Foto: Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Bali dari Fraksi Partai Demokrat, Tutik Kusuma Wardhani.
Denpasar (aspirasibali.my.id)
Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membuka peluang pemanfaatan kantin sekolah sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Bali dari Fraksi Partai Demokrat, Tutik Kusuma Wardhani. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas penyajian makanan sekaligus memperkuat pengawasan pelaksanaan program di lapangan.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, menyampaikan bahwa pemerintah membuka peluang memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia, termasuk kantin sekolah, sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan tersebut ditempuh untuk memperluas jangkauan program sekaligus mengurangi beban pembiayaan yang selama ini bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menanggapi hal tersebut, Tutik mengaku mengapresiasi langkah evaluasi yang dilakukan BGN pasca sejumlah persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
"Saya sangat mengapresiasi langkah tegas yang diambil BGN setelah terjadinya kasus yang sama-sama sangat kita sesalkan ini. Sejak awal, saya sebenarnya sudah mengingatkan Badan Gizi Nasional agar program yang baik ini terus dievaluasi dalam pelaksanaannya di lapangan," kata Tutik.
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang perlu segera dibenahi adalah aspek pengawasan. Ia menilai lemahnya pengawasan selama ini menjadi faktor yang menyebabkan masih ditemukannya berbagai permasalahan di sejumlah dapur MBG.
"Menurut saya, salah satu persoalan yang terjadi selama ini adalah pengawasan yang kurang optimal. Karena itu, saya sangat mendukung jika ke depan akan dilakukan perubahan sistem, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah. Saya mendukung langkah tersebut karena kantin dinilai layak menjadi mitra kerja Badan Gizi Nasional dalam penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)," ujarnya.
Meski demikian, Tutik mengingatkan bahwa pelibatan kantin sekolah harus dibarengi dengan pembinaan dan pengawasan yang ketat agar seluruh fasilitas yang terlibat benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan BGN.
"Namun, yang terpenting adalah bagaimana kantin-kantin tersebut diarahkan agar benar-benar memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan BGN. Jangan sampai terulang seperti sebelumnya, ketika kondisi yang sebenarnya tidak memenuhi syarat justru tetap diloloskan," tegasnya.
Ia menilai keberadaan kantin sekolah memiliki sejumlah keunggulan dibanding dapur yang berlokasi jauh dari penerima manfaat. Selain lebih dekat dengan siswa, distribusi makanan juga dapat dilakukan lebih cepat sehingga kualitas makanan tetap terjaga.
"Kantin-kantin ini perlu dibimbing dan diarahkan dengan baik karena pelibatan mereka memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah dalam proses penyajian makanan. Kantin berada dekat dengan lokasi konsumsi sehingga makanan yang didistribusikan kepada para siswa dapat lebih segar, lebih aman, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan oleh pihak kantin. Selain itu, pengawasannya juga akan lebih mudah dilakukan," jelasnya.
Tutik juga mengungkapkan bahwa selama ini dirinya aktif melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan. Dari hasil kunjungan tersebut, ia masih menemukan sejumlah dapur yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan.
"Selama ini saya melihat pengawasannya memang kurang baik. Saya banyak memantau langsung di lapangan dan beberapa kali turun sendiri untuk melihat kondisi yang ada. Dari hasil pemantauan tersebut, saya menemukan masih banyak dapur yang sebenarnya tidak layak, tetapi tetap diloloskan," ungkapnya.
Temuan tersebut, menurut Tutik, harus menjadi bahan evaluasi serius bagi BGN. Ia mengaku telah menyampaikan berbagai catatan kepada jajaran BGN, termasuk petugas yang bertugas di daerah, khususnya di Bali.
"Karena itu, kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi. Saya juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada BGN, termasuk kepada staf BGN yang bertugas di daerah, khususnya di Bali. Saya menegaskan bahwa apabila sudah diberikan peringatan namun tetap tidak diindahkan, maka perlu ada tindakan tegas, termasuk pemberian sanksi berupa suspensi," katanya.
Lebih lanjut, Tutik menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Pasalnya, masih terdapat banyak titik layanan yang belum beroperasi sehingga perbaikan sistem dapat dilakukan sebelum cakupan program semakin luas.
"Apalagi saat ini masih banyak titik yang belum beroperasi. Kondisi tersebut menjadi momentum yang tepat untuk melakukan pembenahan agar pelaksanaan program MBG ke depan dapat berjalan lebih baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan," pungkasnya.