TPA Suwung Resmi Tutup Total 1 Maret 2026, Residu Sampah Dialihkan Sementara ke TPA Bangli?

Foto: Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, seusai melaksanakan pertemuan di Ruang Wiswa Sabha Madya, Kantor Gubernur Bali, Senin (29/12/2025).

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmen transformasi tata kelola sampah melalui penutupan permanen Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung pada 1 Maret 2026. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, dengan Gubernur Bali Wayan Koster serta kepala daerah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bangli.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Madya, Kantor Gubernur Bali, Senin (29/12/2025), digelar untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi penutupan total TPA Suwung sekaligus menyusun langkah teknis penanganan sampah ke depan.

Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa penutupan TPA Suwung merupakan bagian dari langkah transformasi pengelolaan sampah, bukan bentuk kelalaian pemerintah. Menurutnya, Bali sebagai destinasi pariwisata dunia membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berlandaskan perubahan budaya.

“Penanganan sampah di Bali tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah. Bali adalah destinasi pariwisata dunia, kita harus membangun kultur baru dalam mengelola sampah agar memiliki fondasi yang kuat,” tegas Menteri Hanif.

Dalam masa transisi menuju proyek Waste to Energy (WtE) yang diproyeksikan berjalan dalam dua tahun ke depan, Menteri LH menekankan bahwa optimalisasi pengelolaan sampah di hulu menjadi keharusan. Penguatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta penerapan Teba Modern dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan volume residu.

Residu sampah yang masih tersisa nantinya akan dialihkan sementara ke TPA Bangli dengan pengelolaan yang ketat dan terbatas. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pula bahwa TPA Bangli yang berlokasi di Desa Landih akan direvitalisasi dan ditingkatkan fasilitasnya agar dapat menampung residu secara legal melalui kerja sama antar-daerah.

Sejumlah poin penting menjadi hasil kesepakatan bersama, di antaranya penetapan tenggat waktu penutupan TPA Suwung yang bersifat final tanpa penundaan, yakni per 1 Maret 2026. Selain itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah-langkah teknis dalam kurun waktu dua bulan ke depan agar solusi penanganan sampah sudah siap saat penutupan dilakukan.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa fokus utama pemerintah daerah tetap pada pengelolaan sampah dari sumbernya. Ia memastikan Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung menjadi garda terdepan dalam optimalisasi penanganan di hulu guna menjaga kebersihan dan kenyamanan Bali.

Dengan langkah terstruktur dan kolaborasi lintas daerah serta dukungan pemerintah pusat, transformasi tata kelola sampah di Bali diharapkan mampu mewujudkan sistem pengelolaan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat citra Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia.

Read More

Penutupan TPA Suwung Diundur hingga Februari 2026, Badung Maksimalkan TPS 3R dan Teba Modern

Foto: Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa.

Badung (aspirasibali.my.id)

Pemerintah pusat resmi mengundur batas waktu penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung. Jika sebelumnya operasional TPA terbesar di Bali itu dijadwalkan berakhir pada 23 Desember 2025, kini pemerintah memberikan perpanjangan waktu hingga 28 Februari 2026 sebagai masa transisi penanganan sampah di wilayah Sarbagita.

Menanggapi kebijakan tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali atas perpanjangan waktu yang diberikan. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan dan kajian mendalam, sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mematangkan skema pengelolaan sampah secara mandiri.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup serta Pemerintah Provinsi Bali atas kebijakan perpanjangan waktu ini. Sebelumnya batas waktu ditetapkan pada 23 Desember, namun setelah melalui pertimbangan dan kajian mendalam, akhirnya diperpanjang hingga 28 Februari 2026,” katanya.

Adi Arnawa menegaskan, mulai 1 Maret 2026 tidak boleh lagi ada pembuangan sampah ke TPA Suwung. Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan seluruh perangkat daerah terkait, camat, perbekel dan lurah, serta bendesa adat di wilayah Badung guna menyikapi kebijakan penutupan tersebut secara komprehensif.

“Terhitung mulai 1 Maret 2026, diharapkan tidak ada lagi pembuangan sampah ke TPA Suwung. Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait, camat, perbekel dan lurah, serta bendesa adat di Badung untuk menyikapi kebijakan ini,” ungkapnya.

Sebagai langkah awal, Pemkab Badung memaksimalkan fungsi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang telah ada. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan kecukupan sarana, alat, mesin, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pengolahan sampah di tingkat lokal. Selain itu, peran TPS swasta yang selama ini membantu pengangkutan sampah rumah tangga juga terus dioptimalkan.

“Langkah pertama yang kami lakukan adalah memaksimalkan TPS 3R yang ada. Kami akan mengevaluasi apakah diperlukan penambahan sarana, alat, mesin, serta penguatan sumber daya manusia. Selain itu, kami juga mengoptimalkan peran TPS swasta yang selama ini membantu pengangkutan sampah dari rumah tangga,” tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, pengelola sampah swasta diarahkan untuk memprioritaskan pembuangan sampah ke TPS 3R setempat. Jika fasilitas tersebut belum siap, sampah dapat dialihkan sementara ke TPS lain sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami telah menginstruksikan agar pengelola sampah swasta sebisa mungkin mengarahkan sampah ke TPS 3R setempat. Jika TPS 3R belum siap, maka bisa dialihkan sementara ke TPS lainnya sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Langkah strategis berikutnya adalah mendorong pembangunan teba modern di seluruh rumah tangga di Kabupaten Badung. Konsep pengelolaan sampah berbasis sumber ini dinilai krusial, mengingat sebagian besar timbulan sampah berasal dari rumah tangga. Untuk mendukung program tersebut, anggaran pembangunan teba modern telah dialokasikan melalui APBDes dan akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2026.

“Langkah kedua, kami mendorong pembangunan teba modern di seluruh rumah tangga. Sampah berbasis sumber berasal dari rumah tangga, sehingga pengelolaannya harus dimulai dari sana. Anggaran pembangunan teba modern telah dialokasikan melalui APBDes, dan pada tahun 2026 akan dilaksanakan secara serentak di Badung,” katanya.

Pemkab Badung menargetkan sekitar 60 persen sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, dapat ditangani melalui teba modern. Sementara sisanya baru akan diproses di TPS 3R. Jika skema ini berjalan optimal dan dikelola dengan baik, dampaknya diyakini akan signifikan terhadap pengurangan volume sampah.

“Kami berharap sekitar 60 persen sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, dapat ditangani melalui teba modern. Sisanya baru diproses di TPS 3R. Jika ini dilakukan secara maksimal dan dikelola dengan baik, dampaknya akan sangat signifikan,” tegasnya.

Namun demikian, Adi Arnawa menekankan bahwa pembangunan infrastruktur semata tidak cukup tanpa pengawasan yang ketat. Pengawasan diperlukan untuk memastikan teba modern dibangun dan dimanfaatkan sesuai fungsinya, mengingat masih ditemukan fasilitas yang tidak digunakan secara optimal.

“Namun pembangunan infrastruktur saja tidak cukup. Pengawasan juga sangat penting, baik terhadap pembangunan maupun pemanfaatan teba modern. Karena masih ditemukan teba modern yang tidak dimanfaatkan secara optimal atau digunakan tidak sesuai fungsinya,” katanya.

Ke depan, Pemkab Badung berencana membentuk satuan tugas di setiap desa untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan, mulai dari pengelolaan, penyediaan bahan pendukung, hingga tata kelola teba modern. Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah optimistis persoalan sampah di Badung dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.

“Ke depan, akan dibentuk satuan tugas di masing-masing desa untuk melakukan pemantauan, termasuk pengelolaan, pemberian bahan pendukung, serta tata kelola teba modern. Jika semua ini berjalan dengan baik, kami optimistis persoalan sampah di Badung dapat diatasi,” ungkapnya.

Adi Arnawa berharap adanya peningkatan kesadaran masyarakat serta kerja bersama seluruh pihak agar persoalan sampah dapat diselesaikan sebelum batas waktu penutupan TPA Suwung. Dalam jangka pendek, fokus utama Pemkab Badung adalah memastikan pengolahan sampah dapat dilakukan secara mandiri di wilayahnya.

“Harapan kami, dengan kesadaran masyarakat dan kerja bersama, hingga 28 Februari persoalan ini bisa kita selesaikan. Untuk jangka pendek, kami fokus agar pengolahan sampah dapat dilakukan secara mandiri di Kabupaten Badung,” pungkasnya.

Read More

Penutupan TPA Suwung Diundur hingga 28 Februari 2026, Daerah Didorong Percepat Reformasi Pengelolaan Sampah

Foto: TPA Suwung.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Pemerintah pusat resmi mengundur batas waktu penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung. Jika sebelumnya dijadwalkan tutup pada 23 Desember 2025, kini operasional TPA Suwung diperpanjang hingga 28 Februari 2026. Keputusan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk segera membenahi tata kelola sampah secara menyeluruh.

Perpanjangan waktu tersebut diberikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, melalui Surat Nomor P.1697/A/GKM.2.5/12/2025 tertanggal 18 Desember 2025. Keputusan ini merupakan respons atas permohonan resmi Gubernur Bali yang didukung Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung.

Permohonan penundaan diajukan menyusul kondisi faktual di lapangan, di mana penutupan total TPA Suwung dinilai belum sepenuhnya siap tanpa menimbulkan risiko penumpukan sampah di kawasan perkotaan dan destinasi pariwisata utama Bali.

Hasil peninjauan tim Kementerian Lingkungan Hidup di Bali menunjukkan adanya kemajuan, namun sekaligus mengungkap pekerjaan rumah besar yang belum diselesaikan Pemerintah Provinsi Bali. Dari hasil pengawasan pada 14 November 2025, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali tercatat telah menghentikan sistem open dumping dengan penutupan tanah sekitar 51,37 persen, memiliki dokumen rencana penghentian open dumping, mengantongi izin lingkungan, hingga merancang instalasi pipa gas di 19 titik.

Namun, sejumlah kewajiban krusial belum dipenuhi. Pengelolaan lindi masih bermasalah karena kualitasnya melampaui baku mutu, instalasi pipa gas belum difungsikan, pemantauan kualitas udara ambien belum berjalan rutin, serta seluruh zona open dumping belum ditutup sepenuhnya. Temuan ini menegaskan bahwa TPA Suwung masih menyimpan risiko lingkungan serius.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan tetap berkomitmen menjalankan Keputusan Menteri Nomor 921 Tahun 2025 tentang penutupan TPA Suwung. Perpanjangan waktu hingga akhir Februari 2026 diposisikan sebagai masa transisi terakhir, bukan ruang kompromi tanpa batas.

Gubernur Bali bersama Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung sepakat bahwa penutupan TPA Suwung bersifat final dan tidak dapat ditawar lagi. Pemerintah daerah menyatakan tidak akan mengajukan penundaan lanjutan, serta memastikan mulai 1 Maret 2026 tidak ada lagi aktivitas pembuangan sampah di kawasan tersebut.

Selama masa transisi, Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung hanya diperbolehkan membuang maksimal 50 persen dari jumlah truk sampah harian ke TPA Suwung. Sisa sampah wajib dikelola melalui optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS), termasuk penerapan Teba Modern, TPS3R, TPST, pemanfaatan mesin pencacah dan dekomposter, serta pelibatan aktif desa dinas dan desa adat.

Pemerintah daerah juga diberi ruang mencari alternatif teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan sambil menunggu beroperasinya fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Penundaan ini menempatkan pengelolaan sampah sebagai isu politik-ekologis yang mendesak. Negara memberi waktu tambahan, namun sekaligus menuntut perubahan nyata. Kini, bola sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah dan masyarakat Denpasar–Badung untuk membuktikan bahwa krisis sampah bisa ditangani tanpa terus bergantung pada TPA Suwung.

Read More

Sebelas Tahun Posaidon Taekwondo Bali, Teguhkan Semangat Pantang Menyerah: "Tidak Mengenal Kata Putus Asa"

Foto: Suasana peringatan 11 tahun Posaidon Taekwondo Bali di Dewata Gym, Pada Minggu, 21 Desember 2025.

Denpasar (aspirasibali.my.id) 

Posaidon Taekwondo Bali memperingati hari ulang tahun ke-11 dengan menggelar serangkaian kegiatan olahraga dan kebersamaan yang melibatkan atlet, pelatih, serta orang tua atlet. Perayaan ini menjadi ruang refleksi perjalanan panjang organisasi dalam membina prestasi atlet taekwondo sekaligus memperkuat ikatan kekeluargaan di dalam komunitas bela diri tersebut.

Peringatan ulang tahun yang berlangsung pada Minggu, 21 Desember 2025, di Dewata Gym, Denpasar, diisi dengan beragam aktivitas, mulai dari lomba internal atlet hingga kegiatan kebugaran bersama. Lomba internal menjadi sarana evaluasi pembinaan sekaligus wahana menumbuhkan semangat kompetitif atlet dalam suasana yang sehat, aman, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Suasana keakraban semakin terasa saat berbagai lomba kebersamaan digelar, seperti tarik tambang antar atlet, lari karung yang melibatkan orang tua atlet, jalan bakiak, serta permainan lainnya yang memancing gelak tawa. Momen-momen tersebut menghadirkan kegembiraan sederhana yang mempererat hubungan emosional antara atlet, pelatih, dan keluarga atlet.

Selain itu, kegiatan kebugaran bersama dan demonstrasi teknik taekwondo turut menjadi ruang edukasi sekaligus hiburan bagi seluruh peserta yang hadir. Rangkaian kegiatan ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara atlet, pelatih, dan orang tua sebagai bagian penting dari ekosistem pembinaan olahraga prestasi. Kebersamaan yang terbangun dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan latihan yang kondusif, berkelanjutan, dan penuh dukungan.

Memasuki usia lebih dari satu dekade, Posaidon Taekwondo Bali terus menegaskan komitmennya dalam mengembangkan olahraga taekwondo di daerah. Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui capaian prestasi di berbagai kejuaraan, tetapi juga melalui pembinaan karakter, kedisiplinan, mental tangguh, dan sportivitas bagi atlet usia dini hingga remaja. Posaidon Taekwondo Bali secara konsisten mendorong lahirnya atlet-atlet berdaya saing yang mampu membawa nama Bali di tingkat regional maupun nasional.

Dalam sambutannya, Sabom Posaidon Taekwondo Bali, Kadek Krismantara, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah membersamai perjalanan organisasi hingga memasuki usia ke-11. Ia menegaskan bahwa kekuatan utama Posaidon Taekwondo Bali terletak pada kebersamaan dan semangat kekeluargaan yang terus terjaga.

“Sebelas tahun bukan waktu yang singkat. Ini adalah perjalanan panjang yang dilalui dengan kerja keras, pengorbanan, dan kebersamaan. Posaidon Taekwondo Bali tidak akan bertahan sejauh ini tanpa dukungan atlet, pelatih, dan terutama para orang tua yang selalu setia mendampingi,” ujar Sabom Kadek Krismantara.

Ia kembali menekankan peran strategis orang tua dalam pembinaan atlet. Menurutnya, prestasi tidak hanya lahir dari latihan fisik, tetapi juga dari dukungan moral yang kuat di rumah. “Ketika orang tua hadir, memberi semangat, dan percaya pada proses, itu menjadi energi besar bagi anak-anak untuk terus berjuang dan berkembang,” katanya.

Sabom Krismantara juga menyampaikan bahwa hingga tahun 2025, jumlah anggota Posaidon Taekwondo Bali telah mencapai ratusan atlet dan diproyeksikan terus bertambah pada tahun 2026. “Kami bersyukur Posaidon Taekwondo Bali terus dipercaya masyarakat. Saat ini anggota kami sudah ratusan, dan kami berharap ke depan semakin banyak generasi muda yang bergabung dan tumbuh bersama kami,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan nilai pantang menyerah sebagai prinsip utama yang terus ditanamkan kepada seluruh atlet. “Di Posaidon Taekwondo Bali tidak ada kata putus asa. Saya selalu mengingatkan atlet untuk jatuh bangun dalam latihan adalah bagian dari proses menuju prestasi. Terus berjuang, jaga disiplin, dan jangan pernah berhenti bermimpi,” tegasnya.

Puncak peringatan HUT ke-11 ditandai dengan momen tiup lilin bersama yang berlangsung penuh kehangatan. Para atlet, pelatih, dan orang tua atlet berkumpul mengelilingi kue ulang tahun, menyatukan doa dan harapan untuk masa depan Posaidon Taekwondo Bali. Sorot mata bahagia dan senyum para atlet menjadi gambaran kuat tentang makna kebersamaan yang terbangun selama ini.

Momen sederhana tersebut menjadi simbol eratnya ikatan kekeluargaan di dalam Posaidon Taekwondo Bali, bahwa di balik semangat kompetisi dan target prestasi, terdapat nilai kebersamaan dan rasa saling memiliki yang terus dijaga. Peringatan HUT ke-11 ini sekaligus menjadi penguat tekad Posaidon Taekwondo Bali untuk terus berkontribusi dalam pembinaan generasi muda yang sehat, berprestasi, dan berkarakter melalui olahraga taekwondo.

Read More

Pansus TRAP DPRD Bali Tegaskan Jatiluwih Bukan Sekadar Destinasi, tapi Amanat Peradaban Dunia

Foto: Keseriusan Pansus TRAP DPRD Bali dalam menjaga marwah tata ruang dan warisan budaya Bali kembali ditunjukkan melalui kajian komprehensif Kawasan Jatiluwih.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Keseriusan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali dalam menjaga marwah tata ruang dan warisan budaya Bali kembali ditunjukkan melalui kajian komprehensif Kawasan Jatiluwih. Dengan pendekatan filosofis, historis, hingga hukum internasional, Pansus TRAP menegaskan bahwa Jatiluwih bukan sekadar destinasi wisata unggulan, melainkan amanat peradaban dunia yang wajib dijaga negara tanpa kompromi.

Dalam kajian mendalamnya, Pansus TRAP DPRD Bali memotret Kawasan Jatiluwih sebagai lanskap budaya hidup yang merepresentasikan hubungan harmonis manusia, alam, dan spiritualitas masyarakat agraris Bali. Sistem irigasi tradisional Subak yang terintegrasi di kawasan ini bukan hanya berfungsi teknis, tetapi juga berperan sebagai institusi sosial, religius, dan ekologis yang mengatur kehidupan petani secara kolektif.

Keberlanjutan sistem Subak di Jatiluwih mencerminkan praktik budaya yang masih dijalankan, dijaga, dan diwariskan lintas generasi. Inilah yang kemudian menjadi dasar kuat pengakuan UNESCO terhadap Jatiluwih sebagai bagian dari Warisan Budaya Dunia (WBD), bukan karena keindahan visual semata, melainkan karena nilai filosofis Tri Hita Karana yang menjadi jantung pengelolaan sistem irigasi tradisional Bali.

Pansus TRAP menegaskan, penetapan Jatiluwih sebagai WBD merupakan hasil perjuangan panjang negara. Sejak diusulkan pada 2003 dan masuk dalam nomination list UNESCO pada 2004, sistem irigasi tradisional Subak Bali akhirnya diakui secara resmi pada 29 Juni 2012 dalam Sidang ke-36 Komite Warisan Dunia UNESCO di Saint Petersburg, Rusia. Pengakuan tersebut tercantum dalam lanskap budaya “The Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy”.

Secara fisik, Subak Jatiluwih awalnya memiliki luas sawah teririgasi sekitar 303 hektare, namun kondisi eksisting kini berkurang menjadi sekitar 270 hektare. Kawasan ini terbagi ke dalam tujuh sub subak atau tempek, dengan panjang saluran irigasi mencapai 33.383 meter yang bersumber dari mata air, air terjun, serta sungai-sungai utama seperti Yeh Ho, Yeh Baat, Munduk Abangan, dan Yeh Pusut.

Menurut Pansus TRAP, status WBD melekatkan tanggung jawab hukum dan moral yang tidak ringan bagi negara. WBD bukan sekadar pengakuan simbolik, melainkan rezim perlindungan global yang menuntut pengelolaan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat adat sebagai subjek utama pelestarian.

Pansus TRAP menegaskan bahwa kegagalan mempertahankan status WBD Jatiluwih bukan hanya berdampak pada reputasi internasional Indonesia, tetapi juga mencerminkan runtuhnya legitimasi moral dan hukum negara dalam melindungi warisan budaya umat manusia.

Read More

Pansus TRAP DPRD Bali: Pariwisata Jatiluwih Harus Tunduk pada Perlindungan Warisan Dunia

Foto: Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan pengembangan pariwisata di Jatiluwih harus tunduk sepenuhnya pada prinsip perlindungan Warisan Budaya Dunia.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Ketegasan Pansus TRAP DPRD Bali kembali menempatkan kepentingan publik dan nilai peradaban di atas kepentingan ekonomi sesaat. Dalam kajiannya, Pansus TRAP menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di Jatiluwih harus tunduk sepenuhnya pada prinsip perlindungan Warisan Budaya Dunia, bukan sebaliknya.

Pansus TRAP menekankan bahwa Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum melalui ratifikasi Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage Tahun 1972, yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989. Dengan ratifikasi tersebut, negara wajib melindungi dan mengelola kawasan WBD secara berkelanjutan dan tidak boleh memosisikannya sebagai komoditas yang dieksploitasi.

Dalam konteks Jatiluwih, setiap kebijakan tata ruang, perizinan, dan pengembangan pariwisata wajib menempatkan perlindungan nilai universal sebagai prioritas utama. Pansus TRAP menilai, pembangunan yang serampangan dan berorientasi ekonomi jangka pendek berpotensi mereduksi Subak menjadi sekadar objek wisata, sekaligus menghilangkan jati diri filosofis, ekologis, dan spiritualnya.

Pansus TRAP juga menyoroti penetapan Jatiluwih sebagai Desa Terbaik Dunia versi UN Tourism tahun 2024. Predikat tersebut dinilai sebagai penguatan reputasi internasional sekaligus beban tanggung jawab besar bagi negara. Setiap pembiaran pelanggaran tata ruang dinilai berpotensi mencederai kredibilitas Indonesia di mata komunitas internasional.

Lebih jauh, Pansus TRAP menegaskan bahwa negara tidak memiliki legitimasi moral maupun hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari Jatiluwih apabila pada saat yang sama membiarkan nilai-nilai dasar Subak tergerus oleh pembangunan yang tidak terkendali.

Mempertahankan status WBD Jatiluwih, menurut Pansus TRAP, bukan pilihan kebijakan yang bersifat opsional, melainkan kewajiban konstitusional dan historis negara. Sikap abai terhadap degradasi kawasan ini mencerminkan kegagalan fundamental negara dalam menjalankan fungsi sebagai penjaga kebudayaan dan pelindung nilai-nilai luhur peradaban dunia.

Read More

Kajian Pansus TRAP DPRD Bali Ungkap Pelanggaran Berlapis di Jatiluwih, Ancam Status Warisan Dunia

Foto: Pansus TRAP DPRD Bali kembali membongkar persoalan mendasar tata ruang di Kawasan Jatiluwih.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Ketelitian dan ketegasan Pansus TRAP DPRD Bali kembali membongkar persoalan mendasar tata ruang di Kawasan Jatiluwih. Melalui kajian hukum dan tata kelola yang menyeluruh, Pansus TRAP mengungkap indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak hanya melanggar regulasi daerah, tetapi juga mengancam komitmen internasional Indonesia terhadap UNESCO.

Pansus TRAP menegaskan bahwa perlindungan Kawasan Jatiluwih memiliki dasar hukum yang kuat dan berlapis. Sejak Perda Provinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah, Subak telah diakui sebagai sistem irigasi tradisional dengan fungsi teknis, sosial, dan religius yang wajib dilindungi negara.

Perlindungan ini diperkuat melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang menetapkan persawahan Jatiluwih sebagai lahan sawah abadi. Kebijakan tersebut secara tegas membatasi alih fungsi lahan dan menempatkan sawah Subak sebagai ruang produksi pangan sekaligus ruang budaya strategis jangka panjang.

Selain itu, dalam RTRW Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan, Jatiluwih diklasifikasikan sebagai kawasan lindung, kawasan pertanian, dan bagian dari lanskap budaya strategis. Dengan kerangka regulasi tersebut, setiap kebijakan perizinan dan pengembangan pariwisata seharusnya tunduk pada prinsip perlindungan Subak dan keutuhan lanskap budaya.

Namun, Pansus TRAP menemukan realitas berbeda di lapangan. Pendirian bangunan permanen di atas lahan sawah abadi, serta upaya mengaburkan delimitasi kawasan inti dan zona penyangga, menunjukkan lemahnya konsistensi penegakan hukum. Kondisi ini dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran berlapis terhadap berbagai rezim hukum.

Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran terhadap RTRW, pelanggaran kebijakan perlindungan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), hingga pelanggaran komitmen internasional Indonesia untuk melindungi nilai universal luar biasa (OUV) lanskap budaya Subak.

Pansus TRAP menegaskan bahwa setiap pembangunan permanen yang mengubah lanskap, merusak keaslian dan integritas kawasan, berpotensi menurunkan reputasi Jatiluwih di mata dunia internasional dan mencerminkan kegagalan negara dalam menegakkan kewajibannya sebagai penjaga warisan budaya umat manusia.

Read More

Untuk Bali yang Lebih Baik, Demer Dorong One Island One Management untuk Tata Ulang Pembangunan Pulau Dewata

Foto: Ketua DPD Golkar Bali, yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.

Badung (aspirasibali.my.id)

Ketua DPD Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau Demer, mendorong penguatan otonomi di tingkat provinsi serta penerapan konsep one island one management sebagai langkah strategis untuk menata ulang pembangunan Bali yang dinilai semakin tidak terkendali. Menurutnya, keterbatasan wilayah Bali menuntut perencanaan pembangunan yang terintegrasi, terarah, dan berbasis tata ruang yang jelas.

“Kita tahu bahwa Bali sebenarnya tidak terlalu luas. Karena keterbatasan wilayah itu, pembangunan Bali ke depan harus ditata dengan pendekatan arsitektur yang jelas dan terencana,” kata Demer.

Demer yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali menilai, kondisi saat ini menunjukkan adanya fragmentasi kewenangan, terutama dalam perizinan dan pengelolaan pendapatan daerah. Jika situasi tersebut terus dibiarkan, Demer memperingatkan akan muncul ketimpangan pembangunan dan kesemrawutan yang semakin sulit dikendalikan.

“Jika kondisi saat ini dibiarkan, di mana perizinan terfragmentasi dan pendapatan juga terpecah-pecah, maka ke depan akan muncul ketimpangan dan kesemrawutan. Oleh karena itu, saya sangat berharap otonomi, khususnya terkait perizinan, berada di tingkat provinsi,” ujarnya.

Menurut Demer, otonomi perizinan di tingkat provinsi akan memungkinkan pemerintah menata Bali secara menyeluruh, layaknya seorang arsitek yang merancang bangunan secara utuh, termasuk menentukan wilayah yang boleh dan tidak boleh dibangun.

“Dengan otonomi perizinan di provinsi, Bali bisa ditata seperti seorang arsitek menata bangunan: menentukan di mana pertumbuhan harus dihentikan dan di mana pembangunan tidak boleh dilakukan. Semua itu harus dipersiapkan dengan baik, karena tanpa perencanaan yang jelas, kesemrawutan tidak bisa dihindari,” katanya.

Selain perizinan, Demer juga menekankan pentingnya otonomi pendapatan berada di tingkat provinsi. Ia menilai Bali sebagai satu pulau seharusnya dikelola dengan satu sistem manajemen terpadu.

“Selain itu, otonomi pendapatan juga seharusnya berada di tingkat provinsi. Bali adalah satu pulau, sehingga konsep one island one management yang telah digaungkan selama beberapa tahun terakhir sebenarnya adalah pilihan terbaik dan paling rasional. Banyak pihak meyakini hal tersebut. Pertanyaannya, mengapa ini tidak kita perjuangkan bersama?” ucapnya.

Demer berharap pemerintah daerah memiliki kemauan politik untuk bersama-sama memperjuangkan konsep tersebut demi keberlanjutan Bali di masa depan.

“Saya berharap ada kemauan dari pemerintah daerah untuk bersama-sama memperjuangkan one island one management demi kepentingan menata Bali yang lebih baik bagi anak cucu kita. Jangan sampai kita dianggap tidak mampu berpikir dan tidak mampu menata daerah sendiri. Kita tidak boleh hidup tanpa perencanaan yang matang,” katanya.

Ia menegaskan, penerapan otonomi yang nyata melalui one island one management harus segera diwujudkan untuk mencegah berbagai polemik yang terus berulang, terutama terkait pelanggaran tata ruang dan ruang publik.

“Yang saya inginkan ke depan adalah adanya otonomi yang nyata melalui penerapan one island one management yang harus segera diperjuangkan, demi Bali yang lebih baik. Dengan begitu, berbagai polemik seperti pelanggaran tata ruang dan pelanggaran terhadap ruang publik, seperti yang terjadi belakangan ini, bisa dihindari,” ujarnya.

Demer juga menyinggung kondisi masa lalu ketika perizinan masih berada di tangan pemerintah provinsi. Menurutnya, saat itu penataan berjalan lebih tertib, termasuk dalam penerapan aturan sempadan pantai.

“Saya ingin mengingatkan bahwa dulu, ketika perizinan masih berada di tingkat provinsi, izin prinsip pembangunan harus dikeluarkan oleh provinsi. Saat itu, aturan sempadan pantai jelas, yakni 100 meter. Jika ada pelanggaran, batas maksimal hanya sampai 50 meter. Penataan berjalan tertib,” katanya.

Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan perizinan kepada kabupaten dan kota, Demer menilai pelanggaran tata ruang semakin marak.

“Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana kabupaten dan kota memiliki kewenangan mengeluarkan izin, mulai banyak pembangunan yang mendekati bahkan melanggar sempadan pantai. Ada bangunan yang berdiri hingga ke atas air laut. Ini menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani dengan langkah konkret,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya tindakan bersama dari seluruh pemangku kepentingan, baik yang terlibat dalam pembangunan maupun perumusan kebijakan, untuk menata kembali tata ruang Bali secara tegas. Demer mencontohkan kebijakan moratorium pembangunan hotel dan restoran di wilayah selatan Bali yang pernah diterapkan dan dinilai berhasil mendorong pemerataan pembangunan.

“Kita harus bersama-sama, siapa pun yang memiliki kepentingan pembangunan maupun kewenangan kebijakan, segera bertindak. Salah satunya dengan kembali menata tata ruang Bali secara tegas. Dulu pernah diterapkan moratorium pembangunan hotel dan restoran di wilayah selatan, dan hasilnya berkembang sekitar 15 desa wisata, seperti Tulamben, Candidasa, Lovina, Amed, hingga Madewi di Jembrana,” katanya.

Menurut Demer, kebijakan tersebut membuat investasi menyebar ke berbagai wilayah dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup jika tidak diiringi pemerataan.

“Pertumbuhan yang tinggi tidak ada artinya jika tidak disertai pemerataan. Pertumbuhan seperti itu tidak berkualitas karena akan memicu kesenjangan, yang tercermin dalam rasio ketimpangan yang tinggi. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memunculkan kecemburuan sosial dan berpotensi menimbulkan gejolak di kemudian hari. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.

Demer kembali mengajak seluruh pihak yang memiliki kewenangan untuk serius menata Bali dengan pendekatan yang lebih terpusat di tingkat provinsi, baik dalam aspek tata ruang maupun keuangan. Ia menegaskan pentingnya menjaga pendapatan daerah, khususnya dari sektor pariwisata, sebagai penopang utama ekonomi Bali.

“Otonomi di tingkat provinsi, baik dalam hal tata ruang maupun keuangan, menjadi sangat penting. Pendapatan daerah, termasuk dari sektor pariwisata, harus dikelola dengan baik karena ini adalah ‘ayam bertelur emas’ yang harus dipelihara,” katanya.

Ia mengingatkan, tanpa pengelolaan yang baik, berbagai persoalan klasik Bali tidak akan pernah selesai.

“Jika tidak, masalah Bali tidak akan pernah selesai, mulai dari persoalan sampah hingga kesemrawutan infrastruktur. Jika kondisi ini terus berlanjut, daya saing Bali akan menurun, diikuti penurunan pendapatan, kesejahteraan masyarakat, peluang kerja, dan laju pembangunan. Oleh karena itu, gagasan otonomi khusus dan one island one management perlu dipikirkan dan diperjuangkan secara serius,” pungkasnya.

Read More

Hunian Hotel di Bali Mulai Naik Jelang Nataru, PHRI Badung Optimistis Target Wisman 2025 Terlampaui

 

Foto: Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya.

Badung (aspirasibali.my.id)

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), sektor perhotelan di Bali mulai menunjukkan tren pemulihan dengan meningkatnya tingkat hunian hotel, meski masih dibayangi tantangan cuaca ekstrem dan persoalan lingkungan. Pelaku industri tetap optimistis pariwisata Bali akan menutup tahun dengan capaian positif.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, mengatakan peningkatan hunian hotel mulai terlihat memasuki paruh kedua Desember. Menurutnya, lonjakan hunian belum terjadi sejak awal bulan karena Desember merupakan musim hujan di Bali.

“Terkait periode Natal dan Tahun Baru, tingkat hunian hotel di Bali mulai menunjukkan peningkatan. Memasuki bulan Desember yang merupakan musim hujan, lonjakan hunian baru terlihat setelah tanggal 20 Desember, khususnya pada periode libur Natal hingga 27 Desember. Peningkatan yang lebih signifikan diperkirakan terjadi pada 27 Desember hingga 5 Januari, seiring libur Tahun Baru,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Bali masih menjadi destinasi favorit, baik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Curah hujan dengan intensitas tinggi sepanjang Desember, kata dia, memicu banjir dan genangan di sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengganggu aktivitas wisata.

“Bali masih tetap diminati oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Pada bulan Desember, intensitas curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan banjir dan genangan di beberapa ruas jalan,” katanya.

Saat ini, peningkatan hunian hotel disebut masih berada di kisaran 10 persen. Namun, tren kenaikan diperkirakan akan berlanjut setelah 20 Desember. Permintaan akomodasi tidak hanya terlihat di hotel berbintang, tetapi juga di hotel nonbintang, guest house, hingga vila.

“Diharapkan kondisi cuaca dapat lebih mendukung hingga akhir tahun. Saat ini, tingkat peningkatan hunian hotel baru mencapai sekitar 10 persen, namun diperkirakan akan terus meningkat setelah 20 Desember. Kenaikan permintaan sudah mulai terlihat di hotel berbintang, nonbintang, serta akomodasi lain seperti guest house dan vila,” ujarnya.

Melihat perkembangan tersebut, Rai Suryawijaya optimistis target kunjungan wisatawan pada 2025 dapat tercapai, bahkan berpotensi terlampaui. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan 6,5 juta wisatawan mancanegara tahun depan. Hingga akhir November, jumlah kunjungan telah mendekati 6,34 juta wisatawan.

“Melihat perkembangan tersebut, target kunjungan wisatawan pada 2025 dinilai masih sangat mungkin tercapai. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan 6,5 juta wisatawan mancanegara. Hingga akhir November, jumlah kunjungan tercatat mendekati 6,34 juta wisatawan. Dengan tambahan kunjungan pada bulan Desember, jumlah wisatawan mancanegara diperkirakan dapat melampaui target dan mencapai sekitar 6,8 juta. Jadi saya optimis Bali bisa melampaui target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Bali untuk wisatawan mancanegara,” katanya.

Untuk wisatawan domestik, kunjungan juga menunjukkan tren positif. Hingga saat ini, jumlahnya telah mendekati 9 juta orang dan diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun.

“Sementara itu, kunjungan wisatawan domestik telah mendekati angka 9 juta dan saya optimis akan meningkat hingga sekitar 10,5 juta pada akhir Desember,” ujarnya.

Meski demikian, Rai Suryawijaya mengingatkan bahwa potensi bencana alam seperti banjir dan longsor di sejumlah wilayah Bali tetap menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran di kalangan calon wisatawan, termasuk pelaku industri perjalanan seperti tour operator dan wholesaler, terutama akibat maraknya pemberitaan di media.

“Meski demikian, potensi bencana seperti banjir dan longsor di sejumlah wilayah Bali menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan calon wisatawan, termasuk pelaku industri perjalanan seperti tour operator dan wholesaler, seiring maraknya pemberitaan di media,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan pariwisata telah dan terus bekerja keras untuk menangani dampak cuaca ekstrem. Selain banjir, persoalan peningkatan volume sampah menjelang akhir tahun juga dinilai perlu mendapat perhatian serius.

“Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus bekerja keras untuk menangani dampak cuaca ekstrem tersebut. Selain banjir, saya juga khwatir dengan "Tsunami Sampah" menjelang akhir tahun. Ini juga seharusnya menjadi perhatian utama agar aktivitas pariwisata tetap berjalan lancar dan Bali tetap nyaman bagi wisatawan,” pungkasnya.

Read More

Denpasar Festival 2025 Kian Dekat, Dishub Siapkan Sistem Buka-Tutup Jalan Dukung Kelancaran Acara

Foto: Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Ketut Sriawan.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Persiapan menyambut Denpasar Festival 2025 kian menunjukkan progres signifikan. Menjelang pelaksanaan agenda tahunan yang dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 23 Desember 2025, bangunan tenant-tenant Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai berdiri di sejumlah titik yang menjadi lokasi utama kegiatan. Kondisi ini menandakan bahwa rangkaian persiapan Denpasar Festival telah memasuki tahap akhir.

Deretan tenant UMKM tampak tertata rapi dan siap menjadi etalase produk-produk unggulan pelaku usaha lokal. Beragam produk akan meramaikan festival, mulai dari kuliner khas Bali, kerajinan tangan, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Kehadiran ratusan pelaku UMKM tersebut diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal sekaligus memperkuat citra Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya.

Denpasar Festival ke-18 tahun ini mengusung tema Mulat Sarira: Hening Jiwa Eling Rasa yang dimaknai sebagai ajakan untuk melakukan introspeksi diri dalam menatap masa depan. Festival ini menjadi salah satu agenda strategis Pemerintah Kota Denpasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus ruang apresiasi seni, budaya, dan inovasi masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas persiapan di lapangan, pengaturan lalu lintas menjadi perhatian serius guna mendukung kelancaran dan keamanan selama pelaksanaan festival. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Ketut Sriawan, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Terkait persiapan dan sistem pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan festival, kami telah melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi ini melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait lainnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengaturan lalu lintas disusun dalam tiga tahapan, yakni masa persiapan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan kegiatan. Pada tahap persiapan, fokus utama diarahkan pada penataan peserta yang mengisi area Denpasar Festival, khususnya di kawasan UMKM, di mana saat ini proses penataan tenant telah mulai dilakukan.

“Pengaturan yang dilakukan mencakup tiga tahapan, yakni masa persiapan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan. Pada tahap persiapan, fokus utama adalah penataan peserta yang mengisi area Denpasar Festival, khususnya di kawasan UMKM. Saat ini, penataan tenant-tenant sudah mulai dilakukan,” jelasnya.

Untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan, Dinas Perhubungan Kota Denpasar menerapkan sistem buka-tutup lalu lintas yang disesuaikan dengan aktivitas peserta dan kebutuhan di lapangan. Sistem ini bersifat situasional dan fleksibel, terutama saat proses bongkar muat atau loading barang yang memerlukan sterilisasi area tertentu.

“Untuk mendukung kelancaran kegiatan, diterapkan sistem buka-tutup lalu lintas yang disesuaikan dengan aktivitas peserta dan rangkaian Denpasar Festival. Pada saat proses loading barang yang membutuhkan sterilisasi area, lalu lintas akan ditutup sementara. Namun, apabila masih memungkinkan untuk pergerakan kendaraan, akses akan dibuka kembali. Inilah yang kami maksud dengan sistem buka-tutup,” paparnya.

Lebih lanjut disampaikan, pada saat pembukaan Denpasar Festival, penutupan jalan akan dilakukan sesuai kebutuhan ruas jalan yang digunakan. Penutupan tersebut direncanakan berlangsung selama empat hari, mulai 20 hingga 23 Desember 2025, dengan skema pengalihan arus kendaraan yang telah dipersiapkan secara matang.

“Pada saat pembukaan festival, penutupan jalan akan dilakukan sesuai kebutuhan ruas jalan yang digunakan. Penutupan direncanakan berlangsung pada tanggal 20 hingga 23 Desember, dengan pengaturan ruas jalan yang ditutup serta pengalihan arus kendaraan yang telah disiapkan,” katanya.

Secara teknis, pengaturan lalu lintas akan diberlakukan dari berbagai arah. Dari arah barat, sistem buka-tutup diterapkan mulai Simpang Arjuna, Sumatera, dan Gajah Mada, dengan penutupan di Simpang Kresna. Kendaraan dari arah ini akan dialihkan menuju utara, kemudian ke timur, dan masuk ke Jalan Veteran.

Sementara itu, dari arah utara, khususnya kendaraan yang melintas dari Jalan Durian dan Kaliasem, arus lalu lintas tetap diarahkan ke selatan dan dialihkan ke barat. Pengaturan juga dilakukan dari arah timur, yakni di Simpang Kapten Regug dan Kapten Agung, dengan penyesuaian arus menuju Beliton. Adapun dari arah selatan, pengaturan lalu lintas akan diberlakukan di Simpang Sutoyo dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Dengan kesiapan infrastruktur, penataan UMKM, serta pengaturan lalu lintas yang terkoordinasi, Denpasar Festival 2025 diharapkan dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. Festival ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan dan apresiasi budaya, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan citra Kota Denpasar.

Read More