Ruang Ekspresi dari Bali

Rabu, 29 Oktober 2025

SDM Bali Masih Jadi Incaran Industri Kapal Pesiar Dunia, Dewa Mahendra: Etos Kerja dan Profesionalitas Jadi Daya Tarik Utama


Foto: Direktur PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia, I Dewa Gde Mahendra Data.

Denpasar (AspirasiBali)

Sumber daya manusia (SDM) asal Bali kembali menunjukkan daya saing tinggi di kancah global. Hal ini terlihat dari tingginya minat perusahaan kapal pesiar internasional, termasuk Royal Caribbean Group, terhadap tenaga kerja asal Pulau Dewata. Reputasi SDM Bali yang dikenal beretika, disiplin, dan memiliki etos kerja kuat menjadikan mereka salah satu pilihan utama bagi perusahaan global di industri hospitality dan pariwisata dunia.

Salah satu bukti nyata tingginya kepercayaan tersebut tampak dalam kegiatan final interview yang digelar PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia bekerja sama dengan Royal Caribbean Group, pada 29–30 Oktober di Grand Palace Sanur, Denpasar. Sebanyak 500 calon tenaga kerja mengikuti seleksi akhir yang menentukan langkah mereka menuju karier di kapal pesiar internasional.

Direktur PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia, I Dewa Gde Mahendra Data, menegaskan bahwa minat perusahaan asing terhadap SDM Bali tidak terlepas dari kemampuan dan mentalitas kerja yang sudah teruji.

 “Benar sekali, hampir seluruh perusahaan luar negeri sangat antusias mempekerjakan tenaga kerja dari Bali. SDM Bali sudah berpengalaman, khususnya di sektor hospitality. Bali dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia, sehingga masyarakatnya memiliki kemampuan dan etos kerja yang diakui secara internasional,” ungkap Dewa Mahendra.

Ia menjelaskan, sebagai agensi resmi mitra Royal Caribbean Group, PT Inti Gema Nusantara berkomitmen menjaga kualitas rekrutmen agar para kandidat dari Bali dan Indonesia mampu memenuhi standar kerja internasional.

“Tujuan kami sebagai agensi adalah menjaga standar kualitas dari para kandidat. Khususnya bagi generasi muda Bali, kami menerapkan standarisasi yang ketat, baik dari sisi kualifikasi, pengalaman, maupun pengetahuan. Semua itu harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak Royal Caribbean,” katanya.

Lebih lanjut, Dewa Mahendra berharap agar para peserta yang lolos seleksi dapat mempertahankan integritas dan profesionalitas saat bekerja di kapal pesiar.

 “Besar harapan kami, semoga generasi muda Bali dan Indonesia bisa menjaga kualitas di tempat bekerja dan membawa nama Indonesia dan Bali ke kancah internasional,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PT Inti Gema Nusantara untuk terus membuka akses kerja berkualitas bagi generasi muda yang ingin meniti karier global.

Sementara itu, Suardi, Executive Housekeeper Royal Caribbean Group yang telah berkarier selama 26 tahun, turut hadir dalam sesi wawancara akhir. Ia mengapresiasi profesionalitas PT Inti Gema Nusantara serta semangat para kandidat yang mengikuti seleksi.

 “Saya berharap semua peserta bisa tampil maksimal pada interview hari ini. Jika mereka sudah melalui proses seleksi awal dari agensi, saya 100% yakin mereka bisa lolos. Kali ini, saya melihat semangat mereka luar biasa tinggi untuk bisa bekerja di kapal pesiar,” ujarnya.

Menurutnya, kerja keras dan kepercayaan diri menjadi kunci utama untuk sukses di dunia kerja internasional.

“Kepercayaan diri, confidence, itu yang paling penting. Bekerja di kapal pesiar membutuhkan mental yang kuat dan kesiapan penuh. Di sana kerja keras adalah kunci. Kalau mentalnya lemah, sulit untuk bertahan,” tutur Suardi.

Ia menambahkan, mentalitas dan profesionalitas menjadi faktor utama yang membedakan pekerja sukses di kapal pesiar.

“Di kapal pesiar, setiap pekerja akan menjalani masa probation selama tiga bulan. Dalam masa itu, manajemen akan menilai kemampuan, etika kerja, dan kesesuaian mereka dengan lingkungan kapal. Jadi, siapa pun yang ingin sukses harus siap mental, disiplin, dan bersemangat tinggi,” pungkasnya.

Kegiatan final interview ini tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga menjadi simbol kuatnya kepercayaan dunia terhadap SDM Bali. Dengan etos kerja yang tinggi, profesionalitas, dan semangat untuk maju, tenaga kerja Bali terus menjadi andalan industri kapal pesiar internasional, mengharumkan nama Indonesia di kancah global.

Share:

PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia Gelar Final Interview Bersama Royal Caribbean Group: Wujudkan Mimpi Anak Muda Berkarier di Kapal Pesiar!

Foto: Suasana final interview calon tenaga kerja pesiar yang digelar oleh PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia bersama Royal Caribbean Group, di Grand Palace Hotel, Sanur Denpasar, Rabu 29 Oktober 2025.

Denpasar (AspirasiBali)

Ratusan calon tenaga kerja asal Bali dan berbagai daerah mengikuti final interview bersama perusahaan kapal pesiar ternama dunia, Royal Caribbean Group. Kegiatan ini digelar oleh PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia, yang menjadi mitra resmi Royal Caribbean dalam proses rekrutmen tenaga kerja, dan berlangsung selama dua hari, 29–30 Oktober, di Grand Palace Sanur, Denpasar.

Sedikitnya 500 calon pekerja berpartisipasi dalam tahap akhir seleksi ini. Mereka diwawancarai langsung oleh tim Royal Caribbean Group untuk menentukan kandidat terbaik yang siap berkarier di industri kapal pesiar internasional.

Direktur PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia, I Dewa Gde Mahendra Data, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan dalam membuka peluang kerja berkualitas bagi generasi muda Indonesia.

“Hari ini PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia mengadakan final interview dengan salah satu klien kami, Royal Caribbean Group. Harapan besar kami, terutama bagi generasi muda di Bali dan Indonesia pada umumnya, adalah agar mereka bisa mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan berkualitas,” ujar Dewa Mahendra.

Ia menegaskan bahwa pihaknya terus menjaga standar rekrutmen yang ketat untuk memastikan kualitas para kandidat sesuai dengan kriteria perusahaan kapal pesiar dunia.

 “Tujuan kami sebagai agensi adalah menjaga standar kualitas dari para kandidat. Khususnya bagi generasi muda Bali, kami menerapkan standarisasi yang ketat, baik dari sisi kualifikasi, pengalaman, maupun pengetahuan. Semua itu harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak Royal Caribbean,” lanjutnya.

Dewa Mahendra juga mengungkapkan bahwa minat perusahaan internasional terhadap tenaga kerja asal Bali masih sangat tinggi. Hal ini tak lepas dari reputasi SDM Bali yang telah diakui dunia dalam industri pariwisata dan hospitality.

“Benar sekali, hampir seluruh perusahaan luar negeri sangat antusias mempekerjakan tenaga kerja dari Bali. SDM Bali sudah berpengalaman, khususnya di sektor hospitality. Bali dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia, sehingga masyarakatnya memiliki kemampuan dan etos kerja yang diakui secara internasional,” katanya.

Ia berharap agar para peserta yang lolos nantinya dapat menjaga kualitas kerja dan membawa nama baik Indonesia di kancah global.

“Besar harapan kami, semoga generasi muda Bali dan Indonesia bisa menjaga kualitas di tempat bekerja dan membawa nama Indonesia dan Bali ke kancah internasional,” tutupnya.

Sementara itu, Suardi, Executive Housekeeper Royal Caribbean Group yang telah berkarier selama 26 tahun di perusahaan tersebut, turut hadir sebagai panelis dalam sesi wawancara. Ia mengapresiasi semangat dan kesiapan para peserta yang mengikuti seleksi.

“Saya berharap semua peserta bisa tampil maksimal pada interview hari ini. Jika mereka sudah melalui proses seleksi awal dari agensi, saya 100% yakin mereka bisa lolos. Kali ini, saya melihat semangat mereka luar biasa tinggi untuk bisa bekerja di kapal pesiar,” ujarnya.

Menurut Suardi, kerja sama dengan agensi profesional seperti PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia membuat proses rekrutmen berjalan transparan dan berkualitas.

“Kami bekerja sama dengan agensi ternama dan terpercaya di Bali. Dengan begitu, proses rekrutmen berjalan profesional dan transparan. Kualitas para kandidat yang direkomendasikan juga sudah sesuai dengan standar perusahaan,” katanya.

Sebagai seorang yang telah meniti karier selama lebih dari dua dekade di Royal Caribbean, Suardi juga berbagi pengalaman dan pesan penting bagi para calon pekerja muda.

“Kepercayaan diri, confidence, itu yang paling penting. Bekerja di kapal pesiar membutuhkan mental yang kuat dan kesiapan penuh. Di sana kerja keras adalah kunci. Kalau mentalnya lemah, sulit untuk bertahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, semua keberhasilannya hingga mencapai posisi penting di perusahaan berawal dari mental kuat dan kerja keras tanpa henti.

“Saya sudah bekerja di Royal Caribbean selama 26 tahun. Semua itu bisa saya capai berkat kepercayaan diri dan kerja keras. Alhamdulillah, sekarang saya sudah dipercaya memegang posisi penting di perusahaan,” ungkapnya.

Suardi juga menekankan pentingnya disiplin dan profesionalitas sebagai modal utama untuk bertahan di dunia kerja kapal pesiar.

“Kalau kalian punya mimpi bekerja di kapal pesiar, wujudkan dengan kerja keras. Buktikan bahwa kalian layak berada di sana. Di kapal, tidak ada yang instan, semua dinilai dari dedikasi dan profesionalitas,” ujarnya.

Menurutnya, mentalitas dan semangat kerja merupakan faktor utama yang menentukan kesuksesan.

 “Betul, mentalitas dan semangat itu nomor satu. Di kapal pesiar, setiap pekerja akan menjalani masa probation selama tiga bulan. Dalam masa itu, manajemen akan menilai kemampuan, etika kerja, dan kesesuaian mereka dengan lingkungan kapal. Jadi, siapa pun yang ingin sukses harus siap mental, disiplin, dan bersemangat tinggi,” pungkasnya.

Kegiatan final interview ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi generasi muda Bali untuk menembus dunia kerja internasional. Selain membuka peluang karier, ajang ini juga menjadi bentuk nyata kontribusi sektor ketenagakerjaan Bali dalam memperkuat citra profesionalisme SDM Indonesia di mata dunia.

Share:

Senin, 27 Oktober 2025

Pengurus Hanura Bali 2025-2030 Diisi Figur Berpengalaman dan Akademisi, Ketua Dewan Penasehat Ida Bagus Kiana: Hanura Bali Siap Bangkit, Politik Harus Berdasarkan Fakta dan Kerja Nyata

Foto: Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Hanura Bali, Ida Bagus Kiana, SH,MAP.

Denpasar (AspirasiBali)

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor SKEP/050/DPP-P.HANURA/X/2025 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Bali periode 2025–2030.

SK tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura, Dr. H. Oesman Sapta, bersama Sekretaris Jenderal Benny Rhamdani, tertanggal 7 Oktober 2025. Dalam keputusan itu, Gde Wirajaya Wisna, SE, S.Kom dipercaya memimpin DPD Partai Hanura Bali sebagai Ketua, didampingi I Wayan Buda Parwata, SP sebagai Sekretaris, dan Megawati sebagai Bendahara.

Kepengurusan baru ini juga diperkuat dengan hadirnya sejumlah figur senior dan tokoh berpengalaman. Posisi Dewan Penasehat diisi oleh Ida Bagus Kiana, SH,MAP., politikus kawakan asal Sanur yang pernah duduk di DPRD Kota Denpasar. Sementara Dewan Pakar dipercayakan kepada akademisi sekaligus notaris, Dr. Drs. Nengah Renaya, SH, Spd, MKn, MHum, yang juga merupakan kakak kandung Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, I Ketut Sumedana.

Menanggapi komposisi kepengurusan baru ini, Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Hanura Bali, Ida Bagus Kiana, SH,MAP., mengaku cukup terkejut dengan antusiasme masyarakat yang masih tinggi terhadap partai berlambang hati nurani tersebut.

 “Kami sebenarnya cukup terkejut, karena ternyata masih banyak yang mau bersimpati kepada Hanura. Mengapa saya katakan begitu? Karena sebelumnya Hanura yang dulu memiliki 17 kursi, kini hanya tersisa 6. Namun ternyata masyarakat masih banyak yang ingin ikut bergabung dan menjadi pengurus. Mereka ingin membantu mengembalikan kejayaan Hanura seperti pada masa kami di awal 2000-an, saat Hanura masih berjaya,” ujarnya.

Menurut Ida Bagus Kiana, komposisi kepengurusan kali ini benar-benar diisi oleh sosok-sosok terpilih dan berpengaruh.

 “Komposisinya kali ini berisi orang-orang yang benar-benar terpilih, termasuk salah satunya kakak dari pihak Kejaksaan Tinggi yang menjadi Ketua Pakar,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa penunjukannya sebagai Ketua Dewan Penasehat didasarkan pada pengalaman panjangnya di dunia politik. Selain itu, posisinya tersebut dipercaya karena dianggap sebagai sosok yang paling senior dan dinilai mampu memberikan pandangan serta arahan bagi jalannya organisasi. 

“Saya sendiri didapuk sebagai Ketua Dewan Penasehat, mungkin karena pengalaman kami di dunia politik. Mungkin juga karena dianggap paling senior dan bisa memberikan pandangan,” tambahnya.

Lebih jauh, Ida Bagus Kiana menegaskan bahwa upaya membesarkan partai tidak dapat hanya bergantung pada gagasan semata, melainkan harus diwujudkan melalui kerja nyata yang menyeluruh di semua tingkatan. Ia menilai, kepemimpinan yang aktif dalam mempromosikan diri dan menghasilkan gagasan yang baik akan menjadi kunci untuk menarik simpati rakyat, karena dukungan dan kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting yang memudahkan kerja partai di daerah. 

“Menurut saya selaku orang politik, untuk membesarkan partai tidak bisa hanya dengan ide-ide saja. Dalam politik, kerja harus menyeluruh, dari tingkat atas sampai bawah. Jika pimpinan di atas tidak aktif mempromosikan diri dan tidak menelurkan gagasan yang baik, rakyat tidak akan mendengar, tidak akan simpati. Padahal simpati rakyat inilah yang memudahkan kerja di daerah,” tegasnya.

Namun, ia mengakui bahwa dunia politik tidak semudah seperti yang dikonsepkan di atas kertas. Menurutnya, keberhasilan partai sangat bergantung pada kualitas kader yang maju sebagai calon, karena politik pada hakikatnya merupakan upaya merebut kekuasaan, baik di legislatif maupun eksekutif. Ia menilai tantangan tersebut semakin berat mengingat persaingan dengan partai-partai besar di Bali yang sudah memiliki basis kekuatan.

 “Tapi politik tidak semudah yang dikonsepkan. Politik sangat bergantung pada siapa kader-kader yang akan maju menjadi calon. Itu memegang peranan besar, karena politik adalah tentang merebut kekuasaan, baik legislatif maupun eksekutif. Dan itu tidak mudah, mengingat persaingan dengan partai-partai besar di Bali yang sudah sangat kuat,” ujarnya.

Meski demikian, Ida Bagus Kiana tetap optimistis dan menaruh harapan agar Hanura Bali dapat kembali meraih kejayaannya seperti pada masa keemasan sebelumnya. Ia menargetkan perolehan kursi DPR dapat meningkat mendekati capaian terdahulu, di mana Hanura pernah memiliki 17 kursi. Bersama jajaran Dewan Penasehat, ia berkomitmen untuk berperan dalam memberikan arahan dan strategi guna mengembalikan kekuatan partai seperti sedia kala. 

“Dulu kami punya perwakilan di provinsi, dan di kabupaten/kota juga. Hasil pemilu 2019 kami mempunyai 17 anggota dewan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Harapan kita bisa mengembalikan kejayaan Partai Hanura seperti Hasil Pemilu 2019,” ungkapnya.

Meski tidak lagi aktif di legislatif, ia menegaskan bahwa Dewan Penasehat tetap memiliki peran strategis dalam mengarahkan langkah politik partai. Menurutnya, keterlibatan dalam dunia politik merupakan hal yang tak terpisahkan, terutama bagi kalangan yang berlatar belakang hukum. 

Ia menilai, pemahaman terhadap politik menjadi penting karena setiap undang-undang dan peraturan daerah dibentuk melalui proses politik, bahkan berdirinya negara pun merupakan hasil dari proses tersebut. Pandangan negatif terhadap politik, menurutnya, muncul karena masih banyak yang belum memahami esensinya secara mendalam. 

“Karena kami orang hukum kami harus menguasai dunia politik. Mengapa? Karena semua undang-undang dan perda dibentuk melalui proses politik. Negara pun berdiri lewat proses politik. Jadi kalau ada yang bilang politik itu jahat, saya pikir mereka hanya belum paham dan belum belajar,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya berpikir jernih dan objektif dalam menyikapi dinamika politik. Menurutnya, setiap persoalan harus dilihat berdasarkan fakta, bukan prasangka. Dengan cara itu, hubungan antarsesama dapat terjaga tanpa ketegangan yang tidak perlu. Namun, apabila ditemukan hal yang tidak benar, ia menilai kritik tetap harus disampaikan, termasuk terhadap pemerintah, asalkan dilakukan dengan dasar yang obyektif dan berlandaskan pada kebenaran fakta. 

“Makanya konsep hidup yang saya pegang: jangan berprasangka buruk, tapi lihatlah fakta. Dengan begitu kita tidak akan tegang dengan teman-teman. Tapi kalau faktanya memang ada yang tidak benar, tentu harus dikritik, termasuk kalau pemerintahnya tidak benar, harus dikritisi juga. Namun dasarnya tetap sama: jangan berprasangka buruk dulu, lihat faktanya dulu,” katanya.

Saat menyinggung peluang kebangkitan Partai Hanura Bali pada Pemilu 2029, Ida Bagus Kiana menilai peluang tersebut masih terbuka, meski dengan target yang realistis. Ia menyebut peningkatan perolehan kursi dari kondisi saat ini sangat mungkin terjadi. Dengan komposisi kepengurusan yang diisi oleh figur-figur berpengaruh dan berpengalaman, ia optimistis Hanura Bali dapat meningkatkan jumlah kursi legislatif pada 2029 dibandingkan hasil Pemilu 2024 sebelumnya. 

“Saya realistis saja, mungkin untuk 2029 belum sampai ke situ. Tapi peningkatan dari kondisi sekarang tentu masih sangat mungkin. Sekarang saja kita masih punya sekitar 6 atau 7 kursi. Kalau bisa naik jadi 10 atau bahkan 14, itu sudah luar biasa. Dan melihat komposisi kepengurusan yang sekarang, yang berisi orang-orang berpengaruh dan berpengalaman, saya cukup optimis, jumlah kursi di tahun 2029 akan meningkat dari hasil pemilu 2024 kemarin,” ujarnya optimistis.

Ida Bagus Kiana menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh DPP Partai Hanura kepadanya sebagai Ketua Dewan Penasehat. Ia menilai kepercayaan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap pola pikir yang selama ini ia pegang, yakni mengedepankan nilai-nilai pengayoman, kedamaian, ketenangan, serta kebersamaan yang dinilai masih relevan dan dibutuhkan dalam perjalanan politik partai. 

“Kami juga bangga karena masih dipercaya oleh pusat sebagai Ketua Dewan Penasehat. Itu berarti pola pikir kami yang mengedepankan pengayoman, kedamaian, ketenangan, dan kebersamaan masih dianggap relevan dan dibutuhkan,” pungkasnya.

Share:

Minggu, 26 Oktober 2025

Dukung Tes Narkoba bagi Pengurus Parpol, Ketua STISPOL Wira Bhakti Dr. Sugiartana: Untuk Jaga Integritas Politisi


Foto: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISPOL) Wira Bhakti Denpasar, Dr. I Wayan Sugiartana, ST., M.M.

Badung (AspirasiBali)

Dalam upaya menjaga iklim politik yang bersih, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mendorong pelaksanaan pemeriksaan atau tes urine bagi seluruh pengurus Partai Politik (Parpol).

Program ini difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Badung, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Badung. Melalui kerja sama ini, para pengurus parpol dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti tes narkoba secara gratis.

Kepala Kesbangpolinmas Badung menyebutkan, inisiatif ini bertujuan memperkuat komitmen moral para pengurus parpol dalam menjaga marwah politik daerah agar tetap bersih, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan politik.

Menanggapi langkah tersebut, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISPOL) Wira Bhakti Denpasar, Dr. I Wayan Sugiartana, ST., M.M., menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemkab Badung.

“Saya sangat setuju, bahkan sangat mendukung, jika para pengurus parpol atau politisi diwajibkan menjalani tes narkoba atau drug test,” ujar Sugiartana.

Ia menilai tes narkoba penting untuk memastikan tidak ada politisi maupun pengurus partai yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

“Tes ini penting untuk memastikan tidak ada pengurus parpol maupun politisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena narkoba sangat merusak, bukan hanya merusak diri sendiri, tapi juga tatanan masyarakat, bahkan bisa berdampak buruk bagi bangsa dan negara,” jelasnya.

Dr. Sugiartana menegaskan bahwa politisi memiliki peran strategis sebagai teladan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Apalagi, politisi adalah figur publik yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda penerus bangsa. Kita sering melihat di berbagai pemberitaan, betapa narkoba telah menghancurkan kehidupan banyak orang dan merusak moral masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kesehatan jasmani dan rohani bagi politisi agar mampu mengambil keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi publik.

“Selain itu, politisi harus sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Kalau seorang politisi tidak sehat, apalagi secara mental atau rohani, tentu ia tidak akan mampu melahirkan ide-ide atau keputusan yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat serta konstituennya yang telah memberikan kepercayaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyambut baik kebijakan tes narkoba bagi pengurus parpol sebagai langkah konkret menciptakan politik yang sehat dan bermartabat.

 “Karena itu, saya menyambut baik adanya kebijakan tes narkoba bagi para politisi. Saya sangat mendukung langkah tersebut dan menolak keras segala bentuk penyalahgunaan narkoba, terlebih di kalangan pejabat publik,” tutupnya.

Melalui kebijakan ini, diharapkan seluruh pengurus partai politik di wilayah Badung pada khususnya dapat menjadi teladan dalam mewujudkan tata kelola politik yang bersih, sehat, dan berintegritas tinggi.

Share:

Sabtu, 25 Oktober 2025

Ketua STISPOL Wira Bhakti Denpasar, Dr. Sugiartana Dorong Penguatan Pendidikan Karakter Pancasila untuk Tangkal Perundungan di Dunia Pendidikan

Foto: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISPOL) Wira Bhakti Denpasar, Dr. I Wayan Sugiartana, ST., M.M.

Denpasar (AspirasiBali)

Maraknya kasus perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan belakangan ini menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISPOL) Wira Bhakti Denpasar, Dr. I Wayan Sugiartana, ST., M.M., menyebut fenomena ini sebagai potret memprihatinkan dari lunturnya pendidikan karakter dan moral di tengah kemajuan zaman.

Menurutnya, kasus perundungan yang kini banyak terjadi di sekolah maupun kampus merupakan tantangan pendidikan dalam menyeimbangkan antara pengetahuan akademik dan pembentukan karakter. 

Dr. Sugiartana menilai bahwa dunia pendidikan saat ini terlalu fokus pada capaian akademis, sementara aspek pembentukan moral dan kepribadian siswa serta mahasiswa sering terabaikan. Padahal, menurutnya, pendidikan sejati tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara mental, santun dalam bersikap, dan berjiwa sosial.

" Institusi pendidikan harus mulai berpikir untuk menciptakan output yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki mental yang kuat," katanya.

Akademisi yang dikenal humanis ini mencontohkan bahwa pendidikan karakter berwawasan Pancasila telah sejak lama diterapkan di STISPOL Wira Bhakti Denpasar. Upaya tersebut menjadi bagian penting dari proses pembelajaran agar mahasiswa tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, beretika, dan berjiwa sosial.

Dr. Sugiartana menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan ruh dari dunia akademik yang tidak boleh diabaikan.

 “Kami berkomitmen membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia, bermental tangguh, dan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus STISPOL Wira Bhakti dilakukan secara konsisten melalui kegiatan akademik maupun nonakademik. Mahasiswa diajak untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, serta menumbuhkan rasa empati terhadap sesama.

 “Dengan pendidikan karakter yang kuat, kami berharap para lulusan STISPOL Wira Bhakti dapat menjadi generasi yang berintegritas, berjiwa kepemimpinan, dan siap mengabdi bagi bangsa,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sugiartana menjelaskan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila memiliki peran sentral dalam membentuk generasi berjiwa nasionalis, berempati, dan bertanggung jawab. 

“Pendidikan moral Pancasila harus dikembalikan seperti dulu. Di situlah lahir pribadi yang Pancasilais, yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan, dan sesama manusia,” jelasnya.

Ia menambahkan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya penting diajarkan dalam mata pelajaran formal, tetapi harus diinternalisasikan dalam keseharian kampus dan sekolah, baik melalui perilaku pendidik maupun kegiatan kemahasiswaan. 

“Semangat kepahlawanan dan tanggung jawab sosial perlu ditanamkan sejak dini. Jika siswa dan mahasiswa memahami sebab-akibat dari setiap tindakan mereka, maka kasus perundungan bisa dicegah sejak awal,” tambahnya.

Tak hanya peserta didik, Sugiartana juga menyoroti peran besar para pendidik. Menurutnya, guru dan dosen memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan. 

“Sebagai pendidik, kita tidak boleh apatis. Kita harus tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kasus perundungan. Pendidik adalah pembimbing karakter, bukan sekadar penyampai materi pelajaran,” ujarnya.

Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin masif, Sugiartana juga mengingatkan pentingnya literasi digital dan etika bermedia bagi generasi muda. Ia menilai bahwa penyalahgunaan media sosial sering menjadi pemicu munculnya perundungan daring (cyberbullying) yang tak kalah berbahaya dibanding perundungan fisik.

“Teknologi tidak salah, handphone tidak salah, komputer tidak salah. Yang salah adalah penggunanya. Karena itu, penting bagi generasi muda memiliki mentality dan pengetahuan untuk menggunakan teknologi secara bijak dan sesuai etika,” pesannya.

Ia juga mengajak generasi muda untuk melakukan introspeksi diri di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Menurutnya, kemampuan reflektif menjadi bagian penting dari pembentukan karakter unggul. 

“Mari kita introspeksi diri, apa yang sebaiknya kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak. Dunia digital harus kita hadapi dengan kesadaran dan tanggung jawab moral,” tambahnya.

Dr. Sugiartana berharap agar seluruh elemen pendidikan, mulai dari institusi, pendidik, hingga peserta didik, bersatu dalam upaya mengembalikan semangat pendidikan berjiwa Pancasila. 

“Jika nilai-nilai kebangsaan, etika, dan kemanusiaan kembali ditanamkan secara konsisten, maka kasus perundungan tidak hanya bisa diminimalisir, tetapi juga dapat mengantarkan kita menuju generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan berempati,” tegasnya.

Pendidikan karakter Pancasila bukan sekadar konsep ideal, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari krisis moral dan degradasi empati.

 “Membangun manusia Indonesia bukan hanya soal mencetak sarjana, tapi juga membentuk pribadi yang berjiwa luhur dan menghargai sesama,” pungkasnya.

Share:

Jumat, 24 Oktober 2025

Temukan Pelanggaran, Pansus TRAP DPRD Bali Ultimatum Pengembang: Bongkar Rumah Elite Ilegal di Kawasan Mangrove dalam Dua Minggu!

Foto: Ilustrasi AI

Badung 

Tim Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Pertanahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali kembali melakukan langkah tegas dalam penertiban tata ruang di Pulau Dewata. Dipimpin oleh Sekretaris Pansus I Dewa Rai, S.H., M.H., bersama Ketua Pansus Dr. (C) Made Supartha, S.H., M.H., tim turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi di kawasan Perumahan Asri Jimbaran Permai, Badung, pada Kamis (23/10/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Pansus menemukan delapan bangunan mewah milik PT Bali Siki yang berdiri di kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai—area hijau yang seharusnya bebas dari aktivitas pembangunan. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, bangunan-bangunan tersebut telah berdiri sejak tahun 2012, tanpa izin resmi yang sesuai dengan tata ruang dan peraturan lingkungan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali mengeluarkan rekomendasi tegas kepada pihak pengembang untuk membongkar seluruh bangunan ilegal dalam waktu dua minggu sejak temuan diumumkan. Apabila batas waktu tersebut terlewati, Pansus akan merekomendasikan pembongkaran paksa oleh Satpol PP Provinsi Bali dan Kabupaten Badung.

“Kami tidak akan memberi ruang kompromi untuk pelanggaran seperti ini. Tidak ada toleransi bagi perusak lingkungan dan tata ruang Bali,” tegas Made Supartha.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari agenda besar penertiban tata ruang se-Bali yang digencarkan DPRD Provinsi Bali untuk menata kembali kawasan yang disalahgunakan dan memastikan seluruh pembangunan di Pulau Dewata berjalan sesuai prinsip berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

Share:

Bali Penyumbang Devisa Pariwisata Terbesar, DPR RI Desak Pemerintah Pusat Beri Perlakuan Khusus

Foto: Ilustrasi 

Denpasar

Tim Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bali dan bertemu Gubernur Bali, Wayan Koster, di Gedung Sabha Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/10/2025). Pertemuan ini menyoroti peran strategis Bali sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia dan penyumbang devisa pariwisata nasional terbesar, mencapai lebih dari 53 persen dari total devisa sektor pariwisata.

Dalam pertemuan tersebut, anggota DPR RI dari BKSAP, Mardani Ali Sera dan Irene Yosiana, menegaskan pentingnya perhatian khusus dari Pemerintah Pusat terhadap Bali. Mereka menilai, besarnya kontribusi Pulau Dewata terhadap ekonomi nasional harus diimbangi dengan kebijakan afirmatif, terutama dalam hal alokasi anggaran dan regulasi yang berpihak pada pelestarian budaya serta perlindungan lingkungan.

“Bali memiliki peran luar biasa dalam mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Karena itu, sudah sepantasnya pemerintah pusat memberikan perhatian dan perlakuan khusus agar keberlanjutan pariwisata di Bali tetap terjaga,” ujar Mardani Ali Sera.

Sementara itu, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa Bali membutuhkan “timbal balik yang sepadan” dari pemerintah pusat. Ia menyoroti kondisi infrastruktur di sejumlah daerah wisata yang masih tertinggal, meskipun Bali telah memberikan kontribusi besar terhadap devisa nasional.

“Devisa pariwisata yang disumbangkan Bali sangat besar, namun dukungan infrastruktur dari pusat belum sebanding. Kami berharap ada kebijakan yang lebih berpihak agar pembangunan Bali dapat berlangsung secara berkelanjutan,” tegas Koster.

Koster juga menekankan bahwa arah pembangunan Bali harus berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu Alam, Manusia, dan Budaya. Menurutnya, budaya adalah hulu dari segala aktivitas ekonomi dan sosial di Bali, sementara pariwisata merupakan hilir yang mengalir dari kekayaan budaya tersebut.

“Budaya adalah sumber utama kekuatan Bali. Pariwisata seharusnya menjadi hasil dari keindahan dan kearifan budaya itu, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman bersama bahwa pembangunan pariwisata Bali harus sustainable dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. DPR RI berkomitmen mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus bagi Bali, baik melalui kebijakan, anggaran, maupun dukungan infrastruktur, agar Pulau Dewata tidak tertinggal dalam persaingan pariwisata global meskipun memiliki “khasiat” besar bagi perekonomian nasional.

Share:

Sabtu, 18 Oktober 2025

Megawati Ingatkan Bali Bangun Kesadaran Lingkungan: “Bukan Alam yang Salah, Tapi Kita”

Foto: Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Denpasar 

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan seluruh masyarakat dan pemimpin di Bali untuk membangun kesadaran lingkungan yang lebih kuat. Pesan itu disampaikan melalui Djarot Saiful Hidayat dalam acara Konferensi Daerah dan Cabang PDIP Bali, sebagai refleksi atas bencana banjir bandang yang menelan 18 korban jiwa pada 10 September 2025 lalu.

Dalam sambutannya, Djarot membacakan pesan Megawati yang menyebut peristiwa tersebut sebagai “September Kelabu”, peringatan keras dari alam yang tak bisa diabaikan. Megawati menegaskan bahwa bencana itu bukan semata akibat cuaca ekstrem, tetapi cerminan dari kegagalan manusia dalam menjaga keseimbangan alam dan tata ruang.

“Bukan alam yang salah, tapi kita. Karena kita terlalu serakah dan lupa menjaga kearifan lokal,” tegas Megawati dalam pesannya.

Ia menyoroti maraknya alih fungsi lahan subur menjadi kawasan villa, hotel, dan perkantoran, yang membuat daya dukung lingkungan di Bali kian menurun. Menurutnya, kesalahan bukan hanya pada alam yang murka, melainkan pada manusia yang mengabaikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian.

Megawati menekankan, menjaga lingkungan bukan sekadar untuk keindahan, tetapi juga demi kedaulatan pangan, ketahanan air, dan masa depan generasi mendatang. Ia menyerukan agar setiap kebijakan pembangunan di Bali berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan leluhur.

 “Menjaga alam berarti menjaga kehidupan. Jangan sampai kita menyesal ketika tanah tak lagi subur, air tak lagi jernih, dan bencana datang silih berganti,” pesan Megawati.

Pesan tersebut menjadi pengingat penting di tengah forum partai yang dihadiri para kader dan kepala daerah PDIP se-Bali. Megawati berharap, seluruh elemen partai ikut menjadi pelopor dalam gerakan penyelamatan lingkungan dan tata ruang berkelanjutan di Pulau Dewata.

Dengan semangat itu, ia mengajak seluruh pemimpin daerah di Bali untuk kembali pada filosofi “Tri Hita Karana”, keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, sebagai fondasi pembangunan yang selaras dengan jiwa Bali.

Share:

Rabu, 15 Oktober 2025

Bupati Gus Par Lakukan Sidak ke Dua Puskesmas, Semprot Petugas Tak Disiplin

Foto: Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata.

Karangasem 

Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata kembali turun langsung ke lapangan. Kali ini, Bupati yang akrab disapa Gus Par melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua fasilitas pelayanan kesehatan, yakni Puskesmas Seraya dan Puskesmas Perasi, pada Selasa (14/10). Tujuannya satu: memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan cepat, ramah, dan profesional.

Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas sejumlah keluhan masyarakat terkait kedisiplinan dan kualitas pelayanan di beberapa puskesmas. Bupati Gus Par menegaskan, sektor kesehatan merupakan garda terdepan pelayanan publik, sehingga petugas di lapangan harus menunjukkan dedikasi dan disiplin tinggi.

 “Tenaga kesehatan digaji untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Saya tidak ingin ada petugas yang abai terhadap tugasnya, karena kesehatan masyarakat adalah prioritas,” tegas Bupati Gus Par saat sidak di Puskesmas Seraya.

Dalam kunjungannya ke Puskesmas Seraya, Bupati Gus Par mendapati beberapa tenaga medis yang belum menunjukkan kedisiplinan kerja. Menanggapi hal itu, ia langsung memberikan teguran di tempat serta mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Tidak berhenti di situ, Bupati juga langsung menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem untuk melakukan pembinaan terhadap tenaga medis yang dinilai tidak disiplin. Ia menegaskan bahwa disiplin dan etika pelayanan adalah cerminan kualitas pemerintahan daerah di mata masyarakat.

Usai dari Seraya, Bupati melanjutkan sidak ke Puskesmas Perasi. Di lokasi ini, ia memeriksa daftar kehadiran dokter dan tenaga medis, memastikan seluruh petugas hadir tepat waktu serta memberikan layanan sesuai jadwal yang ditetapkan.

 “Saya ingin seluruh tenaga kesehatan menjaga kedisiplinan. Jangan sampai masyarakat datang, tapi petugas belum siap memberikan pelayanan. Ini hal yang harus dibenahi bersama,” ujarnya.

Bupati Gus Par menegaskan bahwa sidak seperti ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan dan acak untuk memastikan kualitas pelayanan publik benar-benar meningkat. Menurutnya, komitmen dan kedisiplinan aparatur daerah harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar formalitas.

“Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan pemerintah di bidang kesehatan. Kalau di tingkat dasar saja pelayanan tidak maksimal, maka sistem kesehatan secara keseluruhan akan terganggu,” katanya menegaskan.

Langkah tegas Bupati Karangasem ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan standar pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Melalui pengawasan langsung di lapangan, Gus Par memastikan masyarakat Karangasem mendapatkan haknya: pelayanan kesehatan yang layak, cepat, dan bermutu.

Share:

Bali Disiapkan Jadi Kota Keuangan Baru, Pemerintah Incar Transformasi Ekonomi Nasional

Prabowo

Foto: Ilustrasi.

Denpasar 

Di tengah belum jelasnya arah Daerah Khusus Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur, pemerintah pusat dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar: menjadikan Bali sebagai pusat keuangan regional baru Indonesia.

Laporan eksklusif Bloomberg, Senin (13/10/2025), mengungkap bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan rencana ambisius untuk mentransformasi Pulau Dewata menjadi kota keuangan internasional, yang mampu menarik bank global, manajer aset, hingga perusahaan ekuitas swasta guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut sumber internal yang mengetahui perumusan kebijakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberi lampu hijau atas usulan yang akan memodelkan Bali seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab.

Konsep kawasan keuangan Bali ini dirancang dengan menawarkan insentif pajak, regulasi fleksibel, dan birokrasi minimal — tiga elemen yang selama ini dianggap menghambat arus investasi asing ke Indonesia. Pemerintah dikabarkan juga tengah mempertimbangkan penerapan kerangka hukum khusus, dengan mencontoh sistem hukum bisnis Singapura yang dikenal efisien dan ramah investor.

Sumber Bloomberg menyebut, lingkaran utama Istana kini tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan menjadi payung hukum bagi pembentukan kota keuangan tersebut. Draf awal diperkirakan akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum akhir tahun ini. Meski demikian, rencana tersebut masih berada di tahap konseptual dan berpotensi mengalami penyesuaian di berbagai aspek.

Proyek transformasi ini disebut melibatkan Kementerian Keuangan dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dengan dukungan dari tokoh-tokoh ekonomi global. Salah satunya adalah Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates sekaligus penasihat informal bagi Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara, yang berperan dalam penyusunan skema awal.

“Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern dan transparan yang mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ujar Jodi Mahardi, juru bicara Dewan Ekonomi Nasional, kepada Bloomberg News.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Keuangan dan perwakilan Ray Dalio belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana tersebut.

Langkah menjadikan Bali sebagai kota keuangan dinilai sebagai strategi geopolitik dan ekonomi baru setelah Jakarta kehilangan statusnya sebagai pusat pemerintahan. Dengan reputasi global sebagai destinasi pariwisata internasional, infrastruktur digital yang berkembang, serta daya tarik budaya yang kuat, Bali dinilai memiliki modal simbolik dan strategis untuk bertransformasi menjadi pusat ekonomi global baru Indonesia.

Jika terealisasi, proyek ini tidak hanya akan menandai babak baru dalam sejarah ekonomi nasional, tetapi juga menjadi titik balik arah pembangunan pasca-IKN, di mana peran daerah-daerah unggulan seperti Bali mulai didorong sebagai motor penggerak ekonomi modern berbasis jasa keuangan dan investasi global.

Share:

Selasa, 14 Oktober 2025

Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Denpasar, Putu Oka Mahendra Tegaskan Penguatan Kaderisasi hingga Tingkat Banjar

Golkar Bali

Foto: Ketua DPD II Partai Golkar Kota Denpasar terpilih, Putu Oka Mahendra.

Denpasar

Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 DPD II Partai Golkar Kota Denpasar yang digelar pada Minggu (12/10) di Gedung Madu Sedana, Sanur Kauh, menjadi momentum penting konsolidasi partai berlambang pohon beringin itu di tingkat kota. Dalam forum yang berlangsung dinamis tersebut, Putu Oka Mahendra resmi terpilih sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Denpasar secara aklamasi, menggantikan Wayan Mariyana Wandhira.

Musda yang menjadi agenda tertinggi partai di tingkat daerah ini dihadiri jajaran petinggi DPD I Golkar Provinsi Bali, antara lain Sekretaris DPD I Golkar Bali I Dewa Gede Dwi Mahayana Putra Nida (Dewa Wiwin), Ketua Bidang OKK Putu Yuda Suparsana, dan Wakil Ketua Bidang PP Koordinasi Wilayah Tengah Anak Agung Bagus Tri Candra Arka (Gung Cok) yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali. Dari unsur pemerintah, hadir Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, serta sejumlah perwakilan partai politik di Kota Denpasar.

Dalam sambutannya usai terpilih, Putu Oka Mahendra menegaskan bahwa Musda merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi internal Golkar.

“Ya, Musda Partai Golkar Kota Denpasar merupakan musyawarah daerah tertinggi kami, yang rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali,” ujarnya.

Ia menjelaskan, forum tersebut menjadi wadah seluruh jajaran pengurus dari tingkat bawah hingga atas untuk menentukan arah organisasi ke depan.

“Dalam organisasi Partai Golkar Kota Denpasar, seluruh jajaran pengurus, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas, yang tergabung dalam struktur kepengurusan, berkumpul untuk melaksanakan musyawarah daerah ini. Tujuannya adalah memilih pimpinan baru,” jelasnya.

Menurut Oka, pelaksanaan Musda kali ini menjadi momentum regenerasi dan kaderisasi di tubuh partai.

“Melalui Musda ini, Partai Golkar berupaya memunculkan regenerasi dan kaderisasi, agar lahir pimpinan-pimpinan baru yang mampu membawa marwah Partai Golkar ke arah yang lebih baik dari sebelumnya,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarpartai dalam membangun Kota Denpasar di berbagai sektor strategis.

“Ke depan, kami juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan partai-partai lain dalam membangun Kota Denpasar, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, hal-hal mendasar yang memang harus dikerjakan bersama, baik dengan partai lain maupun dengan pemerintah kota,” tutur Oka.

Secara internal, pihaknya berfokus memperkuat struktur kepengurusan hingga ke tingkat paling bawah, agar Partai Golkar semakin solid dan hadir di tengah masyarakat.

 “Terkait internal partai, kami berfokus memaksimalkan potensi yang ada di Partai Golkar melalui pembentukan kepengurusan dari tingkat banjar, sebanyak 403 banjar yang ada di Kota Denpasar, kemudian ke 43 desa dan kelurahan, hingga ke empat kecamatan. Dengan struktur yang kuat dan menyeluruh ini, kami ingin memastikan Partai Golkar Kota Denpasar dapat terus eksis dan berkontribusi bagi masyarakat,” paparnya.

Putu Oka Mahendra kemudian menyampaikan semangat yang akan menjadi pegangan bagi seluruh kader ke depan.

“Slogan kami ke depan adalah: Suara Golkar adalah suara rakyat Kota Denpasar,” tegasnya.

Dengan terpilihnya kepemimpinan baru ini, Musda ke-11 DPD II Golkar Denpasar diharapkan menjadi titik awal penguatan organisasi dan peningkatan peran partai dalam pembangunan daerah.

Share:

Senin, 13 Oktober 2025

Phu Quoc Geser Bali Sebagai Pulau Terindah, Saatnya Bali Kembalikan Marwah Pariwisata yang Aman, Bermartabat dan Berbasis Budaya

Bali

Foto: Istimewa 

Badung

Pulau Phu Quoc di Vietnam resmi menggeser dominasi Bali sebagai pulau terindah di Asia versi Condé Nast Traveler tahun 2025. Untuk pertama kalinya, destinasi terbesar di Vietnam itu menduduki posisi puncak dalam penghargaan bergengsi Readers’ Choice Awards yang berdasarkan hasil jajak pendapat pembaca majalah asal Amerika Serikat tersebut.

Phu Quoc meraih skor 95,51 poin, naik tipis 0,15 poin dari tahun sebelumnya. Di bawahnya, Pulau Langkawi di Malaysia menempati posisi kedua, disusul Koh Samui dari Thailand di peringkat ketiga. Dua pulau di Filipina, Boracay dan Palawan, juga berhasil menyalip Bali yang tahun lalu menjadi juara, hingga kini turun ke posisi keenam.

Prestasi gemilang Phu Quoc disebut menjadi simbol kebangkitan pariwisata Vietnam. Pulau ini kini menjadi sorotan internasional berkat pesona alam tropisnya yang memikat serta pengelolaan pariwisata yang dinilai tertata dengan baik.

Menanggapi hasil tersebut, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali, IGN Rai Suryawijaya, menilai perlunya evaluasi mendalam terhadap kualitas pengelolaan destinasi di Pulau Dewata. Menurutnya, faktor keamanan dan kebersihan merupakan kunci utama dalam menjaga reputasi pariwisata Bali di mata dunia.

 “Tahun 2025 ini adalah tahun berbenah. Kita harus bisa kembali merebut predikat the best tourism destination island in the world. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke nomor satu. Saat ini kita berada di nomor tiga dunia, dikalahkan oleh Dubai, dan di ASEAN kita kalah dengan Vietnam,” ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa Vietnam telah menunjukkan kemajuan luar biasa dalam tata kelola pariwisata. 

“Vietnam sangat bagus penataannya. Stakeholder-nya bersatu, semuanya merasa aman dan nyaman. Investor pun banyak lari ke Vietnam dan Dubai karena merasa aman dan nyaman. Itu yang sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Rai Suryawijaya menegaskan, Bali perlu mengembalikan “marwah” pariwisatanya agar tetap menjadi destinasi unggulan dunia.

“Bali itu harus dikembalikan. Bali itu bersih, aman, lestari, dan indah. Itu harus menjadi komitmen kita, bukan sekadar wacana,” tegasnya.

Ia pun mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang berkomitmen membangun pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan besar yang memerlukan kerja sama semua pihak.

“Pemerintah sudah mencanangkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Itu mudah diucapkan, namun untuk eksekusi di lapangan sangat sulit dan perlu kolaborasi seluruh stakeholder yang ada,” tutupnya.

Dengan momentum ini, Bali diharapkan mampu melakukan pembenahan menyeluruh untuk mengembalikan citra sebagai destinasi wisata terbaik di Asia, bahkan dunia, bukan hanya melalui keindahan alamnya, tetapi juga lewat kenyamanan, kebersihan, dan rasa aman yang dirasakan wisatawan.

Share:

Cegah Kanibalisasi Debitur, Dirut BPR Kanti Arya Amitaba Ingatkan Penyaluran Dana Rp200 Triliun Harus Libatkan BPR

Arya Amitaba

Foto: Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitaba, SE., MM.

Gianyar 

Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp200 triliun melalui lima bank milik negara untuk memperkuat likuiditas dan mempercepat perputaran ekonomi nasional. Dukungan dana jumbo ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Namun di balik optimisme tersebut, muncul kekhawatiran akan potensi terjadinya kanibalisasi debitur, terutama terhadap lembaga keuangan rakyat seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kondisi ini pernah terjadi ketika program Kredit Usaha Rakyat (KUR) digenjot beberapa tahun lalu, di mana sejumlah bank umum membidik nasabah BPR sebagai debitur demi mempercepat penyaluran kredit. Situasi serupa dikhawatirkan kembali terulang jika penyaluran dana jumbo dilakukan tanpa perencanaan yang matang.

Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitaba, SE., MM., menegaskan bahwa penyaluran dana harus dilakukan dengan pendekatan yang terukur dan menyeluruh. 

“Sebagai community bank, BPR berada langsung di tengah masyarakat dan berfungsi membantu UMKM agar tidak terjerat rentenir. Jika praktik kanibalisasi debitur terjadi, maka bukan hanya BPR yang terancam, tetapi juga keberlangsungan UMKM yang selama ini terbantu dengan akses pembiayaan dari lembaga keuangan rakyat,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan tersebut memiliki arah yang baik karena mampu menggairahkan perekonomian daerah. BPR, kata dia, menyambut positif langkah ini karena dapat memperkuat daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari akar rumput. Namun, agar kebijakan tersebut berjalan efektif, pemerintah perlu memastikan mekanisme penyaluran dana berlangsung secara holistik dan simultan, bukan sekadar mengejar target percepatan penyaluran.

Menurut Arya Amitaba, tantangan terbesar kini adalah memastikan Rp200 triliun tersebut benar-benar tersalurkan ke sektor riil secara cepat dan tepat sasaran. Jika tidak, dana yang telah disalurkan justru bisa menjadi beban bagi bank-bank umum akibat kewajiban bunga dari dana yang belum berputar. Di sinilah, menurutnya, BPR memiliki peran strategis sebagai jembatan antara bank umum dan UMKM, karena memiliki kedekatan sosial dan jaringan langsung di tingkat masyarakat.

“Sejak awal berdirinya berdasarkan Pak 288, BPR didirikan sebagai community bank yang hadir di tengah masyarakat, khususnya untuk membantu UMKM agar tidak terjerat rentenir. Karena itu, dana pemerintah ini harus benar-benar sampai ke masyarakat agar perekonomian berputar lebih cepat dan positif,” jelasnya.

Lebih jauh, Arya Amitaba mengingatkan bahwa kerja sama antara bank umum dan BPR bukan hal baru. Ia mencontohkan pengalaman pada periode 2006–2010, ketika Bank Indonesia mewajibkan bank umum menyalurkan 20% portofolio kreditnya kepada UMKM. Saat itu, melalui pembentukan Pokja Linkage yang melibatkan Bank Indonesia, bank umum, dan BPR, penyaluran kredit berhasil dilakukan dengan efektif.

“Program tersebut terbukti berjalan baik. Jadi sekarang tinggal melanjutkan pola yang sama agar dana Rp200 triliun dari pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat UMKM melalui peran BPR,” ujarnya menegaskan.

Kolaborasi antara bank umum dan BPR diharapkan mampu mencegah tumpang tindih penyaluran kredit serta menghindari praktik kanibalisasi debitur. Dengan demikian, kebijakan pemerintah ini tidak hanya mempercepat perputaran uang, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi rakyat dari bawah secara berkelanjutan.

Share:

Minggu, 12 Oktober 2025

Terpilih Aklamasi Oka Mahendra Nakhodai Golkar Denpasar, Demer Tegaskan Suara Rakyat Adalah Suara Golkar

Golkar

Foto: Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 DPD II Partai Golkar Kota Denpasar pada Minggu (12/10) di Gedung Madu Sedana, Sanur Kauh.

Denpasar

Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 DPD II Partai Golkar Kota Denpasar yang digelar pada Minggu (12/10) di Gedung Madu Sedana, Sanur Kauh, menjadi titik penting konsolidasi partai berlambang pohon beringin itu di tingkat kota. Dalam forum tersebut, Putu Oka Mahendra resmi terpilih sebagai Ketua DPD II Golkar Denpasar secara aklamasi, menggantikan Wayan Mariyana Wandhira yang telah menakhodai partai selama tiga periode.

Musda yang berlangsung dinamis ini dihadiri para petinggi Golkar Provinsi Bali, di antaranya Sekretaris DPD I Golkar Bali I Dewa Gede Dwi Mahayana Putra Nida (Dewa Wiwin), Ketua Bidang OKK Putu Yuda Suparsana, dan Wakil Ketua Bidang PP Koordinasi Wilayah Tengah Anak Agung Bagus Tri Candra Arka (Gung Cok) yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali. Dari unsur pemerintah, hadir Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, serta sejumlah perwakilan partai politik.

Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih (Demer) menegaskan pentingnya peran Denpasar sebagai pusat ekonomi Bali dan simbol stabilitas politik daerah. Menurutnya, Golkar harus tetap menjadi partai yang kritis namun solutif, berpihak pada kepentingan rakyat tanpa menimbulkan kegaduhan politik.

 “Denpasar adalah jantung ekonomi Bali, dan Golkar memiliki tanggung jawab besar menjaga keseimbangan politik dan sosialnya. Kritik boleh, tapi harus membangun dan membawa solusi. Itulah jati diri Golkar, partai yang mendengarkan suara rakyat,” ujar Demer yang juga anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali.

Ia menekankan, slogan “Suara Rakyat adalah Suara Golkar” bukan sekadar jargon, melainkan panduan moral agar setiap kader turun langsung mendengar aspirasi masyarakat. Golkar, katanya, harus menjadi jembatan antara rakyat dan kebijakan publik.

Demer juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim politik yang kondusif di Denpasar, mengingat kota ini merupakan episentrum aktivitas global dan pariwisata internasional.

“Kritik tanpa solusi hanya menimbulkan kebisingan. Bali dan Denpasar perlu harmoni politik agar pembangunan bisa berlanjut,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Demer juga menyinggung pembangunan sekretariat partai yang sempat terbakar pada 1998, dan kini tengah diupayakan kembali bersama kader di tingkat akar rumput. Ia menyerukan agar seluruh kader Golkar berorientasi pada program kerja nyata: memperkuat harmoni sosial, mendukung UMKM, dan mempercepat pembangunan ekonomi inklusif.

“Golkar adalah rumah besar bagi semua, terbuka bagi siapa pun yang ingin berjuang bersama membangun bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua terpilih DPD II Golkar Denpasar, Putu Oka Mahendra, menegaskan Musda ini menjadi momentum penting regenerasi dan konsolidasi kader di seluruh lapisan.

“Kami berkomitmen memperkuat struktur hingga ke akar rumput, di 403 banjar, 43 desa/kelurahan, dan 4 kecamatan, agar Golkar semakin dekat dengan rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, Golkar Denpasar akan terus bersinergi dengan pemerintah dan partai-partai lain untuk membangun Denpasar yang harmonis, inklusif, dan berdaya saing.

 “Suara Golkar adalah suara rakyat Kota Denpasar. Kami akan terus menjadi partai yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan hadir dengan solusi nyata,” pungkas Oka Mahendra.

Share:

Sabtu, 11 Oktober 2025

GWK Diultimatum! Paruman Adat Ungasan Hasilkan 10 Poin Tuntutan, Ini Isinya

Foto: Suasana pembacaan 10 poin tuntutan.

Badung

Masyarakat Desa Adat Ungasan kembali bersuara lantang menuntut Manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) menepati janji lama terkait akses Jalan Magadha menuju Banjar Giri Dharma. Meskipun tembok penghalang telah dibongkar sebagian, warga menilai langkah itu belum menyelesaikan persoalan, bahkan dianggap melanggar kesepakatan yang sudah dibuat sejak 30 Oktober 2007.

Sikap tegas masyarakat dituangkan dalam Berita Acara Paruman Prajuru Desa Adat Ungasan Nomor 06.1/DAU/X/2025, yang digelar pada 4 Oktober 2025 di Kantor Perbekel Desa Ungasan. Paruman yang dihadiri perangkat desa, prajuru adat, sabha desa, hingga kelian banjar adat itu membahas soal pemagaran beton oleh Manajemen GWK/PT GAIN.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Desa Adat Ungasan menyepakati 10 poin tuntutan utama sebagai berikut:

1. Mendorong pelaksanaan rekomendasi DPRD Provinsi Bali yang telah disampaikan kepada Gubernur Bali dan Bupati Badung agar GWK membongkar serta memindahkan pagar beton ke sisi utara dan timur, baik di lingkar timur maupun barat, sehingga tidak menutup akses warga menuju rumah mereka.

2. Jika GWK tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, Desa Adat Ungasan bersama lembaga adat dan dinas akan menggelar jumpa pers dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada media agar publik mengetahui ketidakpatuhan GWK.

3. Bila setelah pernyataan sikap itu GWK tetap tidak membongkar pagar sesuai aspirasi masyarakat, seluruh warga bersama lembaga adat dan dinas akan menduduki pintu gerbang GWK sebagai bentuk protes.

4. Pemerintah Desa Adat dan Desa Dinas diminta tidak menandatangani izin kegiatan apapun bagi PT GAIN/GWK selama pagar belum dibongkar sepenuhnya sesuai rekomendasi DPRD Bali.

5. Menolak rencana pengalihan jalan alternatif yang ditawarkan GWK dan menegaskan bahwa akses menuju rumah penduduk serta SD Negeri 8 Ungasan harus dipertahankan seperti semula

6. Menuntut agar Manajemen GWK menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat lokal, memberikan kepastian hukum, dan tidak lagi melakukan penutupan akses jalan warga, siapa pun manajemennya di masa depan.

7. Menyesalkan perbedaan data antara BPN Badung dan BPN Kanwil Bali terkait status jalan lingkar timur dan barat GWK, karena menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi dan membingungkan publik.

8. Menegaskan bahwa berdasarkan berita acara 3 September 2007, telah ada badan jalan dan Pemerintah Kabupaten Badung bahkan pernah mengaspal jalan di lingkar timur dan barat sebagai fasilitas umum.

9. Menggarisbawahi bahwa pengaspalan jalan hanya dilakukan karena warga telah merelakan tanahnya untuk kepentingan umum, sehingga penutupan jalan saat ini dianggap mencederai pengorbanan tersebut.

10. Menuntut GWK mematuhi PP Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 43 huruf a, yang melarang menutup atau mengurung pekarangan maupun bidang tanah lain yang menjadi akses publik atau jalan umum.

Bendesa Adat Ungasan, I Wayan Disel Astawa, menegaskan bahwa masyarakat telah lama menunjukkan itikad baik dengan menempuh jalur komunikasi, mediasi, dan surat resmi kepada pihak GWK. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret yang menunjukkan penyelesaian tuntas.

“Yang kami harapkan adalah ketegasan. Pembongkaran sebagian pagar bukan solusi, karena lokasi yang digali sekarang bukan badan jalan sebagaimana kesepakatan 2007,” ujar Disel Astawa.

Ia menambahkan, berdasarkan berita acara 30 Oktober 2007, PT GAIN selaku pemilik awal kawasan GWK telah sepakat membuka akses jalan selebar lima meter bagi masyarakat Banjar Giri Dharma dan Desa Adat Ungasan. Kesepakatan itu kini diabaikan setelah terjadi perubahan kepemilikan lahan.

“Walaupun dijual, PT GAIN tidak bisa menghapus perjanjian itu karena badan hukumnya masih ada. Pergantian manajemen atau pemilik tidak boleh mengingkari komitmen yang sah,” tegasnya.

Sementara itu, pihak Manajemen GWK dalam keterangan persnya pada 8 Oktober 2025 menyatakan telah menggeser pagar beton di sisi selatan kawasan dan sedang menyiapkan jalur pengalihan sebagai akses alternatif bagi warga Banjar Giri Dharma. Pihaknya menegaskan langkah itu dilakukan untuk menjaga harmonisasi antara kepentingan masyarakat lokal dan pengelolaan kawasan pariwisata.

Namun, warga menilai langkah itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal karena justru memanfaatkan lahan warga lain yang sudah dibangun. Mereka tetap bersikeras agar akses Jalan Magadha menuju Pura Pengulapan dikembalikan seperti semula sesuai kesepakatan 2007.

Share:

Warga Ungasan Tuntut GWK Tepati Janji Lama: Akses Jalan Magadha Harus Dikembalikan Sesuai Kesepakatan 2007

Disel Astawa

Foto: Bendesa Adat Ungasan, I Wayan Disel Astawa, saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu 11 Oktober 2025.

Badung 

Masyarakat Desa Adat Ungasan kembali menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang mengalihkan akses Jalan Magadha ke arah selatan. Meski tembok penghalang menuju Banjar Giri Dharma telah dibongkar, warga menilai langkah itu bukan solusi, melainkan bentuk pengingkaran atas perjanjian yang telah disepakati sejak tahun 2007.

Sikap resmi masyarakat Desa Adat Ungasan disampaikan melalui paruman yang digelar pada 4 Oktober 2025. Kemudian pada Sabtu (11/10), Bendesa Adat Ungasan, I Wayan Disel Astawa, membacakan 10 poin pernyataan sikap di Pura Dalem Desa Adat Ungasan. Dalam pernyataan itu, warga menegaskan bahwa apabila tuntutan mereka tidak direspons, masyarakat siap menduduki pintu depan kawasan GWK.

“Kami sudah pernah menyampaikan surat, namun hingga kini belum ada kejelasan. Yang kami harapkan adalah adanya ketegasan dari pihak terkait, karena pembongkaran yang dilakukan pihak GWK saat ini bukanlah solusi,” ujar Disel Astawa.

Ia menegaskan, lokasi yang kini digali bukan badan jalan sebagaimana tercantum dalam berita acara tertanggal 30 Oktober 2007.

Dalam berita acara tersebut, disebutkan bahwa PT GAIN, selaku pemilik awal kawasan GWK, bersama pengacaranya telah menyepakati pembukaan akses jalan selebar lima meter untuk kepentingan masyarakat Desa Adat Ungasan dan Banjar Giri Dharma. Namun, kesepakatan itu kini dianggap diabaikan setelah PT GAIN menjual lahan tersebut kepada pihak baru.

“Walaupun dijual, PT GAIN tidak bisa mengabaikan kesepakatan itu, karena badan hukum PT GAIN masih ada. Baik sebelum maupun sesudah akuisisi oleh Pak Nyoman Nuarta, komitmen itu harus tetap dijalankan. Jika tidak, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang sah bahkan bisa dikatakan inkonstitusional,” tegasnya.

Masyarakat Ungasan mendesak agar akses Jalan Magadha dikembalikan seperti semula, sesuai dengan isi kesepakatan tahun 2007. Mereka juga meminta agar lahan jalan tersebut dikeluarkan dari Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT GAIN. 

“Yang kami tuntut adalah kejelasan hukum. Jalan yang kini ditutup tembok itu seharusnya digeser dan dikembalikan sebagai jalan umum. Kami punya data dan bukti yang jelas,” kata Disel Astawa.

Ia menambahkan, rekomendasi terkait pembukaan jalan sebenarnya sudah diterbitkan. Namun hingga kini belum dijalankan oleh pihak terkait. 

“Bola sekarang ada di tangan eksekutif. Persoalan ini sudah terlalu lama tertunda. Kami tetap berupaya menjalin komunikasi agar situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali itu juga menegaskan bahwa masyarakat tidak berniat menentang pemerintah, melainkan hanya menuntut hak mereka atas akses jalan. 

“Kami tidak ingin dianggap keras terhadap pemerintah, tapi kalau tidak ada respons yang jelas, wajar kalau masyarakat bereaksi spontan,” katanya.

Sementara itu, Manajemen GWK dalam keterangan persnya pada Rabu (8/10) menyampaikan bahwa pihaknya telah menggeser tembok di sisi selatan kawasan dan tengah menyiapkan jalur pengalihan jalan sebagai akses alternatif bagi masyarakat Banjar Giri Dharma.

Langkah ini, menurut pihak GWK, merupakan bagian dari upaya harmonisasi antara pengelolaan kawasan pariwisata dengan kepentingan masyarakat lokal. Manajemen juga berkomitmen menyelesaikan proses penggeseran dan pembangunan jalan baru dalam dua hingga tiga minggu ke depan.

Meski demikian, masyarakat Ungasan menilai pengalihan jalan tersebut justru tidak sesuai dengan perjanjian awal karena memanfaatkan lahan warga lain yang telah dibangun. Warga tetap bersikeras agar Jalan Magadha menuju Pura Pengulapan dikembalikan sepenuhnya sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam berita acara tahun 2007.

Kini, nasib akses Jalan Magadha bergantung pada langkah cepat pemerintah dan pihak GWK dalam menindaklanjuti rekomendasi yang sudah ada. Warga berharap penyelesaian segera dilakukan agar situasi tetap kondusif dan hak masyarakat atas akses jalan tidak kembali terabaikan.

Share:

Rabu, 08 Oktober 2025

Alih Fungsi Lahan di Bali Kian Masif, Puspanegara Desak Pengawasan dan Penegakan Hukum Diperkuat

Foto: Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Badung yang juga Ketua Fraksi Gerindra, I Wayan Puspanegara, SP., M.Si.

Badung 

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Badung yang juga Ketua Fraksi Gerindra, I Wayan Puspanegara, SP., M.Si., menyoroti semakin masifnya alih fungsi lahan di Bali yang kini dinilai sudah berada pada tingkat mengkhawatirkan. Ia menegaskan, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola ruang yang belum tertangani dengan baik.

“Kita melihat bersama bahwa alih fungsi lahan di Bali saat ini terjadi begitu masif. Pemerintah tampaknya kesulitan menahan lajunya. Hal ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola ruang kita,” ujar Puspanegara.

Menurutnya, penyebab utama maraknya alih fungsi lahan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali. Dorongan pembangunan datang tidak hanya dari sektor pariwisata, tetapi juga dari meningkatnya kebutuhan tempat tinggal seiring pertumbuhan penduduk. Akibatnya, pengaplingan lahan secara besar-besaran untuk pembangunan perumahan terjadi hampir di setiap wilayah.

Selain itu, pembangunan untuk kepentingan pariwisata juga kerap melanggar ketentuan tata ruang yang berlaku. Banyak pihak mendirikan akomodasi dan fasilitas pendukung hanya karena mengikuti tren tanpa memperhatikan status lahannya. “Banyak orang membangun hanya karena melihat tetangganya juga membangun. Padahal, sebagian kawasan itu termasuk dalam kategori lahan sawah dilindungi (LSD) atau lahan pertanian produktif berkelanjutan (LP2B). Tak jarang lahan-lahan tersebut berubah fungsi menjadi area wisata atau tempat usaha,” ungkapnya.

Puspanegara menilai, akar masalah sesungguhnya terletak pada lemahnya supervisi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. “Alih fungsi lahan yang masif terjadi karena lemahnya pengawasan dan penegakan aturan. Banyak orang berpikir, ‘di sebelah boleh membangun, kenapa saya tidak?’ Padahal mungkin lahannya termasuk kawasan hijau, LSD, atau LP2B,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa meski pemilik tanah memiliki hak keperdataan untuk memanfaatkan lahannya, hak tersebut tidak boleh dijalankan tanpa memperhatikan aturan tata ruang yang telah ditetapkan. “Pemerintah perlu membuat kebijakan yang adil agar kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan bisa seimbang,” katanya.

Lebih lanjut, Puspanegara menekankan bahwa sebenarnya Bali sudah memiliki perangkat hukum yang cukup jelas untuk mengatur tata ruang. Mulai dari RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) di tingkat provinsi, RTRK di tingkat kabupaten, hingga RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) sebagai turunannya. Semua dokumen tersebut telah menentukan zona mana yang boleh dibangun dan mana yang wajib dilindungi, termasuk kawasan LSD, LP2B, jalur hijau, konservasi, dan area rawan bencana seperti jurang.

“Masalahnya bukan pada aturan, tetapi pada pelaksanaannya. Di sinilah kita perlu memperkuat dua hal penting: supervisi dan penegakan hukum terhadap tata ruang kita,” tutupnya.


Share:

Selasa, 07 Oktober 2025

Menpar Sebut Penglipuran Adalah Laboratorium Hidup Pariwisata Berkelanjutan


Foto: Istimewa

Bangli

Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli tak lagi sekadar etalase desa wisata Bali. Kini, desa yang dikenal karena kebersihan dan keteraturan tata ruangnya itu melangkah lebih jauh dengan menerapkan konsep pariwisata regeneratif, sebuah pendekatan yang tak hanya menjaga alam dan budaya, tapi juga memperbaikinya bagi generasi mendatang.

Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhani, menyebut Penglipuran sebagai “laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan Indonesia.” Predikat itu bukan tanpa alasan. Desa ini memadukan filosofi konservasi dan kesejahteraan secara nyata di lapangan.

Ciri khas Penglipuran tampak dari tata ruangnya yang simetris, kebersihan yang nyaris sempurna, dan hutan bambu seluas 75 hektare yang dikelola mandiri oleh warga. Hutan itu menjadi sumber kehidupan: menjaga keseimbangan ekologi sekaligus mendatangkan ribuan wisatawan tiap bulan.

Dari sinilah lahir gagasan baru: konservasi tak harus mengorbankan ekonomi. Di Penglipuran, menjaga alam berarti menumbuhkan kesejahteraan.

“Penglipuran berhasil menjaga harmoni antara alam, budaya, dan ekonomi. Inilah arah baru pariwisata Indonesia,” ujar Widiyanti dalam kunjungan kerja, Selasa, 30 September 2025.

Di jantung desa berdiri Pasar Penglipuran, pusat ekonomi yang sepenuhnya dikelola masyarakat. Di sana, wisatawan dapat menemukan kerajinan bambu, kuliner tradisional, hingga kain khas Bali yang dijual langsung oleh warga. Tak ada investor besar, tak ada rantai distribusi panjang. Semua keuntungan kembali ke desa, membentuk ekonomi sirkular berbasis komunitas.

“Bagi kami, yang penting bukan sekadar ramai dikunjungi, tapi lestari. Kami ingin desa ini tetap hidup dan menjadi inspirasi,” kata Wayan Sumiarsa, pengelola Desa Penglipuran.

Selain panorama dan kearifan lokal, Penglipuran menawarkan pengalaman budaya yang interaktif. Wisatawan dapat belajar membuat canang sari, melukis di atas bambu, atau mencicipi Loloh Cemcem dan Kelopon Ketela Ungu, dua kuliner khas yang kini digemari turis mancanegara.

Pariwisata di Penglipuran bukan sekadar hiburan, tapi juga ruang pembelajaran tentang filosofi keseimbangan hidup Bali: palemahan, pawongan, dan parahyangan.

Penglipuran kini menjadi contoh konkret bahwa pariwisata tidak harus eksploitatif. Dengan menggabungkan prinsip ekologis, budaya, dan ekonomi lokal, desa ini membalikkan paradigma lama, dari industri yang menghabiskan menjadi industri yang membangun kembali.

Bagi banyak pihak, Penglipuran bukan hanya destinasi, tapi simbol kebangkitan cara berpikir baru dalam pariwisata Indonesia: bahwa keberlanjutan sejati hanya bisa lahir dari kemandirian dan kesadaran kolektif warga.

Share:

BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob di Bali, 7–11 Oktober 2025

Foto: Istimewa.

Denpasar

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang dapat melanda wilayah pesisir Bali pada 7–11 Oktober 2025. Fenomena ini dipicu oleh fase Perigee—saat jarak antara bulan dan bumi berada pada titik terdekat.

Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar, Cahyo Nugroho, menjelaskan bahwa fase Perigee bertepatan dengan bulan purnama yang jatuh pada 7 Oktober 2025. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan tinggi muka air laut secara signifikan.

“Adanya fenomena fase Perigee dan bulan purnama berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum pada 7–11 Oktober 2025,” ujar Cahyo saat dihubungi, Senin, 6 Oktober 2025.

Hasil pemantauan data water level dan prediksi pasang surut BMKG menunjukkan, sejumlah kawasan pesisir Bali berpotensi mengalami banjir rob. Di antaranya Pesisir Gianyar, Pesisir Kuta (Badung), Pesisir Tabanan, Pesisir Klungkung, dan Pesisir Karangasem.

Menurut Cahyo, waktu kejadian pasang maksimum akan berbeda di tiap daerah, tergantung kondisi topografi dan pasang harian laut setempat. “Dampaknya dapat dirasakan pada aktivitas masyarakat pesisir, seperti bongkar muat di pelabuhan, aktivitas perikanan darat, tambak garam, hingga permukiman di tepi pantai,” katanya.

BMKG mengimbau masyarakat dan otoritas pelabuhan agar mewaspadai kenaikan muka air laut selama periode tersebut. Pemerintah daerah diharapkan memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang sebelum mengizinkan aktivitas laut, terutama di wilayah yang rawan genangan.

Fenomena Perigee merupakan peristiwa astronomis yang terjadi secara berkala setiap 27–28 hari. Namun, ketika bertepatan dengan fase bulan purnama, efek gravitasinya terhadap pasang surut laut bisa meningkat dan memicu banjir rob di kawasan pesisir rendah.

Bali kerap menghadapi ancaman banjir rob saat fase bulan purnama beriringan dengan Perigee. Meski sifatnya sementara, dampaknya nyata bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada aktivitas laut. BMKG meminta warga tetap waspada, bukan panik.

Share:

Belum Ada Lokasi, Bandara Bali Utara Masih di Atas Kertas? Ini Penjelasan Dishub Prov. Bali


Foto: Istimewa.

Denpasar

Isu pembangunan Bandara Bali Utara kembali mengemuka setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Sejumlah pihak menafsirkan beleid itu sebagai sinyal bahwa lokasi bandara telah ditentukan. Namun, Pemerintah Provinsi Bali membantah klaim tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Nusakti Yasa Weda, menegaskan bahwa Perpres 12/2025 tidak menyebutkan secara eksplisit di mana bandara akan dibangun. “Pencantuman Bandara Internasional Bali Baru atau Bali Utara di dalam Perpres sifatnya masih berupa arahan,” kata Nusakti, Senin, 6 Oktober 2025.

Dalam Lampiran IV Perpres 12/2025 tentang Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Bali, pemerintah pusat memang mencantumkan sejumlah proyek strategis, salah satunya pembangunan Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara. Namun, dokumen tersebut tidak memuat penetapan lokasi, nama resmi, atau waktu pelaksanaan proyek.


Masih Perlu Kajian dan Lahan yang Jelas

Menurut Nusakti, penentuan lokasi bandara baru tidak bisa dilakukan tanpa kajian komprehensif dan ketersediaan lahan yang sudah pasti. “Penetapan lokasi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan, termasuk studi kelayakan teknis dan operasional sesuai standar International Civil Aviation Organisation (ICAO),” ujarnya.

Ia menambahkan, proyek sebesar bandara internasional tidak bisa berdiri hanya berdasarkan arahan kebijakan. Diperlukan studi kelayakan, master plan, dan penguasaan lahan yang sah sebelum pemerintah bisa melangkah lebih jauh. “Kalau lahan belum ada, lokasi belum ditetapkan, berarti masih jauh dari tahap pembangunan,” kata dia.


Deretan Proyek Strategis di Pulau Dewata

Selain bandara, Perpres 12/2025 juga mencantumkan sejumlah proyek besar di Bali, mulai dari Tol Gilimanuk–Mengwi, rencana Tol Singapadu–Ubud–Bangli–Kintamani menuju Bandara Bali Utara, hingga Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung. Ada pula pengembangan Pelabuhan Gunaksa, Kawasan Perdesaan Shiny di Tabanan, serta program pengurangan risiko bencana Gunung Agung.

Daftar proyek tersebut menunjukkan arah pembangunan Bali yang semakin mengedepankan pemerataan antarwilayah. Namun, tanpa kepastian lokasi dan studi mendalam, proyek bandara di Bali Utara masih sebatas rencana di atas kertas.


Arah Politik Pembangunan

Isu bandara Bali Utara sejatinya bukan hal baru. Gagasan ini telah muncul sejak satu dekade lalu, namun selalu terbentur masalah lokasi dan kelayakan lingkungan. Pemerintah pusat kini kembali menghidupkannya lewat Perpres 12/2025—tapi tanpa kepastian eksekusi.

Bagi Pemerintah Provinsi Bali, kehati-hatian menjadi kunci. “Kami akan mengikuti setiap proses sesuai aturan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Nusakti.

Sementara publik menunggu kejelasan, proyek bandara Bali Utara masih terbang di udara — belum menemukan landasan.

Share:

Senin, 06 Oktober 2025

Praktisi Hukum Ida Bagus Kiana, S.H. Soroti Kepemilikan Vila WNA di Bali, Ingatkan Bahaya Legalitas Cacat Hukum


Foto: Praktisi hukum, Ida Bagus Kiana, S.H.

Denpasar

Maraknya kepemilikan vila oleh warga negara asing (WNA) di Bali kembali menjadi sorotan publik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum dan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan, terutama terkait legalitas pendirian bangunan di wilayah yang memiliki tata ruang ketat dan nilai-nilai kearifan lokal yang harus dijaga.

Praktisi hukum Ida Bagus Kiana, S.H., menegaskan bahwa dari sudut pandang hukum, kepemilikan atau pendirian vila oleh WNA pada dasarnya tidak menjadi masalah selama seluruh persyaratan formal terpenuhi. 

“Pada prinsipnya, sepanjang semua persyaratan formal dipenuhi, mulai dari lokasi, perizinan, hingga legalitas lain yang dibutuhkan, itu tidak menjadi masalah. Namun, permasalahan muncul apabila proses pendiriannya tidak sesuai aturan yang berlaku di wilayah setempat,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan yang timbul bukan hanya sebatas administratif, tetapi juga dapat berdampak luas terhadap lingkungan.

 “Hal ini sangat berpengaruh, misalnya terhadap bencana banjir yang baru lalu. Sepanjang legalitas formalnya tidak jelas atau cacat hukum, kita harus berhati-hati dalam mengambil tindakan terhadap WNA,” tegasnya.

Menurutnya, banyak kasus di mana secara formal vila-vila milik WNA tampak sah karena telah memiliki sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB). Namun, ketika ditelusuri lebih dalam, proses perolehannya ternyata bermasalah.

 “Contohnya, tanah negara yang secara diam-diam dialihkan dengan cara-cara tidak sah. Sering kali penegasan hak tanah cukup hanya dengan bukti pipil dan pembayaran pajak. Jika kepala desa mau mengeluarkan surat keterangan, maka hal itu bisa dipakai untuk mengurus sertifikat. Dari situ, keluarlah izin untuk mendirikan vila. Tetapi kenyataannya, jika proses itu cacat hukum, maka izin dan sertifikat tersebut pun bermasalah,” jelasnya.

Situasi seperti ini, lanjutnya, berpotensi menimbulkan citra buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya Bali, di mata internasional.

 “Inilah yang berbahaya. Orang asing bisa beranggapan bahwa hukum di Indonesia tidak tegak dan tidak konsisten. Mereka bisa merasa dirugikan dan menyampaikan hal ini ke luar negeri, yang pada akhirnya merusak citra penegakan hukum kita. Seperti yang pernah disampaikan Pak Yusril, hukum kita kadang multitafsir, dan itu yang dikhawatirkan,” ujarnya.

Ida Bagus Kiana, S.H. menilai, pemerintah perlu melakukan langkah serius dalam bentuk survei dan penelitian mendalam untuk menelusuri bagaimana tanah yang seharusnya dilindungi, seperti kawasan mangrove, bisa beralih menjadi milik pribadi, apalagi milik WNA. 

“Pasti ada sesuatu yang tidak beres, dan inilah yang harus ditelusuri,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa akar persoalan bukan terletak pada tatanan hukum, melainkan pada oknum yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan legalitas formal seperti sertifikat dan izin. 

“Pada dasarnya bukan tataan hukumnya yang salah, melainkan oknum manusia yang menjalankan proses ini, yakni mereka yang punya kewenangan mengeluarkan legalitas formal seperti sertifikat maupun izin. Jadi, jangan langsung menyalahkan orang asing. Karena mereka akan berkata: ‘Saya punya sertifikat, saya punya izin, saya punya bukti. Mengapa sekarang muncul masalah?’” paparnya.

Ida Bagus Kiana kemudian mengingatkan agar pemerintah dan aparat penegak hukum bersikap cermat dan konsisten.

 “Itulah yang dikhawatirkan. Jangan sampai mereka berbicara di luar negeri bahwa penegakan hukum di Indonesia, khususnya Bali, tidak berjalan baik,” tandasnya.

Share:

Niluh Djelantik Soroti Maraknya Akomodasi Ilegal di Bali: “Bali Bagai Ibu yang Tercampakkan”



Foto: Senator DPD RI Dapil Bali, Niluh Djelantik.

Denpasar

Temuan Kementerian Pariwisata terkait ribuan akomodasi wisata tanpa legalitas di Bali kembali memicu sorotan tajam terhadap lemahnya pengawasan sektor pariwisata di daerah ini. Salah satu yang paling vokal menanggapi persoalan tersebut adalah Senator DPD RI Dapil Bali, yang juga aktivis dan pengusaha fesyen, Niluh Djelantik.

Sebelumnya, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, mengungkapkan masih banyak usaha akomodasi di Bali yang beroperasi tanpa izin resmi. “Hal ini memicu persaingan usaha tidak sehat, menurunkan kualitas layanan wisatawan, sekaligus menimbulkan risiko hukum dan keamanan,” ujar Rizki, Sabtu (4/10).

Kemenpar mencatat sedikitnya 2.612 unit akomodasi nonresmi atau ilegal telah teridentifikasi di Bali. Pemerintah daerah kini tengah melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap unit-unit tersebut untuk memastikan legalitasnya. Rizki menegaskan, ke depan seluruh akomodasi yang terdaftar di Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin resmi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Legalitas usaha harus jelas agar seluruh pihak terlindungi,” ujarnya. Pemerintah pusat pun akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun regulasi yang lebih ketat mengenai perizinan akomodasi wisata, disertai pendampingan melalui coaching clinic OSS.

Namun, di tengah upaya pembenahan tersebut, Niluh Djelantik menumpahkan keprihatinannya melalui unggahan di media sosial. Dengan nada emosional, ia menulis, “BALI BAGAI IBU YANG TERCAMPAKKAN.”

Menurut Niluh Djelantik, di daerah lain, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif berjalan harmonis demi kemajuan daerah. Tetapi di Bali, ujar dia, dirinya justru kerap dijadikan “musuh bersama” ketika menyuarakan kritik atas maraknya praktik usaha ilegal, terutama yang melibatkan warga negara asing (WNA).

“Semua masukan dan kritikan yang kusampaikan adalah bagian dari upaya menjaga hak warga Bali yang periuk nasinya sudah direbut dengan ugal-ugalan oleh WNA dan oknum warga lokal yang diajak bekerja sama,” tulisnya.

Ia menambahkan, ketika memperjuangkan hak masyarakat Bali, dirinya berulang kali menghadapi somasi dan laporan polisi, baik dari WNA maupun oknum pejabat. 

“Nih lihat berita malam ini. Paham mengapa Mbok konsisten menuntut agar aturan ditegakkan. Kalau sudah begini, mau apa? Di mana mata, hati, dan telinga yang kemarin menghujat Mbok Niluh?” ujarnya.

Niluh Djelantik mengaku telah belasan tahun berjuang sendirian menyuarakan pelanggaran-pelanggaran tersebut, hanya ditemani dukungan warganet. Ia menilai banyak pejabat baru bersuara setelah kondisi Bali memburuk. 

“Saat kondisi sudah parah baru berteriak Bali tidak baik-baik saja, sebelumnya justru sering mengecam Niluh Djelantik agar jangan keras-keras menindak WNA ilegal,” katanya.

Dalam unggahannya, Niluh Djelantik juga menantang pemerintah untuk menunjukkan keberanian dalam menindak tegas pelaku usaha ilegal.

 “Ayo tunjukkan nyali, data dan sidak semua usaha milik WNA yang tidak sah atau ilegal. Mbok bantu dan temani kalian,” tegasnya.

Niluh Djelantik menegaskan bahwa tingkat tekanan hidup masyarakat yang meningkat, hingga menjadikan Bali salah satu daerah dengan angka bunuh diri tertinggi di Indonesia, harus menjadi alarm bagi pemerintah.

 “Jangan tunggu Bali hancur lebur. Artinya, ada yang keliru dalam mengelola Bali,” tulisnya.

Share:

Kategori

Arquivo do blog

Definition List

Support