Bupati Satria Harapkan Investasi di Klungkung Selaras dengan Visi-Misi Daerah

Foto: Bupati Klungkung I Made Satria.

Klungkung (aspirasibali.my.id)

Pertumbuhan pariwisata di Nusa Penida yang terus meningkat mendorong hadirnya berbagai investasi baru di wilayah Kabupaten Klungkung. Menyikapi dinamika tersebut, Bupati Klungkung I Made Satria menegaskan bahwa setiap bentuk investasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku serta harus sejalan dengan visi-misi pembangunan daerah.

Penegasan ini disampaikan Bupati Satria menyusul kasus pelanggaran yang dilakukan salah satu investor dalam pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, yang akhirnya berujung pada keputusan pembongkaran. Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi investor yang ingin berkontribusi pada pembangunan Nusa Penida.

“Kalau yang bersangkutan berkeinginan untuk berinvestasi di Nusa Penida, kami tetap membuka peluang. Tetapi berinvestasi yang benar sesuai dengan aturan,” tegas Bupati Satria, Senin (1/12).

Bupati Satria menekankan bahwa arah pembangunan di Nusa Penida telah dituangkan ke dalam program prioritas daerah, yakni mewujudkan Nusa Penida sebagai Green Island. Karena itu, setiap investor wajib menyesuaikan rencana usahanya dengan konsep pembangunan yang ramah lingkungan, menjaga keaslian destinasi, serta tidak merusak ekosistem.

Menurut Bupati Satria, investasi pada dasarnya sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur pariwisata di Nusa Penida. Namun, ia menegaskan bahwa hanya investasi yang patuh aturan dan mendukung visi pembangunan berkelanjutan yang akan diterima pemerintah.

Ia menambahkan, Klungkung sampai saat ini belum bisa sepenuhnya mandiri dalam pembangunan sehingga membutuhkan peran pihak ketiga.

“Kita tetap membuka peluang bagi investor untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka membangun sarana prasarana, infrastruktur, dan penataan destinasi wisata di Nusa Penida,” ujarnya.

Namun, Bupati memastikan tidak akan ada kompromi terhadap investasi yang berpotensi merusak lingkungan atau menggerus nilai keaslian destinasi.

“Tidak akan ada Bupati, Wakil Bupati maupun Pemerintah Daerah yang mau menjual destinasi, itu kan masa depan kita,” tandasnya.