Denpasar (aspirasibali.my.id)
Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai penolakan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai gagasan tersebut sebagai langkah mundur dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat pertama kali diterapkan pada 2004, setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak saat itu, pilkada langsung menjadi instrumen penting dalam memperkuat partisipasi publik dan akuntabilitas pemimpin daerah.
Anggota DPR RI daerah pemilihan Bali dari PDIP, I Ketut Kariyasa Adnyana, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana tersebut. Ia mengaku memiliki pengalaman langsung ketika pemilihan kepala daerah masih dilakukan melalui DPRD.
“Saya sangat tidak setuju jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Saya sudah pernah mengalami fase itu. Tahun 1999, pemilihan bupati masih dilakukan oleh DPRD, dan saya terlibat langsung dalam proses tersebut. Setelah itu, barulah kita masuk ke era pemilihan langsung oleh rakyat secara demokratis,” katanya.
Kader militan PDI Perjuangan ini menilai munculnya kembali gagasan tersebut patut disayangkan. Ia menduga ada kejenuhan, bahkan ketakutan, dari sebagian elite politik dalam menghadapi pilkada langsung yang menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada publik.
“Menurut saya, wacana ini sangat disayangkan. Saya menduga ada kejenuhan atau bahkan ketakutan dari sebagian elite politik dalam menghadapi pilkada langsung. Dalam pilkada langsung, dibutuhkan transparansi serta tanggung jawab langsung kepada publik,” tuturnya.
Menurut dia, pemilihan langsung memaksa para pemimpin, baik presiden, gubernur, maupun bupati, untuk menyusun visi, misi, dan janji politik yang realistis serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses tersebut juga mendorong calon pemimpin turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat.
“Jika pemimpin dipilih langsung, baik presiden, gubernur, maupun bupati, mereka harus menyesuaikan visi, misi, dan janji politiknya agar realistis dan benar-benar bisa dirasakan rakyat. Mereka harus turun ke desa-desa, menyerap aspirasi, dan memperjuangkan perbaikan di berbagai sektor seperti pendidikan dan kesehatan,” terangnya.
Sebaliknya, ia menilai pengembalian pilkada ke DPRD merupakan kemunduran, baik dari sisi demokrasi maupun konstitusi.
“Sebaliknya, jika pemilihan dikembalikan ke DPRD, itu merupakan sebuah kemunduran, baik dari sisi demokrasi maupun konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah jelas bahwa pemilihan dilakukan secara demokratis dan melibatkan rakyat secara langsung,” tegasnya.
Politisi senior asal Kabupaten Buleleng ini juga menyinggung alasan-alasan yang kerap digunakan untuk menolak pilkada langsung, seperti tingginya biaya politik dan potensi konflik horizontal. Menurutnya, argumen tersebut bersifat klasik dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Selama ini, alasan yang sering dikemukakan untuk menolak pilkada langsung terkesan klasik, seperti biaya politik yang tinggi dan potensi konflik horizontal. Padahal, di mana pun demokrasi dijalankan, pasti membutuhkan biaya,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa solusi yang seharusnya ditempuh adalah memperbaiki sistem, bukan mencabut hak politik rakyat.
“Yang perlu diperbaiki adalah sistemnya, bukan dengan cara mencabut hak rakyat. Kita harus berani membenahi persoalan biaya politik, praktik politik uang, serta penyelenggaraan pemilu. Bukan malah mengambil jalan pintas,” katanya.
Kariyasa mencium adanya agenda politik di balik wacana tersebut, terutama terkait pembentukan koalisi permanen yang berpotensi memusatkan kekuasaan.
“Saya melihat ada agenda politik di balik wacana ini, terutama dengan mulai terbentuknya koalisi permanen. Unsur politisnya sangat kuat. Jika pemilihan dilakukan oleh DPRD, maka koalisi besar bisa menguasai hampir seluruh jabatan kepala daerah di Indonesia hanya dengan pembagian kekuasaan dan jabatan,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi itu tidak sehat bagi demokrasi dan merugikan rakyat. Ia menilai masih banyak alternatif untuk menekan biaya politik tanpa harus mengorbankan prinsip pemilihan langsung, salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan media sosial.
Kariyasa juga menyoroti perkembangan positif dalam praktik demokrasi di tingkat akar rumput. Ia mencontohkan pemilihan kepala desa yang mulai mengandalkan kampanye berbasis media sosial, dengan penekanan pada visi dan program kerja.
Ia menilai masyarakat kini semakin rasional dalam menentukan pilihan politik. Pemberian uang atau sembako tidak lagi menjadi penentu utama, terutama jika tidak diiringi dengan program yang masuk akal. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan kemajuan kualitas demokrasi.
Dengan dominasi pemilih milenial yang mencapai hampir 60 persen serta meningkatnya literasi politik generasi Z, Kariyasa menilai partisipasi publik justru semakin matang dan kritis.
“Hal-hal inilah yang harus terus kita bina dan perbaiki. Jangan sampai dengan alasan-alasan klasik seperti biaya politik dan konflik horizontal, kita justru mundur dan mengorbankan kualitas demokrasi,” pungkasnya.
0 comments:
Posting Komentar