunakan aksara daerah tersebut pada papan namanya — sebuah gestur simbolik yang sarat makna penghormatan terhadap budaya dan kearifan lokal Pulau Dewata.

Dalam sambutannya, Jo Stevens menegaskan bahwa Bali memiliki tempat istimewa di hati masyarakat Australia.

 “Bali adalah tempat yang istimewa bagi warga Australia karena kekayaan warisan dan budayanya. Dengan menambahkan aksara Bali pada papan nama kami, kami menunjukkan rasa hormat Australia yang mendalam terhadap masyarakat dan budaya Bali,” ujarnya.

Ia menambahkan, inisiatif ini juga merupakan bentuk dukungan simbolis dan nyata terhadap upaya Gubernur Koster dalam melestarikan budaya Bali, khususnya melalui kebijakan pelestarian aksara daerah.

 “Saya sangat senang Gubernur Koster hadir hari ini untuk meresmikan papan nama kami. Australia akan selalu menjadi sahabat dan mitra dekat bagi Bali,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Konsulat-Jenderal Australia atas langkah diplomatik yang peka terhadap nilai-nilai budaya lokal.

 “Terima kasih atas dukungan dan penghormatan Konsul-Jenderal terhadap kerja keras Pemerintah Provinsi Bali dalam melestarikan serta memajukan budaya Bali. Saya berharap kantor-kantor luar negeri lainnya dapat mencontoh Konsulat-Jenderal Australia,” ujar Koster.

Langkah ini selaras dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018, yang mewajibkan penggunaan aksara Bali berdampingan dengan aksara Latin pada papan nama kantor pemerintahan. Meskipun gedung diplomatik biasanya dikecualikan dari aturan tersebut, keputusan Konsulat-Jenderal Australia untuk turut menggunakannya dinilai sebagai bentuk penghormatan dan kolaborasi budaya yang luar biasa.

Peresmian papan nama tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota Denpasar, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, dan Kepala Dinas Kebudayaan Bali.

Acara berlangsung hangat, menggambarkan semangat persahabatan lintas negara yang berakar pada saling pengertian dan penghormatan terhadap tradisi.

Melalui langkah sederhana namun penuh makna ini, Australia menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya dibangun melalui politik dan ekonomi, tetapi juga melalui penghormatan terhadap bahasa, aksara, dan identitas budaya lokal.

Read More

Bupati Gus Par Lakukan Sidak ke Dua Puskesmas, Semprot Petugas Tak Disiplin

Foto: Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata.

Karangasem 

Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata kembali turun langsung ke lapangan. Kali ini, Bupati yang akrab disapa Gus Par melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua fasilitas pelayanan kesehatan, yakni Puskesmas Seraya dan Puskesmas Perasi, pada Selasa (14/10). Tujuannya satu: memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan cepat, ramah, dan profesional.

Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas sejumlah keluhan masyarakat terkait kedisiplinan dan kualitas pelayanan di beberapa puskesmas. Bupati Gus Par menegaskan, sektor kesehatan merupakan garda terdepan pelayanan publik, sehingga petugas di lapangan harus menunjukkan dedikasi dan disiplin tinggi.

 “Tenaga kesehatan digaji untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Saya tidak ingin ada petugas yang abai terhadap tugasnya, karena kesehatan masyarakat adalah prioritas,” tegas Bupati Gus Par saat sidak di Puskesmas Seraya.

Dalam kunjungannya ke Puskesmas Seraya, Bupati Gus Par mendapati beberapa tenaga medis yang belum menunjukkan kedisiplinan kerja. Menanggapi hal itu, ia langsung memberikan teguran di tempat serta mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Tidak berhenti di situ, Bupati juga langsung menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem untuk melakukan pembinaan terhadap tenaga medis yang dinilai tidak disiplin. Ia menegaskan bahwa disiplin dan etika pelayanan adalah cerminan kualitas pemerintahan daerah di mata masyarakat.

Usai dari Seraya, Bupati melanjutkan sidak ke Puskesmas Perasi. Di lokasi ini, ia memeriksa daftar kehadiran dokter dan tenaga medis, memastikan seluruh petugas hadir tepat waktu serta memberikan layanan sesuai jadwal yang ditetapkan.

 “Saya ingin seluruh tenaga kesehatan menjaga kedisiplinan. Jangan sampai masyarakat datang, tapi petugas belum siap memberikan pelayanan. Ini hal yang harus dibenahi bersama,” ujarnya.

Bupati Gus Par menegaskan bahwa sidak seperti ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan dan acak untuk memastikan kualitas pelayanan publik benar-benar meningkat. Menurutnya, komitmen dan kedisiplinan aparatur daerah harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar formalitas.

“Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan pemerintah di bidang kesehatan. Kalau di tingkat dasar saja pelayanan tidak maksimal, maka sistem kesehatan secara keseluruhan akan terganggu,” katanya menegaskan.

Langkah tegas Bupati Karangasem ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan standar pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Melalui pengawasan langsung di lapangan, Gus Par memastikan masyarakat Karangasem mendapatkan haknya: pelayanan kesehatan yang layak, cepat, dan bermutu.

Read More

Bali Disiapkan Jadi Kota Keuangan Baru, Pemerintah Incar Transformasi Ekonomi Nasional

Foto: Ilustrasi.

Denpasar 

Di tengah belum jelasnya arah Daerah Khusus Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur, pemerintah pusat dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar: menjadikan Bali sebagai pusat keuangan regional baru Indonesia.

Laporan eksklusif Bloomberg, Senin (13/10/2025), mengungkap bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan rencana ambisius untuk mentransformasi Pulau Dewata menjadi kota keuangan internasional, yang mampu menarik bank global, manajer aset, hingga perusahaan ekuitas swasta guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut sumber internal yang mengetahui perumusan kebijakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberi lampu hijau atas usulan yang akan memodelkan Bali seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab.

Konsep kawasan keuangan Bali ini dirancang dengan menawarkan insentif pajak, regulasi fleksibel, dan birokrasi minimal — tiga elemen yang selama ini dianggap menghambat arus investasi asing ke Indonesia. Pemerintah dikabarkan juga tengah mempertimbangkan penerapan kerangka hukum khusus, dengan mencontoh sistem hukum bisnis Singapura yang dikenal efisien dan ramah investor.

Sumber Bloomberg menyebut, lingkaran utama Istana kini tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan menjadi payung hukum bagi pembentukan kota keuangan tersebut. Draf awal diperkirakan akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum akhir tahun ini. Meski demikian, rencana tersebut masih berada di tahap konseptual dan berpotensi mengalami penyesuaian di berbagai aspek.

Proyek transformasi ini disebut melibatkan Kementerian Keuangan dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dengan dukungan dari tokoh-tokoh ekonomi global. Salah satunya adalah Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates sekaligus penasihat informal bagi Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara, yang berperan dalam penyusunan skema awal.

“Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern dan transparan yang mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ujar Jodi Mahardi, juru bicara Dewan Ekonomi Nasional, kepada Bloomberg News.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Keuangan dan perwakilan Ray Dalio belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana tersebut.

Langkah menjadikan Bali sebagai kota keuangan dinilai sebagai strategi geopolitik dan ekonomi baru setelah Jakarta kehilangan statusnya sebagai pusat pemerintahan. Dengan reputasi global sebagai destinasi pariwisata internasional, infrastruktur digital yang berkembang, serta daya tarik budaya yang kuat, Bali dinilai memiliki modal simbolik dan strategis untuk bertransformasi menjadi pusat ekonomi global baru Indonesia.

Jika terealisasi, proyek ini tidak hanya akan menandai babak baru dalam sejarah ekonomi nasional, tetapi juga menjadi titik balik arah pembangunan pasca-IKN, di mana peran daerah-daerah unggulan seperti Bali mulai didorong sebagai motor penggerak ekonomi modern berbasis jasa keuangan dan investasi global.

Read More

BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob di Bali, 7–11 Oktober 2025

Foto: Istimewa.

Denpasar

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang dapat melanda wilayah pesisir Bali pada 7–11 Oktober 2025. Fenomena ini dipicu oleh fase Perigee—saat jarak antara bulan dan bumi berada pada titik terdekat.

Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar, Cahyo Nugroho, menjelaskan bahwa fase Perigee bertepatan dengan bulan purnama yang jatuh pada 7 Oktober 2025. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan tinggi muka air laut secara signifikan.

“Adanya fenomena fase Perigee dan bulan purnama berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum pada 7–11 Oktober 2025,” ujar Cahyo saat dihubungi, Senin, 6 Oktober 2025.

Hasil pemantauan data water level dan prediksi pasang surut BMKG menunjukkan, sejumlah kawasan pesisir Bali berpotensi mengalami banjir rob. Di antaranya Pesisir Gianyar, Pesisir Kuta (Badung), Pesisir Tabanan, Pesisir Klungkung, dan Pesisir Karangasem.

Menurut Cahyo, waktu kejadian pasang maksimum akan berbeda di tiap daerah, tergantung kondisi topografi dan pasang harian laut setempat. “Dampaknya dapat dirasakan pada aktivitas masyarakat pesisir, seperti bongkar muat di pelabuhan, aktivitas perikanan darat, tambak garam, hingga permukiman di tepi pantai,” katanya.

BMKG mengimbau masyarakat dan otoritas pelabuhan agar mewaspadai kenaikan muka air laut selama periode tersebut. Pemerintah daerah diharapkan memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang sebelum mengizinkan aktivitas laut, terutama di wilayah yang rawan genangan.

Fenomena Perigee merupakan peristiwa astronomis yang terjadi secara berkala setiap 27–28 hari. Namun, ketika bertepatan dengan fase bulan purnama, efek gravitasinya terhadap pasang surut laut bisa meningkat dan memicu banjir rob di kawasan pesisir rendah.

Bali kerap menghadapi ancaman banjir rob saat fase bulan purnama beriringan dengan Perigee. Meski sifatnya sementara, dampaknya nyata bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada aktivitas laut. BMKG meminta warga tetap waspada, bukan panik.

Read More

Cegah Keracunan MBG, Certified Food Safety Instructor Daniel: Perlu Pengawasan Ketat Keamanan Pangan, Standar Pengolahan Harus Ditingkatkan

Foto: Certified Food Safety Instructor, Daniel Paulus Ferdinand

Denpasar

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia agar lebih produktif dan kompetitif di masa depan.

Namun, di tengah tujuan mulia tersebut, implementasi program di sejumlah daerah masih dihadapkan pada persoalan serius. Beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi di lapangan menjadi sinyal kuat bahwa aspek keamanan pangan (food safety) belum sepenuhnya diperhatikan secara menyeluruh.

Menurut  Certified Food Safety Instructor, Daniel Paulus Ferdinand, isu keamanan pangan seharusnya menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program makan bergizi di seluruh wilayah Indonesia.

“Terkait dengan program MBG dari pemerintah, di beberapa daerah, khususnya di luar Bali, sempat terjadi kasus keracunan makanan. Menurut analisis saya, sejak kasus itu muncul, baik dari stakeholder maupun pemerintah, belum ada yang menyoroti secara serius isu mengenai food safety atau keamanan pangan. Padahal, hal ini sangat penting, terutama dalam pengolahan makanan, karena berkaitan langsung dengan pencegahan foodborne illness atau penyakit yang disebabkan oleh makanan,” ujar Daniel.

Daniel menjelaskan, ada empat faktor utama yang harus diperhatikan dalam menjaga keamanan pangan, terutama dalam konteks program berskala nasional seperti MBG.

Pertama, faktor food hazard atau bahaya pada makanan.  Bahaya ini terbagi menjadi empat jenis. Bahaya biologis berasal dari bakteri akibat penyimpanan yang tidak benar, sedangkan bahaya kimia bisa disebabkan oleh residu pestisida pada buah atau sayur yang tidak dicuci sesuai prosedur. Selain itu, terdapat bahaya fisik seperti adanya benda asing, misalnya batu, pecahan kaca, atau logam, yang bisa masuk ke makanan selama proses produksi. Faktor terakhir adalah alergen, yang sering kali diabaikan, padahal dapat menimbulkan reaksi serius hingga kematian, terutama bagi anak-anak sekolah yang jumlahnya mencapai jutaan di Indonesia.

Kedua, suhu pengolahan makanan. Daniel menegaskan pentingnya pengawasan suhu karena menjadi titik krusial dalam mencegah pertumbuhan bakteri.

“Makanan panas harus disimpan di atas 60°C, sedangkan makanan dingin harus di bawah 5°C. Suhu antara 5°C hingga 60°C dikenal sebagai food danger zone, di mana bakteri bisa berkembang biak sangat cepat. Dalam waktu empat jam, bakteri dapat berkembang dari dua menjadi empat, delapan, dan seterusnya. Contoh bakteri yang sering ditemukan adalah Salmonella serta jamur penyebab penyakit lainnya,” jelasnya.

Ketiga, sumber daya manusia (SDM). Tenaga pengolah makanan, menurut Daniel, seharusnya memiliki sertifikasi keamanan pangan yang tidak hanya bersifat formalitas.

“Mereka harus benar-benar memahami konsep foodborne illness dan potential hazardous food. Di industri kapal pesiar, misalnya, pekerja wajib memiliki sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang membekali mereka kemampuan menganalisis risiko sebelum memasak dan menangani makanan,” katanya.

Keempat, kebersihan pribadi (personal hygiene) pekerja. Daniel menekankan bahwa kebersihan diri adalah hal mendasar yang tidak boleh diabaikan.

“Prosedur standar seperti mencuci tangan dengan benar, penggunaan hand sanitizer di dapur, serta menjaga kebersihan area kerja harus ditegakkan. Pekerja yang sedang sakit, terutama dengan penyakit menular seperti diare, tidak diperbolehkan bekerja agar tidak menimbulkan cross contamination atau kontaminasi silang pada makanan,” tegasnya.

Dengan memperhatikan keempat aspek tersebut, lanjut Daniel, keamanan pangan dalam program MBG dapat lebih terjamin. Pengawasan yang ketat terhadap standar pengolahan makanan dinilai krusial agar kasus keracunan tidak kembali terulang di masa depan.

“Dengan memperhatikan keempat faktor tersebut, keamanan pangan dalam program MBG dapat lebih terjamin, sehingga kasus keracunan makanan dapat dicegah sejak awal,” pungkasnya.

Read More

I Nyoman Parta: Masyarakat Adat Harus Dilibatkan Sejak Awal dalam Proyek Pembangunan

Jakarta

Anggota DPR RI Dapil Bali, I Nyoman Parta, menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam setiap proyek pembangunan yang menyentuh wilayah adat. Hal ini disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara (Minerba), yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Dalam forum tersebut, Parta menekankan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk. Pengakuan konstitusional terhadap eksistensi masyarakat adat tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa masyarakat adat memiliki kedudukan hukum yang kuat dan harus dilibatkan sejak tahap awal perencanaan pembangunan, terutama yang berdampak langsung terhadap hak ulayat dan ruang hidup mereka.

Melalui Undang-Undang Minerba yang baru, diharapkan tidak ada lagi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Parta mendorong agar pelaksanaan UU ini benar-benar mengedepankan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap komunitas-komunitas adat yang selama ini menjadi bagian penting dari keberagaman dan identitas bangsa.

Read More

SDN 10 Karangasem Bangkit Pelan-Pelan, Dapat 2 Siswa Baru Setelah Dua Tahun Kosong

 

Karangasem – Setelah dua tahun tanpa pendaftaran peserta didik baru, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Karangasem akhirnya mendapat secercah harapan. Pada tahun ajaran 2025/2026 ini, dua siswa baru tercatat resmi bergabung, menjadi penyegar di tengah kondisi krisis murid yang menghantui sekolah ini sejak beberapa tahun terakhir.

Dua siswa tersebut masuk kelas I karena mengikuti jejak kakak mereka yang lebih dulu bersekolah di SDN 10 Karangasem. Meskipun jumlahnya sangat minim, kehadiran mereka cukup membawa semangat baru bagi para guru dan siswa yang masih bertahan.

Berdasarkan data sekolah, jumlah siswa aktif tahun ini sebanyak 16 orang. Rinciannya, kelas I diisi oleh dua siswa baru, sedangkan kelas II dan III kosong total. Kelas IV menampung enam siswa, kelas V empat siswa, dan kelas VI empat siswa. Sementara itu, sebanyak 11 siswa telah lulus pada akhir tahun ajaran sebelumnya. Kosongnya dua angkatan sekaligus (kelas II dan III) menunjukkan betapa parahnya dampak krisis murid di sekolah ini, hingga ujian kelas tersebut tak dapat diselenggarakan karena tidak ada peserta.

Fenomena kekurangan siswa ini tidak hanya terjadi di SDN 10 Karangasem. Beberapa SD negeri lain di Karangasem juga mengalami hal serupa, terutama yang berada di sekitar pusat kota. Banyak orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke SD yang dianggap lebih unggul, baik dari sisi fasilitas maupun jumlah siswa. Akibatnya, sekolah-sekolah kecil yang letaknya berdekatan saling berebut murid, bahkan sebagian terpaksa berjalan dengan jumlah siswa sangat minim.

Menanggapi kondisi ini, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Karangasem tengah menyusun rencana regrouping atau penggabungan beberapa sekolah dasar yang mengalami kekurangan murid. Regrouping dinilai sebagai langkah efisien untuk mengefektifkan proses belajar mengajar, mengoptimalkan distribusi guru, serta menjaga semangat belajar siswa yang kerap menurun jika belajar di kelas dengan jumlah peserta terlalu sedikit.

Dengan adanya dua siswa baru, SDN 10 Karangasem setidaknya menunjukkan tanda-tanda kehidupan di tengah situasi yang nyaris kritis. Namun ke depan, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret agar sekolah-sekolah kecil seperti ini tidak benar-benar ditinggalkan dan akhirnya hilang dari peta pendidikan di daerah.

Read More

Tersesat di Gunung Batukaru, Ibu dan Anak Akhirnya Ditemukan Selamat

 

Tabanan – Setelah sempat dinyatakan hilang saat mendaki Gunung Batukaru, seorang ibu bernama Astuti dan anaknya, Resta, akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, Selasa (8/7/2025) dini hari. Meski sang ibu mengalami kondisi kedinginan, keduanya berhasil dievakuasi dan kini telah diserahkan kepada pihak keluarga.

Operasi penyelamatan dimulai tak lama setelah laporan diterima oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Sebanyak lima personel langsung diberangkatkan dan memulai penyisiran melalui jalur yang diperkirakan menjadi titik terakhir keberadaan korban. Tim bergerak hati-hati, menelusuri jejak yang ada, termasuk temuan bekas makanan yang memperkuat dugaan arah perjalanan korban.

Namun hingga pukul 16.45 Wita, pencarian melalui percabangan jalur pendakian belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan kemudian kembali ke Pura Batukaru untuk menyusun strategi lanjutan.

Harapan mulai muncul kembali saat pada pukul 19.00 Wita, informasi diterima bahwa korban telah bertemu dengan rombongan pendaki lain yang berjumlah lima orang. Kelompok tersebut memberikan petunjuk arah dan memastikan kondisi ibu dan anak itu dalam keadaan baik. Mereka terpantau berada di Pos 3 jalur pendakian Pura Malen, pada koordinat 8°19’54.4”S 115°04’57.4”E, dengan ketinggian sekitar 1.920 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Menyikapi kabar itu, tim SAR segera bergerak dari Pura Batukaru menuju Pura Malen. Dalam perjalanan, tim dari Bali Ranger Community yang turut berpartisipasi dalam operasi pencarian, akhirnya berhasil menemui kedua korban dan rombongan pendaki lainnya di koordinat 8°19’52.9”S 115°04’51.6”E, di ketinggian 1.845 mdpl. Mereka kemudian turun bersama-sama menuju Pura Malen.

Setelah proses evakuasi yang melelahkan, pada pukul 01.15 Wita, Selasa dini hari, tim SAR berhasil menurunkan korban hingga ke titik aman. Keduanya dalam keadaan selamat, dan selanjutnya langsung diserahkan kepada keluarga.

Kejadian ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan persiapan matang sebelum mendaki, terutama bagi pendaki keluarga atau yang belum berpengalaman. Kolaborasi cepat antarinstansi dan peran aktif relawan pencinta alam seperti Bali Ranger Community menjadi kunci keberhasilan misi penyelamatan ini.

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia di Forum BRICS: Dorong Sinergi Global dan Tata Dunia yang Inklusif

 

Rio de Janeiro, Brasil – 7 Juli 2025

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan posisi strategis Indonesia dalam percaturan global saat menghadiri sesi utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 yang digelar di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brasil, pada Senin (7/7). Dalam pertemuan bersama para kepala negara anggota BRICS, Prabowo menyampaikan pandangan Indonesia terkait isu-isu krusial dunia, mulai dari keberlanjutan lingkungan hingga perkembangan kecerdasan buatan.

Dalam forum prestisius ini, Presiden Prabowo menyoroti tantangan lingkungan global yang kian kompleks, seraya menegaskan komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim dan kesiapan menghadapi COP 30. Tak hanya itu, ia juga menggarisbawahi kontribusi aktif Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan global pascapandemi dan menumbuhkan solidaritas negara-negara berkembang.

"Indonesia berdiri teguh dalam semangat multilateralisme. Di tengah dinamika dunia yang semakin multipolar, kita perlu memperkuat kerja sama lintas kawasan dan membangun tata kelola global yang lebih inklusif dan seimbang," ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Lebih jauh, Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara negara-negara Selatan (Global South) untuk menciptakan tatanan ekonomi dunia yang adil dan berkelanjutan. Ia menilai, kolaborasi erat antarnegara berkembang merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi global yang tidak hanya cepat, tetapi juga merata.

Dengan semangat diplomasi aktif dan kolaboratif, Indonesia kembali menunjukkan peran sentralnya sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang, sekaligus sebagai motor penggerak agenda global yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan.

Read More

Tanah Longsor di Talibeng, Akses Jalan Kembali Normal Berkat Penanganan Cepat

Karangasem – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Sidemen, Karangasem, pada Minggu malam (6/7/2025) memicu terjadinya tanah longsor di ruas jalan Dukuh–Wanasari, tepatnya di Banjar Dinas Dukuh, Desa Talibeng. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 22.00 WITA dan baru dilaporkan keesokan paginya, Senin (7/7/2025) pukul 07.30 WITA oleh Perbekel Talibeng.

Menanggapi laporan tersebut, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Karangasem segera bergerak ke lokasi bersama Dinas PUPR Karangasem, didampingi staf Kecamatan Sidemen untuk melakukan assessment di lapangan.

Dari hasil peninjauan, material longsoran berupa tanah dan batu menutup badan jalan sepanjang sekitar 25 meter, sehingga sempat memutus akses warga. Namun, berkat penanganan cepat dari tim PUPR Karangasem, proses pembersihan material longsor berhasil dilakukan dalam waktu singkat.

“Saat ini akses jalan telah kembali normal dan bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat,” ujar perwakilan BPBD Karangasem.

Meskipun situasi telah terkendali, BPBD Karangasem tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam, khususnya tanah longsor dan banjir yang bisa terjadi sewaktu-waktu akibat cuaca ekstrem. (Sumber: BPBD Kabupaten Karangasem)

Read More

Bali Jadi Pulau Terpadat Kedua di Dunia, Warga Lokal Merasa Terdesak di Tanah Sendiri

Denpasar – Pulau Bali kini menyandang predikat sebagai pulau terpadat kedua di dunia setelah Pulau Jawa. Fakta ini diungkapkan oleh Visual Capitalist melalui data terbaru yang mencatat bahwa Bali memiliki kepadatan penduduk mencapai 731 jiwa per kilometer persegi, dengan total luas wilayah sekitar 5.780 kilometer persegi dan populasi sekitar 4,2 juta jiwa.

Tingginya angka kepadatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan tekanan serius terhadap ruang hidup, infrastruktur, dan kualitas lingkungan di Bali. Di balik pesona pariwisata yang mendunia, Bali kini menghadapi tantangan demografis yang tak bisa diabaikan.

“Kepadatan penduduk di Bali ini menjadi tantangan besar bagi saya yang merupakan salah satu krama desa yang seharusnya merasa nyaman di lingkungan sendiri,” ungkap Wahyuni (41), warga Denpasar yang aktif dalam kegiatan sosial, Jumat (4/7/2025).

Ia menyatakan bahwa perubahan pola migrasi turut mendorong peningkatan kepadatan di Pulau Dewata. Jika di era 1990-an mayoritas pendatang berasal dari Pulau Jawa, kini arus migrasi juga datang dari wilayah timur Indonesia, baik untuk mencari pendidikan maupun pekerjaan.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada urbanisasi, tapi juga memengaruhi sektor pertanian. Menurut Wahyuni, banyak warga lokal memilih bekerja ke luar negeri, sehingga lahan-lahan pertanian seperti kebun cengkeh dan kopi kekurangan tenaga kerja. Alhasil, pekerja dari luar Bali harus diandalkan untuk mengisi kekosongan itu.

“Lalu siapa yang mengambil peran untuk menjadi pemetik? Karena ada kekosongan itulah, akhirnya mengandalkan orang luar,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pendatang yang awalnya datang untuk bekerja, akhirnya memilih menetap dan membawa keluarganya ke Bali, menambah tekanan terhadap ketersediaan ruang dan akses atas tanah bagi warga lokal.

Kondisi ini mencerminkan tantangan jangka panjang yang dihadapi Bali, tidak hanya dari sisi tata ruang dan pembangunan, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan sosial dan hak-hak masyarakat lokal di tengah arus migrasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat.

Read More

PT LIB Resmikan Rebranding dan Format Baru Liga, BRI Super League Mulai Bergulir 8 Agustus

Jakarta – PT Liga Indonesia Baru (LIB) resmi menetapkan sejumlah perubahan besar dalam gelaran sepak bola nasional melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar hari ini, Senin (7/7), di Hotel The Langham, Jakarta. Dalam rapat tersebut, diputuskan sejumlah langkah strategis, mulai dari jadwal kompetisi hingga rebranding nama liga.

Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, yang kini resmi berganti nama menjadi BRI Super League, akan mulai digelar pada 8 Agustus 2025 dan berakhir Mei 2026. Laga pembuka akan mempertemukan Persebaya Surabaya melawan PSIM Yogyakarta, menjadi duel pembuka yang menjanjikan tensi tinggi.

Sementara itu, Liga 2 juga mengalami transformasi signifikan. Kompetisi tersebut akan berada di bawah entitas baru, sebuah korporasi mandiri dengan struktur kepemilikan saham 52 persen oleh PT LIB dan 48 persen oleh klub-klub peserta Liga 2. Nama kompetisi juga resmi berganti menjadi Pegadaian Championship.

Secara keseluruhan, PT LIB melakukan rebranding menyeluruh dengan mengganti nama korporasi menjadi I-League. Langkah ini diyakini sebagai upaya modernisasi dan penguatan identitas liga profesional Indonesia.

Dalam aspek regulasi, PT LIB juga mengumumkan aturan baru terkait pemain asing, yakni tiap klub kini dapat mendaftarkan hingga 11 pemain asing, dengan 8 di antaranya bisa masuk Daftar Susunan Pemain (DSP) dan semuanya bisa dimainkan secara bersamaan di lapangan.

Di sisi pengembangan pemain muda, PT LIB menetapkan aturan bahwa tiap klub wajib mendaftarkan minimal lima pemain U-23, dengan kewajiban memainkan setidaknya satu pemain U-23 selama minimal 45 menit di setiap pertandingan.

Perubahan juga terjadi di jajaran komisaris. Glenn Sugita resmi ditunjuk menggantikan Teddy Tjahjono sebagai komisaris PT LIB, mewakili klub juara bertahan.

Dengan sederet pembaruan ini, PT LIB – yang kini bertransformasi menjadi I-League – berharap mampu menghadirkan kompetisi yang lebih berkualitas, profesional, dan kompetitif, sekaligus memperkuat fondasi industri sepak bola Indonesia ke depan.

Read More

Tragedi Hujan Deras di Karangasem: Ibu dan Anak Tewas Terseret Arus Sungai

 

Karangasem | 6 Juli 2025 – Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Karangasem kembali menelan korban jiwa. Seorang ibu dan anak laki-lakinya meninggal dunia setelah terseret arus sungai di wilayah Banjar Dinas Gambang, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem.

Korban diketahui bernama Ni Luh Putu Surya Adnyani (35) dan putranya, I Wayan Eka Wira Yudisthira (10). Keduanya terseret arus sungai Pitpitan pada Minggu sore (6/7), sekitar pukul 16.00 WITA, saat berusaha mencari jalur alternatif menuju rumah orangtua mereka di Banjar Dinas Ijo Gading.

Sebelumnya, jalan utama Amlapura–Seraya yang biasa mereka lalui tertutup luapan air dari sungai Batu Sanget. Dalam upaya menghindari genangan, mereka memilih melintasi jalur sungai lain yang tampak lebih landai. Namun, derasnya arus air ternyata membawa malapetaka.

Warga sekitar yang menyaksikan kejadian nahas tersebut segera berupaya menolong dan menghubungi aparat terkait. Tim gabungan dari Basarnas, BPBD Karangasem, dan Puskesmas Karangasem II Seraya bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan pencarian.

Sekitar pukul 17.30 WITA, kedua korban berhasil ditemukan namun dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Karangasem II Seraya sebelum akhirnya diserahkan ke keluarga dan dibawa ke RSUD Karangasem.

Tragedi ini menambah daftar panjang korban bencana hidrometeorologi yang belakangan kerap terjadi di Bali. Pemerintah daerah diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem peringatan dini, sementara masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati, terutama saat melintasi jalur rawan saat hujan deras. (Sumber: BPBD Kabupaten Karangasem)

Read More