Bali Jadi Pulau Terpadat Kedua di Dunia, Warga Lokal Merasa Terdesak di Tanah Sendiri

Denpasar – Pulau Bali kini menyandang predikat sebagai pulau terpadat kedua di dunia setelah Pulau Jawa. Fakta ini diungkapkan oleh Visual Capitalist melalui data terbaru yang mencatat bahwa Bali memiliki kepadatan penduduk mencapai 731 jiwa per kilometer persegi, dengan total luas wilayah sekitar 5.780 kilometer persegi dan populasi sekitar 4,2 juta jiwa.

Tingginya angka kepadatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan tekanan serius terhadap ruang hidup, infrastruktur, dan kualitas lingkungan di Bali. Di balik pesona pariwisata yang mendunia, Bali kini menghadapi tantangan demografis yang tak bisa diabaikan.

“Kepadatan penduduk di Bali ini menjadi tantangan besar bagi saya yang merupakan salah satu krama desa yang seharusnya merasa nyaman di lingkungan sendiri,” ungkap Wahyuni (41), warga Denpasar yang aktif dalam kegiatan sosial, Jumat (4/7/2025).

Ia menyatakan bahwa perubahan pola migrasi turut mendorong peningkatan kepadatan di Pulau Dewata. Jika di era 1990-an mayoritas pendatang berasal dari Pulau Jawa, kini arus migrasi juga datang dari wilayah timur Indonesia, baik untuk mencari pendidikan maupun pekerjaan.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada urbanisasi, tapi juga memengaruhi sektor pertanian. Menurut Wahyuni, banyak warga lokal memilih bekerja ke luar negeri, sehingga lahan-lahan pertanian seperti kebun cengkeh dan kopi kekurangan tenaga kerja. Alhasil, pekerja dari luar Bali harus diandalkan untuk mengisi kekosongan itu.

“Lalu siapa yang mengambil peran untuk menjadi pemetik? Karena ada kekosongan itulah, akhirnya mengandalkan orang luar,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pendatang yang awalnya datang untuk bekerja, akhirnya memilih menetap dan membawa keluarganya ke Bali, menambah tekanan terhadap ketersediaan ruang dan akses atas tanah bagi warga lokal.

Kondisi ini mencerminkan tantangan jangka panjang yang dihadapi Bali, tidak hanya dari sisi tata ruang dan pembangunan, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan sosial dan hak-hak masyarakat lokal di tengah arus migrasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat.