Bangli (aspirasibali.my.id)
Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bangli, I Made Putra Laksana, menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah Bangli yang dinilainya masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya di sejumlah desa di Kecamatan Tembuku. Menurutnya, kerusakan infrastruktur, terutama jalan dan drainase, sudah cukup memprihatinkan dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat serta sektor pariwisata.
“Untuk infrastruktur secara umum di Kabupaten Bangli, khususnya di desa kami yang berada di wilayah kecamatan Tembuku, kondisinya memang cukup memprihatinkan. Bahkan, kami sudah sangat sulit membedakan mana yang merupakan drainase dan mana yang merupakan badan jalan. Di jalan-jalan tersebut sudah terlalu banyak lubang. Padahal, ruas jalan itu juga merupakan lintasan sektor pariwisata,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah daerah atas kondisi tersebut. Ia menilai faktor cuaca, khususnya intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa bulan terakhir, turut berkontribusi besar terhadap kerusakan infrastruktur di Bangli. “Namun demikian, kami juga tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Kondisi beberapa bulan terakhir ini memang dipengaruhi oleh musim hujan, dan itulah yang menjadi salah satu penyebab utama rusaknya infrastruktur di wilayah kami,” katanya.
Selain faktor cuaca, Putra Laksana juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama terkait pengelolaan sampah dan fungsi drainase. Ia menilai, pada musim hujan, wilayah hilir kerap menjadi pihak yang paling terdampak akibat buruknya pengelolaan lingkungan di wilayah hulu. “Oleh karena itu, masyarakat di wilayah hulu jangan sampai sembarangan membuang sampah atau melakukan hal-hal yang menyebabkan drainase tersumbat. Idealnya, air dari jalan mengalir ke drainase, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, air dari drainase meluap ke jalan,” ungkapnya.
Ia menyesalkan apabila persoalan tersebut tidak menjadi perhatian serius pemerintahan desa. Menurutnya, upaya aktif untuk mengimbau dan menyadarkan masyarakat harus terus dilakukan agar kerusakan kecil tidak berkembang menjadi kerusakan infrastruktur yang lebih parah. “Ketika terjadi kerusakan kecil dan tidak segera diperbaiki atau tidak ditangani dengan jelas, hal itulah yang akhirnya menyebabkan kerusakan infrastruktur yang lebih parah, baik di Bangli secara umum maupun khususnya di wilayah desa kami, Tembuku,” katanya.
Putra Laksana juga mengapresiasi adanya bantuan perbaikan yang mulai dilakukan pemerintah, khususnya pada sektor drainase. “Saat ini, kami bersyukur sudah ada bantuan perbaikan. Drainase sudah mulai diperbaiki, diperdalam, dan dilebarkan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih,” ucapnya.
Namun, ia menilai perbaikan jalan yang dilakukan sejauh ini masih bersifat sementara karena baru sebatas tambal sulam. Ia pun mempertanyakan apakah kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau kendala lain. “Namun, kondisi jalan di desa kami sejauh ini baru diperbaiki secara tambal sulam dan masih bersifat sementara. Kami pun bertanya-tanya, apakah pemerintah masih mengalami keterbatasan anggaran atau kendala lainnya. Hal tersebut belum kami tanyakan lebih jauh,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pengelolaan sampah di Bangli yang dinilainya sudah mulai menunjukkan perkembangan positif. Ia mencontohkan keberadaan Bank Sampah yang telah berjalan cukup baik di beberapa desa, seperti di Desa Galiran. “Di Desa Galiran, misalnya, masyarakat, terutama para ibu, setiap sore secara rutin mengumpulkan sampah yang sudah dipilah antara sampah plastik dan organik. Sampah tersebut kemudian diangkut, sehingga wilayah desa menjadi lebih bersih,” jelasnya.
Selain itu, Putra Laksana berharap adanya ketegasan dari pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan instruksi kepada para kepala desa terkait penertiban tanaman padang gajah yang tumbuh di atas atau di sekitar drainase. Ia menilai tanaman tersebut berpotensi merusak saluran air akibat akarnya. “Tanaman tersebut seharusnya dibersihkan dari sepanjang pinggir jalan, tanpa melihat siapa pemiliknya, karena drainase merupakan fasilitas milik pemerintah. Untuk itu, diperlukan ketegasan dari kepala desa masing-masing atas perintah Bapak Bupati,” tegasnya.
Ia juga mengimbau agar pemerintah daerah lebih memberi perhatian pada infrastruktur di kawasan objek wisata di Bangli. Menurutnya, banyak potensi wisata yang seharusnya ditata sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Di desa kami, misalnya, terdapat objek wisata alam berupa kawasan bambu dan jurang. Setiap hari, selalu ada kendaraan wisata seperti jeep yang datang berkunjung untuk menikmati pemandangan,” katanya.
Ia menekankan bahwa penataan objek wisata sebaiknya dilakukan sebelum kawasan tersebut ramai dikunjungi wisatawan. “Jangan sampai setelah ramai dikunjungi wisatawan, barulah pemerintah turun tangan. Seperti yang kita lihat pada kasus Tukad Cepung Waterfall, awalnya dikelola secara sederhana oleh masyarakat, namun setelah ramai, pemerintah baru hadir dengan pengaturan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu sah-sah saja demi pendapatan asli daerah, namun penataan sebaiknya dilakukan sejak dini,” pungkasnya.
0 comments:
Posting Komentar