Lima Pelanggaran Berat Proyek Lift Kaca di Pantai Kelingking, Gubernur Koster Perintahkan Pembongkaran Total dan Pemulihan Lingkungan

Foto: Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Bupati Klungkung I Made Satria, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha, dan Kasat Pol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Darmadi, saat konferensi pers, Minggu 23 November 2025 di Jaya Sabha Denpasar. 

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Gubernur Bali Wayan Koster resmi menerima rekomendasi Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali dan selanjutnya memerintahkan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group untuk segera menghentikan seluruh kegiatan pembangunan Lift Kaca (Glass Viewing Platform) di Pantai Kelingking, Nusa Penida. Perusahaan diwajibkan membongkar seluruh bangunan secara mandiri dalam waktu maksimal enam bulan serta melakukan pemulihan fungsi ruang paling lama tiga bulan setelah pembongkaran.

Instruksi tegas tersebut disampaikan Gubernur Koster dalam konferensi pers di Jaya Sabha, Denpasar, pada Minggu, 23 November 2025. Hadir mendampingi Bupati Klungkung I Made Satria, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha, dan Kasatpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Darmadi.

“Jika perusahaan tidak melaksanakan pembongkaran sesuai batas waktu, Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Klungkung akan mengambil alih seluruh proses penertiban sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Gubernur Koster.

Gubernur Koster menguraikan lima jenis pelanggaran berat yang dilakukan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group, yaitu:

1. Pelanggaran Tata Ruang

Mengacu pada Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020, pelanggaran meliputi:

Pembangunan lift kaca seluas 846 m² dengan tinggi ±180 meter berada pada kawasan sempadan jurang tanpa rekomendasi gubernur.

Pondasi bore pile jembatan dan lift dibangun di wilayah pantai dan pesisir tanpa rekomendasi gubernur dan tanpa KKPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tidak memiliki rekomendasi kajian kestabilan jurang.

Tidak ada validasi KKPR untuk PMA sebelum berlakunya PP Nomor 28 Tahun 2025.

Sebagian besar bangunan berada pada wilayah pesisir tanpa KKPRL.

Sanksi: Pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang.

2. Pelanggaran Lingkungan Hidup

Diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021.

Proyek tidak memiliki izin lingkungan untuk kegiatan PMA dan hanya mengantongi UKL-UPL dari DLH Kabupaten Klungkung.

Sanksi: Paksaan pemerintah untuk pembongkaran.

3. Pelanggaran Perizinan

KKPR yang diterbitkan tidak sesuai peruntukan tata ruang.

PBG hanya untuk bangunan loket seluas 563,91 m² dan tidak mencakup jembatan layang maupun lift kaca.

Sanksi: Penghentian seluruh kegiatan.

4. Pelanggaran Tata Ruang Laut

Melanggar UU Nomor 27 Tahun 2007 dan Keputusan Gubernur Bali No. 1828 Tahun 2017.

Pondasi beton dibangun di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida pada zona perikanan berkelanjutan yang melarang pembangunan fasilitas wisata.

Sanksi: Pembongkaran bangunan.

5. Pelanggaran Kepariwisataan Budaya

Diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020.

Proyek mengubah keaslian Daerah Tujuan Wisata (DTW).

Sanksi: Sanksi pidana.

DPRD Provinsi Bali melalui Pansus TRAP memberikan empat rekomendasi kepada pemerintah provinsi, yaitu:

1. Menghentikan seluruh kegiatan pembangunan lift kaca.

2. Melakukan penutupan dan pembongkaran seluruh konstruksi.

3. Seluruh biaya pembongkaran menjadi tanggung jawab perusahaan.

4. Jika perusahaan tidak melakukan pembongkaran, pemerintah provinsi dan kabupaten akan mengambil alih sesuai ketentuan hukum.

Gubernur Koster menegaskan bahwa pemerintah mendukung investasi yang legal, patut, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

“Kegiatan investasi di Bali harus didasari niat baik, mencintai Bali, menjaga Bali, dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Bukan berorientasi pada eksploitasi yang merusak ekosistem dan identitas Bali,” tegasnya.

Langkah tegas ini diambil agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi dan Bali selalu berada pada jalur pembangunan berkelanjutan, berbudaya, dan berintegritas.

Read More

Gubernur Koster Beri Tenggat 6 Bulan untuk Bongkar Total Proyek Lift Kaca Kelingking, Tidak Ada Ruang Bagi Pelanggaran Investasi dan Tata Ruang

Foto: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Made Supartha, Kepala Satpol PP Bali Dewa Dharmadi, serta Bupati Klungkung I Made Satria, saat konferensi pers di Jaya Sabha, Denpasar. 

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Klungkung resmi mengambil langkah paling tegas terhadap pembangunan Lift Kaca (Glass Viewing Platform) di Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida. Proyek milik PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group itu dinyatakan melanggar sejumlah aturan fundamental terkait tata ruang, lingkungan, hingga perizinan. Keputusan diambil sebagai tindak lanjut atas Rekomendasi DPRD Provinsi Bali Nomor B.08.500.5.7.15/31529/PSD/DPRD.

Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Jaya Sabha, Minggu (23/11/2025), dipimpin langsung Gubernur Bali Wayan Koster bersama Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Made Supartha, Kepala Satpol PP Bali Dewa Dharmadi, serta Bupati Klungkung I Made Satria. Di hadapan media, Gubernur Koster memaparkan sepuluh pelanggaran berat yang dilakukan dalam pembangunan fasilitas wisata tersebut—sekalian menegaskan rekomendasi penghentian dan pembongkaran total seluruh bangunan.

Gubernur Koster dengan nada tegas menuturkan bahwa pemerintah mendukung investasi berkualitas yang taat aturan, ramah lingkungan, dan sejalan dengan budaya Bali. Namun terhadap investasi yang merusak alam, mengacaukan tata ruang, atau mengabaikan aturan, pemerintah akan mengambil langkah keras tanpa kompromi.

Koster juga mengapresiasi kinerja Pansus TRAP DPRD Bali yang dinilai bekerja cermat dan komprehensif dalam mengungkap seluruh pelanggaran proyek tersebut. Pemerintah Provinsi secara resmi menyatakan mendukung penuh rekomendasi pansus.

Bupati Klungkung I Made Satria menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya mendukung langkah Pemprov Bali. Ia memastikan Pemkab Klungkung siap mengamankan seluruh kebijakan terkait penertiban proyek ilegal tersebut.

Proyek lift kaca tersebut tercatat berdiri pada tiga wilayah berbeda:

Wilayah A

Daratan bagian atas jurang (HM, HP, HPL) – lokasi loket tiket seluas 563,91 m², di bawah kewenangan Pemkab Klungkung.

Harus mematuhi Perda RTRWP Bali No. 3/2020 dan RTRWK Klungkung No. 1/2013.

Wilayah B

Daratan bagian jurang pada Alas Hak Tanah Negara – kewenangan pemerintah pusat/Pemprov Bali.

Wilayah C

Area pantai dan perairan pesisir – kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemprov Bali.

Tiga bangunan utama telah berdiri:

1. Loket tiket (563,91 m²)

2. Jembatan layang 42 meter

3. Lift kaca, restoran, dan pondasi bore pile seluas 846 m² dengan ketinggian konstruksi sekitar 180 meter.

DPRD Bali mengidentifikasi lima pelanggaran besar, antara lain:

1. Pelanggaran Tata Ruang

– Bangunan 846 m² dengan ketinggian 180 meter berada di sempadan jurang tanpa rekomendasi gubernur.

– Fondasi jembatan dan lift berada di area pantai dan pesisir tanpa rekomendasi gubernur dan tanpa KKPRL dari KKP.

2. Tidak Ada Kajian Kestabilan Tebing

Sangat berisiko secara geologis dan keselamatan.

3. Tidak Ada Validasi KKPR untuk PMA

Padahal perusahaan berstatus penanaman modal asing.

4. Pelanggaran Lingkungan

– Tidak memiliki izin lingkungan untuk PMA.

– Hanya berbekal rekomendasi UKL–UPL dari DLH Klungkung.

– Berdasarkan PP 5/2021, pelanggaran ini wajib dikenai sanksi paksaan pembongkaran.

5. Pelanggaran di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida

– Pondasi beton dibangun di zona perikanan berkelanjutan/subzona perikanan tradisional.

– Fasilitas wisata dilarang berdiri di zona tersebut.

Selain itu, proyek dinilai mengubah keaslian DTW Kelingking dan bertentangan dengan Perda Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, sehingga memiliki konsekuensi pidana.

DPRD Provinsi Bali mengeluarkan empat rekomendasi pokok:

1. Menghentikan seluruh kegiatan pembangunan.

2. Menutup dan membongkar seluruh konstruksi.

3. Seluruh biaya pembongkaran menjadi tanggung jawab perusahaan.

4. Jika perusahaan tidak melaksanakan dalam batas waktu, pemerintah akan mengambil alih pembongkaran.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Pemprov Bali mengeluarkan tiga keputusan tegas:

1. Menghentikan seluruh kegiatan proyek.

2. Memerintahkan perusahaan melakukan pembongkaran total dalam waktu 6 bulan.

3. Memerintahkan pemulihan fungsi ruang dalam waktu 3 bulan setelah pembongkaran selesai.

Jika perusahaan tidak menaati ketentuan itu, Pemprov Bali bersama Pemkab Klungkung akan mengambil alih seluruh proses pembongkaran dan penegakan hukum.

Read More

Ketua DPC Hanura Gianyar Ida Bagus Putu Sudiarta Tekankan Penguatan Komunikasi untuk Kembalikan Kejayaan Partai Hanura di Bali

Foto: Ketua DPC Partai Hanura Gianyar, Drs. Ida Bagus Putu Sudiarta, S.Pd., M.Si., saat menyampaikan pemaparan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura se-Bali yang digelar pada Jumat, 21 November 2025, di Inna Bali Heritage Hotel, Jalan Veteran, Denpasar.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Ketua DPC Partai Hanura Gianyar, Drs. Ida Bagus Putu Sudiarta, S.Pd., M.Si., menegaskan komitmen pihaknya untuk mengembalikan kejayaan Partai Hanura di Bali. Hal tersebut disampaikannya dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura se-Bali yang digelar pada Jumat, 21 November 2025, di Inna Bali Heritage Hotel, Jalan Veteran, Denpasar. Muscab tahun ini mengusung tema Nangun Sat Kerthi Loka Bali: “Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera”.

Dalam kesempatan itu, Ida Bagus Putu Sudiarta menilai bahwa langkah mengembalikan kejayaan Hanura bukan hanya membutuhkan kerja keras, tetapi juga implementasi visi yang jelas melalui pola komunikasi yang baik antarstruktur partai.

“DPC Hanura Gianyar berkomitmen untuk berupaya mengembalikan kejayaan Partai Hanura di Bali. Saya melihat hal ini sangat spesifik, dan memang kita membutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya. Yang paling penting adalah bagaimana visi tersebut dapat diimplementasikan melalui komunikasi yang baik,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa komunikasi harus terjalin secara berjenjang dan menyeluruh, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan. Menurutnya, kualitas komunikasi merupakan kunci agar program riil partai dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

“Artinya, seluruh lapisan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan, harus mampu menjalin komunikasi yang efektif. Kualitas komunikasi itu penting, karena di sanalah kita menyampaikan apa program nyata yang akan kita implementasikan di masyarakat,” tambahnya.

Ida Bagus Putu Sudiarta meyakini, dengan komunikasi yang baik serta program konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat, kepercayaan publik terhadap Hanura dapat tumbuh kembali.

“Dengan komunikasi yang baik dan program yang jelas, kepercayaan masyarakat dapat kembali tumbuh dari hati nurani mereka. Saya kira itulah pentingnya kualitas komunikasi dalam upaya kita bersama untuk mengembalikan kejayaan Hanura di Provinsi Bali,” tegasnya.

Muscab Hanura se-Bali ini menjadi momentum konsolidasi internal sekaligus upaya memperkuat arah gerak partai dalam menghadapi dinamika politik ke depan. Partai berharap penguatan komunikasi dan soliditas struktur mampu membangkitkan kembali kekuatan Hanura di Pulau Dewata.

Read More

Ketua DPC Hanura Kota Denpasar Tonny Kushartanto Dorong Inovasi Wisata Denpasar Lewat Ide-Ide Kreatif

Foto: Ketua DPC Hanura Kota Denpasar, Tonny Kushartanto, SS.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Partai Hanura menyatakan siap mendorong lahirnya destinasi-destinasi wisata baru di Kota Denpasar. Langkah ini digagas langsung oleh Ketua DPC Hanura Kota Denpasar, Tonny Kushartanto, SS, melalui pemikiran kreatifnya yang telah memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

Dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura se-Bali di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar, Jumat (21/11/2025), Tonny mengatakan Denpasar memiliki potensi besar sebagai kota metropolitan yang mampu menjadi magnet wisatawan internasional. “Denpasar memiliki potensi untuk mendatangkan wisatawan asing, bukan hanya seperti Badung, tetapi dengan karakter dan daya tariknya sendiri,” tegasnya.

Tonny menyatakan, hadirnya Hanura di Denpasar harus membawa gagasan konkret untuk menjawab tantangan dunia pariwisata yang terus berkembang. “Dengan hadirnya Partai Hanura, kami membawa gagasan agar Denpasar menciptakan destinasi-destinasi wisata baru yang mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara,” katanya.

Ia menegaskan bahwa seluruh ide kreatifnya akan diarahkan untuk pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal Bali. “Denpasar adalah kota metropolitan di Bali… Denpasar merupakan tolok ukur perkembangan Bali,” ujar Tonny, menegaskan posisi strategis ibu kota provinsi tersebut.

Dalam forum Muscab yang mengusung tema Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Tonny juga menekankan pentingnya ketulusan dalam mempercepat pembangunan kota. “Kecepatan itu hanya bisa terwujud apabila dilakukan dengan ketulusan. Tanpa ketulusan, tidak mungkin cepat. Tanpa hati nurani rakyat, tidak mungkin cepat,” katanya.

Sebagai pelaku event dan organizer, Tonny menilai masih banyak sektor usaha kreatif di Denpasar yang membutuhkan ruang tumbuh. Ia menargetkan Hanura dapat mendorong inovasi yang memberi manfaat langsung pada masyarakat dan tidak meninggalkan nilai budaya Bali.

“Saya akan mencurahkan semuanya demi kepentingan masyarakat, melalui hati nurani rakyat,” pungkasnya.

Read More

Dorong Penataan Denpasar Jadi Kota Metropolitan Berbudaya, Ketua DPC Hanura Kota Denpasar Tonny Tekankan Penataan Berlandaskan Hati Nurani

Foto: Ketua DPC Partai Hanura Kota Denpasar, Tonny Kushartanto, SS, saat menyampaikan pemaparan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura se-Bali yang digelar di Inna Bali Heritage Hotel, Jalan Veteran, Denpasar, Jumat (21/11/2025).

Denpasar (aspirasibali.my.id

Ketua DPC Partai Hanura Kota Denpasar, Tonny Kushartanto, SS menegaskan komitmen partainya untuk ikut mempercepat pembangunan dan penataan Kota Denpasar sebagai kota metropolitan berbudaya. Hal itu disampaikan Tonny dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura se-Bali yang digelar di Inna Bali Heritage Hotel, Jalan Veteran, Denpasar, Jumat (21/11/2025).

Dengan mengusung tema “Nangun Sat Kerthi Loka Bali: Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera,” Tonny menempatkan Denpasar sebagai poros penting kemajuan Bali. “Denpasar adalah kota metropolitan di Bali. Selain sebagai pusat pemerintahan, Denpasar juga menjadi barometer pariwisata yang luar biasa, bahkan sering dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Bandung. Artinya, Denpasar merupakan tolok ukur perkembangan Bali,” ujarnya.

Tonny menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus dilakukan dengan landasan ketulusan. “Hari ini kami hadir, Astungkara, bersama seluruh teman dan jajaran untuk menyatakan dukungan dan komitmen. Kami ingin menata Denpasar… Denpasar harus bergerak cepat,” katanya. Ia menilai kecepatan pembangunan tidak dapat dicapai tanpa niat yang tulus dan didorong oleh hati nurani rakyat.

Menurutnya, berbagai infrastruktur di Denpasar sudah baik, namun masih membutuhkan penataan lanjutan. Karena itu Hanura ingin menjadikan Denpasar sebagai “kota impian,” yang bermanfaat bagi masyarakat dan tetap menjaga adat, budaya, serta sejalan dengan Tri Hita Karana dan nilai-nilai Nangun Sad Kerthi Loka Bali.

Tonny yang berlatar belakang pelaku event dan organizer membawa serangkaian ide kreatif untuk mengisi sektor-sektor yang masih belum tergarap optimal, terutama usaha kreatif dan pariwisata. Ia berharap gagasan-gagasan tersebut dapat mendorong lahirnya destinasi wisata baru yang memperkuat daya tarik Denpasar di mata wisatawan mancanegara.

“Saya memiliki sejumlah gagasan yang telah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Dengan talenta dan pengalaman itu, saya akan mencurahkan semuanya demi kepentingan masyarakat, melalui hati nurani rakyat,” ujarnya.

Ia pun menegaskan harapannya agar Hanura mampu memberi perubahan nyata. “Semoga kehadiran Partai Hanura dapat menjadikan Denpasar tampil berbeda dari sebelumnya, lebih cepat berkembang, lebih berbudaya, dan semakin layak sebagai kota metropolitan yang membanggakan”.

“Apa gagasannya? Apa idenya? Tunggu saja nanti. Mantap!” pungkasnya.

Read More

Ginantra Artana Siapkan Sistem Pembinaan Berjenjang untuk Menata Ulang Hanura Karangasem

Foto: Ketua DPC Karangasem, Nyoman Ginantra Artana saat memberikan pemaparan di acara Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura se-Bali, Jumat, 21 November 2025.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Dalam Musyawarah Cabang DPC Hanura se-Bali, Ketua DPC Karangasem, Nyoman Ginantra Artana, memaparkan konsep strategis yang disebutnya realistis dan sesuai kebutuhan dasar partai. Ia menegaskan bahwa Hanura Karangasem akan dibangun dengan sistem internal yang berkesinambungan setelah struktur definitif terbentuk.

“Kaderisasi yang saya maksud adalah membangun organisasi secara benar. Ketika kita mampu menerjemahkan suara menjadi kursi, itu menjadi bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap eksistensi partai,” ujarnya.

Menurut Ginantra, Hanura di Karangasem selama ini tidak memiliki kesinambungan pembinaan, sehingga banyak kader pindah ke partai lain setelah gagal pada periode pertama. “Artinya apa? Sistem kita tidak memelihara kader,” katanya.

Untuk itu, ia memperkenalkan konsep utama: memperlakukan suara sebagai investasi politik. “Suara menjadi kursi. Suara menjadi bantuan keuangan dari negara untuk partai. Itu investasi bagi generasi muda Hanura,” tegasnya.

Ginantra juga menekankan pentingnya sistem perhitungan suara berbasis kecamatan untuk mengetahui kekuatan riil masing-masing wilayah. Orang yang bekerja di lapangan akan dihargai bukan dengan iming-iming uang besar, tetapi dengan sumber daya resmi yang melekat dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti pola pikir generasi muda yang menurutnya cenderung melihat partai dari sisi instan. “Mereka melihat politik hanya dari sisi instan: kapitalisasi, uang, atau popularitas. Padahal proses membangun partai tidak seperti itu,” jelasnya.

Ginantra mengaku kerap iri melihat partai besar yang mampu menggerakkan organisasi hingga ke akar rumput saat perayaan hari raya atau Galungan. “Kita belum sampai di sana. Tetapi Astungkara, dengan izin Tuhan dan konsep yang jelas, saya yang sudah bekerja hampir 15 tahun di Hanura percaya konsep ini bisa dijalankan,” ujarnya.

Ginantra kembali menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan adalah program murni partai, bukan program pemerintah. “Inilah yang diinginkan para kader dan suara di kabupaten masing-masing,” pungkasnya.

Read More

Ketua DPC Hanura Karangasem Ginantra Artana Dorong Kaderisasi Ketat untuk Akhiri Tradisi “Loncat Partai” dan Bangun Basis Kemenangan

Foto: Ketua DPC Hanura Karangasem, Nyoman Ginantra Artana.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Ketua DPC Hanura Karangasem, Nyoman Ginantra Artana, menegaskan bahwa penguatan partai harus kembali pada fondasi utamanya: kaderisasi. Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura se-Bali yang digelar pada Jumat, 21 November 2025, di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar.

“Saya adalah kader asli, produk Hanura Karangasem sejak tahun 2008. Pada 2008 dan 2010 saya menjadi Sekretaris PAC, sehingga dengan amanah tertinggi yang saya emban hari ini, atas restu Tuhan, Ketua, dan forum, saya menjadi Ketua DPC Hanura Karangasem,” ujarnya.

Ginantra mengaku telah melalui berbagai dinamika politik di Karangasem, termasuk gelombang besar yang menurutnya menjadi ujian berat bagi kader asli. “Gelombang besar pernah datang ke Karangasem… tetapi saya masih berdiri hingga hari ini,” katanya.

Ia menilai banyak program yang dipaparkan DPC lain cenderung bersifat imajiner, seolah Hanura sudah berada pada posisi besar. Padahal, menurutnya, Hanura Karangasem harus berbicara lebih realistis. “Mengelola partai konsepnya sederhana. Banyak yang disampaikan tadi lebih mirip pengelolaan pemerintah, seakan-akan kita punya anggaran besar. Padahal, fondasi pertama dan terpenting adalah kaderisasi,” tegasnya.

Ginantra menyoroti fenomena kader Hanura yang gagal saat maju pertama kali, namun berhasil ketika pindah ke partai lain. “Ini menunjukkan satu hal: kaderisasi kita belum terbangun dengan baik. Itu harus kita akui,” ujarnya.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ia merancang dua konsep utama bila telah definitif menjadi Ketua DPC definitif: “Konversikan suara rakyat menjadi kursi, dan konversikan suara rakyat menjadi bantuan keuangan partai. Itulah tugas partai.”

Ia menegaskan bahwa partai bukanlah lembaga pelaksana pembangunan. Tugas pembangunan ada pada pemerintah. Hanura, kata dia, harus fokus menyiapkan kader yang mampu menerjemahkan dukungan publik menjadi kekuatan legislatif dan finansial resmi dari negara.

Read More

Hanura Jembrana Siapkan Program dan Strategi Inklusif Berbasis Sumber Daya Lokal, Agus Sanjaya: Sentuh Hati Nurani Rakyat

Foto: Ketua DPC Partai Hanura Jembrana, I Gede Agus Sanjaya, saat memberikan pemaparan di acara Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Hanura se-Bali, Jumat, 21 November 2025.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Ketua DPC Hanura Jembrana, I Gede Agus Sanjaya, memaparkan rencana program riil berbasis kebutuhan masyarakat dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Hanura se-Bali yang digelar di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar, Jumat, 21 November 2025. Dengan mengusung tema Nangun Sat Kerthi Loka Bali: “Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera”, agenda ini menjadi momentum baginya menyampaikan arah kebijakan Hanura Jembrana menuju Pemilu 2029.

“Kalau Jembrana berbeda… Partai Hanura masih memberikan amanah kepada saya untuk memikul tanggung jawab sebagai Ketua DPC Kabupaten Jembrana,” ujar Agus Sanjaya.

Ia menegaskan bahwa Jembrana memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dengan daerah pariwisata lainnya di Bali. “Jembrana memang tidak memiliki pariwisata berbasis pasir putih. Tetapi kami memiliki sumber daya lain: air, perkebunan, pertanian, dan sektor perikanan. Sumber-sumber inilah yang akan menjadi basis program strategis kami,” katanya.

Program-program yang disiapkan juga mencakup penguatan kerja yang berkaitan dengan produktivitas ekonomi lokal. Di luar itu, Hanura Jembrana akan meluncurkan program pickup gratis di setiap kecamatan, inisiatif yang terinspirasi dari program “Bang Ipat” yang sebelumnya menyediakan 71 unit pickup gratis untuk bendesa adat di seluruh Jembrana. “Hanura, dengan lima kecamatan yang ada, akan menginisiasi program pickup gratis di setiap kecamatan. Ini sangat mungkin dilakukan, dan resepnya ada di kantong saya,” ungkapnya.

Agus Sanjaya menilai program-program sederhana yang menyentuh langsung masyarakat adalah kunci untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. Ia menyebut Jembrana sebagai “miniatur Indonesia” karena keberagaman suku dan budaya yang hidup berdampingan. Karena itu, strategi Hanura untuk 2029 harus inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Ia juga menegaskan filosofi kepemimpinannya yang mengutamakan kerja nyata. “Saya meyakini bahwa pemimpin bukan sekadar seseorang yang duduk dan dihormati. Pemimpin adalah ujung tombak,” ujarnya.

Dengan semangat yang sama, ia menyatakan komitmennya mengikuti jejak para pemimpin Hanura yang ia hormati. “Itulah cita-cita saya… Kami ingin mengembalikan kejayaan Jembrana dan merebut kembali kursi demi kursi di daerah ini,” tutupnya.

Read More

Hanura Jembrana Perkuat Struktur dengan 75% Advokat, Agus Sanjaya Targetkan Kembalinya Kejayaan Hanura di Bumi Makepung

Foto: Ketua DPC Partai Hanura Jembrana, I Gede Agus Sanjaya.

Denpasar (aspirasibali.my.id)

Ketua DPC Partai Hanura Jembrana, I Gede Agus Sanjaya, menegaskan kesiapannya membawa kembali kejayaan Hanura di daerah yang pernah menempatkan partai tersebut pada posisi satu fraksi lebih di DPRD. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Hanura se-Bali, Jumat, 21 November 2025, di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar.

“Kalau Jembrana berbeda. Izinkan saya menjelaskan pekerjaan besar yang saya emban sampai hari ini, di mana Partai Hanura masih memberikan amanah kepada saya untuk memikul tanggung jawab sebagai Ketua DPC Kabupaten Jembrana,” ujarnya mengawali paparan.

Agus Sanjaya mengungkapkan dirinya telah tiga periode menjadi anggota DPRD Jembrana dan kembali mendapat amanah pada 2019. Selain itu, ia juga berprofesi sebagai advokat. Kondisi ini memengaruhi arah desain struktur Hanura Jembrana ke depan. “Karena itu, dalam struktur yang kami rancang ke depan, sekitar 75% kader yang akan kami tempatkan adalah advokat,” katanya.

Menurutnya, keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Banyak persoalan di Jembrana dianggap berhubungan langsung dengan aspek hukum, sehingga kehadiran para advokat dirasa penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat. “Setiap langkah pembangunan selalu berhubungan dengan peristiwa hukum. Karena itu, kami menyiapkan program real bekerja sama dengan para advokat yang jumlahnya mencapai 75% dalam struktur,” terangnya.

Di tingkat PAC kecamatan, hampir seluruh personel juga diisi advokat. Hanura Jembrana bahkan menyiapkan pembentukan lembaga bantuan hukum gratis untuk masyarakat, sebagai bentuk komitmen mewujudkan pelayanan politik yang berdampak langsung.

Ia juga menegaskan bahwa strategi politik 2029 harus diarahkan pada penguatan kapasitas legislasi melalui kader yang kompeten. “Di DPRD ada tiga fungsi utama: budgeting, pengawasan, dan legislasi. Fungsi legislasi menentukan arah kebijakan kabupaten, pasal demi pasal, titik dan komanya. Karena itu, kami ingin mempersiapkan kader-kader yang mampu dan layak duduk di DPRD Kabupaten Jembrana,” tegasnya.

Agus Sanjaya berkomitmen mengembalikan kejayaan Hanura di Jembrana. “Itulah cita-cita saya dalam membesarkan kembali Partai Hanura di bawah kepemimpinan Bapak Ketua DPD, Bapak Gede Wirajaya Wisna, dan Sekjen saat ini. Kami ingin mengembalikan kejayaan Jembrana dan merebut kembali kursi demi kursi di daerah ini,” pungkasnya.

Read More

Bupati Badung Rancang Transformasi Pasar Beringkit Jadi Mall Modern, Ketua DPC Hanura Badung Witama Ingatkan Pentingnya Modernisasi Pasar Hewan

Foto: Ketua DPC Hanura Badung, Wayan Witama.

Badung (aspirasibali.my.id)

Upaya memperkuat identitas Kota Mangupura terus digencarkan Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa. Salah satu langkah strategis yang kini digaungkan adalah rencana ambisius mengubah Pasar Beringkit menjadi mall modern lengkap dengan fasilitas bioskop. Menurut Adi Arnawa, transformasi ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan bagian dari visi jangka panjang menjadikan Mangupura sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih maju dan dinamis.

Adi Arnawa menilai revitalisasi Pasar Beringkit dapat menjadi simbol semangat baru Mangupura dalam memperkuat karakter kotanya. Dengan menghadirkan fasilitas modern, ia yakin Mangupura akan semakin hidup sebagai pusat aktivitas warga, sekaligus meningkatkan daya tarik komersial dan rekreatif. Ia menegaskan bahwa pembangunan ini tetap diselaraskan dengan filosofi Mangupura sebagai kota yang tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga ruang hidup masyarakat yang memadukan tradisi dan modernitas.

Bupati menekankan bahwa pedagang tradisional Pasar Beringkit tidak akan ditinggalkan. Mereka dijanjikan tetap dilibatkan dalam proses revitalisasi agar identitas lokal dan aktivitas ekonomi yang sudah terbangun sejak lama tetap terjaga.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua DPC Hanura Badung, Wayan Witama, memberikan pandangannya. Ia menilai modernisasi memang diperlukan, tetapi arah pengembangan Pasar Beringkit juga harus mempertimbangkan potensi besar sektor peternakan di Badung. “Kami akan menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah. Misalnya dalam pengembangan sektor peternakan. Nanti bagaimana usulan Bupati Badung yang ingin mengubah Pasar Beringkit menjadi Mall,” ujarnya.

Witama mengingatkan agar revitalisasi tidak mematikan fungsi dasar pasar hewan yang sudah melekat di Pasar Beringkit selama bertahun-tahun. “Ini jangan sampai seperti itu. Tetapi justru agar dibuatkan suatu modernisasi pasar hewan, seperti ada konsep one-stop shopping yang diterapkan di Inggris, sehingga transaksi bisa dilakukan termasuk live order,” katanya.

Menurutnya, konsep pasar hewan modern tidak hanya mempertahankan identitas Pasar Beringkit, tetapi juga mampu meningkatkan nilai ekonomi untuk masyarakat. Ia menilai Badung bahkan dapat bekerja sama dengan DPC Hanura di daerah lain untuk memusatkan distribusi hewan dari berbagai wilayah, sehingga Pasar Beringkit menjadi sentra perdagangan hewan yang lebih kuat dan terorganisir.

 “Dengan demikian, pasar hewan akan berkembang lebih modern dan memberikan keuntungan bagi masyarakat,” tutupnya.

Read More