Dukung Tes Narkoba bagi Pengurus Parpol, Ketua STISPOL Wira Bhakti Dr. Sugiartana: Untuk Jaga Integritas Politisi

Foto: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISPOL) Wira Bhakti Denpasar, Dr. I Wayan Sugiartana, ST., M.M.

Badung (AspirasiBali)

Dalam upaya menjaga iklim politik yang bersih, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mendorong pelaksanaan pemeriksaan atau tes urine bagi seluruh pengurus Partai Politik (Parpol).

Program ini difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Badung, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Badung. Melalui kerja sama ini, para pengurus parpol dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti tes narkoba secara gratis.

Kepala Kesbangpolinmas Badung menyebutkan, inisiatif ini bertujuan memperkuat komitmen moral para pengurus parpol dalam menjaga marwah politik daerah agar tetap bersih, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan politik.

Menanggapi langkah tersebut, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISPOL) Wira Bhakti Denpasar, Dr. I Wayan Sugiartana, ST., M.M., menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemkab Badung.

“Saya sangat setuju, bahkan sangat mendukung, jika para pengurus parpol atau politisi diwajibkan menjalani tes narkoba atau drug test,” ujar Sugiartana.

Ia menilai tes narkoba penting untuk memastikan tidak ada politisi maupun pengurus partai yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

“Tes ini penting untuk memastikan tidak ada pengurus parpol maupun politisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena narkoba sangat merusak, bukan hanya merusak diri sendiri, tapi juga tatanan masyarakat, bahkan bisa berdampak buruk bagi bangsa dan negara,” jelasnya.

Dr. Sugiartana menegaskan bahwa politisi memiliki peran strategis sebagai teladan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Apalagi, politisi adalah figur publik yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda penerus bangsa. Kita sering melihat di berbagai pemberitaan, betapa narkoba telah menghancurkan kehidupan banyak orang dan merusak moral masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kesehatan jasmani dan rohani bagi politisi agar mampu mengambil keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi publik.

“Selain itu, politisi harus sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Kalau seorang politisi tidak sehat, apalagi secara mental atau rohani, tentu ia tidak akan mampu melahirkan ide-ide atau keputusan yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat serta konstituennya yang telah memberikan kepercayaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyambut baik kebijakan tes narkoba bagi pengurus parpol sebagai langkah konkret menciptakan politik yang sehat dan bermartabat.

 “Karena itu, saya menyambut baik adanya kebijakan tes narkoba bagi para politisi. Saya sangat mendukung langkah tersebut dan menolak keras segala bentuk penyalahgunaan narkoba, terlebih di kalangan pejabat publik,” tutupnya.

Melalui kebijakan ini, diharapkan seluruh pengurus partai politik di wilayah Badung pada khususnya dapat menjadi teladan dalam mewujudkan tata kelola politik yang bersih, sehat, dan berintegritas tinggi.

Read More

Ketua STISPOL Wira Bhakti Denpasar, Dr. Sugiartana Dorong Penguatan Pendidikan Karakter Pancasila untuk Tangkal Perundungan di Dunia Pendidikan

Foto: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISPOL) Wira Bhakti Denpasar, Dr. I Wayan Sugiartana, ST., M.M.

Denpasar (AspirasiBali)

Maraknya kasus perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan belakangan ini menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISPOL) Wira Bhakti Denpasar, Dr. I Wayan Sugiartana, ST., M.M., menyebut fenomena ini sebagai potret memprihatinkan dari lunturnya pendidikan karakter dan moral di tengah kemajuan zaman.

Menurutnya, kasus perundungan yang kini banyak terjadi di sekolah maupun kampus merupakan tantangan pendidikan dalam menyeimbangkan antara pengetahuan akademik dan pembentukan karakter. 

Dr. Sugiartana menilai bahwa dunia pendidikan saat ini terlalu fokus pada capaian akademis, sementara aspek pembentukan moral dan kepribadian siswa serta mahasiswa sering terabaikan. Padahal, menurutnya, pendidikan sejati tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara mental, santun dalam bersikap, dan berjiwa sosial.

" Institusi pendidikan harus mulai berpikir untuk menciptakan output yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki mental yang kuat," katanya.

Akademisi yang dikenal humanis ini mencontohkan bahwa pendidikan karakter berwawasan Pancasila telah sejak lama diterapkan di STISPOL Wira Bhakti Denpasar. Upaya tersebut menjadi bagian penting dari proses pembelajaran agar mahasiswa tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, beretika, dan berjiwa sosial.

Dr. Sugiartana menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan ruh dari dunia akademik yang tidak boleh diabaikan.

 “Kami berkomitmen membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia, bermental tangguh, dan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus STISPOL Wira Bhakti dilakukan secara konsisten melalui kegiatan akademik maupun nonakademik. Mahasiswa diajak untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, serta menumbuhkan rasa empati terhadap sesama.

 “Dengan pendidikan karakter yang kuat, kami berharap para lulusan STISPOL Wira Bhakti dapat menjadi generasi yang berintegritas, berjiwa kepemimpinan, dan siap mengabdi bagi bangsa,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sugiartana menjelaskan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila memiliki peran sentral dalam membentuk generasi berjiwa nasionalis, berempati, dan bertanggung jawab. 

“Pendidikan moral Pancasila harus dikembalikan seperti dulu. Di situlah lahir pribadi yang Pancasilais, yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan, dan sesama manusia,” jelasnya.

Ia menambahkan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya penting diajarkan dalam mata pelajaran formal, tetapi harus diinternalisasikan dalam keseharian kampus dan sekolah, baik melalui perilaku pendidik maupun kegiatan kemahasiswaan. 

“Semangat kepahlawanan dan tanggung jawab sosial perlu ditanamkan sejak dini. Jika siswa dan mahasiswa memahami sebab-akibat dari setiap tindakan mereka, maka kasus perundungan bisa dicegah sejak awal,” tambahnya.

Tak hanya peserta didik, Sugiartana juga menyoroti peran besar para pendidik. Menurutnya, guru dan dosen memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan. 

“Sebagai pendidik, kita tidak boleh apatis. Kita harus tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kasus perundungan. Pendidik adalah pembimbing karakter, bukan sekadar penyampai materi pelajaran,” ujarnya.

Dalam konteks perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin masif, Sugiartana juga mengingatkan pentingnya literasi digital dan etika bermedia bagi generasi muda. Ia menilai bahwa penyalahgunaan media sosial sering menjadi pemicu munculnya perundungan daring (cyberbullying) yang tak kalah berbahaya dibanding perundungan fisik.

“Teknologi tidak salah, handphone tidak salah, komputer tidak salah. Yang salah adalah penggunanya. Karena itu, penting bagi generasi muda memiliki mentality dan pengetahuan untuk menggunakan teknologi secara bijak dan sesuai etika,” pesannya.

Ia juga mengajak generasi muda untuk melakukan introspeksi diri di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Menurutnya, kemampuan reflektif menjadi bagian penting dari pembentukan karakter unggul. 

“Mari kita introspeksi diri, apa yang sebaiknya kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak. Dunia digital harus kita hadapi dengan kesadaran dan tanggung jawab moral,” tambahnya.

Dr. Sugiartana berharap agar seluruh elemen pendidikan, mulai dari institusi, pendidik, hingga peserta didik, bersatu dalam upaya mengembalikan semangat pendidikan berjiwa Pancasila. 

“Jika nilai-nilai kebangsaan, etika, dan kemanusiaan kembali ditanamkan secara konsisten, maka kasus perundungan tidak hanya bisa diminimalisir, tetapi juga dapat mengantarkan kita menuju generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan berempati,” tegasnya.

Pendidikan karakter Pancasila bukan sekadar konsep ideal, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari krisis moral dan degradasi empati.

 “Membangun manusia Indonesia bukan hanya soal mencetak sarjana, tapi juga membentuk pribadi yang berjiwa luhur dan menghargai sesama,” pungkasnya.

Read More

Temukan Pelanggaran, Pansus TRAP DPRD Bali Ultimatum Pengembang: Bongkar Rumah Elite Ilegal di Kawasan Mangrove dalam Dua Minggu!

Foto: Ilustrasi AI

Badung 

Tim Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Pertanahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali kembali melakukan langkah tegas dalam penertiban tata ruang di Pulau Dewata. Dipimpin oleh Sekretaris Pansus I Dewa Rai, S.H., M.H., bersama Ketua Pansus Dr. (C) Made Supartha, S.H., M.H., tim turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi di kawasan Perumahan Asri Jimbaran Permai, Badung, pada Kamis (23/10/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Pansus menemukan delapan bangunan mewah milik PT Bali Siki yang berdiri di kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai—area hijau yang seharusnya bebas dari aktivitas pembangunan. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, bangunan-bangunan tersebut telah berdiri sejak tahun 2012, tanpa izin resmi yang sesuai dengan tata ruang dan peraturan lingkungan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali mengeluarkan rekomendasi tegas kepada pihak pengembang untuk membongkar seluruh bangunan ilegal dalam waktu dua minggu sejak temuan diumumkan. Apabila batas waktu tersebut terlewati, Pansus akan merekomendasikan pembongkaran paksa oleh Satpol PP Provinsi Bali dan Kabupaten Badung.

“Kami tidak akan memberi ruang kompromi untuk pelanggaran seperti ini. Tidak ada toleransi bagi perusak lingkungan dan tata ruang Bali,” tegas Made Supartha.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari agenda besar penertiban tata ruang se-Bali yang digencarkan DPRD Provinsi Bali untuk menata kembali kawasan yang disalahgunakan dan memastikan seluruh pembangunan di Pulau Dewata berjalan sesuai prinsip berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

Read More

Bali Penyumbang Devisa Pariwisata Terbesar, DPR RI Desak Pemerintah Pusat Beri Perlakuan Khusus

Foto: Ilustrasi 

Denpasar

Tim Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bali dan bertemu Gubernur Bali, Wayan Koster, di Gedung Sabha Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/10/2025). Pertemuan ini menyoroti peran strategis Bali sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia dan penyumbang devisa pariwisata nasional terbesar, mencapai lebih dari 53 persen dari total devisa sektor pariwisata.

Dalam pertemuan tersebut, anggota DPR RI dari BKSAP, Mardani Ali Sera dan Irene Yosiana, menegaskan pentingnya perhatian khusus dari Pemerintah Pusat terhadap Bali. Mereka menilai, besarnya kontribusi Pulau Dewata terhadap ekonomi nasional harus diimbangi dengan kebijakan afirmatif, terutama dalam hal alokasi anggaran dan regulasi yang berpihak pada pelestarian budaya serta perlindungan lingkungan.

“Bali memiliki peran luar biasa dalam mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Karena itu, sudah sepantasnya pemerintah pusat memberikan perhatian dan perlakuan khusus agar keberlanjutan pariwisata di Bali tetap terjaga,” ujar Mardani Ali Sera.

Sementara itu, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa Bali membutuhkan “timbal balik yang sepadan” dari pemerintah pusat. Ia menyoroti kondisi infrastruktur di sejumlah daerah wisata yang masih tertinggal, meskipun Bali telah memberikan kontribusi besar terhadap devisa nasional.

“Devisa pariwisata yang disumbangkan Bali sangat besar, namun dukungan infrastruktur dari pusat belum sebanding. Kami berharap ada kebijakan yang lebih berpihak agar pembangunan Bali dapat berlangsung secara berkelanjutan,” tegas Koster.

Koster juga menekankan bahwa arah pembangunan Bali harus berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu Alam, Manusia, dan Budaya. Menurutnya, budaya adalah hulu dari segala aktivitas ekonomi dan sosial di Bali, sementara pariwisata merupakan hilir yang mengalir dari kekayaan budaya tersebut.

“Budaya adalah sumber utama kekuatan Bali. Pariwisata seharusnya menjadi hasil dari keindahan dan kearifan budaya itu, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman bersama bahwa pembangunan pariwisata Bali harus sustainable dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. DPR RI berkomitmen mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus bagi Bali, baik melalui kebijakan, anggaran, maupun dukungan infrastruktur, agar Pulau Dewata tidak tertinggal dalam persaingan pariwisata global meskipun memiliki “khasiat” besar bagi perekonomian nasional.

Read More

Megawati Ingatkan Bali Bangun Kesadaran Lingkungan: “Bukan Alam yang Salah, Tapi Kita”

Foto: Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Denpasar 

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan seluruh masyarakat dan pemimpin di Bali untuk membangun kesadaran lingkungan yang lebih kuat. Pesan itu disampaikan melalui Djarot Saiful Hidayat dalam acara Konferensi Daerah dan Cabang PDIP Bali, sebagai refleksi atas bencana banjir bandang yang menelan 18 korban jiwa pada 10 September 2025 lalu.

Dalam sambutannya, Djarot membacakan pesan Megawati yang menyebut peristiwa tersebut sebagai “September Kelabu”, peringatan keras dari alam yang tak bisa diabaikan. Megawati menegaskan bahwa bencana itu bukan semata akibat cuaca ekstrem, tetapi cerminan dari kegagalan manusia dalam menjaga keseimbangan alam dan tata ruang.

“Bukan alam yang salah, tapi kita. Karena kita terlalu serakah dan lupa menjaga kearifan lokal,” tegas Megawati dalam pesannya.

Ia menyoroti maraknya alih fungsi lahan subur menjadi kawasan villa, hotel, dan perkantoran, yang membuat daya dukung lingkungan di Bali kian menurun. Menurutnya, kesalahan bukan hanya pada alam yang murka, melainkan pada manusia yang mengabaikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian.

Megawati menekankan, menjaga lingkungan bukan sekadar untuk keindahan, tetapi juga demi kedaulatan pangan, ketahanan air, dan masa depan generasi mendatang. Ia menyerukan agar setiap kebijakan pembangunan di Bali berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan leluhur.

 “Menjaga alam berarti menjaga kehidupan. Jangan sampai kita menyesal ketika tanah tak lagi subur, air tak lagi jernih, dan bencana datang silih berganti,” pesan Megawati.

Pesan tersebut menjadi pengingat penting di tengah forum partai yang dihadiri para kader dan kepala daerah PDIP se-Bali. Megawati berharap, seluruh elemen partai ikut menjadi pelopor dalam gerakan penyelamatan lingkungan dan tata ruang berkelanjutan di Pulau Dewata.

Dengan semangat itu, ia mengajak seluruh pemimpin daerah di Bali untuk kembali pada filosofi “Tri Hita Karana”, keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, sebagai fondasi pembangunan yang selaras dengan jiwa Bali.

Read More

Bupati Gus Par Lakukan Sidak ke Dua Puskesmas, Semprot Petugas Tak Disiplin

Foto: Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata.

Karangasem 

Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata kembali turun langsung ke lapangan. Kali ini, Bupati yang akrab disapa Gus Par melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua fasilitas pelayanan kesehatan, yakni Puskesmas Seraya dan Puskesmas Perasi, pada Selasa (14/10). Tujuannya satu: memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan cepat, ramah, dan profesional.

Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas sejumlah keluhan masyarakat terkait kedisiplinan dan kualitas pelayanan di beberapa puskesmas. Bupati Gus Par menegaskan, sektor kesehatan merupakan garda terdepan pelayanan publik, sehingga petugas di lapangan harus menunjukkan dedikasi dan disiplin tinggi.

 “Tenaga kesehatan digaji untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Saya tidak ingin ada petugas yang abai terhadap tugasnya, karena kesehatan masyarakat adalah prioritas,” tegas Bupati Gus Par saat sidak di Puskesmas Seraya.

Dalam kunjungannya ke Puskesmas Seraya, Bupati Gus Par mendapati beberapa tenaga medis yang belum menunjukkan kedisiplinan kerja. Menanggapi hal itu, ia langsung memberikan teguran di tempat serta mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Tidak berhenti di situ, Bupati juga langsung menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem untuk melakukan pembinaan terhadap tenaga medis yang dinilai tidak disiplin. Ia menegaskan bahwa disiplin dan etika pelayanan adalah cerminan kualitas pemerintahan daerah di mata masyarakat.

Usai dari Seraya, Bupati melanjutkan sidak ke Puskesmas Perasi. Di lokasi ini, ia memeriksa daftar kehadiran dokter dan tenaga medis, memastikan seluruh petugas hadir tepat waktu serta memberikan layanan sesuai jadwal yang ditetapkan.

 “Saya ingin seluruh tenaga kesehatan menjaga kedisiplinan. Jangan sampai masyarakat datang, tapi petugas belum siap memberikan pelayanan. Ini hal yang harus dibenahi bersama,” ujarnya.

Bupati Gus Par menegaskan bahwa sidak seperti ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan dan acak untuk memastikan kualitas pelayanan publik benar-benar meningkat. Menurutnya, komitmen dan kedisiplinan aparatur daerah harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar formalitas.

“Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan pemerintah di bidang kesehatan. Kalau di tingkat dasar saja pelayanan tidak maksimal, maka sistem kesehatan secara keseluruhan akan terganggu,” katanya menegaskan.

Langkah tegas Bupati Karangasem ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan standar pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Melalui pengawasan langsung di lapangan, Gus Par memastikan masyarakat Karangasem mendapatkan haknya: pelayanan kesehatan yang layak, cepat, dan bermutu.

Read More

Bali Disiapkan Jadi Kota Keuangan Baru, Pemerintah Incar Transformasi Ekonomi Nasional

Foto: Ilustrasi.

Denpasar 

Di tengah belum jelasnya arah Daerah Khusus Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur, pemerintah pusat dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar: menjadikan Bali sebagai pusat keuangan regional baru Indonesia.

Laporan eksklusif Bloomberg, Senin (13/10/2025), mengungkap bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan rencana ambisius untuk mentransformasi Pulau Dewata menjadi kota keuangan internasional, yang mampu menarik bank global, manajer aset, hingga perusahaan ekuitas swasta guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut sumber internal yang mengetahui perumusan kebijakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberi lampu hijau atas usulan yang akan memodelkan Bali seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab.

Konsep kawasan keuangan Bali ini dirancang dengan menawarkan insentif pajak, regulasi fleksibel, dan birokrasi minimal — tiga elemen yang selama ini dianggap menghambat arus investasi asing ke Indonesia. Pemerintah dikabarkan juga tengah mempertimbangkan penerapan kerangka hukum khusus, dengan mencontoh sistem hukum bisnis Singapura yang dikenal efisien dan ramah investor.

Sumber Bloomberg menyebut, lingkaran utama Istana kini tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan menjadi payung hukum bagi pembentukan kota keuangan tersebut. Draf awal diperkirakan akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum akhir tahun ini. Meski demikian, rencana tersebut masih berada di tahap konseptual dan berpotensi mengalami penyesuaian di berbagai aspek.

Proyek transformasi ini disebut melibatkan Kementerian Keuangan dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dengan dukungan dari tokoh-tokoh ekonomi global. Salah satunya adalah Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates sekaligus penasihat informal bagi Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara, yang berperan dalam penyusunan skema awal.

“Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern dan transparan yang mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ujar Jodi Mahardi, juru bicara Dewan Ekonomi Nasional, kepada Bloomberg News.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Keuangan dan perwakilan Ray Dalio belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana tersebut.

Langkah menjadikan Bali sebagai kota keuangan dinilai sebagai strategi geopolitik dan ekonomi baru setelah Jakarta kehilangan statusnya sebagai pusat pemerintahan. Dengan reputasi global sebagai destinasi pariwisata internasional, infrastruktur digital yang berkembang, serta daya tarik budaya yang kuat, Bali dinilai memiliki modal simbolik dan strategis untuk bertransformasi menjadi pusat ekonomi global baru Indonesia.

Jika terealisasi, proyek ini tidak hanya akan menandai babak baru dalam sejarah ekonomi nasional, tetapi juga menjadi titik balik arah pembangunan pasca-IKN, di mana peran daerah-daerah unggulan seperti Bali mulai didorong sebagai motor penggerak ekonomi modern berbasis jasa keuangan dan investasi global.

Read More

Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Denpasar, Putu Oka Mahendra Tegaskan Penguatan Kaderisasi hingga Tingkat Banjar

Foto: Ketua DPD II Partai Golkar Kota Denpasar terpilih, Putu Oka Mahendra.

Denpasar

Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 DPD II Partai Golkar Kota Denpasar yang digelar pada Minggu (12/10) di Gedung Madu Sedana, Sanur Kauh, menjadi momentum penting konsolidasi partai berlambang pohon beringin itu di tingkat kota. Dalam forum yang berlangsung dinamis tersebut, Putu Oka Mahendra resmi terpilih sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Denpasar secara aklamasi, menggantikan Wayan Mariyana Wandhira.

Musda yang menjadi agenda tertinggi partai di tingkat daerah ini dihadiri jajaran petinggi DPD I Golkar Provinsi Bali, antara lain Sekretaris DPD I Golkar Bali I Dewa Gede Dwi Mahayana Putra Nida (Dewa Wiwin), Ketua Bidang OKK Putu Yuda Suparsana, dan Wakil Ketua Bidang PP Koordinasi Wilayah Tengah Anak Agung Bagus Tri Candra Arka (Gung Cok) yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali. Dari unsur pemerintah, hadir Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, serta sejumlah perwakilan partai politik di Kota Denpasar.

Dalam sambutannya usai terpilih, Putu Oka Mahendra menegaskan bahwa Musda merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi internal Golkar.

“Ya, Musda Partai Golkar Kota Denpasar merupakan musyawarah daerah tertinggi kami, yang rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali,” ujarnya.

Ia menjelaskan, forum tersebut menjadi wadah seluruh jajaran pengurus dari tingkat bawah hingga atas untuk menentukan arah organisasi ke depan.

“Dalam organisasi Partai Golkar Kota Denpasar, seluruh jajaran pengurus, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas, yang tergabung dalam struktur kepengurusan, berkumpul untuk melaksanakan musyawarah daerah ini. Tujuannya adalah memilih pimpinan baru,” jelasnya.

Menurut Oka, pelaksanaan Musda kali ini menjadi momentum regenerasi dan kaderisasi di tubuh partai.

“Melalui Musda ini, Partai Golkar berupaya memunculkan regenerasi dan kaderisasi, agar lahir pimpinan-pimpinan baru yang mampu membawa marwah Partai Golkar ke arah yang lebih baik dari sebelumnya,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarpartai dalam membangun Kota Denpasar di berbagai sektor strategis.

“Ke depan, kami juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan partai-partai lain dalam membangun Kota Denpasar, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, hal-hal mendasar yang memang harus dikerjakan bersama, baik dengan partai lain maupun dengan pemerintah kota,” tutur Oka.

Secara internal, pihaknya berfokus memperkuat struktur kepengurusan hingga ke tingkat paling bawah, agar Partai Golkar semakin solid dan hadir di tengah masyarakat.

 “Terkait internal partai, kami berfokus memaksimalkan potensi yang ada di Partai Golkar melalui pembentukan kepengurusan dari tingkat banjar, sebanyak 403 banjar yang ada di Kota Denpasar, kemudian ke 43 desa dan kelurahan, hingga ke empat kecamatan. Dengan struktur yang kuat dan menyeluruh ini, kami ingin memastikan Partai Golkar Kota Denpasar dapat terus eksis dan berkontribusi bagi masyarakat,” paparnya.

Putu Oka Mahendra kemudian menyampaikan semangat yang akan menjadi pegangan bagi seluruh kader ke depan.

“Slogan kami ke depan adalah: Suara Golkar adalah suara rakyat Kota Denpasar,” tegasnya.

Dengan terpilihnya kepemimpinan baru ini, Musda ke-11 DPD II Golkar Denpasar diharapkan menjadi titik awal penguatan organisasi dan peningkatan peran partai dalam pembangunan daerah.

Read More

Phu Quoc Geser Bali Sebagai Pulau Terindah, Saatnya Bali Kembalikan Marwah Pariwisata yang Aman, Bermartabat dan Berbasis Budaya

Foto: Istimewa 

Badung

Pulau Phu Quoc di Vietnam resmi menggeser dominasi Bali sebagai pulau terindah di Asia versi Condé Nast Traveler tahun 2025. Untuk pertama kalinya, destinasi terbesar di Vietnam itu menduduki posisi puncak dalam penghargaan bergengsi Readers’ Choice Awards yang berdasarkan hasil jajak pendapat pembaca majalah asal Amerika Serikat tersebut.

Phu Quoc meraih skor 95,51 poin, naik tipis 0,15 poin dari tahun sebelumnya. Di bawahnya, Pulau Langkawi di Malaysia menempati posisi kedua, disusul Koh Samui dari Thailand di peringkat ketiga. Dua pulau di Filipina, Boracay dan Palawan, juga berhasil menyalip Bali yang tahun lalu menjadi juara, hingga kini turun ke posisi keenam.

Prestasi gemilang Phu Quoc disebut menjadi simbol kebangkitan pariwisata Vietnam. Pulau ini kini menjadi sorotan internasional berkat pesona alam tropisnya yang memikat serta pengelolaan pariwisata yang dinilai tertata dengan baik.

Menanggapi hasil tersebut, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali, IGN Rai Suryawijaya, menilai perlunya evaluasi mendalam terhadap kualitas pengelolaan destinasi di Pulau Dewata. Menurutnya, faktor keamanan dan kebersihan merupakan kunci utama dalam menjaga reputasi pariwisata Bali di mata dunia.

 “Tahun 2025 ini adalah tahun berbenah. Kita harus bisa kembali merebut predikat the best tourism destination island in the world. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke nomor satu. Saat ini kita berada di nomor tiga dunia, dikalahkan oleh Dubai, dan di ASEAN kita kalah dengan Vietnam,” ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa Vietnam telah menunjukkan kemajuan luar biasa dalam tata kelola pariwisata. 

“Vietnam sangat bagus penataannya. Stakeholder-nya bersatu, semuanya merasa aman dan nyaman. Investor pun banyak lari ke Vietnam dan Dubai karena merasa aman dan nyaman. Itu yang sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Rai Suryawijaya menegaskan, Bali perlu mengembalikan “marwah” pariwisatanya agar tetap menjadi destinasi unggulan dunia.

“Bali itu harus dikembalikan. Bali itu bersih, aman, lestari, dan indah. Itu harus menjadi komitmen kita, bukan sekadar wacana,” tegasnya.

Ia pun mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang berkomitmen membangun pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan besar yang memerlukan kerja sama semua pihak.

“Pemerintah sudah mencanangkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Itu mudah diucapkan, namun untuk eksekusi di lapangan sangat sulit dan perlu kolaborasi seluruh stakeholder yang ada,” tutupnya.

Dengan momentum ini, Bali diharapkan mampu melakukan pembenahan menyeluruh untuk mengembalikan citra sebagai destinasi wisata terbaik di Asia, bahkan dunia, bukan hanya melalui keindahan alamnya, tetapi juga lewat kenyamanan, kebersihan, dan rasa aman yang dirasakan wisatawan.

Read More

Cegah Kanibalisasi Debitur, Dirut BPR Kanti Arya Amitaba Ingatkan Penyaluran Dana Rp200 Triliun Harus Libatkan BPR

Foto: Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitaba, SE., MM.

Gianyar 

Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp200 triliun melalui lima bank milik negara untuk memperkuat likuiditas dan mempercepat perputaran ekonomi nasional. Dukungan dana jumbo ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Namun di balik optimisme tersebut, muncul kekhawatiran akan potensi terjadinya kanibalisasi debitur, terutama terhadap lembaga keuangan rakyat seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kondisi ini pernah terjadi ketika program Kredit Usaha Rakyat (KUR) digenjot beberapa tahun lalu, di mana sejumlah bank umum membidik nasabah BPR sebagai debitur demi mempercepat penyaluran kredit. Situasi serupa dikhawatirkan kembali terulang jika penyaluran dana jumbo dilakukan tanpa perencanaan yang matang.

Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitaba, SE., MM., menegaskan bahwa penyaluran dana harus dilakukan dengan pendekatan yang terukur dan menyeluruh. 

“Sebagai community bank, BPR berada langsung di tengah masyarakat dan berfungsi membantu UMKM agar tidak terjerat rentenir. Jika praktik kanibalisasi debitur terjadi, maka bukan hanya BPR yang terancam, tetapi juga keberlangsungan UMKM yang selama ini terbantu dengan akses pembiayaan dari lembaga keuangan rakyat,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan tersebut memiliki arah yang baik karena mampu menggairahkan perekonomian daerah. BPR, kata dia, menyambut positif langkah ini karena dapat memperkuat daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari akar rumput. Namun, agar kebijakan tersebut berjalan efektif, pemerintah perlu memastikan mekanisme penyaluran dana berlangsung secara holistik dan simultan, bukan sekadar mengejar target percepatan penyaluran.

Menurut Arya Amitaba, tantangan terbesar kini adalah memastikan Rp200 triliun tersebut benar-benar tersalurkan ke sektor riil secara cepat dan tepat sasaran. Jika tidak, dana yang telah disalurkan justru bisa menjadi beban bagi bank-bank umum akibat kewajiban bunga dari dana yang belum berputar. Di sinilah, menurutnya, BPR memiliki peran strategis sebagai jembatan antara bank umum dan UMKM, karena memiliki kedekatan sosial dan jaringan langsung di tingkat masyarakat.

“Sejak awal berdirinya berdasarkan Pak 288, BPR didirikan sebagai community bank yang hadir di tengah masyarakat, khususnya untuk membantu UMKM agar tidak terjerat rentenir. Karena itu, dana pemerintah ini harus benar-benar sampai ke masyarakat agar perekonomian berputar lebih cepat dan positif,” jelasnya.

Lebih jauh, Arya Amitaba mengingatkan bahwa kerja sama antara bank umum dan BPR bukan hal baru. Ia mencontohkan pengalaman pada periode 2006–2010, ketika Bank Indonesia mewajibkan bank umum menyalurkan 20% portofolio kreditnya kepada UMKM. Saat itu, melalui pembentukan Pokja Linkage yang melibatkan Bank Indonesia, bank umum, dan BPR, penyaluran kredit berhasil dilakukan dengan efektif.

“Program tersebut terbukti berjalan baik. Jadi sekarang tinggal melanjutkan pola yang sama agar dana Rp200 triliun dari pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat UMKM melalui peran BPR,” ujarnya menegaskan.

Kolaborasi antara bank umum dan BPR diharapkan mampu mencegah tumpang tindih penyaluran kredit serta menghindari praktik kanibalisasi debitur. Dengan demikian, kebijakan pemerintah ini tidak hanya mempercepat perputaran uang, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi rakyat dari bawah secara berkelanjutan.

Read More