Cegah Keracunan MBG, Certified Food Safety Instructor Daniel: Perlu Pengawasan Ketat Keamanan Pangan, Standar Pengolahan Harus Ditingkatkan

Foto: Certified Food Safety Instructor, Daniel Paulus Ferdinand

Denpasar

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia agar lebih produktif dan kompetitif di masa depan.

Namun, di tengah tujuan mulia tersebut, implementasi program di sejumlah daerah masih dihadapkan pada persoalan serius. Beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi di lapangan menjadi sinyal kuat bahwa aspek keamanan pangan (food safety) belum sepenuhnya diperhatikan secara menyeluruh.

Menurut  Certified Food Safety Instructor, Daniel Paulus Ferdinand, isu keamanan pangan seharusnya menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program makan bergizi di seluruh wilayah Indonesia.

“Terkait dengan program MBG dari pemerintah, di beberapa daerah, khususnya di luar Bali, sempat terjadi kasus keracunan makanan. Menurut analisis saya, sejak kasus itu muncul, baik dari stakeholder maupun pemerintah, belum ada yang menyoroti secara serius isu mengenai food safety atau keamanan pangan. Padahal, hal ini sangat penting, terutama dalam pengolahan makanan, karena berkaitan langsung dengan pencegahan foodborne illness atau penyakit yang disebabkan oleh makanan,” ujar Daniel.

Daniel menjelaskan, ada empat faktor utama yang harus diperhatikan dalam menjaga keamanan pangan, terutama dalam konteks program berskala nasional seperti MBG.

Pertama, faktor food hazard atau bahaya pada makanan.  Bahaya ini terbagi menjadi empat jenis. Bahaya biologis berasal dari bakteri akibat penyimpanan yang tidak benar, sedangkan bahaya kimia bisa disebabkan oleh residu pestisida pada buah atau sayur yang tidak dicuci sesuai prosedur. Selain itu, terdapat bahaya fisik seperti adanya benda asing, misalnya batu, pecahan kaca, atau logam, yang bisa masuk ke makanan selama proses produksi. Faktor terakhir adalah alergen, yang sering kali diabaikan, padahal dapat menimbulkan reaksi serius hingga kematian, terutama bagi anak-anak sekolah yang jumlahnya mencapai jutaan di Indonesia.

Kedua, suhu pengolahan makanan. Daniel menegaskan pentingnya pengawasan suhu karena menjadi titik krusial dalam mencegah pertumbuhan bakteri.

“Makanan panas harus disimpan di atas 60°C, sedangkan makanan dingin harus di bawah 5°C. Suhu antara 5°C hingga 60°C dikenal sebagai food danger zone, di mana bakteri bisa berkembang biak sangat cepat. Dalam waktu empat jam, bakteri dapat berkembang dari dua menjadi empat, delapan, dan seterusnya. Contoh bakteri yang sering ditemukan adalah Salmonella serta jamur penyebab penyakit lainnya,” jelasnya.

Ketiga, sumber daya manusia (SDM). Tenaga pengolah makanan, menurut Daniel, seharusnya memiliki sertifikasi keamanan pangan yang tidak hanya bersifat formalitas.

“Mereka harus benar-benar memahami konsep foodborne illness dan potential hazardous food. Di industri kapal pesiar, misalnya, pekerja wajib memiliki sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang membekali mereka kemampuan menganalisis risiko sebelum memasak dan menangani makanan,” katanya.

Keempat, kebersihan pribadi (personal hygiene) pekerja. Daniel menekankan bahwa kebersihan diri adalah hal mendasar yang tidak boleh diabaikan.

“Prosedur standar seperti mencuci tangan dengan benar, penggunaan hand sanitizer di dapur, serta menjaga kebersihan area kerja harus ditegakkan. Pekerja yang sedang sakit, terutama dengan penyakit menular seperti diare, tidak diperbolehkan bekerja agar tidak menimbulkan cross contamination atau kontaminasi silang pada makanan,” tegasnya.

Dengan memperhatikan keempat aspek tersebut, lanjut Daniel, keamanan pangan dalam program MBG dapat lebih terjamin. Pengawasan yang ketat terhadap standar pengolahan makanan dinilai krusial agar kasus keracunan tidak kembali terulang di masa depan.

“Dengan memperhatikan keempat faktor tersebut, keamanan pangan dalam program MBG dapat lebih terjamin, sehingga kasus keracunan makanan dapat dicegah sejak awal,” pungkasnya.

Read More

Ledakan Akomodasi di Badung Picu Pelanggaran Tata Ruang, Puspa Negara Ingatkan Pentingnya Pengawasan 24 Jam

 

BADUNG

Pertumbuhan pariwisata yang pesat di Kabupaten Badung diiringi tantangan serius berupa maraknya pelanggaran tata ruang dan menjamurnya akomodasi tanpa izin. Pengamat pariwisata yang juga Anggota DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara, menilai kondisi ini merupakan konsekuensi dari pembangunan pariwisata yang berlangsung lebih cepat dibanding kesiapan infrastruktur dan pengawasan.

“Semua orang pernah berpikir bahwa Bali tumbuh menjadi destinasi internasional dengan infrastruktur yang terbatas. Oleh karena itu, timbullah persoalan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu teori pembangunan menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi biasanya diikuti tiga hal: munculnya kawasan kumuh, meningkatnya kriminalitas, dan kerusakan tata ruang. “Hal ini adalah keniscayaan. Dan kita sedang melihat itu terjadi di Badung,” tambahnya.

Puspa Negara mengakui, dari sisi regulasi, Bali sebenarnya sudah memiliki payung hukum, antara lain Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA) dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali. Setiap kecamatan di Badung juga memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mengatur kawasan yang boleh dibangun.

Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terbaru, terdapat kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang seharusnya bebas dari pembangunan. “Pelanggaran di area ini sebenarnya tindak pidana karena melanggar undang-undang tata ruang,” tegasnya.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan pelanggaran berlangsung masif. Puspa Negara menyebut ada dua penyebab utama:

1. Pengawasan terbatas. Pemerintah daerah, khususnya unit teknis, hanya bekerja dengan jam kerja konvensional. “Padahal pariwisata justru berkembang di hari libur. Pengawasan seharusnya dilakukan 24 jam dengan sistem tiga shift, bukan tujuh jam sehari,” katanya.

2. Penegakan hukum belum maksimal. “Regulasi ada, tapi law enforcement belum berjalan optimal. Kita butuh pengawasan yang intensif dan berkesinambungan,” ujarnya.

Ledakan akomodasi di Badung kian terlihat dari data yang diungkap Puspa Negara. Dari lebih dari 40 ribu izin usaha akomodasi yang tercatat, hanya sekitar 10 ribu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD). “Artinya, sekitar 30 ribu usaha belum punya NPWPD. Potensi pajak hotel, restoran, dan hiburan belum tergarap maksimal,” paparnya.

Masalah ini tidak hanya menyangkut pajak, tetapi juga pelanggaran tata ruang. Banyak yang menyoroti vila ilegal atau vila monong, namun sesungguhnya seluruh sektor akomodasi berpotensi bermasalah. Ia merinci lima jenis akomodasi yang menjamur di Badung:

1. Private villa, dibangun untuk kepemilikan pribadi tanpa izin.

2. Kondovilla, vila mirip kondotel yang bisa dijual atau disewakan.

3. Townhouse, seperti rumah kos wisatawan yang marak di Denpasar dan Badung.

4. Kondotel, apartemen sewa yang sering disalahgunakan selama masa visa wisatawan.

5. Strata title, terkait kebijakan golden visa, memungkinkan wisatawan tinggal 5+10 tahun.

Kawasan yang berkembang pesat meliputi Batu Belig, Berawa, Canggu, Munggu, Tibu Beneng, hingga Pantai Seseh. “Pertumbuhan ini sudah menggerus lahan pertanian kita,” tegasnya.

Puspa Negara mencontohkan langkah strategis yang telah dilakukan di Pantai Bingin, Pecatu, berupa inventarisasi akomodasi, penentuan langkah hukum, dan eksekusi di lapangan. Menurutnya, penertiban pascapandemi dapat menjadi peringatan bagi investor agar tidak bertindak semena-mena.

“Kita tidak perlu saling menyalahkan. Yang penting memperjelas peran setiap pihak agar tidak ada pembiaran terhadap pertumbuhan yang tidak terkendali ini,” ujarnya.

Ia menegaskan ada tiga langkah yang harus diperkuat:

1. Law enforcement atau penegakan aturan.

2. Supervisi, monitoring, dan evaluasi yang intensif.

3. Komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder pariwisata.

Puspa Negara juga mendorong adanya pertemuan rutin atau gathering bersama pelaku pariwisata. “Dengan duduk bersama, kita bisa lebih mudah mengidentifikasi pertumbuhan di lapangan,” pungkasnya.

Read More

Bintang Puspayoga, Satu-Satunya Kader Bali di DPP PDI P 2025–2030, Lanjutkan Misi Perempuan Berdaya

 

Badung

 I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang akrab disapa Bintang Puspayoga menjadi satu-satunya kader PDI Perjuangan asal Bali yang dipercaya menduduki jabatan strategis di jajaran pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2025–2030. Pengumuman dan pelantikan pengurus baru dilakukan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Kongres VI PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Sabtu (2/8).

Bintang Puspayoga kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP PDIP—jabatan yang juga ia emban selama masa perpanjangan kepengurusan 2019–2024 yang berlangsung hingga pertengahan 2025. Dalam struktur baru yang berisi 37 orang, ia menjadi satu-satunya wakil Bali, menggantikan nama-nama senior seperti I Made Urip yang tidak lagi masuk dalam susunan pengurus karena alasan usia.

Menanggapi kepercayaan ini, Bintang mengaku siap melanjutkan amanah partai tanpa beban, berbekal pengalaman panjang dalam isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. "Karena lima tahun sebelumnya, saya telah diamanahkan sebagai Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Saat perpanjangan satu tahun kepengurusan kemarin, saya dipercaya pula di posisi itu, sehingga tidak merasa terbebani," ujar Bintang saat dihubungi, Sabtu (2/8).

Program andalan Perempuan Berdaya Indonesia Raya akan kembali menjadi prioritas utama dalam masa baktinya lima tahun ke depan. Program ini telah dijalankan selama satu tahun terakhir secara gotong royong dan kolaboratif. Bintang menggandeng pengurus perempuan DPP PDIP lainnya, serta bersinergi dengan tiga pilar partai—yakni struktural, legislatif, dan eksekutif—hingga ke tingkat anak ranting.

"Karena dipercaya lagi di posisi itu, program tersebut kami lanjutkan. Itu juga merupakan arahan dari Ibu Ketum. Pastinya, kami melaksanakan arahan itu. Turun ke bawah, betul-betul merasakan apa yang dirasakan rakyat, khususnya di bidang perempuan dan anak. Ya, kami turun ke akar rumput, menangis dan tertawa dengan rakyat," ujarnya.

Dalam praktiknya, Bintang telah turun langsung ke berbagai daerah untuk mendampingi dan mengedukasi masyarakat dalam isu-isu strategis seperti pencegahan stunting, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendampingan disabilitas, pemberantasan buta huruf, hingga penguatan ekonomi perempuan.

"Program terintegrasi seperti itu, sudah kami laksanakan di 10 provinsi selama perpanjangan kepengurusan kemarin. Ketika dipercaya lagi di kepengurusan DPP, maka program tersebut menjadi prioritas yang akan dikerjakan ke depannya. Apalagi, itu merupakan instruksi langsung Ibu Ketum. Intinya, kami turun ke bawah," tegasnya.

Di Bali sendiri, program ini telah menyasar hampir seluruh kabupaten/kota. Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Tabanan menjadi tuan rumah pelaksanaan, sementara enam kabupaten lainnya ikut serta melalui sinergi dengan wilayah terdekat. “Jadi, hampir sembilan kabupaten/kota sudah kami edukasi terkait Perempuan Berdaya Indonesia Raya,” tambahnya.

Bintang juga menekankan pentingnya pelibatan kader hingga ke tingkat akar rumput dalam menyebarluaskan semangat program ini. “Peserta dari program itu diharapkan untuk menggeliatkan program tersebut di wilayah masing-masing sehingga anak-anak ranting juga bergerak. Yang penting itu hulunya, atau pencegahan. Itu yang kita edukasi ke teman-teman sampai anak ranting,” ungkapnya.

Terkait upaya menekan angka stunting, Bintang menggarisbawahi perlunya pendekatan menyeluruh, mulai dari edukasi pola makan, pola asuh, hingga sanitasi lingkungan. Menurutnya, penyelesaian di hilir tidak cukup tanpa menyentuh akar persoalan.

"Harapan Ibu Ketum, tidak hanya menurunkan. Melainkan, kalau bisa semangatnya *zero stunting*. Kami tidak bisa melakukan sendiri, perlu kolaborasi dan gotong royong tiga pilar partai," tutup Bintang Puspayoga.

Dengan kembali masuknya Bintang Puspayoga dalam jajaran pengurus inti DPP PDIP, suara perempuan dan Bali kembali mendapat tempat strategis dalam arah kebijakan partai ke depan. Ia menjadi simbol keberlanjutan gerakan kerakyatan dan pemberdayaan yang berpijak pada kerja nyata dan sentuhan langsung kepada masyarakat.

Read More

I Nyoman Parta: Masyarakat Adat Harus Dilibatkan Sejak Awal dalam Proyek Pembangunan

Jakarta

Anggota DPR RI Dapil Bali, I Nyoman Parta, menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam setiap proyek pembangunan yang menyentuh wilayah adat. Hal ini disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara (Minerba), yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Dalam forum tersebut, Parta menekankan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk. Pengakuan konstitusional terhadap eksistensi masyarakat adat tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa masyarakat adat memiliki kedudukan hukum yang kuat dan harus dilibatkan sejak tahap awal perencanaan pembangunan, terutama yang berdampak langsung terhadap hak ulayat dan ruang hidup mereka.

Melalui Undang-Undang Minerba yang baru, diharapkan tidak ada lagi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Parta mendorong agar pelaksanaan UU ini benar-benar mengedepankan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap komunitas-komunitas adat yang selama ini menjadi bagian penting dari keberagaman dan identitas bangsa.

Read More

Paris Pernandes Terima Tantangan Edy Boxing: “Saya Bicara dengan Tinju Saya”

 

BALI – Petinju nasional Paris Pernandes akhirnya angkat suara sekaligus menerima tantangan terbuka yang dilayangkan Edy Boxing. Pernyataan tersebut disampaikan Paris melalui akun resmi media sosialnya, menjawab keraguan publik sekaligus memanaskan arena tinju nasional menjelang laga besar yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Agustus 2025.

Dalam unggahan bernuansa emosional dan penuh tekad, Paris membuka pernyataannya dengan mengakui bahwa ia sudah cukup lama tidak turun ke ring, yang memicu banyak pertanyaan tentang kelanjutan kariernya sebagai petarung profesional.

“Sudah cukup lama saya tidak turun ke ring. Banyak yang bertanya, apakah saya sudah kehilangan api bertarung? Apakah saya sudah berhenti? Tapi ada satu hal yang selalu saya pegang: seorang petarung sejati tidak pernah benar-benar berhenti,” tulis Paris.

Lebih lanjut, Paris menyentil gaya komunikasi sang penantang, yang menurutnya lebih menonjol dalam mencari sensasi daripada menunjukkan prestasi di arena. Tanpa menyebut nama langsung, Paris menyatakan bahwa tantangan Edy disertai dengan kata-kata yang meremehkan dan tidak menunjukkan sikap hormat.

“Beberapa waktu terakhir, seorang fighter yang hanya bisa mencari sensasi dan cari nama di media tinju, menantang saya secara terang-terangan. Bukan hanya menantang, tapi juga melontarkan kata-kata yang meremehkan dan tidak menghormati. Saya diam bukan karena takut, tapi karena saya memilih kapan waktu yang tepat untuk bicara—dan saya bicara dengan tinju saya.”

Dengan kalimat lugas namun bernuansa dingin, Paris menyatakan dirinya siap kembali ke ring dan memastikan pertarungan melawan Edy Boxing menjadi lebih dari sekadar duel biasa. Paris menegaskan bahwa ia akan membuktikan siapa yang benar-benar layak berdiri di atas ring bukan dengan banyak bicara, tetapi dengan kerja keras dan pukulan nyata.

 “Maka saya terima tantangan ini. Pada 10 Agustus, saya akan kembali ke ring. Bukan untuk sekadar bertanding, tapi untuk memberi pelajaran bahwa dunia tinju bukan panggung sensasi. Ini bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang bisa membuktikan dengan kerja keras, mental baja, dan pukulan nyata,” tulisnya lagi.

Paris menutup pernyataannya dengan janji penuh keyakinan, bahwa pada 10 Agustus tidak akan ada ruang untuk permainan kata-kata. Hanya satu yang akan berdiri tegak di akhir pertandingan.

“10 Agustus nanti, tidak ada tempat untuk omong kosong. Hanya satu yang akan berdiri tegak di akhir.”

Laga antara Paris Pernandes dan Edy Boxing diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling ditunggu di jagat tinju nasional. 

Pertandingan ini sekaligus menjadi penanda kembalinya Paris ke ring setelah lama vakum, serta menjadi ajang pembuktian apakah “api bertarung” dalam dirinya masih menyala seperti dulu.

Read More

SDN 10 Karangasem Bangkit Pelan-Pelan, Dapat 2 Siswa Baru Setelah Dua Tahun Kosong

 

Karangasem – Setelah dua tahun tanpa pendaftaran peserta didik baru, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Karangasem akhirnya mendapat secercah harapan. Pada tahun ajaran 2025/2026 ini, dua siswa baru tercatat resmi bergabung, menjadi penyegar di tengah kondisi krisis murid yang menghantui sekolah ini sejak beberapa tahun terakhir.

Dua siswa tersebut masuk kelas I karena mengikuti jejak kakak mereka yang lebih dulu bersekolah di SDN 10 Karangasem. Meskipun jumlahnya sangat minim, kehadiran mereka cukup membawa semangat baru bagi para guru dan siswa yang masih bertahan.

Berdasarkan data sekolah, jumlah siswa aktif tahun ini sebanyak 16 orang. Rinciannya, kelas I diisi oleh dua siswa baru, sedangkan kelas II dan III kosong total. Kelas IV menampung enam siswa, kelas V empat siswa, dan kelas VI empat siswa. Sementara itu, sebanyak 11 siswa telah lulus pada akhir tahun ajaran sebelumnya. Kosongnya dua angkatan sekaligus (kelas II dan III) menunjukkan betapa parahnya dampak krisis murid di sekolah ini, hingga ujian kelas tersebut tak dapat diselenggarakan karena tidak ada peserta.

Fenomena kekurangan siswa ini tidak hanya terjadi di SDN 10 Karangasem. Beberapa SD negeri lain di Karangasem juga mengalami hal serupa, terutama yang berada di sekitar pusat kota. Banyak orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke SD yang dianggap lebih unggul, baik dari sisi fasilitas maupun jumlah siswa. Akibatnya, sekolah-sekolah kecil yang letaknya berdekatan saling berebut murid, bahkan sebagian terpaksa berjalan dengan jumlah siswa sangat minim.

Menanggapi kondisi ini, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Karangasem tengah menyusun rencana regrouping atau penggabungan beberapa sekolah dasar yang mengalami kekurangan murid. Regrouping dinilai sebagai langkah efisien untuk mengefektifkan proses belajar mengajar, mengoptimalkan distribusi guru, serta menjaga semangat belajar siswa yang kerap menurun jika belajar di kelas dengan jumlah peserta terlalu sedikit.

Dengan adanya dua siswa baru, SDN 10 Karangasem setidaknya menunjukkan tanda-tanda kehidupan di tengah situasi yang nyaris kritis. Namun ke depan, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret agar sekolah-sekolah kecil seperti ini tidak benar-benar ditinggalkan dan akhirnya hilang dari peta pendidikan di daerah.

Read More

Bali Tegas! 48 Bangunan Ilegal di Pantai Bingin Dibongkar, Gubernur Koster Turun Langsung

BADUNG – Pemerintah Provinsi Bali akhirnya mengeksekusi pembongkaran 48 bangunan wisata ilegal di kawasan tebing Pantai Bingin, Desa Pecatu, Kabupaten Badung, Senin (21/7/2025). Gubernur Bali, I Wayan Koster, memimpin langsung pembongkaran yang melibatkan ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP Provinsi dan Kabupaten, serta Linmas.

Bangunan-bangunan tersebut terdiri dari vila, homestay, restoran, dan akomodasi wisata lainnya yang diketahui berdiri tanpa izin resmi di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Badung. Parahnya lagi, seluruh bangunan itu berada di kawasan zona hijau yang seharusnya bebas dari aktivitas pembangunan.

“Total ada 48 bangunan yang dibongkar, semua ilegal dan tidak punya izin. Bahkan ada indikasi kepemilikan oleh warga asing yang kini masih dalam proses penelusuran,” tegas Gubernur Koster di sela-sela pembongkaran.

Menurutnya, tindakan tegas ini dilakukan setelah pemerintah melalui proses panjang, mulai dari pemberian Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3, hingga keluarnya rekomendasi resmi dari DPRD Provinsi Bali. Koster menegaskan, penegakan aturan tata ruang tidak bisa ditawar, apalagi jika menyangkut penggunaan lahan milik negara oleh pihak swasta secara ilegal.

Sempat terjadi penolakan dari para pekerja yang menggantungkan hidupnya di lokasi tersebut. Mereka membawa spanduk protes dan meneriakkan penolakan terhadap pembongkaran. Namun, Koster memastikan bahwa pemerintah tetap memikirkan dampak sosialnya, terutama bagi para pekerja lokal, tanpa mengabaikan prinsip penegakan hukum.

“Kami tetap melindungi masyarakat. Tapi kalau pelanggaran seperti ini dibiarkan, maka kita justru mendidik rakyat untuk melanggar,” ujar Gubernur Koster.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Provinsi Bali tengah membentuk Tim Audit dan Investigasi Perizinan untuk menyisir seluruh usaha pariwisata di Bali. Tim ini bertugas meneliti legalitas setiap bangunan, khususnya yang berdiri di kawasan rawan pelanggaran seperti zona hijau dan sempadan pantai.

“Kita sedang bersih-bersih Bali. Ini bukan hanya tentang bangunan, tapi tentang tata ruang, hukum, dan marwah Bali sebagai daerah yang berbudaya dan berdaulat,” tandasnya.

Langkah tegas ini menjadi penanda bahwa Pemerintah Provinsi Bali tidak akan lagi mentolerir pelanggaran hukum, terutama dalam sektor pariwisata. Penataan ulang wilayah-wilayah strategis wisata menjadi prioritas, sejalan dengan visi menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali melalui prinsip Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Read More

Tersesat di Gunung Batukaru, Ibu dan Anak Akhirnya Ditemukan Selamat

 

Tabanan – Setelah sempat dinyatakan hilang saat mendaki Gunung Batukaru, seorang ibu bernama Astuti dan anaknya, Resta, akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, Selasa (8/7/2025) dini hari. Meski sang ibu mengalami kondisi kedinginan, keduanya berhasil dievakuasi dan kini telah diserahkan kepada pihak keluarga.

Operasi penyelamatan dimulai tak lama setelah laporan diterima oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Sebanyak lima personel langsung diberangkatkan dan memulai penyisiran melalui jalur yang diperkirakan menjadi titik terakhir keberadaan korban. Tim bergerak hati-hati, menelusuri jejak yang ada, termasuk temuan bekas makanan yang memperkuat dugaan arah perjalanan korban.

Namun hingga pukul 16.45 Wita, pencarian melalui percabangan jalur pendakian belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan kemudian kembali ke Pura Batukaru untuk menyusun strategi lanjutan.

Harapan mulai muncul kembali saat pada pukul 19.00 Wita, informasi diterima bahwa korban telah bertemu dengan rombongan pendaki lain yang berjumlah lima orang. Kelompok tersebut memberikan petunjuk arah dan memastikan kondisi ibu dan anak itu dalam keadaan baik. Mereka terpantau berada di Pos 3 jalur pendakian Pura Malen, pada koordinat 8°19’54.4”S 115°04’57.4”E, dengan ketinggian sekitar 1.920 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Menyikapi kabar itu, tim SAR segera bergerak dari Pura Batukaru menuju Pura Malen. Dalam perjalanan, tim dari Bali Ranger Community yang turut berpartisipasi dalam operasi pencarian, akhirnya berhasil menemui kedua korban dan rombongan pendaki lainnya di koordinat 8°19’52.9”S 115°04’51.6”E, di ketinggian 1.845 mdpl. Mereka kemudian turun bersama-sama menuju Pura Malen.

Setelah proses evakuasi yang melelahkan, pada pukul 01.15 Wita, Selasa dini hari, tim SAR berhasil menurunkan korban hingga ke titik aman. Keduanya dalam keadaan selamat, dan selanjutnya langsung diserahkan kepada keluarga.

Kejadian ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan persiapan matang sebelum mendaki, terutama bagi pendaki keluarga atau yang belum berpengalaman. Kolaborasi cepat antarinstansi dan peran aktif relawan pencinta alam seperti Bali Ranger Community menjadi kunci keberhasilan misi penyelamatan ini.

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia di Forum BRICS: Dorong Sinergi Global dan Tata Dunia yang Inklusif

 

Rio de Janeiro, Brasil – 7 Juli 2025

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan posisi strategis Indonesia dalam percaturan global saat menghadiri sesi utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 yang digelar di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brasil, pada Senin (7/7). Dalam pertemuan bersama para kepala negara anggota BRICS, Prabowo menyampaikan pandangan Indonesia terkait isu-isu krusial dunia, mulai dari keberlanjutan lingkungan hingga perkembangan kecerdasan buatan.

Dalam forum prestisius ini, Presiden Prabowo menyoroti tantangan lingkungan global yang kian kompleks, seraya menegaskan komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim dan kesiapan menghadapi COP 30. Tak hanya itu, ia juga menggarisbawahi kontribusi aktif Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan global pascapandemi dan menumbuhkan solidaritas negara-negara berkembang.

"Indonesia berdiri teguh dalam semangat multilateralisme. Di tengah dinamika dunia yang semakin multipolar, kita perlu memperkuat kerja sama lintas kawasan dan membangun tata kelola global yang lebih inklusif dan seimbang," ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Lebih jauh, Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara negara-negara Selatan (Global South) untuk menciptakan tatanan ekonomi dunia yang adil dan berkelanjutan. Ia menilai, kolaborasi erat antarnegara berkembang merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi global yang tidak hanya cepat, tetapi juga merata.

Dengan semangat diplomasi aktif dan kolaboratif, Indonesia kembali menunjukkan peran sentralnya sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang, sekaligus sebagai motor penggerak agenda global yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan.

Read More

Tanah Longsor di Talibeng, Akses Jalan Kembali Normal Berkat Penanganan Cepat

Karangasem – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Sidemen, Karangasem, pada Minggu malam (6/7/2025) memicu terjadinya tanah longsor di ruas jalan Dukuh–Wanasari, tepatnya di Banjar Dinas Dukuh, Desa Talibeng. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 22.00 WITA dan baru dilaporkan keesokan paginya, Senin (7/7/2025) pukul 07.30 WITA oleh Perbekel Talibeng.

Menanggapi laporan tersebut, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Karangasem segera bergerak ke lokasi bersama Dinas PUPR Karangasem, didampingi staf Kecamatan Sidemen untuk melakukan assessment di lapangan.

Dari hasil peninjauan, material longsoran berupa tanah dan batu menutup badan jalan sepanjang sekitar 25 meter, sehingga sempat memutus akses warga. Namun, berkat penanganan cepat dari tim PUPR Karangasem, proses pembersihan material longsor berhasil dilakukan dalam waktu singkat.

“Saat ini akses jalan telah kembali normal dan bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat,” ujar perwakilan BPBD Karangasem.

Meskipun situasi telah terkendali, BPBD Karangasem tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam, khususnya tanah longsor dan banjir yang bisa terjadi sewaktu-waktu akibat cuaca ekstrem. (Sumber: BPBD Kabupaten Karangasem)

Read More