Foto: Anggota Komisi IX DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, Tutik Kusuma Wardhani.
Jakarta (aspirasibali.my.id)
Anggota Komisi IX DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, Tutik Kusuma Wardhani, meminta Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti Rabies (SAR) di Bali mencukupi. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Rapat kerja tersebut membahas evaluasi capaian cakupan imunisasi secara nasional maupun daerah, termasuk pelaksanaan imunisasi rutin, kegiatan kejar imunisasi pada kelompok rentan, serta upaya pengendalian rabies melalui vaksinasi.
Dalam kesempatan itu, Tutik menyoroti tingginya populasi anjing di Bali yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko penyebaran rabies apabila tidak diimbangi dengan langkah pencegahan yang memadai. Menurutnya, Bali saat ini menjadi provinsi dengan populasi anjing tertinggi di Indonesia, dengan jumlah mencapai sekitar 1,16 juta ekor yang sebagian besar merupakan anjing liar.
Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya terkait ketersediaan VAR dan SAR sebagai langkah penanganan kasus gigitan hewan penular rabies.
“Khusus untuk di Bali, perlu dipastikan ketersediaan VAR dan SAR supaya mencukupi, sebab populasi anjing di Bali sebanyak 1,16 juta ekor dengan mayoritas anjing liar. Dalam pengawasan saya di lapangan, gerakan pencegahan ini masih dilakukan secara partial oleh komunitas tertentu seperti PDHI (Persatuan Dokter Hewan Indonesia). Saya sendiri sering terlibat dalam kegiatan bakti sosial ini melalui sterilisasi untuk anjing-anjing betina dan vaksinasi,” ujar Tutik.
Politisi Partai Demokrat itu juga mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian dalam penanganan rabies di Bali. Menurutnya, pendekatan terpadu melalui konsep One Health perlu diperkuat dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian guna menangani penyakit zoonosis secara lebih efektif.
Ia menegaskan bahwa pengendalian rabies tidak cukup hanya dilakukan melalui penanganan kesehatan manusia, tetapi juga harus menyentuh pengendalian populasi dan kesehatan hewan sebagai sumber penularan.
“Ini sudah darurat sekali. Jadi Bali sudah merupakan provinsi yang memiliki populasi anjing tertinggi di Indonesia, terutama itu didominasi oleh anjing-anjing liar Pak Menteri", katanya.
"Tentunya kami mendorong agar kementerian kesehatan terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian pertanian khusus untuk Bali melalui pendekatan one health untuk penanganan penyakit zoonosis seperti rabies ini." Tambahnya.
Melalui rapat kerja tersebut, isu pengendalian rabies menjadi salah satu perhatian yang disampaikan Komisi IX DPR RI kepada Kementerian Kesehatan, terutama untuk daerah dengan tingkat populasi hewan penular rabies yang tinggi seperti Bali. Ketersediaan VAR dan SAR, penguatan vaksinasi hewan, serta kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam menekan risiko penularan rabies dan melindungi kesehatan masyarakat.