Badung, AspirasiBali
Pemerintah Kabupaten Badung bergerak cepat menyikapi laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 157 karyawan FINNS Recreation Club. Melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), tim gabungan turun langsung ke lapangan pada Senin (23/6) untuk melakukan verifikasi fakta di lokasi perusahaan.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Disperinaker Badung, Eka Merthawan, didampingi Tim Siaga PHK yang terdiri dari unsur Mediator Hubungan Industrial, Perlindungan Tenaga Kerja, Pengantar Kerja, dan Penyuluh Industri.
"Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab dan respon cepat Pemkab Badung untuk memastikan proses PHK benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja," tegas Eka.
Dalam pernyataannya, Eka menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap nasib ratusan pekerja yang terdampak. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong penyelesaian yang adil dan berbasis dialog antara pihak manajemen dan pekerja. Disperinaker, katanya, tidak akan tinggal diam dan akan mengawal seluruh proses agar hak-hak tenaga kerja tetap terlindungi.
"Sebagai implementasi dari misi Bupati Badung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang kesejahteraan sosial, kami akan melakukan pengawasan ketat terhadap proses PHK ini. Kami juga siap memfasilitasi komunikasi dua arah antara manajemen dan pekerja terdampak," ujarnya.
Lebih lanjut, Eka menambahkan bahwa jika dalam dua tahun ke depan FINNS Resort kembali beroperasi, pihak manajemen diharapkan memberikan prioritas kepada 157 pekerja yang telah kehilangan pekerjaan akibat PHK tersebut.
Sikap tegas dan responsif ini menunjukkan komitmen Pemkab Badung untuk menjaga iklim ketenagakerjaan yang adil sekaligus menjamin rasa keadilan sosial di tengah tantangan dunia usaha yang terus berubah.
0 comments:
Posting Komentar