Tegas Tolak Rencana Relokasi Sampah Badung–Denpasar ke Bangli, Niluh Djelantik: Bangli Adalah Rumah Bagi Dewi Danu

Foto: Anggota DPD RI Perwakilan Bali, Niluh Djelantik.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Rencana Pemerintah Provinsi Bali untuk merelokasi pembuangan sampah dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar ke Kabupaten Bangli memicu gelombang penolakan. Isu ini mencuat seiring rencana penutupan total Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang akan berhenti beroperasi pada 28 Februari 2026 dan tidak lagi menerima aktivitas pembuangan sampah mulai 1 Maret 2026.

Salah satu penolakan paling keras datang dari Senator DPD RI perwakilan Bali, Niluh Djelantik. Ia secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap rencana tersebut dan menilai relokasi sampah ke Bangli sebagai kebijakan yang keliru, tidak berempati, serta berpotensi merusak tatanan ekologis, sosial, dan spiritual Bali.

Dalam unggahannya di media sosial, Niluh Djelantik menegaskan bahwa Bangli memiliki posisi yang sangat sakral dan strategis bagi kehidupan masyarakat Bali. Wilayah ini merupakan rumah bagi Dewi Danu, yang dipandang sebagai sumber seluruh mata air dan penopang sistem subak di Bali. Menjadikan Bangli sebagai lokasi pembuangan sampah dinilai dapat mencemari kesucian sumber-sumber air dan mengancam keberlanjutan lingkungan di seluruh Bali.

Selain dampak ekologis dan spiritual, Niluh Djelantik juga menyoroti potensi dampak sosial dan ekonomi. Relokasi sampah disebut akan memicu pergerakan ratusan truk sampah setiap hari yang harus melintasi berbagai kabupaten dan desa yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata, seperti Badung, Tabanan, Denpasar, Gianyar, hingga Klungkung. Kondisi ini dinilai berisiko merusak citra Bali sebagai destinasi wisata serta mengganggu kehidupan masyarakat lokal.

Menurut Niluh Djelantik, pemindahan sampah dari satu wilayah ke wilayah lain bukanlah solusi, melainkan bentuk pengalihan masalah yang menunjukkan minimnya empati terhadap alam dan masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya bertanggung jawab menyelesaikan persoalan sampah di wilayah masing-masing, terutama jika selama ini menggaungkan konsep pengelolaan sampah berbasis sumber.

Niluh Djelantik juga mempertanyakan kinerja nyata pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah yang telah menumpuk selama puluhan tahun. Ia menilai berbagai solusi telah banyak ditawarkan oleh para ahli, termasuk penerapan teknologi pengolahan sampah modern seperti insinerator yang telah berhasil diterapkan di negara-negara maju seperti Singapura dan Jepang. Dengan ketersediaan anggaran dan sumber daya, pemerintah dinilai seharusnya mampu memanggil para ahli dan fokus pada implementasi solusi jangka panjang.

Niluh Djelantik menegaskan bahwa jika pengelolaan sampah dilakukan secara serius dan benar sejak awal, persoalan kronis di TPA Suwung tidak akan terjadi hingga menumpuk sedemikian rupa. Ia pun menyatakan komitmennya untuk menempuh langkah kelembagaan, termasuk melalui tim ahli DPD RI B67 yang akan mengirimkan surat resmi kepada Menteri Lingkungan Hidup serta mengajukan petisi sebagai bentuk penolakan terhadap rencana relokasi tersebut.

Niluh Djelantik juga menyerukan agar partai politik dan para kepala daerah di Bali lebih tertib dan benar-benar merepresentasikan kepentingan masyarakat kecil, serta memahami sejarah, nilai, dan kearifan lokal tanah Bali yang mereka pimpin.

Publik kini menanti langkah konkret pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan solusi pengelolaan sampah yang adil, berkelanjutan, serta sejalan dengan nilai-nilai lingkungan dan budaya Bali.

Read More

Tolak Pengiriman Sampah dari Luar Daerah, Ketua DPC Hanura Bangli Putra Laksana: TPA Lokal Sudah Kewalahan, Sampah Luar Jangan Masuk

Foto: Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bangli, I Made Putra Laksana.

Bangli (aspirasibali.my.id)

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmen melakukan transformasi tata kelola sampah melalui penutupan permanen Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang dijadwalkan mulai 1 Maret 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah strategis jangka panjang untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Bali, seiring dengan rencana pengembangan proyek Waste to Energy (WtE).

Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa penutupan TPA Suwung bukan merupakan bentuk kelalaian pemerintah, melainkan bagian dari upaya transformasi pengelolaan sampah agar lebih berkelanjutan. Dalam masa transisi menuju proyek WtE yang diproyeksikan mulai berjalan dalam dua tahun ke depan, pemerintah menilai penguatan pengelolaan sampah dari hulu sebagai langkah yang tidak bisa ditawar.

Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta penerapan konsep Teba Modern dipandang sebagai strategi utama untuk menekan volume residu yang selama ini berakhir di TPA. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembuangan akhir dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.

Sementara itu, residu sampah yang masih tersisa selama masa transisi direncanakan dialihkan sementara ke TPA Bangli. Pengalihan ini akan dilakukan dengan pengelolaan yang ketat dan terbatas. Dalam pertemuan lintas pemerintah, juga disepakati bahwa TPA Bangli yang berlokasi di Desa Landih akan direvitalisasi serta ditingkatkan fasilitasnya agar mampu menampung residu secara legal melalui skema kerja sama antar-daerah.

Namun, rencana pengalihan sampah tersebut menuai penolakan dari sejumlah pihak di Kabupaten Bangli. Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bangli, I Made Putra Laksana, menyatakan penolakannya secara tegas terhadap wacana pengiriman sampah dari luar daerah ke Bangli. Ia menilai kondisi Bangli saat ini sudah kewalahan dalam menangani sampah lokal, sehingga tidak layak dibebani tambahan sampah dari wilayah lain.

Ia juga mengingatkan potensi gejolak sosial apabila kebijakan tersebut tetap dipaksakan. Berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, terdapat kekhawatiran akan munculnya aksi penolakan, mulai dari pemblokiran TPA Bangli hingga penjagaan di titik-titik perbatasan wilayah. Menurutnya, Bangli selama ini berada dalam kondisi yang kondusif dan damai, sehingga pemerintah diminta tidak mengambil kebijakan yang berpotensi memicu keresahan masyarakat demi kepentingan tertentu.

“Menyerap dari isu masyarakat, TPA Bangli nantinya akan diblok dan disetiap perbatasan akan dijaga bila mana nanti itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab. Bangli sudah damai. Janganlah memancing supaya masyarakat jadi anarkis yang ujung-ujung nya Asal Bapak Senang (ABS),” tegasnya.

Keputusan bersama terkait penanganan residu sampah ini diketahui juga melibatkan para kepala daerah dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bangli. Menanggapi keterlibatan pemerintah daerah tersebut, I Made Putra Laksana menilai proses komunikasi dengan masyarakat belum dilakukan secara memadai.

“Begini mestinya Bupati (Bupati Bangli) turun dulu untuk mensosialisakan maukah masyarakat menerima. Audensi dengan tokoh, khususnya tokoh yang masih menjabat sebagai bandesa atau kelian adat. Itupun harus melalui keputusan perarem masyarakat di banjar, tempek masing-masing. Jangan sampai para bandesa/kelian membawa keinginan individu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah seharusnya lebih responsif dalam mencari solusi bersama yang tidak menimbulkan gejolak sosial, terlebih Bangli masih bergantung pada sektor pariwisata internasional yang menuntut lingkungan bersih dan nyaman.

“Sesungguhnya bila pemerintah tanggap dan mau melakukan demi kenyamanan kita bersama dan masih perlu dengan kedatangan wisatawan dari mancanegara senang, segera pemerintah menyikapi dan cari winwin solution. Kdm bilang sampah cgt kalo memang disikapi,” pungkasnya.

Rencana penutupan TPA Suwung dan pengalihan residu sampah ini pun dipastikan masih akan menjadi perhatian publik, seiring dengan tuntutan agar kebijakan pengelolaan sampah dilakukan secara adil, transparan, dan melibatkan masyarakat secara menyeluruh.

Read More

TPA Suwung Resmi Tutup Total 1 Maret 2026, Residu Sampah Dialihkan Sementara ke TPA Bangli?

Foto: Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, seusai melaksanakan pertemuan di Ruang Wiswa Sabha Madya, Kantor Gubernur Bali, Senin (29/12/2025).

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmen transformasi tata kelola sampah melalui penutupan permanen Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung pada 1 Maret 2026. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, dengan Gubernur Bali Wayan Koster serta kepala daerah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bangli.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Madya, Kantor Gubernur Bali, Senin (29/12/2025), digelar untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi penutupan total TPA Suwung sekaligus menyusun langkah teknis penanganan sampah ke depan.

Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa penutupan TPA Suwung merupakan bagian dari langkah transformasi pengelolaan sampah, bukan bentuk kelalaian pemerintah. Menurutnya, Bali sebagai destinasi pariwisata dunia membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berlandaskan perubahan budaya.

“Penanganan sampah di Bali tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah. Bali adalah destinasi pariwisata dunia, kita harus membangun kultur baru dalam mengelola sampah agar memiliki fondasi yang kuat,” tegas Menteri Hanif.

Dalam masa transisi menuju proyek Waste to Energy (WtE) yang diproyeksikan berjalan dalam dua tahun ke depan, Menteri LH menekankan bahwa optimalisasi pengelolaan sampah di hulu menjadi keharusan. Penguatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta penerapan Teba Modern dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan volume residu.

Residu sampah yang masih tersisa nantinya akan dialihkan sementara ke TPA Bangli dengan pengelolaan yang ketat dan terbatas. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pula bahwa TPA Bangli yang berlokasi di Desa Landih akan direvitalisasi dan ditingkatkan fasilitasnya agar dapat menampung residu secara legal melalui kerja sama antar-daerah.

Sejumlah poin penting menjadi hasil kesepakatan bersama, di antaranya penetapan tenggat waktu penutupan TPA Suwung yang bersifat final tanpa penundaan, yakni per 1 Maret 2026. Selain itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah-langkah teknis dalam kurun waktu dua bulan ke depan agar solusi penanganan sampah sudah siap saat penutupan dilakukan.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa fokus utama pemerintah daerah tetap pada pengelolaan sampah dari sumbernya. Ia memastikan Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung menjadi garda terdepan dalam optimalisasi penanganan di hulu guna menjaga kebersihan dan kenyamanan Bali.

Dengan langkah terstruktur dan kolaborasi lintas daerah serta dukungan pemerintah pusat, transformasi tata kelola sampah di Bali diharapkan mampu mewujudkan sistem pengelolaan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat citra Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia.

Read More

Penutupan TPA Suwung Diundur hingga Februari 2026, Badung Maksimalkan TPS 3R dan Teba Modern

Foto: Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa.

Badung (aspirasibali.my.id)

Pemerintah pusat resmi mengundur batas waktu penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung. Jika sebelumnya operasional TPA terbesar di Bali itu dijadwalkan berakhir pada 23 Desember 2025, kini pemerintah memberikan perpanjangan waktu hingga 28 Februari 2026 sebagai masa transisi penanganan sampah di wilayah Sarbagita.

Menanggapi kebijakan tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali atas perpanjangan waktu yang diberikan. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan dan kajian mendalam, sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mematangkan skema pengelolaan sampah secara mandiri.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup serta Pemerintah Provinsi Bali atas kebijakan perpanjangan waktu ini. Sebelumnya batas waktu ditetapkan pada 23 Desember, namun setelah melalui pertimbangan dan kajian mendalam, akhirnya diperpanjang hingga 28 Februari 2026,” katanya.

Adi Arnawa menegaskan, mulai 1 Maret 2026 tidak boleh lagi ada pembuangan sampah ke TPA Suwung. Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan seluruh perangkat daerah terkait, camat, perbekel dan lurah, serta bendesa adat di wilayah Badung guna menyikapi kebijakan penutupan tersebut secara komprehensif.

“Terhitung mulai 1 Maret 2026, diharapkan tidak ada lagi pembuangan sampah ke TPA Suwung. Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait, camat, perbekel dan lurah, serta bendesa adat di Badung untuk menyikapi kebijakan ini,” ungkapnya.

Sebagai langkah awal, Pemkab Badung memaksimalkan fungsi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang telah ada. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan kecukupan sarana, alat, mesin, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pengolahan sampah di tingkat lokal. Selain itu, peran TPS swasta yang selama ini membantu pengangkutan sampah rumah tangga juga terus dioptimalkan.

“Langkah pertama yang kami lakukan adalah memaksimalkan TPS 3R yang ada. Kami akan mengevaluasi apakah diperlukan penambahan sarana, alat, mesin, serta penguatan sumber daya manusia. Selain itu, kami juga mengoptimalkan peran TPS swasta yang selama ini membantu pengangkutan sampah dari rumah tangga,” tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, pengelola sampah swasta diarahkan untuk memprioritaskan pembuangan sampah ke TPS 3R setempat. Jika fasilitas tersebut belum siap, sampah dapat dialihkan sementara ke TPS lain sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami telah menginstruksikan agar pengelola sampah swasta sebisa mungkin mengarahkan sampah ke TPS 3R setempat. Jika TPS 3R belum siap, maka bisa dialihkan sementara ke TPS lainnya sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Langkah strategis berikutnya adalah mendorong pembangunan teba modern di seluruh rumah tangga di Kabupaten Badung. Konsep pengelolaan sampah berbasis sumber ini dinilai krusial, mengingat sebagian besar timbulan sampah berasal dari rumah tangga. Untuk mendukung program tersebut, anggaran pembangunan teba modern telah dialokasikan melalui APBDes dan akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2026.

“Langkah kedua, kami mendorong pembangunan teba modern di seluruh rumah tangga. Sampah berbasis sumber berasal dari rumah tangga, sehingga pengelolaannya harus dimulai dari sana. Anggaran pembangunan teba modern telah dialokasikan melalui APBDes, dan pada tahun 2026 akan dilaksanakan secara serentak di Badung,” katanya.

Pemkab Badung menargetkan sekitar 60 persen sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, dapat ditangani melalui teba modern. Sementara sisanya baru akan diproses di TPS 3R. Jika skema ini berjalan optimal dan dikelola dengan baik, dampaknya diyakini akan signifikan terhadap pengurangan volume sampah.

“Kami berharap sekitar 60 persen sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, dapat ditangani melalui teba modern. Sisanya baru diproses di TPS 3R. Jika ini dilakukan secara maksimal dan dikelola dengan baik, dampaknya akan sangat signifikan,” tegasnya.

Namun demikian, Adi Arnawa menekankan bahwa pembangunan infrastruktur semata tidak cukup tanpa pengawasan yang ketat. Pengawasan diperlukan untuk memastikan teba modern dibangun dan dimanfaatkan sesuai fungsinya, mengingat masih ditemukan fasilitas yang tidak digunakan secara optimal.

“Namun pembangunan infrastruktur saja tidak cukup. Pengawasan juga sangat penting, baik terhadap pembangunan maupun pemanfaatan teba modern. Karena masih ditemukan teba modern yang tidak dimanfaatkan secara optimal atau digunakan tidak sesuai fungsinya,” katanya.

Ke depan, Pemkab Badung berencana membentuk satuan tugas di setiap desa untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan, mulai dari pengelolaan, penyediaan bahan pendukung, hingga tata kelola teba modern. Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah optimistis persoalan sampah di Badung dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.

“Ke depan, akan dibentuk satuan tugas di masing-masing desa untuk melakukan pemantauan, termasuk pengelolaan, pemberian bahan pendukung, serta tata kelola teba modern. Jika semua ini berjalan dengan baik, kami optimistis persoalan sampah di Badung dapat diatasi,” ungkapnya.

Adi Arnawa berharap adanya peningkatan kesadaran masyarakat serta kerja bersama seluruh pihak agar persoalan sampah dapat diselesaikan sebelum batas waktu penutupan TPA Suwung. Dalam jangka pendek, fokus utama Pemkab Badung adalah memastikan pengolahan sampah dapat dilakukan secara mandiri di wilayahnya.

“Harapan kami, dengan kesadaran masyarakat dan kerja bersama, hingga 28 Februari persoalan ini bisa kita selesaikan. Untuk jangka pendek, kami fokus agar pengolahan sampah dapat dilakukan secara mandiri di Kabupaten Badung,” pungkasnya.

Read More

Penutupan TPA Suwung Diundur hingga 28 Februari 2026, Daerah Didorong Percepat Reformasi Pengelolaan Sampah

Foto: TPA Suwung.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Pemerintah pusat resmi mengundur batas waktu penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung. Jika sebelumnya dijadwalkan tutup pada 23 Desember 2025, kini operasional TPA Suwung diperpanjang hingga 28 Februari 2026. Keputusan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk segera membenahi tata kelola sampah secara menyeluruh.

Perpanjangan waktu tersebut diberikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, melalui Surat Nomor P.1697/A/GKM.2.5/12/2025 tertanggal 18 Desember 2025. Keputusan ini merupakan respons atas permohonan resmi Gubernur Bali yang didukung Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung.

Permohonan penundaan diajukan menyusul kondisi faktual di lapangan, di mana penutupan total TPA Suwung dinilai belum sepenuhnya siap tanpa menimbulkan risiko penumpukan sampah di kawasan perkotaan dan destinasi pariwisata utama Bali.

Hasil peninjauan tim Kementerian Lingkungan Hidup di Bali menunjukkan adanya kemajuan, namun sekaligus mengungkap pekerjaan rumah besar yang belum diselesaikan Pemerintah Provinsi Bali. Dari hasil pengawasan pada 14 November 2025, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali tercatat telah menghentikan sistem open dumping dengan penutupan tanah sekitar 51,37 persen, memiliki dokumen rencana penghentian open dumping, mengantongi izin lingkungan, hingga merancang instalasi pipa gas di 19 titik.

Namun, sejumlah kewajiban krusial belum dipenuhi. Pengelolaan lindi masih bermasalah karena kualitasnya melampaui baku mutu, instalasi pipa gas belum difungsikan, pemantauan kualitas udara ambien belum berjalan rutin, serta seluruh zona open dumping belum ditutup sepenuhnya. Temuan ini menegaskan bahwa TPA Suwung masih menyimpan risiko lingkungan serius.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan tetap berkomitmen menjalankan Keputusan Menteri Nomor 921 Tahun 2025 tentang penutupan TPA Suwung. Perpanjangan waktu hingga akhir Februari 2026 diposisikan sebagai masa transisi terakhir, bukan ruang kompromi tanpa batas.

Gubernur Bali bersama Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung sepakat bahwa penutupan TPA Suwung bersifat final dan tidak dapat ditawar lagi. Pemerintah daerah menyatakan tidak akan mengajukan penundaan lanjutan, serta memastikan mulai 1 Maret 2026 tidak ada lagi aktivitas pembuangan sampah di kawasan tersebut.

Selama masa transisi, Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung hanya diperbolehkan membuang maksimal 50 persen dari jumlah truk sampah harian ke TPA Suwung. Sisa sampah wajib dikelola melalui optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS), termasuk penerapan Teba Modern, TPS3R, TPST, pemanfaatan mesin pencacah dan dekomposter, serta pelibatan aktif desa dinas dan desa adat.

Pemerintah daerah juga diberi ruang mencari alternatif teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan sambil menunggu beroperasinya fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Penundaan ini menempatkan pengelolaan sampah sebagai isu politik-ekologis yang mendesak. Negara memberi waktu tambahan, namun sekaligus menuntut perubahan nyata. Kini, bola sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah dan masyarakat Denpasar–Badung untuk membuktikan bahwa krisis sampah bisa ditangani tanpa terus bergantung pada TPA Suwung.

Read More

Sebelas Tahun Posaidon Taekwondo Bali, Teguhkan Semangat Pantang Menyerah: "Tidak Mengenal Kata Putus Asa"

Foto: Suasana peringatan 11 tahun Posaidon Taekwondo Bali di Dewata Gym, Pada Minggu, 21 Desember 2025.

Denpasar (aspirasibali.my.id) 

Posaidon Taekwondo Bali memperingati hari ulang tahun ke-11 dengan menggelar serangkaian kegiatan olahraga dan kebersamaan yang melibatkan atlet, pelatih, serta orang tua atlet. Perayaan ini menjadi ruang refleksi perjalanan panjang organisasi dalam membina prestasi atlet taekwondo sekaligus memperkuat ikatan kekeluargaan di dalam komunitas bela diri tersebut.

Peringatan ulang tahun yang berlangsung pada Minggu, 21 Desember 2025, di Dewata Gym, Denpasar, diisi dengan beragam aktivitas, mulai dari lomba internal atlet hingga kegiatan kebugaran bersama. Lomba internal menjadi sarana evaluasi pembinaan sekaligus wahana menumbuhkan semangat kompetitif atlet dalam suasana yang sehat, aman, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Suasana keakraban semakin terasa saat berbagai lomba kebersamaan digelar, seperti tarik tambang antar atlet, lari karung yang melibatkan orang tua atlet, jalan bakiak, serta permainan lainnya yang memancing gelak tawa. Momen-momen tersebut menghadirkan kegembiraan sederhana yang mempererat hubungan emosional antara atlet, pelatih, dan keluarga atlet.

Selain itu, kegiatan kebugaran bersama dan demonstrasi teknik taekwondo turut menjadi ruang edukasi sekaligus hiburan bagi seluruh peserta yang hadir. Rangkaian kegiatan ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara atlet, pelatih, dan orang tua sebagai bagian penting dari ekosistem pembinaan olahraga prestasi. Kebersamaan yang terbangun dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan latihan yang kondusif, berkelanjutan, dan penuh dukungan.

Memasuki usia lebih dari satu dekade, Posaidon Taekwondo Bali terus menegaskan komitmennya dalam mengembangkan olahraga taekwondo di daerah. Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui capaian prestasi di berbagai kejuaraan, tetapi juga melalui pembinaan karakter, kedisiplinan, mental tangguh, dan sportivitas bagi atlet usia dini hingga remaja. Posaidon Taekwondo Bali secara konsisten mendorong lahirnya atlet-atlet berdaya saing yang mampu membawa nama Bali di tingkat regional maupun nasional.

Dalam sambutannya, Sabom Posaidon Taekwondo Bali, Kadek Krismantara, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah membersamai perjalanan organisasi hingga memasuki usia ke-11. Ia menegaskan bahwa kekuatan utama Posaidon Taekwondo Bali terletak pada kebersamaan dan semangat kekeluargaan yang terus terjaga.

“Sebelas tahun bukan waktu yang singkat. Ini adalah perjalanan panjang yang dilalui dengan kerja keras, pengorbanan, dan kebersamaan. Posaidon Taekwondo Bali tidak akan bertahan sejauh ini tanpa dukungan atlet, pelatih, dan terutama para orang tua yang selalu setia mendampingi,” ujar Sabom Kadek Krismantara.

Ia kembali menekankan peran strategis orang tua dalam pembinaan atlet. Menurutnya, prestasi tidak hanya lahir dari latihan fisik, tetapi juga dari dukungan moral yang kuat di rumah. “Ketika orang tua hadir, memberi semangat, dan percaya pada proses, itu menjadi energi besar bagi anak-anak untuk terus berjuang dan berkembang,” katanya.

Sabom Krismantara juga menyampaikan bahwa hingga tahun 2025, jumlah anggota Posaidon Taekwondo Bali telah mencapai ratusan atlet dan diproyeksikan terus bertambah pada tahun 2026. “Kami bersyukur Posaidon Taekwondo Bali terus dipercaya masyarakat. Saat ini anggota kami sudah ratusan, dan kami berharap ke depan semakin banyak generasi muda yang bergabung dan tumbuh bersama kami,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan nilai pantang menyerah sebagai prinsip utama yang terus ditanamkan kepada seluruh atlet. “Di Posaidon Taekwondo Bali tidak ada kata putus asa. Saya selalu mengingatkan atlet untuk jatuh bangun dalam latihan adalah bagian dari proses menuju prestasi. Terus berjuang, jaga disiplin, dan jangan pernah berhenti bermimpi,” tegasnya.

Puncak peringatan HUT ke-11 ditandai dengan momen tiup lilin bersama yang berlangsung penuh kehangatan. Para atlet, pelatih, dan orang tua atlet berkumpul mengelilingi kue ulang tahun, menyatukan doa dan harapan untuk masa depan Posaidon Taekwondo Bali. Sorot mata bahagia dan senyum para atlet menjadi gambaran kuat tentang makna kebersamaan yang terbangun selama ini.

Momen sederhana tersebut menjadi simbol eratnya ikatan kekeluargaan di dalam Posaidon Taekwondo Bali, bahwa di balik semangat kompetisi dan target prestasi, terdapat nilai kebersamaan dan rasa saling memiliki yang terus dijaga. Peringatan HUT ke-11 ini sekaligus menjadi penguat tekad Posaidon Taekwondo Bali untuk terus berkontribusi dalam pembinaan generasi muda yang sehat, berprestasi, dan berkarakter melalui olahraga taekwondo.

Read More

Pansus TRAP DPRD Bali Tegaskan Jatiluwih Bukan Sekadar Destinasi, tapi Amanat Peradaban Dunia

Foto: Keseriusan Pansus TRAP DPRD Bali dalam menjaga marwah tata ruang dan warisan budaya Bali kembali ditunjukkan melalui kajian komprehensif Kawasan Jatiluwih.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Keseriusan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali dalam menjaga marwah tata ruang dan warisan budaya Bali kembali ditunjukkan melalui kajian komprehensif Kawasan Jatiluwih. Dengan pendekatan filosofis, historis, hingga hukum internasional, Pansus TRAP menegaskan bahwa Jatiluwih bukan sekadar destinasi wisata unggulan, melainkan amanat peradaban dunia yang wajib dijaga negara tanpa kompromi.

Dalam kajian mendalamnya, Pansus TRAP DPRD Bali memotret Kawasan Jatiluwih sebagai lanskap budaya hidup yang merepresentasikan hubungan harmonis manusia, alam, dan spiritualitas masyarakat agraris Bali. Sistem irigasi tradisional Subak yang terintegrasi di kawasan ini bukan hanya berfungsi teknis, tetapi juga berperan sebagai institusi sosial, religius, dan ekologis yang mengatur kehidupan petani secara kolektif.

Keberlanjutan sistem Subak di Jatiluwih mencerminkan praktik budaya yang masih dijalankan, dijaga, dan diwariskan lintas generasi. Inilah yang kemudian menjadi dasar kuat pengakuan UNESCO terhadap Jatiluwih sebagai bagian dari Warisan Budaya Dunia (WBD), bukan karena keindahan visual semata, melainkan karena nilai filosofis Tri Hita Karana yang menjadi jantung pengelolaan sistem irigasi tradisional Bali.

Pansus TRAP menegaskan, penetapan Jatiluwih sebagai WBD merupakan hasil perjuangan panjang negara. Sejak diusulkan pada 2003 dan masuk dalam nomination list UNESCO pada 2004, sistem irigasi tradisional Subak Bali akhirnya diakui secara resmi pada 29 Juni 2012 dalam Sidang ke-36 Komite Warisan Dunia UNESCO di Saint Petersburg, Rusia. Pengakuan tersebut tercantum dalam lanskap budaya “The Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy”.

Secara fisik, Subak Jatiluwih awalnya memiliki luas sawah teririgasi sekitar 303 hektare, namun kondisi eksisting kini berkurang menjadi sekitar 270 hektare. Kawasan ini terbagi ke dalam tujuh sub subak atau tempek, dengan panjang saluran irigasi mencapai 33.383 meter yang bersumber dari mata air, air terjun, serta sungai-sungai utama seperti Yeh Ho, Yeh Baat, Munduk Abangan, dan Yeh Pusut.

Menurut Pansus TRAP, status WBD melekatkan tanggung jawab hukum dan moral yang tidak ringan bagi negara. WBD bukan sekadar pengakuan simbolik, melainkan rezim perlindungan global yang menuntut pengelolaan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat adat sebagai subjek utama pelestarian.

Pansus TRAP menegaskan bahwa kegagalan mempertahankan status WBD Jatiluwih bukan hanya berdampak pada reputasi internasional Indonesia, tetapi juga mencerminkan runtuhnya legitimasi moral dan hukum negara dalam melindungi warisan budaya umat manusia.

Read More

Pansus TRAP DPRD Bali: Pariwisata Jatiluwih Harus Tunduk pada Perlindungan Warisan Dunia

Foto: Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan pengembangan pariwisata di Jatiluwih harus tunduk sepenuhnya pada prinsip perlindungan Warisan Budaya Dunia.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Ketegasan Pansus TRAP DPRD Bali kembali menempatkan kepentingan publik dan nilai peradaban di atas kepentingan ekonomi sesaat. Dalam kajiannya, Pansus TRAP menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di Jatiluwih harus tunduk sepenuhnya pada prinsip perlindungan Warisan Budaya Dunia, bukan sebaliknya.

Pansus TRAP menekankan bahwa Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum melalui ratifikasi Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage Tahun 1972, yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989. Dengan ratifikasi tersebut, negara wajib melindungi dan mengelola kawasan WBD secara berkelanjutan dan tidak boleh memosisikannya sebagai komoditas yang dieksploitasi.

Dalam konteks Jatiluwih, setiap kebijakan tata ruang, perizinan, dan pengembangan pariwisata wajib menempatkan perlindungan nilai universal sebagai prioritas utama. Pansus TRAP menilai, pembangunan yang serampangan dan berorientasi ekonomi jangka pendek berpotensi mereduksi Subak menjadi sekadar objek wisata, sekaligus menghilangkan jati diri filosofis, ekologis, dan spiritualnya.

Pansus TRAP juga menyoroti penetapan Jatiluwih sebagai Desa Terbaik Dunia versi UN Tourism tahun 2024. Predikat tersebut dinilai sebagai penguatan reputasi internasional sekaligus beban tanggung jawab besar bagi negara. Setiap pembiaran pelanggaran tata ruang dinilai berpotensi mencederai kredibilitas Indonesia di mata komunitas internasional.

Lebih jauh, Pansus TRAP menegaskan bahwa negara tidak memiliki legitimasi moral maupun hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari Jatiluwih apabila pada saat yang sama membiarkan nilai-nilai dasar Subak tergerus oleh pembangunan yang tidak terkendali.

Mempertahankan status WBD Jatiluwih, menurut Pansus TRAP, bukan pilihan kebijakan yang bersifat opsional, melainkan kewajiban konstitusional dan historis negara. Sikap abai terhadap degradasi kawasan ini mencerminkan kegagalan fundamental negara dalam menjalankan fungsi sebagai penjaga kebudayaan dan pelindung nilai-nilai luhur peradaban dunia.

Read More

Kajian Pansus TRAP DPRD Bali Ungkap Pelanggaran Berlapis di Jatiluwih, Ancam Status Warisan Dunia

Foto: Pansus TRAP DPRD Bali kembali membongkar persoalan mendasar tata ruang di Kawasan Jatiluwih.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Ketelitian dan ketegasan Pansus TRAP DPRD Bali kembali membongkar persoalan mendasar tata ruang di Kawasan Jatiluwih. Melalui kajian hukum dan tata kelola yang menyeluruh, Pansus TRAP mengungkap indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak hanya melanggar regulasi daerah, tetapi juga mengancam komitmen internasional Indonesia terhadap UNESCO.

Pansus TRAP menegaskan bahwa perlindungan Kawasan Jatiluwih memiliki dasar hukum yang kuat dan berlapis. Sejak Perda Provinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah, Subak telah diakui sebagai sistem irigasi tradisional dengan fungsi teknis, sosial, dan religius yang wajib dilindungi negara.

Perlindungan ini diperkuat melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang menetapkan persawahan Jatiluwih sebagai lahan sawah abadi. Kebijakan tersebut secara tegas membatasi alih fungsi lahan dan menempatkan sawah Subak sebagai ruang produksi pangan sekaligus ruang budaya strategis jangka panjang.

Selain itu, dalam RTRW Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan, Jatiluwih diklasifikasikan sebagai kawasan lindung, kawasan pertanian, dan bagian dari lanskap budaya strategis. Dengan kerangka regulasi tersebut, setiap kebijakan perizinan dan pengembangan pariwisata seharusnya tunduk pada prinsip perlindungan Subak dan keutuhan lanskap budaya.

Namun, Pansus TRAP menemukan realitas berbeda di lapangan. Pendirian bangunan permanen di atas lahan sawah abadi, serta upaya mengaburkan delimitasi kawasan inti dan zona penyangga, menunjukkan lemahnya konsistensi penegakan hukum. Kondisi ini dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran berlapis terhadap berbagai rezim hukum.

Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran terhadap RTRW, pelanggaran kebijakan perlindungan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), hingga pelanggaran komitmen internasional Indonesia untuk melindungi nilai universal luar biasa (OUV) lanskap budaya Subak.

Pansus TRAP menegaskan bahwa setiap pembangunan permanen yang mengubah lanskap, merusak keaslian dan integritas kawasan, berpotensi menurunkan reputasi Jatiluwih di mata dunia internasional dan mencerminkan kegagalan negara dalam menegakkan kewajibannya sebagai penjaga warisan budaya umat manusia.

Read More

Untuk Bali yang Lebih Baik, Demer Dorong One Island One Management untuk Tata Ulang Pembangunan Pulau Dewata

Foto: Ketua DPD Golkar Bali, yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.

Badung (aspirasibali.my.id)

Ketua DPD Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau Demer, mendorong penguatan otonomi di tingkat provinsi serta penerapan konsep one island one management sebagai langkah strategis untuk menata ulang pembangunan Bali yang dinilai semakin tidak terkendali. Menurutnya, keterbatasan wilayah Bali menuntut perencanaan pembangunan yang terintegrasi, terarah, dan berbasis tata ruang yang jelas.

“Kita tahu bahwa Bali sebenarnya tidak terlalu luas. Karena keterbatasan wilayah itu, pembangunan Bali ke depan harus ditata dengan pendekatan arsitektur yang jelas dan terencana,” kata Demer.

Demer yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali menilai, kondisi saat ini menunjukkan adanya fragmentasi kewenangan, terutama dalam perizinan dan pengelolaan pendapatan daerah. Jika situasi tersebut terus dibiarkan, Demer memperingatkan akan muncul ketimpangan pembangunan dan kesemrawutan yang semakin sulit dikendalikan.

“Jika kondisi saat ini dibiarkan, di mana perizinan terfragmentasi dan pendapatan juga terpecah-pecah, maka ke depan akan muncul ketimpangan dan kesemrawutan. Oleh karena itu, saya sangat berharap otonomi, khususnya terkait perizinan, berada di tingkat provinsi,” ujarnya.

Menurut Demer, otonomi perizinan di tingkat provinsi akan memungkinkan pemerintah menata Bali secara menyeluruh, layaknya seorang arsitek yang merancang bangunan secara utuh, termasuk menentukan wilayah yang boleh dan tidak boleh dibangun.

“Dengan otonomi perizinan di provinsi, Bali bisa ditata seperti seorang arsitek menata bangunan: menentukan di mana pertumbuhan harus dihentikan dan di mana pembangunan tidak boleh dilakukan. Semua itu harus dipersiapkan dengan baik, karena tanpa perencanaan yang jelas, kesemrawutan tidak bisa dihindari,” katanya.

Selain perizinan, Demer juga menekankan pentingnya otonomi pendapatan berada di tingkat provinsi. Ia menilai Bali sebagai satu pulau seharusnya dikelola dengan satu sistem manajemen terpadu.

“Selain itu, otonomi pendapatan juga seharusnya berada di tingkat provinsi. Bali adalah satu pulau, sehingga konsep one island one management yang telah digaungkan selama beberapa tahun terakhir sebenarnya adalah pilihan terbaik dan paling rasional. Banyak pihak meyakini hal tersebut. Pertanyaannya, mengapa ini tidak kita perjuangkan bersama?” ucapnya.

Demer berharap pemerintah daerah memiliki kemauan politik untuk bersama-sama memperjuangkan konsep tersebut demi keberlanjutan Bali di masa depan.

“Saya berharap ada kemauan dari pemerintah daerah untuk bersama-sama memperjuangkan one island one management demi kepentingan menata Bali yang lebih baik bagi anak cucu kita. Jangan sampai kita dianggap tidak mampu berpikir dan tidak mampu menata daerah sendiri. Kita tidak boleh hidup tanpa perencanaan yang matang,” katanya.

Ia menegaskan, penerapan otonomi yang nyata melalui one island one management harus segera diwujudkan untuk mencegah berbagai polemik yang terus berulang, terutama terkait pelanggaran tata ruang dan ruang publik.

“Yang saya inginkan ke depan adalah adanya otonomi yang nyata melalui penerapan one island one management yang harus segera diperjuangkan, demi Bali yang lebih baik. Dengan begitu, berbagai polemik seperti pelanggaran tata ruang dan pelanggaran terhadap ruang publik, seperti yang terjadi belakangan ini, bisa dihindari,” ujarnya.

Demer juga menyinggung kondisi masa lalu ketika perizinan masih berada di tangan pemerintah provinsi. Menurutnya, saat itu penataan berjalan lebih tertib, termasuk dalam penerapan aturan sempadan pantai.

“Saya ingin mengingatkan bahwa dulu, ketika perizinan masih berada di tingkat provinsi, izin prinsip pembangunan harus dikeluarkan oleh provinsi. Saat itu, aturan sempadan pantai jelas, yakni 100 meter. Jika ada pelanggaran, batas maksimal hanya sampai 50 meter. Penataan berjalan tertib,” katanya.

Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan perizinan kepada kabupaten dan kota, Demer menilai pelanggaran tata ruang semakin marak.

“Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana kabupaten dan kota memiliki kewenangan mengeluarkan izin, mulai banyak pembangunan yang mendekati bahkan melanggar sempadan pantai. Ada bangunan yang berdiri hingga ke atas air laut. Ini menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani dengan langkah konkret,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya tindakan bersama dari seluruh pemangku kepentingan, baik yang terlibat dalam pembangunan maupun perumusan kebijakan, untuk menata kembali tata ruang Bali secara tegas. Demer mencontohkan kebijakan moratorium pembangunan hotel dan restoran di wilayah selatan Bali yang pernah diterapkan dan dinilai berhasil mendorong pemerataan pembangunan.

“Kita harus bersama-sama, siapa pun yang memiliki kepentingan pembangunan maupun kewenangan kebijakan, segera bertindak. Salah satunya dengan kembali menata tata ruang Bali secara tegas. Dulu pernah diterapkan moratorium pembangunan hotel dan restoran di wilayah selatan, dan hasilnya berkembang sekitar 15 desa wisata, seperti Tulamben, Candidasa, Lovina, Amed, hingga Madewi di Jembrana,” katanya.

Menurut Demer, kebijakan tersebut membuat investasi menyebar ke berbagai wilayah dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup jika tidak diiringi pemerataan.

“Pertumbuhan yang tinggi tidak ada artinya jika tidak disertai pemerataan. Pertumbuhan seperti itu tidak berkualitas karena akan memicu kesenjangan, yang tercermin dalam rasio ketimpangan yang tinggi. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memunculkan kecemburuan sosial dan berpotensi menimbulkan gejolak di kemudian hari. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.

Demer kembali mengajak seluruh pihak yang memiliki kewenangan untuk serius menata Bali dengan pendekatan yang lebih terpusat di tingkat provinsi, baik dalam aspek tata ruang maupun keuangan. Ia menegaskan pentingnya menjaga pendapatan daerah, khususnya dari sektor pariwisata, sebagai penopang utama ekonomi Bali.

“Otonomi di tingkat provinsi, baik dalam hal tata ruang maupun keuangan, menjadi sangat penting. Pendapatan daerah, termasuk dari sektor pariwisata, harus dikelola dengan baik karena ini adalah ‘ayam bertelur emas’ yang harus dipelihara,” katanya.

Ia mengingatkan, tanpa pengelolaan yang baik, berbagai persoalan klasik Bali tidak akan pernah selesai.

“Jika tidak, masalah Bali tidak akan pernah selesai, mulai dari persoalan sampah hingga kesemrawutan infrastruktur. Jika kondisi ini terus berlanjut, daya saing Bali akan menurun, diikuti penurunan pendapatan, kesejahteraan masyarakat, peluang kerja, dan laju pembangunan. Oleh karena itu, gagasan otonomi khusus dan one island one management perlu dipikirkan dan diperjuangkan secara serius,” pungkasnya.

Read More

Hunian Hotel di Bali Mulai Naik Jelang Nataru, PHRI Badung Optimistis Target Wisman 2025 Terlampaui

 

Foto: Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya.

Badung (aspirasibali.my.id)

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), sektor perhotelan di Bali mulai menunjukkan tren pemulihan dengan meningkatnya tingkat hunian hotel, meski masih dibayangi tantangan cuaca ekstrem dan persoalan lingkungan. Pelaku industri tetap optimistis pariwisata Bali akan menutup tahun dengan capaian positif.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, mengatakan peningkatan hunian hotel mulai terlihat memasuki paruh kedua Desember. Menurutnya, lonjakan hunian belum terjadi sejak awal bulan karena Desember merupakan musim hujan di Bali.

“Terkait periode Natal dan Tahun Baru, tingkat hunian hotel di Bali mulai menunjukkan peningkatan. Memasuki bulan Desember yang merupakan musim hujan, lonjakan hunian baru terlihat setelah tanggal 20 Desember, khususnya pada periode libur Natal hingga 27 Desember. Peningkatan yang lebih signifikan diperkirakan terjadi pada 27 Desember hingga 5 Januari, seiring libur Tahun Baru,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Bali masih menjadi destinasi favorit, baik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Curah hujan dengan intensitas tinggi sepanjang Desember, kata dia, memicu banjir dan genangan di sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengganggu aktivitas wisata.

“Bali masih tetap diminati oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Pada bulan Desember, intensitas curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan banjir dan genangan di beberapa ruas jalan,” katanya.

Saat ini, peningkatan hunian hotel disebut masih berada di kisaran 10 persen. Namun, tren kenaikan diperkirakan akan berlanjut setelah 20 Desember. Permintaan akomodasi tidak hanya terlihat di hotel berbintang, tetapi juga di hotel nonbintang, guest house, hingga vila.

“Diharapkan kondisi cuaca dapat lebih mendukung hingga akhir tahun. Saat ini, tingkat peningkatan hunian hotel baru mencapai sekitar 10 persen, namun diperkirakan akan terus meningkat setelah 20 Desember. Kenaikan permintaan sudah mulai terlihat di hotel berbintang, nonbintang, serta akomodasi lain seperti guest house dan vila,” ujarnya.

Melihat perkembangan tersebut, Rai Suryawijaya optimistis target kunjungan wisatawan pada 2025 dapat tercapai, bahkan berpotensi terlampaui. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan 6,5 juta wisatawan mancanegara tahun depan. Hingga akhir November, jumlah kunjungan telah mendekati 6,34 juta wisatawan.

“Melihat perkembangan tersebut, target kunjungan wisatawan pada 2025 dinilai masih sangat mungkin tercapai. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan 6,5 juta wisatawan mancanegara. Hingga akhir November, jumlah kunjungan tercatat mendekati 6,34 juta wisatawan. Dengan tambahan kunjungan pada bulan Desember, jumlah wisatawan mancanegara diperkirakan dapat melampaui target dan mencapai sekitar 6,8 juta. Jadi saya optimis Bali bisa melampaui target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Bali untuk wisatawan mancanegara,” katanya.

Untuk wisatawan domestik, kunjungan juga menunjukkan tren positif. Hingga saat ini, jumlahnya telah mendekati 9 juta orang dan diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun.

“Sementara itu, kunjungan wisatawan domestik telah mendekati angka 9 juta dan saya optimis akan meningkat hingga sekitar 10,5 juta pada akhir Desember,” ujarnya.

Meski demikian, Rai Suryawijaya mengingatkan bahwa potensi bencana alam seperti banjir dan longsor di sejumlah wilayah Bali tetap menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran di kalangan calon wisatawan, termasuk pelaku industri perjalanan seperti tour operator dan wholesaler, terutama akibat maraknya pemberitaan di media.

“Meski demikian, potensi bencana seperti banjir dan longsor di sejumlah wilayah Bali menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan calon wisatawan, termasuk pelaku industri perjalanan seperti tour operator dan wholesaler, seiring maraknya pemberitaan di media,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan pariwisata telah dan terus bekerja keras untuk menangani dampak cuaca ekstrem. Selain banjir, persoalan peningkatan volume sampah menjelang akhir tahun juga dinilai perlu mendapat perhatian serius.

“Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus bekerja keras untuk menangani dampak cuaca ekstrem tersebut. Selain banjir, saya juga khwatir dengan "Tsunami Sampah" menjelang akhir tahun. Ini juga seharusnya menjadi perhatian utama agar aktivitas pariwisata tetap berjalan lancar dan Bali tetap nyaman bagi wisatawan,” pungkasnya.

Read More

Denpasar Festival 2025 Kian Dekat, Dishub Siapkan Sistem Buka-Tutup Jalan Dukung Kelancaran Acara

Foto: Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Ketut Sriawan.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Persiapan menyambut Denpasar Festival 2025 kian menunjukkan progres signifikan. Menjelang pelaksanaan agenda tahunan yang dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 23 Desember 2025, bangunan tenant-tenant Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai berdiri di sejumlah titik yang menjadi lokasi utama kegiatan. Kondisi ini menandakan bahwa rangkaian persiapan Denpasar Festival telah memasuki tahap akhir.

Deretan tenant UMKM tampak tertata rapi dan siap menjadi etalase produk-produk unggulan pelaku usaha lokal. Beragam produk akan meramaikan festival, mulai dari kuliner khas Bali, kerajinan tangan, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Kehadiran ratusan pelaku UMKM tersebut diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal sekaligus memperkuat citra Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya.

Denpasar Festival ke-18 tahun ini mengusung tema Mulat Sarira: Hening Jiwa Eling Rasa yang dimaknai sebagai ajakan untuk melakukan introspeksi diri dalam menatap masa depan. Festival ini menjadi salah satu agenda strategis Pemerintah Kota Denpasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus ruang apresiasi seni, budaya, dan inovasi masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas persiapan di lapangan, pengaturan lalu lintas menjadi perhatian serius guna mendukung kelancaran dan keamanan selama pelaksanaan festival. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Ketut Sriawan, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Terkait persiapan dan sistem pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan festival, kami telah melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi ini melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait lainnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengaturan lalu lintas disusun dalam tiga tahapan, yakni masa persiapan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan kegiatan. Pada tahap persiapan, fokus utama diarahkan pada penataan peserta yang mengisi area Denpasar Festival, khususnya di kawasan UMKM, di mana saat ini proses penataan tenant telah mulai dilakukan.

“Pengaturan yang dilakukan mencakup tiga tahapan, yakni masa persiapan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan. Pada tahap persiapan, fokus utama adalah penataan peserta yang mengisi area Denpasar Festival, khususnya di kawasan UMKM. Saat ini, penataan tenant-tenant sudah mulai dilakukan,” jelasnya.

Untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan, Dinas Perhubungan Kota Denpasar menerapkan sistem buka-tutup lalu lintas yang disesuaikan dengan aktivitas peserta dan kebutuhan di lapangan. Sistem ini bersifat situasional dan fleksibel, terutama saat proses bongkar muat atau loading barang yang memerlukan sterilisasi area tertentu.

“Untuk mendukung kelancaran kegiatan, diterapkan sistem buka-tutup lalu lintas yang disesuaikan dengan aktivitas peserta dan rangkaian Denpasar Festival. Pada saat proses loading barang yang membutuhkan sterilisasi area, lalu lintas akan ditutup sementara. Namun, apabila masih memungkinkan untuk pergerakan kendaraan, akses akan dibuka kembali. Inilah yang kami maksud dengan sistem buka-tutup,” paparnya.

Lebih lanjut disampaikan, pada saat pembukaan Denpasar Festival, penutupan jalan akan dilakukan sesuai kebutuhan ruas jalan yang digunakan. Penutupan tersebut direncanakan berlangsung selama empat hari, mulai 20 hingga 23 Desember 2025, dengan skema pengalihan arus kendaraan yang telah dipersiapkan secara matang.

“Pada saat pembukaan festival, penutupan jalan akan dilakukan sesuai kebutuhan ruas jalan yang digunakan. Penutupan direncanakan berlangsung pada tanggal 20 hingga 23 Desember, dengan pengaturan ruas jalan yang ditutup serta pengalihan arus kendaraan yang telah disiapkan,” katanya.

Secara teknis, pengaturan lalu lintas akan diberlakukan dari berbagai arah. Dari arah barat, sistem buka-tutup diterapkan mulai Simpang Arjuna, Sumatera, dan Gajah Mada, dengan penutupan di Simpang Kresna. Kendaraan dari arah ini akan dialihkan menuju utara, kemudian ke timur, dan masuk ke Jalan Veteran.

Sementara itu, dari arah utara, khususnya kendaraan yang melintas dari Jalan Durian dan Kaliasem, arus lalu lintas tetap diarahkan ke selatan dan dialihkan ke barat. Pengaturan juga dilakukan dari arah timur, yakni di Simpang Kapten Regug dan Kapten Agung, dengan penyesuaian arus menuju Beliton. Adapun dari arah selatan, pengaturan lalu lintas akan diberlakukan di Simpang Sutoyo dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Dengan kesiapan infrastruktur, penataan UMKM, serta pengaturan lalu lintas yang terkoordinasi, Denpasar Festival 2025 diharapkan dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. Festival ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan dan apresiasi budaya, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan citra Kota Denpasar.

Read More

Dukung Penuh Penutupan Total TPA Suwung, Ketua NasDem Bali Senantara: Langkah Gubernur Koster Sudah Tepat dan Tegas!

Foto: Ketua DPW NasDem Bali, yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dari Partai NasDem, Ir. I Nengah Senantara.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Pemerintah Provinsi Bali resmi menetapkan 23 Desember 2025 sebagai batas akhir operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung sekaligus menghentikan total praktik open dumping di kawasan tersebut. Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster melalui surat pemberitahuan bernomor T.00.600.4.15/60957/Setda yang ditujukan kepada Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.

Penutupan TPA Suwung menjadi penanda babak baru kebijakan lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya dalam tata kelola sampah. Pemprov Bali menekankan pergeseran paradigma dari sistem pembuangan akhir menuju pengelolaan sampah berbasis sumber, dengan fokus pada pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga hingga tingkat wilayah.

Langkah tegas Gubernur Koster tersebut mendapat dukungan politik dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Bali. Ketua DPW NasDem Bali, Ir. I Nengah Senantara, menilai kebijakan penutupan TPA Suwung bukanlah keputusan mendadak, melainkan langkah strategis yang sudah lama dinantikan dan tidak bisa lagi ditunda.

“Secara provinsi, persoalan sampah sudah mendapat ultimatum bahwa TPA Suwung harus ditutup. Alasan penutupan ini sebenarnya sudah lama disuarakan. Selama bertahun-tahun, baik pemerintah pusat maupun Kementerian Lingkungan Hidup telah menekankan bahwa TPA Suwung harus segera ditutup,” ujar Senantara.

Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan Bali dari Partai NasDem, Senantara menegaskan bahwa persoalan TPA Suwung telah lama menjadi sorotan lintas level pemerintahan. Menurutnya, keberadaan TPA Suwung bukan hanya menciptakan beban lingkungan, tetapi juga membawa dampak serius terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya.

“Selain sangat mengganggu dari sisi lingkungan dan pemandangan, dampaknya terhadap kesehatan masyarakat juga sangat serius. Dan kebetulan saat ini persoalan sampah juga menjadi perhatian utama Gubernur kita, Pak Wayan Koster,” lanjutnya.

Senantara juga menyoroti pendekatan kebijakan yang diambil Gubernur Koster yang dinilainya progresif dan berpihak pada solusi jangka panjang, yakni mendorong pengelolaan sampah dari hulu dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Ia menegaskan bahwa beban pengelolaan sampah tidak bisa lagi ditumpukan pada satu wilayah atau dialihkan ke daerah lain.

“Beliau menyarankan agar pengelolaan sampah dilakukan mulai dari rumah tangga masing-masing, dikelola di wilayahnya sendiri, dan tidak lagi dikirim ke daerah lain. Pertanyaannya, apakah daerah lain mau menerima sampah tersebut?” katanya.

Menurut Senantara, kekhawatiran tersebut terbukti ketika muncul wacana pengiriman sampah ke luar wilayah yang justru memicu resistensi masyarakat. Ia mencontohkan penolakan yang terjadi saat muncul rencana pengiriman sampah ke Kabupaten Tabanan.

“Faktanya, ketika muncul wacana pengiriman sampah ke Tabanan, hal itu justru mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Karena itu, saya menilai langkah yang diambil Gubernur sangat tepat,” tegasnya.

Dalam konteks politik pemerintahan, Senantara menegaskan posisi Partai NasDem sebagai partai pendukung kebijakan strategis daerah, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan dan kepentingan publik jangka panjang. Ia memastikan NasDem Bali berada di garis depan dalam mendukung kebijakan penutupan TPA Suwung.

“Partai NasDem mendukung penuh kebijakan tersebut,” pungkasnya.

Penutupan total TPA Suwung kini menjadi ujian serius bagi pemerintah kabupaten/kota di Bali untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi barometer konsistensi politik lingkungan di Bali, terutama di tengah tekanan pertumbuhan penduduk dan sektor pariwisata yang terus meningkat.

Read More

Gusti Putu Artha Nilai Penutupan Total TPA Suwung Berisiko Picu Krisis Sampah Bali

Foto: Tokoh masyarakat, yang juga mantan Komisioner KPU RI, I Gusti Putu Artha.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Tokoh masyarakat Bali, I Gusti Putu Artha, menanggapi instruksi Gubernur Bali Wayan Koster yang menetapkan penutupan total Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung pada 23 Desember 2025. Melalui unggahan di media sosialnya, mantan Komisioner KPU RI itu menyampaikan analisis berbasis data terkait kondisi riil pengelolaan sampah di Bali yang dinilainya belum siap menghadapi kebijakan tersebut.

Dalam unggahan tersebut, I Gusti Putu Artha memaparkan data Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali–Nusra per Agustus 2025 yang mencatat timbulan sampah Bali mencapai 1.254.235 ton per tahun atau rata-rata 3.436 ton per hari. Denpasar menyumbang 1.005 ton per hari dan Badung 547 ton per hari, dengan komposisi 60–70 persen sampah organik. Namun, dari total sampah Denpasar tersebut, baru 124 ton per hari yang tercatat terkelola melalui skema TPS3R, bank sampah, rumah kompos, pusat daur ulang, dan tebe modern. Artinya, sebanyak 881 ton per hari masih berakhir di TPA Suwung. Kondisi serupa terjadi di Badung, di mana dari sekitar 574 ton sampah per hari, baru 224 ton yang terkelola, sementara sekitar 200 ton lainnya masuk ke TPA Suwung.

Ia juga menyinggung teguran Kementerian Lingkungan Hidup kepada sejumlah daerah di Bali, termasuk Provinsi Bali sebagai pengelola TPA Suwung, terkait praktik open dumping. Menurutnya, surat keputusan yang diterbitkan pemerintah pusat menegaskan kewajiban menghentikan open dumping dan beralih ke sanitary landfill, bukan perintah penutupan total TPA. Dalam unggahannya, ia menilai isu penutupan total TPA Suwung selama ini telah disalahpahami dan disesatkan.

I Gusti Putu Artha turut mengaitkan persoalan tersebut dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan. Perpres ini menjadi payung hukum pengembangan teknologi waste to energy, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL), dengan target 100 persen sampah terkelola pada 2029. Untuk Bali sendiri, disebutkan telah direncanakan penyediaan lahan seluas lima hektare di kawasan Benoa.

Dalam aspek hukum, ia menegaskan bahwa sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 berlaku terhadap praktik open dumping yang menimbulkan pencemaran dan gangguan kesehatan. Namun, ia menekankan bahwa pidana tidak berlaku apabila pengelolaan dilakukan dengan konsep sanitary landfill. Ia menilai narasi bahwa pemerintah akan dipidana jika tidak menutup TPA Suwung adalah keliru.

I Gusti Putu Artha kemudian mengkritik aspek politik dan tata kelola pemerintahan. Ia menyebut partai politik yang berkuasa di Bali sejak 1999 memiliki tanggung jawab besar atas kegagalan manajemen sampah, termasuk para kepala daerah di Denpasar dan Badung. Ia juga mempertanyakan logika penutupan TPA Suwung di tengah fakta masih masuknya ratusan ton sampah per hari ke TPA tersebut akibat belum optimalnya pengelolaan di hulu.

Ia mencontohkan kota-kota besar dunia yang menjadikan instalasi pembangkit listrik berbahan bakar sampah sebagai solusi di hilir, sembari tetap memperkuat pengelolaan di hulu. Surabaya disebut sebagai contoh dengan PSEL yang mampu mengolah 1.500 ton sampah per hari dan beroperasi sejak 2021. Di sisi lain, ia juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan tiga TPST di Denpasar yang dibangun menjelang KTT G20 dengan anggaran pusat lebih dari Rp200 miliar.

Dalam unggahannya, I Gusti Putu Artha memperingatkan potensi dampak serius pasca 23 Desember 2025 jika lebih dari 1.000 ton sampah Denpasar dan Badung tidak lagi diizinkan masuk ke TPA Suwung. Ia menggambarkan risiko Bali menjadi sorotan dunia bukan karena pariwisatanya, melainkan akibat ledakan sampah, banjir lanjutan, pembatalan kunjungan wisatawan, hingga potensi akumulasi kemarahan publik.

Sebagai solusi, ia mendorong Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar, dan Bupati Badung untuk secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat Bali serta mengizinkan TPA Suwung tetap beroperasi dengan pola sanitary landfill hingga PSEL berfungsi. Ia menilai permintaan maaf tersebut penting karena sumber kegaduhan bermula dari ketidakmampuan manajemen sampah di bawah kepemimpinan ketiganya. Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.

Read More

Soroti Jalan Wisata dan Drainase, Ketua Hanura Bangli Putra Laksana Desak Penataan Infrastruktur Lebih Serius

Foto: Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bangli, I Made Putra Laksana, saat diwawancarai di Kantor DPD Hanura Bali, Sabtu 13 Desember 2025.

Bangli (aspirasibali.my.id)

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bangli, I Made Putra Laksana, menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah Bangli yang dinilainya masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya di sejumlah desa di Kecamatan Tembuku. Menurutnya, kerusakan infrastruktur, terutama jalan dan drainase, sudah cukup memprihatinkan dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat serta sektor pariwisata.

“Untuk infrastruktur secara umum di Kabupaten Bangli, khususnya di desa kami yang berada di wilayah kecamatan Tembuku, kondisinya memang cukup memprihatinkan. Bahkan, kami sudah sangat sulit membedakan mana yang merupakan drainase dan mana yang merupakan badan jalan. Di jalan-jalan tersebut sudah terlalu banyak lubang. Padahal, ruas jalan itu juga merupakan lintasan sektor pariwisata,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah daerah atas kondisi tersebut. Ia menilai faktor cuaca, khususnya intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa bulan terakhir, turut berkontribusi besar terhadap kerusakan infrastruktur di Bangli. “Namun demikian, kami juga tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Kondisi beberapa bulan terakhir ini memang dipengaruhi oleh musim hujan, dan itulah yang menjadi salah satu penyebab utama rusaknya infrastruktur di wilayah kami,” katanya.

Selain faktor cuaca, Putra Laksana juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama terkait pengelolaan sampah dan fungsi drainase. Ia menilai, pada musim hujan, wilayah hilir kerap menjadi pihak yang paling terdampak akibat buruknya pengelolaan lingkungan di wilayah hulu. “Oleh karena itu, masyarakat di wilayah hulu jangan sampai sembarangan membuang sampah atau melakukan hal-hal yang menyebabkan drainase tersumbat. Idealnya, air dari jalan mengalir ke drainase, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, air dari drainase meluap ke jalan,” ungkapnya.

Ia menyesalkan apabila persoalan tersebut tidak menjadi perhatian serius pemerintahan desa. Menurutnya, upaya aktif untuk mengimbau dan menyadarkan masyarakat harus terus dilakukan agar kerusakan kecil tidak berkembang menjadi kerusakan infrastruktur yang lebih parah. “Ketika terjadi kerusakan kecil dan tidak segera diperbaiki atau tidak ditangani dengan jelas, hal itulah yang akhirnya menyebabkan kerusakan infrastruktur yang lebih parah, baik di Bangli secara umum maupun khususnya di wilayah desa kami, Tembuku,” katanya.

Putra Laksana juga mengapresiasi adanya bantuan perbaikan yang mulai dilakukan pemerintah, khususnya pada sektor drainase. “Saat ini, kami bersyukur sudah ada bantuan perbaikan. Drainase sudah mulai diperbaiki, diperdalam, dan dilebarkan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih,” ucapnya.

Namun, ia menilai perbaikan jalan yang dilakukan sejauh ini masih bersifat sementara karena baru sebatas tambal sulam. Ia pun mempertanyakan apakah kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau kendala lain. “Namun, kondisi jalan di desa kami sejauh ini baru diperbaiki secara tambal sulam dan masih bersifat sementara. Kami pun bertanya-tanya, apakah pemerintah masih mengalami keterbatasan anggaran atau kendala lainnya. Hal tersebut belum kami tanyakan lebih jauh,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pengelolaan sampah di Bangli yang dinilainya sudah mulai menunjukkan perkembangan positif. Ia mencontohkan keberadaan Bank Sampah yang telah berjalan cukup baik di beberapa desa, seperti di Desa Galiran. “Di Desa Galiran, misalnya, masyarakat, terutama para ibu, setiap sore secara rutin mengumpulkan sampah yang sudah dipilah antara sampah plastik dan organik. Sampah tersebut kemudian diangkut, sehingga wilayah desa menjadi lebih bersih,” jelasnya.

Selain itu, Putra Laksana berharap adanya ketegasan dari pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan instruksi kepada para kepala desa terkait penertiban tanaman padang gajah yang tumbuh di atas atau di sekitar drainase. Ia menilai tanaman tersebut berpotensi merusak saluran air akibat akarnya. “Tanaman tersebut seharusnya dibersihkan dari sepanjang pinggir jalan, tanpa melihat siapa pemiliknya, karena drainase merupakan fasilitas milik pemerintah. Untuk itu, diperlukan ketegasan dari kepala desa masing-masing atas perintah Bapak Bupati,” tegasnya.

Ia juga mengimbau agar pemerintah daerah lebih memberi perhatian pada infrastruktur di kawasan objek wisata di Bangli. Menurutnya, banyak potensi wisata yang seharusnya ditata sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Di desa kami, misalnya, terdapat objek wisata alam berupa kawasan bambu dan jurang. Setiap hari, selalu ada kendaraan wisata seperti jeep yang datang berkunjung untuk menikmati pemandangan,” katanya.

Ia menekankan bahwa penataan objek wisata sebaiknya dilakukan sebelum kawasan tersebut ramai dikunjungi wisatawan. “Jangan sampai setelah ramai dikunjungi wisatawan, barulah pemerintah turun tangan. Seperti yang kita lihat pada kasus Tukad Cepung Waterfall, awalnya dikelola secara sederhana oleh masyarakat, namun setelah ramai, pemerintah baru hadir dengan pengaturan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu sah-sah saja demi pendapatan asli daerah, namun penataan sebaiknya dilakukan sejak dini,” pungkasnya.

Read More

Penutupan Total TPA Suwung Dinilai Berisiko Picu “Banjir Sampah”, Ketua Hanura Badung Witama Minta Gubernur Carikan Solusi Komprehensif

Foto: Ketua DPC Hanura Badung, Wayan Witama, saat diwawancarai di Kantor DPD Hanura Bali, Sabtu 13 Desember 2025.

Badung (aspirasibali.my.id)

Instruksi Gubernur Bali Wayan Koster yang menetapkan penutupan total Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung pada 23 Desember 2025 memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Badung, Wayan Witama, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak dibarengi kesiapan sistem pengelolaan sampah pengganti.

Witama mengakui secara regulasi langkah Gubernur Bali memiliki dasar hukum yang kuat. Ia merujuk pada ketentuan undang-undang yang mengatur pengelolaan sampah dan lingkungan hidup.

“Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Wayan Koster, jika mengacu pada undang-undang, memang beliau benar. Karena apabila tidak ditutup, mengingat sudah ada dasar hukumnya, maka beliau bisa dikenakan sanksi pidana. Undang-undang tetaplah undang-undang.”

Meski demikian, Witama menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali, khususnya di wilayah Denpasar dan Badung sebagai dua daerah dengan produksi sampah terbesar, tidak bisa dipandang sederhana. Menurutnya, penutupan TPA Suwung tanpa kesiapan solusi konkret berisiko memicu penumpukan sampah di berbagai titik.

 “Namun, persoalan sampah di Bali ini tidak bisa dianggap remeh. Karena apabila pada tanggal 23 Desember TPA Suwung ditutup, khususnya bagi Badung dan Denpasar, itu berpotensi menimbulkan volume sampah yang luar biasa banyak dan bisa menjadi flooding rubbish, gunungan sampah yang muncul di mana-mana, seperti banjir. Dampaknya bisa menerpa Kota Denpasar dan Kabupaten Badung,” terangnya.

Ia menilai dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat akibat bau menyengat dan tumpukan sampah yang meluas.

 “Ini akan sangat berdampak, baik dari sisi bau maupun tumpukan sampah yang ada di mana-mana. Bahkan, di tempat saya sendiri, di wilayah Badung Utara, sudah banyak sampah yang tidak diambil. Yang seharusnya diangkut seminggu sekali, sekarang sudah dua minggu tidak diambil. Sampah-sampah itu berbau dan terlihat di sepanjang jalan,” katanya.

Witama menilai, kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan serius sebelum kebijakan penutupan total diberlakukan. Ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah komunikasi ke pemerintah pusat guna menunda pelaksanaan kebijakan tersebut demi menghindari situasi darurat sampah.

 “Hal seperti inilah yang seharusnya dipikirkan secara matang. Tidak bisa begitu saja langsung menutup. Mungkin Pak Gubernur bisa terlebih dahulu mengajukan surat ke Jakarta agar penutupan pada tanggal 23 Desember ini ditunda, karena kondisinya sangat mendesak. Harus dicarikan solusi,” tegasnya.

Menurutnya, wacana pengelolaan sampah berbasis sumber masih menyisakan banyak tanda tanya di lapangan, terutama terkait alur pembuangan akhir sampah masyarakat.

“Kalau hanya mengandalkan pengelolaan sampah berbasis sumber, kelihatannya masih belum jelas. Pertanyaannya, setelah itu masyarakat membuang sampah ke mana?”

Witama kemudian membandingkan dengan praktik pengelolaan sampah di sejumlah negara maju yang telah menyiapkan teknologi pengolahan sebelum menutup tempat pembuangan akhir.

“Sebagai contoh, di Jerman, beberapa tempat penampungan ditutup, tetapi sebelumnya sudah disiapkan mesin pengolah. Ada mesin grinding sehingga semua sampah masuk, digiling menjadi serbuk atau bubuk. Bubuk itu kemudian diolah lagi menjadi bahan bangunan, seperti batako,” ungkapnya.

“Di Jepang, khususnya di Tokyo dan Osaka yang pernah saya kunjungi, pengelolaan sampah dilakukan dengan sangat baik hingga bisa menghasilkan listrik. Sampah diangkut dengan truk, diturunkan, langsung diproses oleh mesin di dalam, digiling menjadi bubuk, kemudian dibakar, dan hasil pembakarannya diubah menjadi energi listrik,” paparnya.

Ia menilai pendekatan teknologi tersebut layak dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sampah di Bali agar tidak menimbulkan masalah lanjutan.

 “Saya pikir, ini bisa menjadi solusi kita bersama. Pak Gubernur perlu mencari solusi yang komprehensif. Kita juga merupakan partai pendukung pemerintah, sehingga kita berkewajiban ikut mencarikan solusi terbaik. Tidak bisa membuat keputusan secara mendadak begitu saja,” katanya.

Lebih jauh, Witama mengingatkan bahwa persoalan sampah sangat berkaitan erat dengan citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

 “Saran saya, hal ini perlu dipertimbangkan agar Bali tidak menghadapi masalah yang lebih besar. Sampah jangan sampai menjadi persoalan besar. Apalagi Bali adalah daerah pariwisata. Ketika sampah menjadi masalah, baik dari bau maupun keberadaannya di mana-mana, itu akan sangat merugikan,” tuturnya.

Ia menegaskan, komitmen menjadikan Bali sebagai ikon pariwisata dunia harus sejalan dengan kebijakan yang menjamin kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

 “Jika kita konsisten menjadikan Bali sebagai ikon destinasi pariwisata, maka Bali harus bersih dari sampah. Ini adalah kata kunci. Artinya, pemerintah tidak boleh lalai dalam mengambil keputusan. Pemerintah harus mencarikan solusinya. Kalau di satu tempat tidak bisa, lalu sampah ini akan dibawa ke mana?”

Witama pun menyatakan kesiapan Partai Hanura Badung untuk memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah demi mencari jalan keluar terbaik.

 “Itu saja. Kalau perlu, masukan dari kami bisa dipertimbangkan. Kami siap memberikan masukan.”

Sebagaimana diketahui, Gubernur Bali Wayan Koster melalui surat resmi tertanggal 5 Desember 2025 menegaskan batas akhir penutupan total TPA Suwung pada 23 Desember 2025. Setelah tanggal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung secara tegas dilarang membuang sampah ke TPA terbesar di Bali itu.

Kebijakan ini diambil karena akumulasi sampah di TPA Suwung dinilai telah melanggar dua regulasi penting, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua aturan tersebut memuat ancaman pidana hingga 15 tahun penjara serta denda maksimal Rp15 miliar bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah yang tidak sesuai ketentuan.

Read More

TPA Suwung Tutup Total, IB Kiana: Instruksi Gubernur Sudah Tepat, Namun Bali Terancam "Tsunami Sampah"

Foto: Tokoh masyarakat yang juga pelaku pariwisata, Ida Bagus Kiana.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Rencana penutupan total Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung pada 23 Desember 2025 memantik kekhawatiran serius dari berbagai kalangan. Tokoh masyarakat Bali, yang juga pelaku pariwisata, Ida Bagus Kiana, menilai kebijakan yang ditetapkan Gubernur Bali Wayan Koster itu berpotensi memunculkan krisis persampahan di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan pada puncak musim liburan (high season).

Melalui surat resmi bertanggal 5 Desember 2025, Gubernur Koster menetapkan TPA Suwung tidak lagi menerima pembuangan sampah dari Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung setelah 23 Desember 2025. Dua wilayah tersebut merupakan penyumbang produksi sampah terbesar di Bali, sehingga kebijakan ini menjadi langkah strategis sekaligus mengundang tantangan besar.

Ida Bagus Kiana, yang juga Ketua Dewan Penasehat DPD Hanura Bali, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait potensi dampak kebijakan tersebut. Menurutnya, Bali bisa menghadapi situasi yang sangat genting jika instruksi penutupan dijalankan tanpa solusi darurat.

“Ini gawat kalau instruksi itu benar-benar dijalankan. Bisa seperti ‘Aceh kedua’, tapi versi sampah, penuh sampah di mana-mana,” ujarnya. 

Ia menyoroti bahwa bulan Desember hingga awal tahun merupakan periode kunjungan wisatawan tertinggi, baik domestik maupun mancanegara. Kondisi sampah yang menumpuk, kata dia, bisa memvalidasi kembali narasi negatif yang pernah disuarakan beberapa LSM internasional bahwa Bali adalah destinasi yang macet dan penuh sampah.

Ia menegaskan bahwa jika sampah meluber di berbagai titik, maka opini negatif tersebut akan terjawab oleh kenyataan di lapangan. “Kalau kondisi ini benar-benar terjadi, maka apa yang mereka sampaikan akan terjawab dengan fakta di lapangan: sampah membludak di Bali,” katanya.

Ida Bagus Kiana memahami bahwa Gubernur Koster sangat berhati-hati dalam menjalankan aturan, termasuk ketentuan sanksi dalam perundang-undangan. 

TPA Suwung selama ini telah menabrak dua regulasi penting, yakni UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua aturan itu memuat ancaman pidana hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah yang tidak sesuai ketentuan.

Namun Ida Bagus Kiana mengingatkan bahwa hukum memberi ruang pengecualian dalam kondisi yang menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

“Dalam undang-undang disebutkan bahwa jika ada kepentingan umum yang bisa mengakibatkan masalah lebih besar, maka undang-undang tersebut bisa dikesampingkan sementara,” ujarnya.

Menurutnya, jika instruksi penutupan tetap digulirkan, publik akan diliputi kekhawatiran mengenai nasib sampah di kota Denpasar. Ia memberi contoh Kabupaten Badung yang menjadi pusat kunjungan wisata: “Pasti para wisatawan akan berbicara, ‘Kok Bali sekarang seperti ini?’”

Ia meminta Gubernur serta seluruh pemangku kepentingan mempertimbangkan kembali waktu pelaksanaan kebijakan tersebut, terutama karena musim Desember hingga Maret merupakan periode high season. Ia menilai penutupan seharusnya tidak dilakukan pada saat-saat itu mengingat dampak besar terhadap citra pariwisata.

Ida Bagus Kiana juga menyoroti keterbatasan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sampah. Ia menyebut upaya Wali Kota Denpasar yang baru mampu menangani 500 ton dari total kebutuhan 1.000 ton per hari sebagai contoh nyata beratnya persoalan. Kondisi serupa, menurutnya, dialami Kabupaten Badung.

Jika instruksi dipaksakan, Ida Bagus Kiana menilai masyarakat bisa terpaksa melanggar karena tidak adanya tempat pembuangan alternatif. Dampaknya, sampah akan menumpuk di berbagai lokasi dan memperparah situasi. Karena itu ia mendorong adanya dialog, kompromi, dan peninjauan ulang kebijakan.

Menurutnya, menjaga citra Bali di musim ramai wisatawan jauh lebih mendesak. “Kalau tidak, narasi lama yang pernah disebarkan LSM luar negeri, Bali macet dan penuh sampah, akan kembali menguat,” katanya.

Ida Bagus Kiana menegaskan bahwa pemerintah pusat juga seharusnya memberi dukungan anggaran bagi pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala nasional di Bali. Ia menilai anggaran infrastruktur yang tidak mendesak sebaiknya dialihkan sementara demi percepatan pembangunan sistem persampahan yang lebih modern dan berkelanjutan.

Selain itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak serta-merta menolak rencana pembangunan fasilitas persampahan di desa-desa. Penolakan berulang hanya akan menghambat solusi jangka panjang. Pemerintah daerah pun diminta menyiapkan lahan khusus untuk mengantisipasi perkembangan ke depan.

Ida Bagus Kiana menilai bahwa secara hukum Gubernur Koster tidak bersalah karena telah mengeluarkan instruksi resmi. Namun apabila masyarakat tidak dapat mematuhinya karena tiadanya lokasi pembuangan, maka pengecualian demi kepentingan umum dapat diberlakukan sementara.

Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras: “Risikonya terlalu besar bagi Bali. Ini bisa menjadi seperti ‘tsunami sampah’, terutama di kota Denpasar. Dampaknya luar biasa,” pungkasnya.

Read More

Gubernur Koster Instruksikan Penutupan Total TPA Suwung, Adv. Gus Adhi AMP: Jika Tidak Ditutup Ancaman Pidana Menunggu

Foto: Pemerhati lingkungan sekaligus advokat, Adv.A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H., M.Kn., 

Badung (aspirasibali.my.id)

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan langkah tegas pemerintah provinsi dalam menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini mencemari citra Pulau Dewata. Melalui surat resmi bertanggal 5 Desember 2025, Koster menetapkan batas waktu penutupan total Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung pada 23 Desember 2025. Setelah tanggal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung secara resmi dilarang membuang sampah ke lokasi tersebut. Kebijakan ini menjadi penanda perubahan besar dalam pola pengelolaan sampah di dua wilayah dengan produksi sampah terbesar di Bali itu.

Pemerhati lingkungan sekaligus advokat, Adv.A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H., M.Kn., atau yang akrab disapa Gus Adhi memberikan pandangan kritis sekaligus apresiatif terhadap langkah Gubernur Koster. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan keputusan berani yang memang harus diambil untuk memutus rantai persoalan sampah kronis di TPA Suwung.

“Di satu sisi, saya mengapresiasi kebijakan tersebut karena penanganan sampah memang harus segera dilakukan. Saat saya masih menjadi anggota Komisi IV, saya sudah bersuara lantang bahwa penumpukan sampah di TPA Suwung merupakan pelanggaran hukum, bahkan melanggar dua undang-undang sekaligus:

1. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ancaman pidananya cukup berat: kurungan hingga 15 tahun dan denda sampai Rp15 miliar,” ujarnya.

Menurutnya, instruksi gubernur memang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran hukum yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun ia menekankan, kebijakan sekeras ini harus diimbangi dengan kesiapan masyarakat dan fasilitas pendukung.

“Tetapi keluarnya instruksi ini harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat. Edukasi dan penyuluhan kepada warga tentang pengelolaan sampah masih sangat minim, jauh panggang dari api. Kita harus duduk bersama agar instruksi ini tidak menimbulkan masalah baru,” terang Gus Adhi.

Ia mengingatkan bahwa paradigma pengelolaan sampah harus berubah dari sekadar memindahkan masalah ke upaya mengolah sampah sedekat mungkin dengan sumbernya. Ia menegaskan dirinya sejak lama mendorong pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah saat masih berada di Komisi IV DPR RI.

“Sampah tidak boleh terus menjadi musibah. Sudah saatnya sampah menjadi berkah. Sejak dulu saya mendorong agar pengelolaan sampah dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya. Bahkan saya sudah membawa teknologi pengelolaan sampah ke Bali saat di Komisi IV,” ungkapnya.

Terkait implementasi instruksi, ia mengingatkan pentingnya koordinasi antarlembaga agar kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan baru, terutama dalam penegakan hukum.

“Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Ini masalah bersama. Jika daerah, khususnya Badung dan Denpasar, belum siap, jangan dipaksakan dulu. Perlu ada komunikasi dengan aparat penegak hukum (Gakkum) dan pihak kehutanan untuk mencari solusi terbaik. Jika bicara hukum positif secara kaku, maka banyak pihak bisa terkena pidana. Karena itu pendekatan yang bijaksana lebih diutamakan,” tuturnya.

Ia juga menyoroti minimnya fasilitas pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, kawasan permukiman, maupun tempat usaha. Keluhan sopir truk pengangkut sampah, yang meminta lokasi pembuangan dibuka kembali, menurutnya tidak bisa menjadi alasan untuk mengulang pelanggaran yang sama.

“Informasi yang saya terima dari para sopir truk pengangkut sampah, mereka meminta agar lokasi pembuangan dibuka kembali. Tapi membuka kembali tanpa sistem pengolahan hanya akan mengulangi pelanggaran pidana yang sama,” katanya.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus menyediakan lokasi pembuangan yang jelas serta teknologi pengolahan yang memadai agar seluruh pihak dapat bekerja tanpa melanggar hukum.

“Jika ini tertata baik, sampah bisa menjadi berkah bagi Bali. Sopir truk tetap bisa bekerja, pemerintah tidak terjerat pelanggaran hukum, dan masyarakat mendapat manfaat,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya penegakan regulasi oleh seluruh kepala daerah. Ia mengutip amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang menegaskan peran setara empat unsur utama pemerintahan Bali: gubernur, bupati/wali kota, desa adat, dan subak.

“Jika keempat unsur ini bersinergi, Bali akan aman. Desa adat bisa mengawasi masyarakat, subak mengurus pangan, dan pemerintah daerah mengatur administratifnya,” tegasnya.

Dengan sinergi itu, katanya, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk untuk petani, sementara sampah non-organik dapat menjadi sumber pendapatan. Ia menyebut banyak pemulung telah merasakan manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah yang lebih modern dan terarah.

Ia juga mengajak pemerintah dan masyarakat membaca regulasi secara lebih mendalam dan memahami dampak balik dari setiap kebijakan.

“Prinsip Tri Hita Karana jangan hanya menjadi slogan, tetapi menjadi bingkai perilaku, terutama dalam memberdayakan lingkungan,” tegasnya lagi.

Sebagai solusi praktis, ia mendorong edukasi pembuatan biopori modern bagi masyarakat yang memiliki lahan luas, sementara mereka yang tidak memiliki halaman membutuhkan alternatif pengelolaan lain yang harus dipastikan oleh pemerintah.

“Inilah tugas pemerintah: hadir, membangun, menggerakkan, dan memastikan anggaran benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Gus Adhi kemudian memberikan pesan tegas untuk seluruh pemimpin daerah.

“Saya berharap para bupati, wali kota, dan gubernur, khususnya di Bali, kembali membangkitkan visi kepemimpinan mereka dan selalu mengingat pentingnya menjaga lingkungan,” pungkasnya.

Read More

Buntut Sidak Pansus TRAP DPRD Bali, Tiga Restoran di Jatiluwih Dipanggil Satpol PP Bali

Foto: Kepala Satpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Sebagai tindak lanjut dari inspeksi mendadak Pansus Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah (TRAP) DPRD Provinsi Bali di kawasan Jatiluwih, Satpol PP Provinsi Bali resmi memanggil tiga pemilik restoran yang beroperasi di kawasan tersebut. Pemanggilan dilakukan oleh Kepala Satpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, melalui surat resmi tertanggal Jumat (5/12/2025).

Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta keterangan, klarifikasi, serta memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan usaha yang dimiliki oleh masing-masing pengelola restoran. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penataan serta penegakan aturan tata ruang di kawasan Jatiluwih yang dikenal sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO.

Para pemilik usaha diminta hadir dengan membawa seluruh dokumen perizinan yang terkait dengan operasional restoran mereka.

Klarifikasi dijadwalkan pada:

Senin, 8 Desember 2025

Tempat: Lantai II, Ruang Penyelidikan Satpol PP Provinsi Bali

Jadwal Pemanggilan:

1. Pondok Makan Sunari Bali — Pukul 11.00 WITA hingga selesai

2. Restoran Gong Jatiluwih — Pukul 13.30 WITA hingga selesai

3. Restoran Green Point Coffee and Restaurant — Pukul 15.00 WITA hingga selesai

Pemanggilan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh aktivitas usaha di kawasan lindung dan pertanian Jatiluwih berjalan sesuai ketentuan, serta mencegah pelanggaran tata ruang yang berpotensi merusak kelestarian kawasan.

 Langkah tegas ini sekaligus menegaskan bahwa penataan tata ruang dan pariwisata Bali harus mengedepankan kepatuhan terhadap aturan serta penghormatan terhadap nilai budaya dan lingkungan.

Read More

Akhir dari “Bom Waktu” Isu Sampah, Gubernur Koster Instruksikan Penutupan TPA Suwung 23 Desember 2025

Foto: Gubernur Bali Wayan Koster perintahkan penutupan TPA Suwung pada 23 Desember 2025.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Penutupan TPA Suwung pada 23 Desember 2025 menandai langkah paling drastis pemerintah provinsi dalam menyelamatkan lingkungan Bali dari ancaman pencemaran kronis yang telah berlangsung puluhan tahun. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa keputusan itu diambil bukan semata soal administrasi, melainkan untuk menghentikan kerusakan ekologis yang sudah berada pada titik kritis.

Praktik open dumping di TPA Suwung selama bertahun-tahun telah menciptakan bom waktu ekologis: tumpukan sampah yang terus menggunung, bau menyengat yang mengganggu pemukiman, maraknya pembakaran liar yang melepaskan emisi berbahaya, hingga gangguan kesehatan yang dirasakan warga sekitar. Investigasi Kementerian Lingkungan Hidup mengonfirmasi bahwa kondisi Suwung sudah melanggar standar pengelolaan lingkungan dan berpotensi menimbulkan kerusakan jangka panjang terhadap tanah, air, dan udara di kawasan sekitarnya.

Koster menekankan bahwa Bali tidak bisa terus mempertahankan pola pengelolaan sampah kuno yang mempercepat degradasi lingkungan dan mengancam keberlanjutan pulau yang bergantung pada alam sebagai daya tarik utamanya. “Bali ini rumah kita bersama. Kalau sampah tidak dikelola dengan benar, kita sendiri yang akan merasakan akibatnya,” ujarnya.

Dengan larangan total bagi Denpasar dan Badung membuang sampah ke TPA Suwung setelah 23 Desember 2025, fokus kini bergeser pada upaya membangun sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan: pengomposan di tingkat rumah tangga, pemilahan organik dan anorganik, optimalisasi TPS3R dan TPST, hingga penguatan pengelolaan berbasis sumber di tingkat banjar, desa, dan Desa Adat.

Keputusan ini bukan hanya soal menutup satu lokasi pembuangan, melainkan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. TPA Suwung berada di kawasan pesisir dengan risiko pencemaran air tanah, intrusi lindi ke ekosistem mangrove, dan polusi udara yang mengancam kualitas hidup warga Denpasar Selatan. Penutupan ini menjadi momentum Bali untuk keluar dari ketergantungan pada TPA yang sudah menua dan beralih pada sistem yang lebih berkelanjutan.

Dengan deadline tinggal menghitung hari, transformasi pengelolaan sampah Bali kini berada di jalur yang sama: memulihkan lingkungan yang telah lama menanggung beban dan memastikan masa depan ekologis Bali tetap terjaga.

Read More