Dalam Waktu Dekat Pansus TRAP DPRD Bali Akan Panggil Pengembang Proyek Lift Kaca di Pantai Kelingking

Foto: Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Polemik pembangunan proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, terus bergulir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) memastikan akan memanggil pihak pengembang untuk dimintai klarifikasi resmi terkait legalitas proyek yang dinilai bermasalah tersebut.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pendalaman terhadap sejumlah temuan lapangan di kawasan Kelingking, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida. Dalam waktu dekat, tepatnya minggu depan, Pansus akan mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali untuk membahas aspek tata ruang, aset, serta perizinan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan lift kaca tersebut.

“Langkah ini dilakukan agar dapat diambil keputusan yang tepat sesuai ketentuan. Pansus menjalankan tugasnya sebagai bagian dari fungsi kelembagaan di tingkat Provinsi Bali,” ujar Supartha di Denpasar.

Supartha menegaskan, DPRD Bali akan memanggil pihak pengembang proyek, bersama Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Pemerintah Provinsi Bali, guna dimintai keterangan resmi terkait izin pembangunan yang telah dikeluarkan.

Menurutnya, pemanggilan ini direncanakan dilakukan pada minggu depan setelah pembahasan internal dan koordinasi dengan OPD terkait selesai. “Setelah pendalaman bersama OPD, hasilnya bisa mengarah pada beberapa keputusan: penghentian permanen kegiatan atau pemberian sanksi sesuai perda dan undang-undang yang berlaku,” jelasnya.

Sanksi yang dimaksud dapat bersifat administratif maupun pidana. Berdasarkan peraturan tentang tata ruang tahun 2006–2007, kegiatan yang melanggar dapat dikenai penutupan sementara, perbaikan izin, pencabutan izin, hingga pembongkaran bangunan. Bahkan, Pasal 73 Undang-Undang Penataan Ruang juga menyebutkan bahwa pihak yang menerbitkan izin dapat dievaluasi dan diproses hukum apabila ditemukan pelanggaran.

“Jadi bukan hanya pengembang yang akan dimintai penjelasan, tetapi juga pihak yang mengeluarkan izin. Semua akan dievaluasi secara menyeluruh,” tegas Supartha.

Pansus TRAP sebelumnya menemukan adanya pembangunan lift kaca di tepi tebing yang dijadikan daya tarik wisata oleh pengusaha. Namun, jika mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daya Tarik Wisata, konsep wisata modern seperti itu dinilai tidak sesuai dengan karakter pariwisata Bali yang berbasis budaya, alam, adat istiadat, dan kearifan lokal.

Bali, kata Supartha, dikenal dunia karena keunikan budaya dan keseniannya seperti tarian, gamelan, dan ritual adat. Daya tarik modern yang menonjolkan unsur teknologi tanpa sentuhan budaya dianggap tidak sejalan dengan visi pariwisata berbasis budaya yang menjadi roh pembangunan Pulau Dewata.

Selain aspek budaya, proyek lift kaca ini juga diduga melanggar sejumlah Peraturan Daerah (Perda) strategis, antara lain:

1. Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketinggian Bangunan, yang menetapkan batas maksimal bangunan di Bali adalah 15 meter atau setara lima lantai. Lift seharusnya hanya digunakan di dalam bangunan tertutup, bukan di area terbuka seperti tebing.

2. Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Arsitektur Bali, yang mewajibkan setiap bangunan mencerminkan arsitektur dan nuansa budaya Bali. Desain lift kaca dinilai tidak memenuhi ketentuan ini.

3. Perda tentang Tata Ruang, yang melarang pembangunan di kawasan tebing, sepadan pantai, jurang, dan wilayah mitigasi bencana.

Dari hasil penelusuran, kegiatan pembangunan dilakukan di area zona perlindungan dan tanah negara, mencakup kawasan sepadan pantai dan jurang dengan risiko bencana tinggi.

Informasi dari otoritas terkait menyebutkan bahwa kawasan tebing selatan Nusa Penida merupakan area dengan tingkat risiko kecelakaan tinggi. Gelombang besar dari Samudra Hindia dapat datang secara tiba-tiba, dan kondisi tebing yang curam sering memakan korban.

Fakta tersebut memperkuat pandangan Pansus bahwa kawasan tersebut termasuk dalam wilayah mitigasi bencana yang seharusnya steril dari aktivitas pembangunan. Karena itu, proyek lift kaca dinilai bertentangan dengan prinsip keselamatan dan perlindungan lingkungan.

Pihak pengembang diketahui mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dan menyebut kawasan tersebut berisiko rendah. Namun, hasil pengecekan lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya.

Pansus pun mempertanyakan keabsahan izin tersebut, mengingat proyek di kawasan seperti Nusa Penida seharusnya melibatkan koordinasi lintas kewenangan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahkan pihak yang menerbitkan izin dapat dievaluasi jika terjadi penyimpangan.

Selain itu, dari sisi aset, lahan di bawah lokasi pembangunan diketahui merupakan tanah milik negara, memperkuat dugaan pelanggaran atas pemanfaatan lahan publik tanpa prosedur yang sah.

Untuk memastikan kejelasan status hukum dan administrasi proyek, Pansus TRAP DPRD Bali akan menggelar rapat kerja dengan pihak-pihak terkait pada minggu depan, kemungkinan pada hari Selasa atau Rabu.

“Hasil rapat ini akan menjadi dasar bagi Pansus untuk menyusun rekomendasi resmi kepada DPRD Provinsi Bali. Semua keputusan akan berpedoman pada Undang-Undang Penataan Ruang dan Perda strategis Bali,” ungkap Supartha.

Sementara itu, Direktur PT Bina Nusa Properti, I Komang Suantara, selaku penghubung investor asal China, menegaskan bahwa proyek lift kaca Pantai Kelingking telah memiliki izin lengkap dan melalui proses sesuai ketentuan hukum.

“Viral konten itu, tidak ada kami ditelepon. Tidak ada data dari kami. Tidak ada izin dari kami rilis yang viral ini. Apakah benar data yang mereka sampaikan atau tidak. Saya luruskan bahwa kami berproses dengan benar. Tidak ada administrasi yang bolong. Melalui persidangan, proses pemantauan di lapangan. Kami yakinkan akan terus berproses,” ujar Suantara, dikutip dari detikBali, Kamis (30/10).

Ia menambahkan, proyek ini merupakan kerja sama antara PT Bina Nusa Properti, investor China, dan masyarakat Banjar Adat Karang Dewa yang mewilayahi kawasan tersebut. Pihaknya juga telah melakukan uji kelayakan teknis sebelum pembangunan dimulai.

“Pada awal kami tidak langsung membangun. Dari pertama, kami melakukan sondir (metode pengujian lapangan). Ada konsultan, ada lembaga independen yang melakukan cross check terhadap kekuatan tanah. Setelah dilakukan analisis dan dikeluarkan keputusan, bahwa tanah ini layak dibangun lift,” terangnya.

Menurut Suantara, proyek lift kaca setinggi 182 meter itu juga telah mengikuti Perda Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 dan Perda Nomor 2 Tahun 2023, serta mendapat dukungan masyarakat setempat.

Kasus pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking kini menjadi perhatian luas, bukan hanya karena aspek legalitas, tetapi juga karena menyangkut arah pembangunan pariwisata Bali ke depan. Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan akan menjalankan proses pengawasan secara menyeluruh agar keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Read More

Pansus TRAP DPRD Bali Dalami Dugaan Pelanggaran Pembangunan Lift Kaca di Pantai Kelingking

Foto: Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Pembangunan proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, kembali menjadi sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) tengah mendalami sejumlah temuan lapangan yang mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap berbagai ketentuan peraturan daerah dan undang-undang penataan ruang.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, mengatakan proses pendalaman saat ini sedang berlangsung di kawasan Kelingking, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali untuk membahas aspek tata ruang, aset, serta perizinan yang berkaitan dengan kegiatan di lokasi tersebut.

“Langkah ini dilakukan agar dapat diambil keputusan yang tepat sesuai ketentuan. Pansus menjalankan tugasnya sebagai bagian dari fungsi kelembagaan di tingkat Provinsi Bali,” ujarnya.

Hasil inspeksi mendadak (sidak) Pansus di lapangan menemukan adanya pembangunan lift kaca di tepi tebing Pantai Kelingking yang dijadikan daya tarik wisata. Namun, pembangunan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daya Tarik Wisata, yang menegaskan bahwa pengembangan pariwisata Bali harus berbasis pada budaya, alam, adat istiadat, dan kearifan lokal.

Selama ini, Bali dikenal dunia karena keunikan budaya dan keseniannya, seperti tarian, gamelan, dan berbagai ekspresi budaya lainnya. Menurut Pansus, daya tarik modern seperti lift kaca dinilai bertentangan dengan prinsip pariwisata berbasis budaya yang menjadi identitas Pulau Dewata.

Selain itu, pembangunan lift kaca ini juga diduga melanggar sejumlah peraturan daerah lainnya, antara lain:

1. Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketinggian Bangunan, yang menetapkan batas maksimal bangunan di Bali adalah 15 meter atau setara lima lantai. Lift seharusnya hanya digunakan di dalam gedung, bukan di area terbuka seperti tebing.

2. Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Arsitektur Bali, yang mengatur bahwa setiap bangunan wajib mencerminkan arsitektur dan nuansa budaya Bali. Lift kaca dianggap tidak memenuhi ketentuan tersebut.

3. Perda tentang Tata Ruang, yang melarang aktivitas pembangunan di kawasan tebing, sepadan pantai, jurang, dan wilayah mitigasi bencana.

Dari hasil penelusuran, kegiatan pembangunan dilakukan di area yang termasuk zona perlindungan dan tanah negara, mencakup kawasan sepadan pantai serta jurang yang memiliki potensi bahaya tinggi.

Informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa wilayah tebing di sisi selatan Nusa Penida kerap menjadi lokasi kecelakaan akibat kondisi alam ekstrem. Gelombang dari Samudra Hindia yang tiba-tiba datang serta kontur tebing yang curam membuat kawasan tersebut rawan insiden fatal.

Oleh karena itu, wilayah ini dikategorikan sebagai zona mitigasi bencana yang seharusnya steril dari kegiatan pembangunan. Fakta ini menambah keprihatinan Pansus atas izin pembangunan yang justru diberikan di area berisiko tinggi.

Pihak pengembang proyek mengklaim telah mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dan menyebut kawasan tersebut berisiko rendah. Namun, hasil pengecekan lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya: tebing yang curam, aktivitas wisata ekstrem seperti base jumping, dan lokasi yang berhadapan langsung dengan laut lepas.

Hal ini membuat Pansus mempertanyakan keabsahan izin yang dikeluarkan Pemkab Klungkung, mengingat izin pembangunan juga melibatkan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pihak yang menerbitkan izin pun dapat dievaluasi dan diproses hukum jika terjadi pelanggaran.

Selain itu, dari sisi aset, lahan di bawah lokasi pembangunan diketahui merupakan tanah milik negara, sehingga memperkuat dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang dan pengelolaan aset publik.

Berdasarkan hasil sementara, Pansus menilai telah terjadi pelanggaran terhadap beberapa Perda strategis Provinsi Bali yang berkaitan dengan sektor pariwisata, tata ruang, dan arsitektur. Untuk memastikan kejelasan hukum dan kebijakan, Pansus akan menggelar rapat kerja dengan pihak-pihak terkait pada minggu depan, kemungkinan pada hari Selasa atau Rabu.

“Hasil rapat tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi resmi Pansus. Rekomendasi itu nantinya akan berpedoman pada Undang-Undang Penataan Ruang dan Perda-Perda Strategis Provinsi Bali, khususnya yang mengatur tentang pemanfaatan ruang dan prinsip pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal,” kata Supartha.

Di sisi lain, Direktur PT Bina Nusa Properti, I Komang Suantara, yang menjadi penghubung investor asal Tiongkok dalam proyek lift kaca Pantai Kelingking, menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan seluruh proses perizinan sesuai aturan.

“Viral konten itu, tidak ada kami ditelepon. Tidak ada data dari kami. Tidak ada izin dari kami rilis yang viral ini. Apakah benar data yang mereka sampaikan atau tidak. Saya luruskan bahwa kami berproses dengan benar. Tidak ada administrasi yang bolong. Melalui persidangan, proses pemantauan di lapangan. Kami yakinkan akan terus berproses,” papar Suantara, dikutip dari detikBali, Kamis (30/10).

Ia menambahkan, proyek ini merupakan hasil kerja sama antara PT Bina Nusa Properti, investor China, serta masyarakat Banjar Adat Karang Dewa yang mewilayahi lokasi proyek.

“Pada awal kami tidak langsung membangun. Dari pertama, kami melakukan sondir (metode pengujian lapangan). Ada konsultan, ada lembaga yang independen yang melakukan cross check terhadap teknisi daripada kandungan mineral dan kekuatan tanah tersebut. Setelah dilakukan analisis dan dikeluarkan keputusan, bahwa tanah ini layak dibangun lift,” ujarnya.

Menurut Suantara, proyek lift kaca ini juga telah disesuaikan dengan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 dan Perda Nomor 2 Tahun 2023, serta mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat.

Read More

SDM Bali Masih Jadi Incaran Industri Kapal Pesiar Dunia, Dewa Mahendra: Etos Kerja dan Profesionalitas Jadi Daya Tarik Utama

Foto: Direktur PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia, I Dewa Gde Mahendra Data.

Denpasar (AspirasiBali)

Sumber daya manusia (SDM) asal Bali kembali menunjukkan daya saing tinggi di kancah global. Hal ini terlihat dari tingginya minat perusahaan kapal pesiar internasional, termasuk Royal Caribbean Group, terhadap tenaga kerja asal Pulau Dewata. Reputasi SDM Bali yang dikenal beretika, disiplin, dan memiliki etos kerja kuat menjadikan mereka salah satu pilihan utama bagi perusahaan global di industri hospitality dan pariwisata dunia.

Salah satu bukti nyata tingginya kepercayaan tersebut tampak dalam kegiatan final interview yang digelar PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia bekerja sama dengan Royal Caribbean Group, pada 29–30 Oktober di Grand Palace Sanur, Denpasar. Sebanyak 500 calon tenaga kerja mengikuti seleksi akhir yang menentukan langkah mereka menuju karier di kapal pesiar internasional.

Direktur PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia, I Dewa Gde Mahendra Data, menegaskan bahwa minat perusahaan asing terhadap SDM Bali tidak terlepas dari kemampuan dan mentalitas kerja yang sudah teruji.

 “Benar sekali, hampir seluruh perusahaan luar negeri sangat antusias mempekerjakan tenaga kerja dari Bali. SDM Bali sudah berpengalaman, khususnya di sektor hospitality. Bali dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia, sehingga masyarakatnya memiliki kemampuan dan etos kerja yang diakui secara internasional,” ungkap Dewa Mahendra.

Ia menjelaskan, sebagai agensi resmi mitra Royal Caribbean Group, PT Inti Gema Nusantara berkomitmen menjaga kualitas rekrutmen agar para kandidat dari Bali dan Indonesia mampu memenuhi standar kerja internasional.

“Tujuan kami sebagai agensi adalah menjaga standar kualitas dari para kandidat. Khususnya bagi generasi muda Bali, kami menerapkan standarisasi yang ketat, baik dari sisi kualifikasi, pengalaman, maupun pengetahuan. Semua itu harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak Royal Caribbean,” katanya.

Lebih lanjut, Dewa Mahendra berharap agar para peserta yang lolos seleksi dapat mempertahankan integritas dan profesionalitas saat bekerja di kapal pesiar.

 “Besar harapan kami, semoga generasi muda Bali dan Indonesia bisa menjaga kualitas di tempat bekerja dan membawa nama Indonesia dan Bali ke kancah internasional,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PT Inti Gema Nusantara untuk terus membuka akses kerja berkualitas bagi generasi muda yang ingin meniti karier global.

Sementara itu, Suardi, Executive Housekeeper Royal Caribbean Group yang telah berkarier selama 26 tahun, turut hadir dalam sesi wawancara akhir. Ia mengapresiasi profesionalitas PT Inti Gema Nusantara serta semangat para kandidat yang mengikuti seleksi.

 “Saya berharap semua peserta bisa tampil maksimal pada interview hari ini. Jika mereka sudah melalui proses seleksi awal dari agensi, saya 100% yakin mereka bisa lolos. Kali ini, saya melihat semangat mereka luar biasa tinggi untuk bisa bekerja di kapal pesiar,” ujarnya.

Menurutnya, kerja keras dan kepercayaan diri menjadi kunci utama untuk sukses di dunia kerja internasional.

“Kepercayaan diri, confidence, itu yang paling penting. Bekerja di kapal pesiar membutuhkan mental yang kuat dan kesiapan penuh. Di sana kerja keras adalah kunci. Kalau mentalnya lemah, sulit untuk bertahan,” tutur Suardi.

Ia menambahkan, mentalitas dan profesionalitas menjadi faktor utama yang membedakan pekerja sukses di kapal pesiar.

“Di kapal pesiar, setiap pekerja akan menjalani masa probation selama tiga bulan. Dalam masa itu, manajemen akan menilai kemampuan, etika kerja, dan kesesuaian mereka dengan lingkungan kapal. Jadi, siapa pun yang ingin sukses harus siap mental, disiplin, dan bersemangat tinggi,” pungkasnya.

Kegiatan final interview ini tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga menjadi simbol kuatnya kepercayaan dunia terhadap SDM Bali. Dengan etos kerja yang tinggi, profesionalitas, dan semangat untuk maju, tenaga kerja Bali terus menjadi andalan industri kapal pesiar internasional, mengharumkan nama Indonesia di kancah global.

Read More

PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia Gelar Final Interview Bersama Royal Caribbean Group: Wujudkan Mimpi Anak Muda Berkarier di Kapal Pesiar!

Foto: Suasana final interview calon tenaga kerja pesiar yang digelar oleh PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia bersama Royal Caribbean Group, di Grand Palace Hotel, Sanur Denpasar, Rabu 29 Oktober 2025.

Denpasar (AspirasiBali)

Ratusan calon tenaga kerja asal Bali dan berbagai daerah mengikuti final interview bersama perusahaan kapal pesiar ternama dunia, Royal Caribbean Group. Kegiatan ini digelar oleh PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia, yang menjadi mitra resmi Royal Caribbean dalam proses rekrutmen tenaga kerja, dan berlangsung selama dua hari, 29–30 Oktober, di Grand Palace Sanur, Denpasar.

Sedikitnya 500 calon pekerja berpartisipasi dalam tahap akhir seleksi ini. Mereka diwawancarai langsung oleh tim Royal Caribbean Group untuk menentukan kandidat terbaik yang siap berkarier di industri kapal pesiar internasional.

Direktur PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia, I Dewa Gde Mahendra Data, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan dalam membuka peluang kerja berkualitas bagi generasi muda Indonesia.

“Hari ini PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia mengadakan final interview dengan salah satu klien kami, Royal Caribbean Group. Harapan besar kami, terutama bagi generasi muda di Bali dan Indonesia pada umumnya, adalah agar mereka bisa mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan berkualitas,” ujar Dewa Mahendra.

Ia menegaskan bahwa pihaknya terus menjaga standar rekrutmen yang ketat untuk memastikan kualitas para kandidat sesuai dengan kriteria perusahaan kapal pesiar dunia.

 “Tujuan kami sebagai agensi adalah menjaga standar kualitas dari para kandidat. Khususnya bagi generasi muda Bali, kami menerapkan standarisasi yang ketat, baik dari sisi kualifikasi, pengalaman, maupun pengetahuan. Semua itu harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak Royal Caribbean,” lanjutnya.

Dewa Mahendra juga mengungkapkan bahwa minat perusahaan internasional terhadap tenaga kerja asal Bali masih sangat tinggi. Hal ini tak lepas dari reputasi SDM Bali yang telah diakui dunia dalam industri pariwisata dan hospitality.

“Benar sekali, hampir seluruh perusahaan luar negeri sangat antusias mempekerjakan tenaga kerja dari Bali. SDM Bali sudah berpengalaman, khususnya di sektor hospitality. Bali dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia, sehingga masyarakatnya memiliki kemampuan dan etos kerja yang diakui secara internasional,” katanya.

Ia berharap agar para peserta yang lolos nantinya dapat menjaga kualitas kerja dan membawa nama baik Indonesia di kancah global.

“Besar harapan kami, semoga generasi muda Bali dan Indonesia bisa menjaga kualitas di tempat bekerja dan membawa nama Indonesia dan Bali ke kancah internasional,” tutupnya.

Sementara itu, Suardi, Executive Housekeeper Royal Caribbean Group yang telah berkarier selama 26 tahun di perusahaan tersebut, turut hadir sebagai panelis dalam sesi wawancara. Ia mengapresiasi semangat dan kesiapan para peserta yang mengikuti seleksi.

“Saya berharap semua peserta bisa tampil maksimal pada interview hari ini. Jika mereka sudah melalui proses seleksi awal dari agensi, saya 100% yakin mereka bisa lolos. Kali ini, saya melihat semangat mereka luar biasa tinggi untuk bisa bekerja di kapal pesiar,” ujarnya.

Menurut Suardi, kerja sama dengan agensi profesional seperti PT Inti Gema Nusantara (Cast-A-Way) Indonesia membuat proses rekrutmen berjalan transparan dan berkualitas.

“Kami bekerja sama dengan agensi ternama dan terpercaya di Bali. Dengan begitu, proses rekrutmen berjalan profesional dan transparan. Kualitas para kandidat yang direkomendasikan juga sudah sesuai dengan standar perusahaan,” katanya.

Sebagai seorang yang telah meniti karier selama lebih dari dua dekade di Royal Caribbean, Suardi juga berbagi pengalaman dan pesan penting bagi para calon pekerja muda.

“Kepercayaan diri, confidence, itu yang paling penting. Bekerja di kapal pesiar membutuhkan mental yang kuat dan kesiapan penuh. Di sana kerja keras adalah kunci. Kalau mentalnya lemah, sulit untuk bertahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, semua keberhasilannya hingga mencapai posisi penting di perusahaan berawal dari mental kuat dan kerja keras tanpa henti.

“Saya sudah bekerja di Royal Caribbean selama 26 tahun. Semua itu bisa saya capai berkat kepercayaan diri dan kerja keras. Alhamdulillah, sekarang saya sudah dipercaya memegang posisi penting di perusahaan,” ungkapnya.

Suardi juga menekankan pentingnya disiplin dan profesionalitas sebagai modal utama untuk bertahan di dunia kerja kapal pesiar.

“Kalau kalian punya mimpi bekerja di kapal pesiar, wujudkan dengan kerja keras. Buktikan bahwa kalian layak berada di sana. Di kapal, tidak ada yang instan, semua dinilai dari dedikasi dan profesionalitas,” ujarnya.

Menurutnya, mentalitas dan semangat kerja merupakan faktor utama yang menentukan kesuksesan.

 “Betul, mentalitas dan semangat itu nomor satu. Di kapal pesiar, setiap pekerja akan menjalani masa probation selama tiga bulan. Dalam masa itu, manajemen akan menilai kemampuan, etika kerja, dan kesesuaian mereka dengan lingkungan kapal. Jadi, siapa pun yang ingin sukses harus siap mental, disiplin, dan bersemangat tinggi,” pungkasnya.

Kegiatan final interview ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi generasi muda Bali untuk menembus dunia kerja internasional. Selain membuka peluang karier, ajang ini juga menjadi bentuk nyata kontribusi sektor ketenagakerjaan Bali dalam memperkuat citra profesionalisme SDM Indonesia di mata dunia.

Read More

Pengurus Hanura Bali 2025-2030 Diisi Figur Berpengalaman dan Akademisi, Ketua Dewan Penasehat Ida Bagus Kiana: Hanura Bali Siap Bangkit, Politik Harus Berdasarkan Fakta dan Kerja Nyata

Foto: Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Hanura Bali, Ida Bagus Kiana, SH,MAP.

Denpasar (AspirasiBali)

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor SKEP/050/DPP-P.HANURA/X/2025 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Bali periode 2025–2030.

SK tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura, Dr. H. Oesman Sapta, bersama Sekretaris Jenderal Benny Rhamdani, tertanggal 7 Oktober 2025. Dalam keputusan itu, Gde Wirajaya Wisna, SE, S.Kom dipercaya memimpin DPD Partai Hanura Bali sebagai Ketua, didampingi I Wayan Buda Parwata, SP sebagai Sekretaris, dan Megawati sebagai Bendahara.

Kepengurusan baru ini juga diperkuat dengan hadirnya sejumlah figur senior dan tokoh berpengalaman. Posisi Dewan Penasehat diisi oleh Ida Bagus Kiana, SH,MAP., politikus kawakan asal Sanur yang pernah duduk di DPRD Kota Denpasar. Sementara Dewan Pakar dipercayakan kepada akademisi sekaligus notaris, Dr. Drs. Nengah Renaya, SH, Spd, MKn, MHum, yang juga merupakan kakak kandung Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, I Ketut Sumedana.

Menanggapi komposisi kepengurusan baru ini, Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Hanura Bali, Ida Bagus Kiana, SH,MAP., mengaku cukup terkejut dengan antusiasme masyarakat yang masih tinggi terhadap partai berlambang hati nurani tersebut.

 “Kami sebenarnya cukup terkejut, karena ternyata masih banyak yang mau bersimpati kepada Hanura. Mengapa saya katakan begitu? Karena sebelumnya Hanura yang dulu memiliki 17 kursi, kini hanya tersisa 6. Namun ternyata masyarakat masih banyak yang ingin ikut bergabung dan menjadi pengurus. Mereka ingin membantu mengembalikan kejayaan Hanura seperti pada masa kami di awal 2000-an, saat Hanura masih berjaya,” ujarnya.

Menurut Ida Bagus Kiana, komposisi kepengurusan kali ini benar-benar diisi oleh sosok-sosok terpilih dan berpengaruh.

 “Komposisinya kali ini berisi orang-orang yang benar-benar terpilih, termasuk salah satunya kakak dari pihak Kejaksaan Tinggi yang menjadi Ketua Pakar,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa penunjukannya sebagai Ketua Dewan Penasehat didasarkan pada pengalaman panjangnya di dunia politik. Selain itu, posisinya tersebut dipercaya karena dianggap sebagai sosok yang paling senior dan dinilai mampu memberikan pandangan serta arahan bagi jalannya organisasi. 

“Saya sendiri didapuk sebagai Ketua Dewan Penasehat, mungkin karena pengalaman kami di dunia politik. Mungkin juga karena dianggap paling senior dan bisa memberikan pandangan,” tambahnya.

Lebih jauh, Ida Bagus Kiana menegaskan bahwa upaya membesarkan partai tidak dapat hanya bergantung pada gagasan semata, melainkan harus diwujudkan melalui kerja nyata yang menyeluruh di semua tingkatan. Ia menilai, kepemimpinan yang aktif dalam mempromosikan diri dan menghasilkan gagasan yang baik akan menjadi kunci untuk menarik simpati rakyat, karena dukungan dan kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting yang memudahkan kerja partai di daerah. 

“Menurut saya selaku orang politik, untuk membesarkan partai tidak bisa hanya dengan ide-ide saja. Dalam politik, kerja harus menyeluruh, dari tingkat atas sampai bawah. Jika pimpinan di atas tidak aktif mempromosikan diri dan tidak menelurkan gagasan yang baik, rakyat tidak akan mendengar, tidak akan simpati. Padahal simpati rakyat inilah yang memudahkan kerja di daerah,” tegasnya.

Namun, ia mengakui bahwa dunia politik tidak semudah seperti yang dikonsepkan di atas kertas. Menurutnya, keberhasilan partai sangat bergantung pada kualitas kader yang maju sebagai calon, karena politik pada hakikatnya merupakan upaya merebut kekuasaan, baik di legislatif maupun eksekutif. Ia menilai tantangan tersebut semakin berat mengingat persaingan dengan partai-partai besar di Bali yang sudah memiliki basis kekuatan.

 “Tapi politik tidak semudah yang dikonsepkan. Politik sangat bergantung pada siapa kader-kader yang akan maju menjadi calon. Itu memegang peranan besar, karena politik adalah tentang merebut kekuasaan, baik legislatif maupun eksekutif. Dan itu tidak mudah, mengingat persaingan dengan partai-partai besar di Bali yang sudah sangat kuat,” ujarnya.

Meski demikian, Ida Bagus Kiana tetap optimistis dan menaruh harapan agar Hanura Bali dapat kembali meraih kejayaannya seperti pada masa keemasan sebelumnya. Ia menargetkan perolehan kursi DPR dapat meningkat mendekati capaian terdahulu, di mana Hanura pernah memiliki 17 kursi. Bersama jajaran Dewan Penasehat, ia berkomitmen untuk berperan dalam memberikan arahan dan strategi guna mengembalikan kekuatan partai seperti sedia kala. 

“Dulu kami punya perwakilan di provinsi, dan di kabupaten/kota juga. Hasil pemilu 2019 kami mempunyai 17 anggota dewan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Harapan kita bisa mengembalikan kejayaan Partai Hanura seperti Hasil Pemilu 2019,” ungkapnya.

Meski tidak lagi aktif di legislatif, ia menegaskan bahwa Dewan Penasehat tetap memiliki peran strategis dalam mengarahkan langkah politik partai. Menurutnya, keterlibatan dalam dunia politik merupakan hal yang tak terpisahkan, terutama bagi kalangan yang berlatar belakang hukum. 

Ia menilai, pemahaman terhadap politik menjadi penting karena setiap undang-undang dan peraturan daerah dibentuk melalui proses politik, bahkan berdirinya negara pun merupakan hasil dari proses tersebut. Pandangan negatif terhadap politik, menurutnya, muncul karena masih banyak yang belum memahami esensinya secara mendalam. 

“Karena kami orang hukum kami harus menguasai dunia politik. Mengapa? Karena semua undang-undang dan perda dibentuk melalui proses politik. Negara pun berdiri lewat proses politik. Jadi kalau ada yang bilang politik itu jahat, saya pikir mereka hanya belum paham dan belum belajar,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya berpikir jernih dan objektif dalam menyikapi dinamika politik. Menurutnya, setiap persoalan harus dilihat berdasarkan fakta, bukan prasangka. Dengan cara itu, hubungan antarsesama dapat terjaga tanpa ketegangan yang tidak perlu. Namun, apabila ditemukan hal yang tidak benar, ia menilai kritik tetap harus disampaikan, termasuk terhadap pemerintah, asalkan dilakukan dengan dasar yang obyektif dan berlandaskan pada kebenaran fakta. 

“Makanya konsep hidup yang saya pegang: jangan berprasangka buruk, tapi lihatlah fakta. Dengan begitu kita tidak akan tegang dengan teman-teman. Tapi kalau faktanya memang ada yang tidak benar, tentu harus dikritik, termasuk kalau pemerintahnya tidak benar, harus dikritisi juga. Namun dasarnya tetap sama: jangan berprasangka buruk dulu, lihat faktanya dulu,” katanya.

Saat menyinggung peluang kebangkitan Partai Hanura Bali pada Pemilu 2029, Ida Bagus Kiana menilai peluang tersebut masih terbuka, meski dengan target yang realistis. Ia menyebut peningkatan perolehan kursi dari kondisi saat ini sangat mungkin terjadi. Dengan komposisi kepengurusan yang diisi oleh figur-figur berpengaruh dan berpengalaman, ia optimistis Hanura Bali dapat meningkatkan jumlah kursi legislatif pada 2029 dibandingkan hasil Pemilu 2024 sebelumnya. 

“Saya realistis saja, mungkin untuk 2029 belum sampai ke situ. Tapi peningkatan dari kondisi sekarang tentu masih sangat mungkin. Sekarang saja kita masih punya sekitar 6 atau 7 kursi. Kalau bisa naik jadi 10 atau bahkan 14, itu sudah luar biasa. Dan melihat komposisi kepengurusan yang sekarang, yang berisi orang-orang berpengaruh dan berpengalaman, saya cukup optimis, jumlah kursi di tahun 2029 akan meningkat dari hasil pemilu 2024 kemarin,” ujarnya optimistis.

Ida Bagus Kiana menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh DPP Partai Hanura kepadanya sebagai Ketua Dewan Penasehat. Ia menilai kepercayaan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap pola pikir yang selama ini ia pegang, yakni mengedepankan nilai-nilai pengayoman, kedamaian, ketenangan, serta kebersamaan yang dinilai masih relevan dan dibutuhkan dalam perjalanan politik partai. 

“Kami juga bangga karena masih dipercaya oleh pusat sebagai Ketua Dewan Penasehat. Itu berarti pola pikir kami yang mengedepankan pengayoman, kedamaian, ketenangan, dan kebersamaan masih dianggap relevan dan dibutuhkan,” pungkasnya.

Read More

Dukung Tes Narkoba bagi Pengurus Parpol, Ketua STISPOL Wira Bhakti Dr. Sugiartana: Untuk Jaga Integritas Politisi

Foto: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISPOL) Wira Bhakti Denpasar, Dr. I Wayan Sugiartana, ST., M.M.

Badung (AspirasiBali)

Dalam upaya menjaga iklim politik yang bersih, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mendorong pelaksanaan pemeriksaan atau tes urine bagi seluruh pengurus Partai Politik (Parpol).

Program ini difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Badung, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Badung. Melalui kerja sama ini, para pengurus parpol dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti tes narkoba secara gratis.

Kepala Kesbangpolinmas Badung menyebutkan, inisiatif ini bertujuan memperkuat komitmen moral para pengurus parpol dalam menjaga marwah politik daerah agar tetap bersih, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan politik.

Menanggapi langkah tersebut, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISPOL) Wira Bhakti Denpasar, Dr. I Wayan Sugiartana, ST., M.M., menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemkab Badung.

“Saya sangat setuju, bahkan sangat mendukung, jika para pengurus parpol atau politisi diwajibkan menjalani tes narkoba atau drug test,” ujar Sugiartana.

Ia menilai tes narkoba penting untuk memastikan tidak ada politisi maupun pengurus partai yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

“Tes ini penting untuk memastikan tidak ada pengurus parpol maupun politisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena narkoba sangat merusak, bukan hanya merusak diri sendiri, tapi juga tatanan masyarakat, bahkan bisa berdampak buruk bagi bangsa dan negara,” jelasnya.

Dr. Sugiartana menegaskan bahwa politisi memiliki peran strategis sebagai teladan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Apalagi, politisi adalah figur publik yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda penerus bangsa. Kita sering melihat di berbagai pemberitaan, betapa narkoba telah menghancurkan kehidupan banyak orang dan merusak moral masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kesehatan jasmani dan rohani bagi politisi agar mampu mengambil keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi publik.

“Selain itu, politisi harus sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Kalau seorang politisi tidak sehat, apalagi secara mental atau rohani, tentu ia tidak akan mampu melahirkan ide-ide atau keputusan yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat serta konstituennya yang telah memberikan kepercayaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyambut baik kebijakan tes narkoba bagi pengurus parpol sebagai langkah konkret menciptakan politik yang sehat dan bermartabat.

 “Karena itu, saya menyambut baik adanya kebijakan tes narkoba bagi para politisi. Saya sangat mendukung langkah tersebut dan menolak keras segala bentuk penyalahgunaan narkoba, terlebih di kalangan pejabat publik,” tutupnya.

Melalui kebijakan ini, diharapkan seluruh pengurus partai politik di wilayah Badung pada khususnya dapat menjadi teladan dalam mewujudkan tata kelola politik yang bersih, sehat, dan berintegritas tinggi.

Read More

Ketua STISPOL Wira Bhakti Denpasar, Dr. Sugiartana Dorong Penguatan Pendidikan Karakter Pancasila untuk Tangkal Perundungan di Dunia Pendidikan

Foto: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISPOL) Wira Bhakti Denpasar, Dr. I Wayan Sugiartana, ST., M.M.

Denpasar (AspirasiBali)

Maraknya kasus perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan belakangan ini menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISPOL) Wira Bhakti Denpasar, Dr. I Wayan Sugiartana, ST., M.M., menyebut fenomena ini sebagai potret memprihatinkan dari lunturnya pendidikan karakter dan moral di tengah kemajuan zaman.

Menurutnya, kasus perundungan yang kini banyak terjadi di sekolah maupun kampus merupakan tantangan pendidikan dalam menyeimbangkan antara pengetahuan akademik dan pembentukan karakter. 

Dr. Sugiartana menilai bahwa dunia pendidikan saat ini terlalu fokus pada capaian akademis, sementara aspek pembentukan moral dan kepribadian siswa serta mahasiswa sering terabaikan. Padahal, menurutnya, pendidikan sejati tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara mental, santun dalam bersikap, dan berjiwa sosial.

" Institusi pendidikan harus mulai berpikir untuk menciptakan output yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki mental yang kuat," katanya.

Akademisi yang dikenal humanis ini mencontohkan bahwa pendidikan karakter berwawasan Pancasila telah sejak lama diterapkan di STISPOL Wira Bhakti Denpasar. Upaya tersebut menjadi bagian penting dari proses pembelajaran agar mahasiswa tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, beretika, dan berjiwa sosial.

Dr. Sugiartana menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan ruh dari dunia akademik yang tidak boleh diabaikan.

 “Kami berkomitmen membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia, bermental tangguh, dan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus STISPOL Wira Bhakti dilakukan secara konsisten melalui kegiatan akademik maupun nonakademik. Mahasiswa diajak untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, serta menumbuhkan rasa empati terhadap sesama.

 “Dengan pendidikan karakter yang kuat, kami berharap para lulusan STISPOL Wira Bhakti dapat menjadi generasi yang berintegritas, berjiwa kepemimpinan, dan siap mengabdi bagi bangsa,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sugiartana menjelaskan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila memiliki peran sentral dalam membentuk generasi berjiwa nasionalis, berempati, dan bertanggung jawab. 

“Pendidikan moral Pancasila harus dikembalikan seperti dulu. Di situlah lahir pribadi yang Pancasilais, yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan, dan sesama manusia,” jelasnya.

Ia menambahkan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya penting diajarkan dalam mata pelajaran formal, tetapi harus diinternalisasikan dalam keseharian kampus dan sekolah, baik melalui perilaku pendidik maupun kegiatan kemahasiswaan. 

“Semangat kepahlawanan dan tanggung jawab sosial perlu ditanamkan sejak dini. Jika siswa dan mahasiswa memahami sebab-akibat dari setiap tindakan mereka, maka kasus perundungan bisa dicegah sejak awal,” tambahnya.

Tak hanya peserta didik, Sugiartana juga menyoroti peran besar para pendidik. Menurutnya, guru dan dosen memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan. 

“Sebagai pendidik, kita tidak boleh apatis. Kita harus tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kasus perundungan. Pendidik adalah pembimbing karakter, bukan sekadar penyampai materi pelajaran,” ujarnya.

Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin masif, Sugiartana juga mengingatkan pentingnya literasi digital dan etika bermedia bagi generasi muda. Ia menilai bahwa penyalahgunaan media sosial sering menjadi pemicu munculnya perundungan daring (cyberbullying) yang tak kalah berbahaya dibanding perundungan fisik.

“Teknologi tidak salah, handphone tidak salah, komputer tidak salah. Yang salah adalah penggunanya. Karena itu, penting bagi generasi muda memiliki mentality dan pengetahuan untuk menggunakan teknologi secara bijak dan sesuai etika,” pesannya.

Ia juga mengajak generasi muda untuk melakukan introspeksi diri di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Menurutnya, kemampuan reflektif menjadi bagian penting dari pembentukan karakter unggul. 

“Mari kita introspeksi diri, apa yang sebaiknya kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak. Dunia digital harus kita hadapi dengan kesadaran dan tanggung jawab moral,” tambahnya.

Dr. Sugiartana berharap agar seluruh elemen pendidikan, mulai dari institusi, pendidik, hingga peserta didik, bersatu dalam upaya mengembalikan semangat pendidikan berjiwa Pancasila. 

“Jika nilai-nilai kebangsaan, etika, dan kemanusiaan kembali ditanamkan secara konsisten, maka kasus perundungan tidak hanya bisa diminimalisir, tetapi juga dapat mengantarkan kita menuju generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan berempati,” tegasnya.

Pendidikan karakter Pancasila bukan sekadar konsep ideal, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari krisis moral dan degradasi empati.

 “Membangun manusia Indonesia bukan hanya soal mencetak sarjana, tapi juga membentuk pribadi yang berjiwa luhur dan menghargai sesama,” pungkasnya.

Read More

Temukan Pelanggaran, Pansus TRAP DPRD Bali Ultimatum Pengembang: Bongkar Rumah Elite Ilegal di Kawasan Mangrove dalam Dua Minggu!

Foto: Ilustrasi AI

Badung 

Tim Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Pertanahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali kembali melakukan langkah tegas dalam penertiban tata ruang di Pulau Dewata. Dipimpin oleh Sekretaris Pansus I Dewa Rai, S.H., M.H., bersama Ketua Pansus Dr. (C) Made Supartha, S.H., M.H., tim turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi di kawasan Perumahan Asri Jimbaran Permai, Badung, pada Kamis (23/10/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Pansus menemukan delapan bangunan mewah milik PT Bali Siki yang berdiri di kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai—area hijau yang seharusnya bebas dari aktivitas pembangunan. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, bangunan-bangunan tersebut telah berdiri sejak tahun 2012, tanpa izin resmi yang sesuai dengan tata ruang dan peraturan lingkungan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali mengeluarkan rekomendasi tegas kepada pihak pengembang untuk membongkar seluruh bangunan ilegal dalam waktu dua minggu sejak temuan diumumkan. Apabila batas waktu tersebut terlewati, Pansus akan merekomendasikan pembongkaran paksa oleh Satpol PP Provinsi Bali dan Kabupaten Badung.

“Kami tidak akan memberi ruang kompromi untuk pelanggaran seperti ini. Tidak ada toleransi bagi perusak lingkungan dan tata ruang Bali,” tegas Made Supartha.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari agenda besar penertiban tata ruang se-Bali yang digencarkan DPRD Provinsi Bali untuk menata kembali kawasan yang disalahgunakan dan memastikan seluruh pembangunan di Pulau Dewata berjalan sesuai prinsip berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

Read More

Bali Penyumbang Devisa Pariwisata Terbesar, DPR RI Desak Pemerintah Pusat Beri Perlakuan Khusus

Foto: Ilustrasi 

Denpasar

Tim Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bali dan bertemu Gubernur Bali, Wayan Koster, di Gedung Sabha Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/10/2025). Pertemuan ini menyoroti peran strategis Bali sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia dan penyumbang devisa pariwisata nasional terbesar, mencapai lebih dari 53 persen dari total devisa sektor pariwisata.

Dalam pertemuan tersebut, anggota DPR RI dari BKSAP, Mardani Ali Sera dan Irene Yosiana, menegaskan pentingnya perhatian khusus dari Pemerintah Pusat terhadap Bali. Mereka menilai, besarnya kontribusi Pulau Dewata terhadap ekonomi nasional harus diimbangi dengan kebijakan afirmatif, terutama dalam hal alokasi anggaran dan regulasi yang berpihak pada pelestarian budaya serta perlindungan lingkungan.

“Bali memiliki peran luar biasa dalam mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Karena itu, sudah sepantasnya pemerintah pusat memberikan perhatian dan perlakuan khusus agar keberlanjutan pariwisata di Bali tetap terjaga,” ujar Mardani Ali Sera.

Sementara itu, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa Bali membutuhkan “timbal balik yang sepadan” dari pemerintah pusat. Ia menyoroti kondisi infrastruktur di sejumlah daerah wisata yang masih tertinggal, meskipun Bali telah memberikan kontribusi besar terhadap devisa nasional.

“Devisa pariwisata yang disumbangkan Bali sangat besar, namun dukungan infrastruktur dari pusat belum sebanding. Kami berharap ada kebijakan yang lebih berpihak agar pembangunan Bali dapat berlangsung secara berkelanjutan,” tegas Koster.

Koster juga menekankan bahwa arah pembangunan Bali harus berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu Alam, Manusia, dan Budaya. Menurutnya, budaya adalah hulu dari segala aktivitas ekonomi dan sosial di Bali, sementara pariwisata merupakan hilir yang mengalir dari kekayaan budaya tersebut.

“Budaya adalah sumber utama kekuatan Bali. Pariwisata seharusnya menjadi hasil dari keindahan dan kearifan budaya itu, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman bersama bahwa pembangunan pariwisata Bali harus sustainable dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. DPR RI berkomitmen mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus bagi Bali, baik melalui kebijakan, anggaran, maupun dukungan infrastruktur, agar Pulau Dewata tidak tertinggal dalam persaingan pariwisata global meskipun memiliki “khasiat” besar bagi perekonomian nasional.

Read More

Megawati Ingatkan Bali Bangun Kesadaran Lingkungan: “Bukan Alam yang Salah, Tapi Kita”

Foto: Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Denpasar 

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan seluruh masyarakat dan pemimpin di Bali untuk membangun kesadaran lingkungan yang lebih kuat. Pesan itu disampaikan melalui Djarot Saiful Hidayat dalam acara Konferensi Daerah dan Cabang PDIP Bali, sebagai refleksi atas bencana banjir bandang yang menelan 18 korban jiwa pada 10 September 2025 lalu.

Dalam sambutannya, Djarot membacakan pesan Megawati yang menyebut peristiwa tersebut sebagai “September Kelabu”, peringatan keras dari alam yang tak bisa diabaikan. Megawati menegaskan bahwa bencana itu bukan semata akibat cuaca ekstrem, tetapi cerminan dari kegagalan manusia dalam menjaga keseimbangan alam dan tata ruang.

“Bukan alam yang salah, tapi kita. Karena kita terlalu serakah dan lupa menjaga kearifan lokal,” tegas Megawati dalam pesannya.

Ia menyoroti maraknya alih fungsi lahan subur menjadi kawasan villa, hotel, dan perkantoran, yang membuat daya dukung lingkungan di Bali kian menurun. Menurutnya, kesalahan bukan hanya pada alam yang murka, melainkan pada manusia yang mengabaikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian.

Megawati menekankan, menjaga lingkungan bukan sekadar untuk keindahan, tetapi juga demi kedaulatan pangan, ketahanan air, dan masa depan generasi mendatang. Ia menyerukan agar setiap kebijakan pembangunan di Bali berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan leluhur.

 “Menjaga alam berarti menjaga kehidupan. Jangan sampai kita menyesal ketika tanah tak lagi subur, air tak lagi jernih, dan bencana datang silih berganti,” pesan Megawati.

Pesan tersebut menjadi pengingat penting di tengah forum partai yang dihadiri para kader dan kepala daerah PDIP se-Bali. Megawati berharap, seluruh elemen partai ikut menjadi pelopor dalam gerakan penyelamatan lingkungan dan tata ruang berkelanjutan di Pulau Dewata.

Dengan semangat itu, ia mengajak seluruh pemimpin daerah di Bali untuk kembali pada filosofi “Tri Hita Karana”, keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, sebagai fondasi pembangunan yang selaras dengan jiwa Bali.

Read More